Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Arena Hukum

KONSEP TANGGUNG JAWAB SOSIAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Riana Susmayanti
Arena Hukum Vol. 7 No. 3 (2014)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (824.514 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.4

Abstract

AbstractAct No. 40 of 2007 on Limited Liability Company is precisely change the character of voluntarily to be mandatory, and leads to a confusion between the meaning of responsibility and liability in the TJSL. TJSL can be interpreted differently so it needs to be synchronized. This normative study used the Stufentheorie (by Hans Kelsen) and die Theorie der vom Stufentordnung Rechtsnormen (by Hans Nawiasky), systematiche interpretatie or dogmatische interpretatie, conceptual approach and statute approach, as well as vertical and horizontal synchronization TJSL to interpretation in a variety of legislation. The concept of TJSL can be found in 13 (thirteen) acts, four (4) government regulations, one (1) East Java Provincial Regulation, 1 (one) Regulation of the Governor of East Java, 14 (fourteen) Regional Regulation Malang, and four (4) Regulations governing Mayor of Malang, relating to social and environmental responsibility of companies.Key words: interpretation, social responsibility, local regulations AbstrakUU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merubah sifat voluntarily dari CSR/TJSL menjadi mandatory. Hal ini menyebabkan terjadi kerancuan makna antara responsibility dan liability dalam TJSL. Konsep TJSL dapat ditafsirkan berbeda sehingga perlu dilakukan sinkronisasi terhadap penafsirannya. Dalam penelitian yuridis normatif  ini digunakan Teori Jenjang Norma (Stufentheorie) dari Hans Kelsen dan Teori Jenjang Norma Hukum (die Theorie vom Stufentordnung der Rechtsnormen) olehHans Nawiasky, Metode Tafsir Sistematik (systematiche interpretatie/dogmatische interpretatie), Pendekatan statute approach dan conceptual approach, serta sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap penafsiran TJSL dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Konsep TJSL dapat ditemukan pada 13 (tiga belas) perundang-undangan, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur, 1 (satu) Peraturan Gubernur Jawa Timur, 14 (empat belas) Peraturan Daerah Kota Malang, serta 4  (empat) Peraturan Walikota Malang yang mengatur kinerja perusahaan yang berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaanKata kunci: penafsiran, tanggung jawab sosial, peraturan daerah
ANALISIS PUTUSAN TENTANG GUGATAN CITIZEN LAWSUIT TERHADAP PENGABAIAN JAMINAN SOSIAL OLEH PEMERINTAH Riana Susmayanti
Arena Hukum Vol. 10 No. 3 (2017)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7012.608 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2017.01003.7

Abstract

 AbstractFive years after the enactment of National Social Security System Act (UU SJSN), President Susilo Bambang Yudhoyono still not approved Social Security Agency Act (UU BPJS) as required by previous law. As government neglect these, 120 (one hundred twenty) citizen filed the law suit to the Central Jakarta District Court (PN Jakarta Pusat) by case No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Based on the tort, PN Jakarta Pusat punished the Government. Against the decision, President Susilo Bambang Yudhoyono appealed to Central Jakarta District Court (PT DKI). By decision No. 404/PDT/2012/PT.DKI, PT DKI canceled decision of the PN Jakarta Pusat. By using case approach, this normative research compares and analyzes both decisions and try to understand the judges’ ratio decidendi (reason). This paper aims to show the contradictions between decision of PN Jakarta Pusat and PT DKI. The judges of PN Jakarta Pusat had made law finding and progressive decision by punished the government because of the tort (ignorance of the social security as the citizen’s constitutional right). In the opposite, the judges of PT DKI prefers legal formal aspects, and ignore the substance of justice for citizens which had been made by the judges of PN Jakarta Pusat. AbstrakLima tahun setelah UU No. 40 Tahun 2004 tentang  Sistem Jaminan Sosial Nasional diundangkan, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono tidak segera mengundangkan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) sebagaimana yang disyaratkan oleh UU SJSN. Terhadap pengabaian pemerintah tersebut, 120 (seratus dua puluh) orang WNI mengajukan gugatan citizen lawsuit kepada PN Jakarta Pusat dengan perkara No. 278/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Hakim PN Jakarta Pusat menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah. Terhadap putusan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajukan banding. Dalam putusan No. 404/PDT/2012/PT.DKI, hakim PT DKI membatalkan Putusan PN Jakarta Pusat tersebut.  Penelitian yuridis normatif ini membandingkan dan menganalisis perbedaan kedua putusan tersebut, dengan pendekatan kasus (case approach) dan memahami ratio decidendi (reason) hakim PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Tulisan ini bertujuan menunjukkan kontradiksi putusan PN Jakarta Pusat dan PT DKI. Hakim PN Jakarta Pusat telah membuat penemuan hukum (rechtvindig) melalui putusan yang progresif dengan menyatakan Pemerintah telah lalai tidak melaksanakan UU SJSN sekaligus menghukum Pemerintah untuk segera melaksanakan UU SJNS dengan langkah-langkah konkret. Sebaliknya hakim PT DKI yang membatalkan putusan PN Jakarta Pusat tersebut hanya mempertimbangkan aspek legal formal saja karena terfokus pada kewenangan mengadili PN Jakarta Pusat dan mengabaikan substansi keadilan bagi warga negara yang telah diputus oleh PN Jakarta Pusat.