Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Peran Sektor Basis dan Non Basis dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Amalia, Hadina Rizky; Yulistiyono, Herry
Jurnal Ilmiah Aset Vol 22 No 2 (2020): Jurnal ASET Volume 22 No 2
Publisher : STIE Widya Manggala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37470/1.22.2.166

This research aims to identify base and non-base sectors and analyze the absorption of labor in the base and non-base sectors in Gresik Regency as informationand consideration in economic development planning. This research is a descriptive quantitative study using secondary data of PDRB variables and labor and its components in Gresik Regency. The analytical methods used in this study are LQ analysis, shiftshare analysis, MRP analysis and labor absorption analysis. The results of the LQ analysis show the processing industry sector, the mining and quarrying sectors and the electricity and gas procurement sector are the base sectors. The results of the shiftshare analysis show sectors where the average power growth is higher than overall economic growth are the agricultural sector, the provision of drinking accommodation, construction, trade, transportation and warehousing, information and communication, financial services, corporate services, education services and the healthcare sector. While the sectors whose average local competitiveness growth is higher than the competitiveness of the same sector in East Java Province are agriculture, electricity procurement, water procurement, construction, trade, information and communication, food and drink accommodation provision sector, corporate services sector, government administration, education services, health and other service sectors. The results of the MRP analysis also show that the electricity and gas procurement sector is the leading sector in terms of growth. From the analysis of labor elasticity, it is known that the average sector with the highest labor elasticity value in 2011-2015 is the base sector, namely the mining sector and the electricity and gas procurement sector and in 2016-2017 is the non-base sector, namely the transportation sector and financial institutions.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR ATAS PERUSAHAAN (EMITEN) MELAKUKAN STOCK SPLIT (PERIODE 2005-2007) Herry Yulistiyono
MediaTrend Vol 3, No 2 (2008): November
Publisher : Trunojoyo University of Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/mediatrend.v3i2.1730

Stock split adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan go-public untuk menaikkan jumlah saham yang beredar. Meningkatnya likuiditas setelah stock split muncul, akibat semakin besarnya kepemilikan saham dan jumlah transaksi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan stock split di tahun 2005 sampai 2007. Data yang diambil adalah 10 hari sebelum pengumuman stock split dan 10 hari sesudah pengumuman stock split. Analisis data yang digunakan adalah uji t untuk mengetahui apa ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya stock split dan dilanjutkan analisis regresi untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara volume perdagangan dan harga saham terhadap persentase spread. Hasilnya untuk mengetahui perbedaan ternyata sesuai dengan teori yang ada walaupun ada sebagian dari beberapa emiten yang berbeda hasilnya. Namun berbeda hasilnya bila ingin mengetahui pengaruh variabel atas volume dan harga terhadap persentase spread. Ini menandakan bahwa analisis regresi tidak mampu menggambarkan tujuan yang diharapkan peneliti.

MERAMALKAN (FORCASTING) PERKEMBANGAN IHSG MENGGUNAKAN TEKNIK BOX-JENKINS Herry Yulistiyono; Shanty Oktavilia
MediaTrend Vol 2, No 2 (2007): November
Publisher : Trunojoyo University of Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/mediatrend.v2i2.1760

Indeks Harga saham Gabungan (ISHG) growth is one of the stock exchange and economic stability level indicator. It was Proved on the crisis era which happen in indonesia since mid 1997, IHSG often become decision making refence in the business field to determine the policy stept. So, the IHSG forecasting is higly needed especially to the exchange market player and the other economic player.this article try to set forth Indeks Harga Saham Gabung Forecast technique on Jakarta Stock Exchange on the period of 1996 to 2002 with ARIMA Box Jenkins method, is short period forecast technical base on the data time series.

EVALUASI PENGUATAN KELEMBAGAAN KOPERASI MASYARAKAT NELAYAN DI KABUPATEN BANGKALAN Herry Yulistiyono
MediaTrend Vol 4, No 1 (2009): Maret
Publisher : Trunojoyo University of Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/mediatrend.v4i1.1733

Program pembangunan di kawasan pesisir diarahkan pada pencegahan dan pengurangan angka kemiskinan yang terjadi di kalangan masyarakat pesisir. Kegiatan yang mungkin dilakukan adalah meningkatkan peranan lembaga-lembaga masyarakat yang berfungsi sebagai wadah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang paling relevan adalah melalui penguatan kelembagaan koperasi nelayan. Secara garis besar penelitian ini meliputi tiga kegiatan, yaitu: (1) identifikasi kondisi kelembagaan lokal koperasi nelayan: (2) analisis kondisi eksisting yang mempengaruhi kelembagaan koperasi nelayan; dan (3) menyusun pola/bentuk penguatan kelembagaan koperasi nelayan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dimana survey melalui observasi, wawancara terhadap instansi terkait dan deep interview terhadap 120 respon masyarakat nelayan atas kepepduliannya terhadap kegiatan kelembagaan “koperasi nelayan”.Hasil yang diperoleh atas identifikasi permasalahan masyarakat pesisir di Kabupaten Bangkalan, antara lain: (a). Keterbatasan pemanfaatn sumberdaya laut, (b). Sumber daya manusia (nelayan) masih rendah, (c). Teknologi pengangkapan yang masih sederhana, (d). Teknologi pengolahan ikan (pasca panen) yang tradisional, (e). Kelembagaan ekonomi nelayan dan permodalan yang lemah. Kondisi terkini mengenai kelembagaan koperasi nelayan pada obyek penelitian adalah rendahnya kesadaran nelayan /responden tidak mempunyai alternatif pekerjaan selain menjadi nelayan melalui penguatan kelembagan koperasi nelayan merupakan solusi yang sangat strategis dan relevan. Secara individu nelayan sangat sulit berkembang karena lemahnya kekuatan pasar yang dimiliki. Namnun bila dilakukan secara kolektif melaui manajemen koperasi yang profesional, kekuatan pasar nelayan di pasar input dan output akan meningkat. Dengan demikian, keputusan nelayan untuk bergabung ke dalam suatu koperasi merupakan keputusan strategis untu penguatan daya tawar di pasar input dan output, serta penguatan pola kerjasama dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal lainnya.

IMPLEMENTASI PROGRAM GERDU TASKIN TERHADAP PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DI JAWA TIMUR (Studi Kasus Kabupaten Bojonegoro dan Tuban) Herry Yulistiyono
MediaTrend Vol 10, No 2 (2015): Oktober
Publisher : Trunojoyo University of Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/mediatrend.v10i2.948

Gerdu-Taskin program in East Java is more geared to the pattern of development and program management more integrated and sustainable. The government's efforts through the Dinas Koperasi dan UMKM in East Java province in the empowerment of the poor began in 2002 until 2009.. In 2010 and 2011 the program continued with the name Movement Welfare Society Program (Gema Sejahtera). The activities carried out by providing funds for lending and borrowing taskin group incorporated in microfinance institutions (MFIs). Role of Microfinance Institutions (MFIs) in supporting SME activities interesting to study because the development of MFIs turned out in line with the development of SMEs.The purpose of this study is the evaluation of the performance of the Empowerment Program Gerdu Taskin is intended MFI to obtain information on the results of the impact of the poverty reduction program through the development of enterprises with the capital loan. Grants received by MFIs in Tuban has been used by the Micro, Small and guided them, in which 40% said their business progress after receiving funds Gerdu taskin of East Java province, while in Bojonegoro only 31.67% said no progress. This is quite reasonable given the characteristics and socio-economic circumstances in each different region. The main obstacle in the development aid Gerdu Taskin / Gema Sejahtera is a matter of human resources, venture capital is given, and the public perception of the program funding Gerdu Taskin / Gema Sejahtera.To develop MFIs in supporting the SME target is to improve the effectiveness of aid delivery program Gerdu Taskin/ Gema Sejahtera and prevent congestion at the level of beneficiaries of the revolving fund of funds. Another thing that must continue to be encouraged that increase the independence of the MFI beneficiaries through guidance and counseling as well as the development and enhancement of partnerships in business activities MFI beneficiaries in an effort to add value-added production.

Implementasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangkalan Herry Yulistiyono
Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo Vol 2, No 2: Oktober 2009
Publisher : LPPM Universitas Trunojoyo Madura

Implementasi Pengelolaan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah di Kabupaten Bangkalan

PERAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TERHADAP KESEJAHTERAAN PETANI DI DESA POLAGAN, KECAMATAN GALIS, KABUPATEN PAMEKASAN Siti Ienas Maulidia; Herry Yulistiyono
Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi Vol 12 No 2 (2020): Jurnal Ekspansi November 2020
Publisher : Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35313/ekspansi.v12i2.1924

The agricultural sector is still experiencing structural changes that are not balanced. To overcome this, the Government through the Department of Agriculture issued a policy in an effort to empower the community in the form of PUAP's Direct Community Assistance (BLM) facilitation program. The purpose of the study was to analyze the role of the Rural Agribusiness Development Program (PUAP) on the welfare of farmers in Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection methods using interviews, observation, and documentation. Descriptive analysis model analysis technique with data validity test is done by using triangulation of data sources. The results showed that the implementation of the Agribusiness Business Development program in Polagan Village, Galis Subdistrict, Pamekasan Regency was good because the distribution process to farmers was in accordance with procedures so that farmers could be used for capital to develop farming. The level of welfare of farmers in Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency as a whole is still low. the role of the Rural Agribusiness Development Program (PUAP) on the welfare of farmers in Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency has not been maximized in terms of targets, techniques, and objectives. Recommendations are that the PUAP program should not only be in the form of agricultural capital loans but through other new innovations. Like the provision of subsidized fertilizer.

Analisis Peran Sektor Basis dan Non Basis dalam Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Gresik Hadina Rizky Amalia; Herry Yulistiyono
Jurnal Ilmiah Aset Vol 22 No 2 (2020): Jurnal ASET Volume 22 No 2
Publisher : STIE Widya Manggala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37470/1.22.2.166

This research aims to identify base and non-base sectors and analyze the absorption of labor in the base and non-base sectors in Gresik Regency as informationand consideration in economic development planning. This research is a descriptive quantitative study using secondary data of PDRB variables and labor and its components in Gresik Regency. The analytical methods used in this study are LQ analysis, shiftshare analysis, MRP analysis and labor absorption analysis. The results of the LQ analysis show the processing industry sector, the mining and quarrying sectors and the electricity and gas procurement sector are the base sectors. The results of the shiftshare analysis show sectors where the average power growth is higher than overall economic growth are the agricultural sector, the provision of drinking accommodation, construction, trade, transportation and warehousing, information and communication, financial services, corporate services, education services and the healthcare sector. While the sectors whose average local competitiveness growth is higher than the competitiveness of the same sector in East Java Province are agriculture, electricity procurement, water procurement, construction, trade, information and communication, food and drink accommodation provision sector, corporate services sector, government administration, education services, health and other service sectors. The results of the MRP analysis also show that the electricity and gas procurement sector is the leading sector in terms of growth. From the analysis of labor elasticity, it is known that the average sector with the highest labor elasticity value in 2011-2015 is the base sector, namely the mining sector and the electricity and gas procurement sector and in 2016-2017 is the non-base sector, namely the transportation sector and financial institutions.

Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Mia Eka Wahyuni; Herry Yulistiyono
Jurnal Ilmiah Aset Vol 23 No 2 (2021): Jurnal ASET Volume 23 No 2
Publisher : STIE Widya Manggala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37470/1.23.2.185

This study aims to implement the implementation of village financial management and the implementation of the principles of good governance. With the increasing number of Village Funds accompanied by good village government governance in managing Village Funds by looking at 9 principles, namely the principle of rule of law, the principle of participation, the principle of transparency, the principle of responsiveness, the principle of consensus, the principle of effectiveness and efficiency, the principle of justice, the principle of accountability, strategic vision principle. This type of research is a qualitative descriptive research using normative juridical research methods. Research data collection techniques using literature studies and field studies. Based on theresults of this study and in accordance with the Legislation document and the answers given by the respondents to the researcher, that there is a discrepancy between Government Regulation Number 60 of 2014 and Regent's Regulation Number 2 of 2020 regarding the amount of Village Funds given to each village, in addition to that the level of community participation in the supervision of village fund management. However, in planning, the community is actively involved in village Musrenbang activities, and community participation is also seen in the implementation of village development.

REVITALIZATION OF TOURISM AWARENESS GROUPS (POKDARWIS) BASED ON DIGITAL COMMUNICATION TECHNOLOGY TO DEVELOP TOURISM VILLAGES IN MADURA Wispandono Moch; Faidal Faidal; Imamah Nurul; Yulistiyono Herry
International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR) Vol 5, No 3 (2021): IJEBAR : Vol. 05, Issue 03, September 2021
Publisher : LPPM ITB AAS INDONESIA (d.h STIE AAS Surakarta)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/ijebar.v5i3.3036

Villages in Indonesia, especially in Madura, have the potential to be developed into tourist villages that can become tourist destinations for tourists. For this reason, the role of tourism awareness groups (Pokdarwis) is very important because they are the spearhead that connects villages with potential tourists. Pokdarwis must be able to carry out their functions properly so that revitalization becomes a necessity. Of course, the revitalization that is adapted to the current environmental changes is the use of digitalization in every activity, including communication. Therefore, this study aims to: 1) describe the ability of Pokdarwis in utilizing digital communication technology and 2) describe the profile of Pokdarwis in terms of the various elements that support their performance. By using qualitative descriptive research and data analysis using the Miles and Hubberman model, the results of the study indicate that the ability to utilize Pokdarwis digital communication technology as measured by five aspects of ability that reflects digital literacy is still not optimal. Revitalization by providing training or counseling such as digital branding training makes it possible to realize the development of a superior and resilient tourist village Keywords: Revitalization, Pokdarwis, Tourism Village, Digital Communication Technology

Title

Found 24 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 24 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 24 Documents
Search