Garuda - Garba Rujukan Digital

Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace) Astuti, Sri Ayu
Pagaruyuang Law Journal VOLUME 1 NOMOR 1, JULI 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Revolusi Media telah melahirkan percepatan teknologi yang sangat dahsyat terhadap perubahan perilaku manusia berdampak juga terhadap kebutuhan hukum terkait penegakan hukum. Penggunaan Internet dalam aktivitas di ruang siber banyak menimbulkan berbagai persoalan hukum dengan berbagai bentuk pola komunikasi dengan penggunaan kebebasan berekspresi. Akibat penggunaan kebebasan berekspresi yang keliru dengan alat media elektronik oleh masyarakat di ruang maya berhadapan dengan hukum. Di dalam penegakan hukum terkait penggunaan internet untuk membuktikan atas perbuatan pidana, bukti elektronik mendapatkan pengakuan dan dapat digunakan sebagai perluasan dari alat bukti di ruang persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti elektronik tidak diatur, tetapi dalam beberapa kasus hukum, sudah menerapkan alat bukti elektronik sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam pembuktian Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam proses hukum di Indonesia.

Pendekatan Komunikasi Sosial Budaya Dalam Deradikalisasi Terhadap Mantan Narapidana Terorisme Di Kehidupan Masyarakat Sosial Indonesia Astuti, Sri Ayu
Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Vol 10, No 1 (2024): January 2024
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/aksara.10.1.113-128.2024

Mantan Narapidan terorisme menjadi perhatian serius dalam keberlangsungan kehidupannya saat Kembali kemasyarakat. Mantan narapidana terorisme yang sering disingkat dalam Bahasa pergaulan Napiter itu memiliki hak, Kewajiban dan tanggungjawab untuk membuktikan dirinya sejak dinyatakan bebas dari ruang lapas sebagai masyarakat sipil yang sudah dalam keadaan baik. Ternyata tidak mudah untuk Kembali lagi memasuki ruang masyarakat luas yang telah mengenal mereka sebagai mantan narapidana teroris yang melekat atas perbuatannya, maka mereka harus memberikan dan membangun dirinya untuk dapat Kembali dipercaya oleh Masyarakat luas bahwa mereka Kembali ke ruang masyarakat dalam keadaan yang memang telah bersih dari berbagai perubatan pidana teroris yang menjadi label bagi seorang bomber. Untuk itu Negara harus hadir dalam tanggungjawabnya membina Rakyat dalam masyarakat Indonesia yang telah terpapar itu untuk dapat Kembali Percaya bahwa Bangsa Indonesia adalah hadir dengan membawa pada kehidupan kebangsaan yang baik, sejuk dengan karakter Ideologi yang berlaku di dalam negeri berdaulat dengan tidak meninggalkan Tuhannya. Dalam hal ini tugas negara tersebut diamanahkan pada Lembaga BNPT RI memiliki tugas menangani Deradikalisasi dengan tujuan mengembalikan para mantan Narapida Terorisme itu dapat Kembali berada didalam ruang Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ideologi Pancasila dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang melekat terhdapa tugas deradikalisasi tersebut yang dibunyikan pada Pasal 43A Ayat 3 point C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Program Deradikalisasi ini dikenal dengan istilah Pendekatan lunak (soft approach), akan tetapi pelaksanaan di Lapangan masih banyak terkendala dengan sistem komunikasi secara budaya sosial dalam mencapai sasaran yang diinginkan terutama menjadi pertanyaan serius bagaimana capaian berhasil atau tidak deradikalisasi menghentikan langkap perilaku terror tidak terulang lagi.

Perluasan Penggunaan Bukti Elektronik (Evidence of Electronic) Terkait Ketentuan Alat Bukti Sah atas Perbuatan Pidana di Ruang Mayantara (Cyberspace) Astuti, Sri Ayu
Pagaruyuang Law Journal Volume 1 Nomor 1, Juli 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v1i1.269

Revolusi Media telah melahirkan percepatan teknologi yang sangat dahsyat terhadap perubahan perilaku manusia berdampak juga terhadap kebutuhan hukum terkait penegakan hukum. Penggunaan Internet dalam aktivitas di ruang siber banyak menimbulkan berbagai persoalan hukum dengan berbagai bentuk pola komunikasi dengan penggunaan kebebasan berekspresi. Akibat penggunaan kebebasan berekspresi yang keliru dengan alat media elektronik oleh masyarakat di ruang maya berhadapan dengan hukum. Di dalam penegakan hukum terkait penggunaan internet untuk membuktikan atas perbuatan pidana, bukti elektronik mendapatkan pengakuan dan dapat digunakan sebagai perluasan dari alat bukti di ruang persidangan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti elektronik tidak diatur, tetapi dalam beberapa kasus hukum, sudah menerapkan alat bukti elektronik sebagaimana terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun dalam pembuktian Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam proses hukum di Indonesia.

URGENSI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA PENGURANGAN KELEBIHAN KAPASITAS NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN Supyanto, Heri; Astuti, Sri Ayu
MAKSIGAMA Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i1.168

Penelitian ini berfokus pada urgens penerapan restorative justice dalam upaya pengurangan kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan. Restorative justice merupakan pendekatan alternatif dalam penegakan hukum yang menekankan proses rekonsilias dan restoras antara pelaku kejahatan, korban, dan komunitas. Dalam konteks kelebihan kapasitas narapidana, penerapan restorative justice ini memiliki potensi untuk mengurangi tekanan overcapacity pada sistem pemasyarakatan dengan mengarahkan sumber daya ke arah pemulihan, reintegrasi sosial, dan pencegahan kriminalitas. Penelitian ini akan menganalisis relevansi dan efektivitas penerapan restorative justice dalam konteks lembaga pemasyarakatan, dengan mengeksplorasi implementasi program-program restorative justice yang telah dilakukan di berbagai negara. Melalui tinjauan literatur dan analisis komparatif, penelitian ini bertujuan untuk menyoroti manfaat, tantangan, dan potensi restorative justice dalam mengatasi masalah kelebihan kapasitas narapidana serta memberikan panduan untuk pengembangani kebijakani dani praktiki yangi ilebih iinklusif dani berkelanjutani di masa depan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran irestorative justice dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem pemasyarakatan serta mendukung transformasi menuju sistem peradilan yang lebih rehabilitatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Literasi Kemanfaatan Teknologi terhadap Cyber Terrorism di Era Disrupsi dengan AI (Artificial Intelligence) Astuti, Sri Ayu
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 5 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v5i3.24225

Without an exception, technology digital improvement with AI (Artificial Intelligence ) function and digital information disclosure have an impact in change of attitude and behavior. Motion and activities in communication and information that related to radicalism and terrorism also take advantage on the improvement of the digital technology which crosses national sovereignty (borderless nation). Terrorism is a form of a Crime against Humanity which categorized as an Extra Ordinary Crime due to its huge psychological impact in exterminating human being. Nowadays terrorism movement enters one extra ordinary stage in organized management, even this organization is internationally well organized. In this digitalized era, radicalism organization and terrorism movement has been invaded to virtual space (cyber). From the recruitment system up to military training and induction is no longer using the old pattern which needs face to face interaction but just through the improvement of digitalized technology (internet). It needs knowledge and recognizes solicitation to act against the criminal act of terrorism through cyber as well as haw the law enforcement related with radicalism and terrorism activities that is conducted through virtual space. In related with that activities, it needs to know the function of electronic verification which is not easy to get and Indonesian may be utilized provision of Undang-Undang Information Transaction Electronic Nomor 1 Tahun 2024 that is revision of the previous law UU Nomor 11 Tahun 2008.

Legal Certainty for Mothers in Child Custody Disputes: Implications of Deficiency of Child Custody in the Indonesian Legal System Wirotomo, Heristiawan Aryo; Somala, Taufik Dany; Nuha, Royus Yunior Stivenson; Suistiyono, Dwi Setiaputra; Astuti, Sri Ayu
Formosa Journal of Multidisciplinary Research Vol. 4 No. 1 (2025): January 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjmr.v4i1.12532

This study aims to analyze the impact of confiscation of custody rights for mothers and children and its implications for the Indonesian legal system, in order to formulate an ideal legal settlement for child custody disputes in the future so that justice is achieved for the mother. This study uses a normative juridical research method using statute approach and case approach. The research resulted that it was found the impact of the confiscation of child custody rights not only affects the psychological condition of the mother and child, but also creates uncertainty in the justice system in Indonesia. The confiscation of custody rights by ex-husbands shows weaknesses in law enforcement and a lack of adequate protection for mothers and children.

Literasi Kemanfaatan Teknologi (Convergance Of Media) Terhadap Kejahatan Terorganisir Lintas Batas Negara (Transnational Organice Crime) Cyber Terorrism di Era Disrupsi dengan AI (Artificial Intelligence) Astuti, Sri Ayu
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1545

Kemajuan Teknologi Digital dengan fungsi AI (Artificial Intellegence) dan keterbukaan informasi komunikasi secara digital berdampak dalam perubahan sikap dan perilaku pengguna teknologi digital, tanpa terkecuali. Gerak dan giat dalam kemanfaatan komunikasi dan informasi terkait perilaku Radikalisme dan Terorisme pun juga mengambil kemanfaatan atas perkembangan teknologi digitalisasi yang melintasi batas wilayah kedaulatan negara (borderless nation). Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang luar biasa (Crime Against humanity) diktegorikan pada kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime) dikarenakan dampak psykologis yang ditimbulkan sangat dasyat dalam memusnahkan manusia. Gerakan terorisme kini telah memasuki satu tahapan luar biasa dalam pengelolaan yang terorganisir, bahkan organisasi nya kini telah terorganisasi dengan rapi secara Internasional. Dimasa era digitalisasi pergerakan organisasi radikalisme dan terorisme telah berinvasi ke ruang maya (cyber). Dari sistem rekruitmen, sampai pelatihan militer dan baiat tidak lagi menggunakan pola lama dengan tatap muka langsung tetapi cukup melalui fungsi kemajuan teknologi digitalisasi yaitu internet. Untuk itu diperlukan pengetahuan dan mengenali ajakan melakukan perbuatan melawan hukum dengan tindak pidana terorisme melalui cyber sekaligus bagaimana Penegakan hukum terkait kegiatan radikalisme dan Terorisme yang dilakukan melalui ruang virtual.terkait hal itu adalah perlu mengetahui fungsi pembuktian elektronik yang tidak mudah dan Indonesia dapat menggunakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pemberian Mandat Pelayanan Kesehatan di RSUD dr Soeroto Ngawi Widyastuti, Melita; Yuswanti, Yuswanti; Roeswandi, RM Achmad; Astuti, Sri Ayu
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i2.27185

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pemberian mandat pelayanan kesehatan terhadap tenaga kesehatan, mengidentifikasi permasalahan hukum yang berpotensi timbul dari praktik tersebut, serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi tenaga kesehatan di RSUD dr. Soeroto Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian mandat pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan di RSUD dr. Soeroto Ngawi masih dilakukan secara lisan tanpa adanya dasar hukum tertulis yang sah. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap tenaga medis. Permasalahan hukum yang berpotensi timbul mencakup ketidakjelasan otoritas, pelanggaran prosedur, hingga potensi kriminalisasi tenaga medis saat terjadi kesalahan medis. Hal ini menggambarkan lemahnya sistem manajerial dalam menjamin keamanan hukum tenaga kesehatan. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang ideal, diperlukan kebijakan internal yang menetapkan mekanisme pemberian mandat secara tertulis, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum serta rasa aman dalam menjalankan tugas tenaga kesehatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Human Rights and People's Sovereignty from the Perspective of Article 28 Chapter XA of the 1945 Constitution: A Case Study of the Struggle for Jobs by Foreign Workers Astuti, Sri Ayu
Jurnal Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 6 (2025): JHK_OCTOBER
Publisher : PT. Hafasy Dwi Nawasena

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61942/jhk.v2i6.446

The phenomenon of the increasing use of foreign workers (TKA) in Indonesia has given rise to debate regarding the protection of citizens' rights to work as guaranteed in Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution. On the one hand, government policies oriented towards increasing foreign investment are considered important for national economic development, but on the other hand, they give rise to the potential for violations of the principles of Human Rights (HAM) and People's Sovereignty as regulated in Article 28 Chapter XA of the 1945 Constitution. This study aims to analyze the application of the principles of human rights and people's sovereignty in the context of the struggle for employment between local and foreign workers, and to assess the state's constitutional responsibility in protecting the right to work. The method used is qualitative with a case study approach through interviews, observations, and legal document reviews. The results of the study indicate that the implementation of the right to work in the context of the use of TKA does not fully reflect the principle of people's sovereignty, because the government emphasizes the economic aspect more than protecting the rights of local workers. As a result, inequality in access to work and a decline in public trust in the state has emerged. This study emphasizes the importance of reorienting employment policies to align with human rights values and the principle of people's sovereignty.

Distorsi Informasi di Media Sosial Dengan Teknologi Digital Artificial Intelligence Ai Terkait Perilaku Etika Politik Dari Perspektif Peradaban Hukum Komunikasi Astuti, Sri Ayu
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 4, No 1 (2024): March
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.4.1.45-56.2024

Demokrasi politik dalam pemerintah di Indonesia saat ini sangat kental dengan perilaku menabrak etika, khususnya pada pelaksanaan pemilu 2024. Narasi negatif dan bahkan drama pertunjukanprosedur konstitusi negara tidak lagi mencerminkan perilaku sebagaimana kepatutan narasi kebangsaan, bahkan jelas secara kasat mata dengan vulgar mempertontonkan perilaku aspirasipribadi untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Hal tersebut tergambar secara lepas di ruang media, yang terekam dengan jelas, serta berkejaran informasi yang di komunikasi melalui media, baik media mainstream maupun media sosial, setiap detik dalam waktu yang nyaris bersamaan. Sementara itu hembusan kehadiran teknologi digital yang mulai beralih pada generasi ke-5 atau yang lebih akrab dengan sebutan 5.0 terus mendesak untuk memediasai kepentingan para generasi gen-z dalam mengapresiasi demokrasi politik, semakin kencang beraksi. Dari pola perilaku komunikasi konvensional, menuju akselerasi 4.0 dan kini beralih di fungsi 5.0 dengan menggunakan artificial intelengence (AI) semakin sempurna perang komunikasi dan informasi dalam ruang media sosial, hingga lahirlah generasi aktor jurnalis warga dan pemain politik komunikasi informasi dalam keterbaruan penguasaan demokrasi politik media sosial. Kondisi itu juga sekaligus menimbulkan distorsi informasi, bahkan terjadi penajaman informasi yang dikomunikasikan tanpa filterisasi terhadap etika kepatutan dan ketidakpatutan komunikasi hingga menyebabkan ketidaksesuaian dengan fakta hukum dan ketentuan Undang-Undang baik UndangUndang Politik dan UU ITE yang jelas terekam jejak digital nya, dan langsung dinilai oleh Masyarakat luas melalui penggunaan ruang Media sosial.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search