Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

Legal Protection for Medical Personnel in BPJS Affiliated Hospitals Based on Law Number 17 of 2023 Gladys Haryanto; Erna Ambarwati; Lany, Arman
Research Horizon Vol. 5 No. 4 (2025): Research Horizon - August 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.4.2025.705

Abstract

Technological developments and the need for better healthcare services are driving the transformation of health law in Indonesia. This study aims to analyze the impact of Law Number 17 of 2023 concerning Health on legal protection for healthcare workers and patients. The study used a qualitative approach using literature study methods and legal document analysis. Data were collected from laws and regulations, scientific journals, and official health-related documents. The findings indicate that the law strengthens legal protection for healthcare workers by clarifying their rights and obligations, including in anesthesia services and emergency treatment. For patients, the law improves access to equitable healthcare services and ensures the confidentiality of medical records. However, implementation still faces challenges, such as a lack of public awareness and harmonization with previous regulations. This study concludes that Law No. 17 of 2023 provides a strong foundation for a more structured healthcare system, but its success depends on consistent implementation and inter-agency coordination. This study recommends increased training for healthcare workers and public outreach to support the effective implementation of this law.
Dynamics of Consumer Protection Law In the Development of the Financial Technology Industry in Indonesia Prayuti, Yuyut; Lany, Arman; Hikmah, Wilma Nurul; Puspitasari, Ammi Amanda; Novita, Novita Anggraini; Kusrini, Nita
Law and Justice Vol. 10 No. 1 (2025): Law and Justice
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/laj.v10i1.4804

Abstract

Perkembangan pesat teknologi finansial (fintech) telah menghadirkan layanan pinjaman dengan syarat yang lebih fleksibel dan mudah diakses dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama ketika debitur mengalami kredit macet. Kreditur dalam upaya menagih utang terkadang menggunakan metode yang agresif atau bahkan melanggar hukum, termasuk pemanfaatan media sosial untuk menekan debitur, yang sering disebut sebagai persekusi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari perilaku kreditur tersebut dalam pinjaman online serta menilai perlindungan yang tersedia bagi debitur berdasarkan regulasi yang ada. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif, data dikumpulkan melalui studi dokumen dan analisis data sekunder. Analisis kualitatif menunjukkan bahwa sengketa sering muncul akibat klausul kontrak yang tidak jelas atau kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian pinjaman online. Ketika upaya penyelesaian secara damai gagal, sengketa akan berlanjut ke proses litigasi. Tindakan paksaan oleh kreditur dapat melanggar Pasal 335 ayat (1) angka 1 dan Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur larangan persekusi dan pemerasan dengan kekerasan. Selain itu, regulasi seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 menekankan prinsip transparansi, keadilan, keandalan, kerahasiaan, dan penyelesaian sengketa yang mudah diakses untuk melindungi pengguna fintech. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum yang lebih kuat dan klausul kontrak yang lebih jelas sangat diperlukan untuk melindungi hak konsumen serta mencegah penyalahgunaan dalam sektor pinjaman fintech.   As Wrong One form financial technology (fintech) is impact from progress technology Which offer loan with condition And provision more easy And flexible compared to with institution finance conventional like bank. If happen credit congested, party creditor Of course will try with maximum Possible demand his rights, that is repayment debt following the flowers with method whatever. Behavior a number creditor loan on line Which judge debtor with use base movement through media social can called as persecution digital. Study This is study juridical normative with use method descriptive. Collection data done with method studies document done to data secondary. Method analysis data from results study done with use method qualitative. Results study obtained information that on saar happen dispute consequence No fulfillment agreement or agreement Which There is in in clause beginning contract loan on line or If No there is effort solution dispute in in agreement so can taken effort peace. If fail brought to court.  If do action coercion, so worn Chapter 335 Paragraph (1) Number 1 Book Constitution Law Criminal (Criminal Code). And if do extortion with violence so worn Chapter 368 Paragraph (1) Criminal Code Whereas if do extortion with violence so worn Chapter 368 Paragraph (1) Criminal Code. Regulation Authority Service Finance Number 77/POJK.01/2016 about Service Borrow Borrow Money Based Technology Information Which on Chapter 29 endeavor oblige organizer  apply principle base from protection user that is transparency, treatment Which fair, reliability, confidentiality And security data, And solution dispute user in a way simple, fast, And cost affordable. As Chapter 38 POJK Number 1/POJK.07/2013 about Protection Consumer Sector Service Finance.
Legal Responsibilities of Notaries in the Era of Artificial Intelligence in Preventing Fraudulent Property Transactions Lany, Arman
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 12, No 2 (2025): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v12i2.47041

Abstract

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has had a significant impact on various sectors, including notarial services, particularly in preventing fraud in property transactions. However, the emergence of this technology raises questions about the changing paradigm of notaries' legal responsibilities as public officials. This study aims to analyze the impact of AI implementation on the role and legal responsibilities of notaries, identify regulatory challenges, and formulate policy recommendations to maintain legal protection and the integrity of the notarial system in the digital era. The research approach is normative, using secondary literature analysis in the form of laws and regulations, court decisions, and other relevant literature. Qualitative methods using prescriptive, comparative, and evaluative approaches were used to examine legal norms and their application. The findings indicate that while AI supports efficiency and fraud detection, legal interpretation and responsibility remain with notaries. Regulations need to be revised to ensure the use of AI is strictly and ethically regulated. The integration of AI does not diminish the responsibilities of notaries, and regulatory updates and increased human resource capacity are needed to address technological challenges while maintaining legal certainty and justice.
KONSERVASI HUKUM TERHADAP HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN DALAM PELAYANAN MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM Atmaja, Deni; Sadroi, Ado; Rahmawesih, Rahmawesih; Prayuti, Yuyut; Lany, Arman
Jurnal Kesehatan Tambusai Vol. 5 No. 2 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jkt.v5i2.27135

Abstract

Rumah sakit merupakan salah satu tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peranan dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan melalui pelayanan medis. Hak pasien sebagai penerima pelayanan adalah untuk mendapatkan informasi pelayanan medis, mengetahui hasil pemeriksaan, dan berhak mengetahui tindakan apa yang harus diterima oleh pasien. Terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis terkadang terdapat insiden yang timbul akibat kelalaian tenaga medis saat melakukan tugas profesinya, tentu akan merugikan pihak pasien. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi pasien selaku pemakai pelayanan kesehatan diatur dalam berbagi peraturan perundang-undang. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji apa saja bentuk perlindungan hukum terhadap hak pasien sebagai konsumen dalam pelayanan medis dan pelaksanaan pelayanan medis berdasarkan hukum positif yang dilaksanakan di rumah sakit umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konservasi hukum pelayanan medis di rumah sakit umum terhadap hak pasien berhubungan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan. Tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh tenaga medis menimbulkan sanksi hukum, seperti sanksi pidana, perdata, dan administratif yang menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap pasien yang telah dirugikannya. Pelaksanaan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif yang telah diterapkan di rumah sakit harus dilakukan dengan penuh komitmen dan sesuai dengan tugas serta fungsi pada umumnya dalam mengayomi masyarakat.
Implementasi Informed Concent pada Tindakan Medik dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Prayuti, Yuyut; Lany, Arman; Yulistiawati, Novitri; Hutagaol, Roy Richardo; Bomba, Ignasius Yulianus Jagkson; Satyaningrum, Diah
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research (Special Issue)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10632

Abstract

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk mengakses informasi medis maupun hukum secara cepat dan mudah. Tingginya rasa keingintahuan masyarakat terhadap informasi terkini terkadang tidak dimbangi dengan kecukupan pola pemahaman dalam menerima informasi secara utuh. Kesimpang siuran informasi yang didapat baik secara lisan maupun media elektronik terkadang menimbulkan persepsi yang berbeda dalam pemahaman informasi, sehingga menimbulkan keragu-raguan bahkan ketakutan dalam menjalani prosedur tindakan medis bahkan tuntutan hukum. Diperlukan pemahaman yang baik untuk mendapatkan perlindungan hukum baik bagi tanaga medis maupun pasien sebagai konsumen jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi informed concent dalam Tindakan medik serta mengetahui kedudukan hukum pasien dan tenaga medis dalam informed concent ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. Metode penelitian berupa pendekatan Yuridis Normatif. Didapatkan hasil informed consent berupa perjanjian terapeutik antara tenaga medis dan pasien yang memberikan perlindungan hukum bagi keduanya. Kepatuhan dalam memberikan informed concent yang cukup serta memberikan kesempatan terhadap pasien dalam memahami prosedur, dampak dan manfaat sangat penting dalam pemenuhan hak-hak konsumen. Disimpulkan bahwa informe concent sangat penting dan diberikan dalam setiap tindakan medis guna memberikan informasi yang cukup, rasa aman dan percaya diri serta perlindungan hukum baik pada pasien maupun tenaga medis.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM MENGATASI PENGEMBANGAN OBAT GENERIK DI INDONESIA Rahman, Fauzi; Prayuti, Yuyut; Lany, Arman
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengusulkan tinjauan hukum terhadap perlindungan konsumen dalam mengatasi pengembangan obat generik di Indonesia. Dalam konteks perkembangan industri farmasi yang pesat, penggunaan obat generik semakin meningkat sebagai alternatif yang lebih terjangkau bagi konsumen. Meskipun obat generik memiliki potensi untuk menyediakan solusi ekonomis, isu-isu terkait kualitas, keamanan, dan hak konsumen tetap menjadi perhatian utama. Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif dan empiris untuk menganalisis kerangka hukum yang mengatur obat generik di Indonesia. Pertama, analisis normatif akan mengeksplorasi undang-undang dan peraturan terkait yang mengatur produksi, distribusi, dan penggunaan obat generik. Kedua, pendekatan empiris akan melibatkan survei konsumen untuk mengidentifikasi persepsi, pengalaman, dan kebutuhan konsumen terkait obat generik. Hasil analisis normatif diharapkan memberikan pemahaman mendalam tentang perlindungan konsumen yang terkandung dalam regulasi yang berlaku. Sementara itu, hasil survei konsumen akan membuka wawasan tentang tingkat kesadaran konsumen terhadap obat generik, serta kendala dan kebutuhan yang mungkin mereka hadapi. Melalui pendekatan holistik ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat perlindungan konsumen terkait obat generik. Penemuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan aksesibilitas obat generik, sambil memastikan keamanan dan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dalam mendukung pemberdayaan konsumen di sektor farmasi Indonesia.
Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen dalam Jasa Kesehatan: Perbandingan Hukum Nasional dan Internasional Prayuti, Yuyut; Lany, Arman; Sari, Novia Eka; Sujana, I Kadek Eka; Widya, Widya
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v9i3.15398

Abstract

Jasa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang esensial. Di era globalisasi ini, banyak masyarakat yang mencari layanan kesehatan di luar negeri karena berbagai alasan. Tujuan penelitian ini untuk membandingkan sistem perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di tingkat nasional dan internasional serta merumuskan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data pada peneltian ini yakni dengan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah secara resmi menetapkan hak dan tanggung jawab serta konsekuensi hukum yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan kesehatan dan penerima layanan tersebut. Sedangkan dalam tingkat internasional yang dalam hal ini adalah Singapura, perlindungan konsumen diatur oleh Consumer Protection (Fair Trading) Act 2003 (CPFTA). Undang-undang ini telah mengalami sejumlah revisi, yang paling baru terjadi pada tahun 2020. Terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen dalam jasa kesehatan di Indonesia antara lain meningkatkan edukasi dan informasi kepada konsumen tentang hak-hak mereka, memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap penyedia layanan kesehatan, meningkatkan kerjasama internasional dalam bidang perlindungan konsumen dalam jasa kesehatan.
Pemenuhan Hak Pasien Atas Privasi dan Kerahasiaan Informasi Kesehatan di Rumah Sakit: Aspek Hukum Perdata Srigantiny, Fivit; Brilliant, Yusuf; Jayanti, Yeni Eka; Silitonga, Lamria; Santika, Made; Prayuti, Yuyut; Lany, Arman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 17 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13896425

Abstract

Pemenuhan hak pasien terhadap privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan telah menjadi fokus utama dalam konteks hukum perdata di lingkungan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek hukum perdata yang terkait dengan perlindungan hak pasien terhadap privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di rumah sakit melalui metode literature review. Melalui penelusuran terhadap berbagai sumber literatur hukum, konsep-konsep kunci terkait hak privasi pasien dan kewajiban rumah sakit dalam menjaga kerahasiaan informasi kesehatan dieksplorasi secara komprehensif. Peninjauan menyeluruh terhadap peraturan hukum, panduan etika medis, dan putusan pengadilan mengungkapkan kompleksitas yang terlibat dalam melindungi hak-hak ini. Analisis terhadap kerangka hukum yang ada memberikan pemahaman mendalam tentang tantangan dan perspektif yang perlu dipertimbangkan untuk memastikan pemenuhan yang efektif terhadap hak-hak pasien dalam hal privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan di lingkungan rumah sakit. Hasil kajian ini dapat memberikan landasan bagi perbaikan kebijakan, praktik, serta peningkatan kesadaran hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, sehingga mendorong terwujudnya perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak pasien dalam ranah privasi dan kerahasiaan informasi kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku.
Perception and Practices of Health Data Privacy Protection among Consumers: An Empirical Study in One of Indonesia's Major Cities Yusufa, Joni; Hermawan, Dede; Wuri Safitri, Pradita; Sujati, Ananda; Prayuti, Yuyut; Lany, Arman
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 5 No. 6 (2024): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jist.v5i6.1126

Abstract

Online information exchange has become commonplace in today's digital era, especially in the health sector. However, this also raises concerns regarding personal data privacy, especially health data. This study analyses consumers' perceptions and practices of health data privacy protection. The empirical method is used in this research. The data collection techniques used were literature studies, direct observation, and interviews. After the data is obtained, it is analysed through the stages of reduction, presentation of data, and conclusion. The results showed that consumers in Jakarta have a high level of perception of the importance of health data privacy; consumers understand that health data is sensitive information that needs to be protected. The law regarding the protection of consumer health data privacy in Indonesia is Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. Practices in carrying out the personal data protection function by officers involve providing information and consultation to those in control of personal data to ensure compliance with the Personal Data Protection Law, monitoring to ensure that the rules applied by those in control of individual data are by the provisions of the applicable requirements, providing advice regarding the impact of personal data protection as well as monitoring the performance of individual data controllers and coordinating and taking action on issues related to activities in processing personal data.
TELAAH ASPEK HUKUM PERDATA PADA KONSULTASI MEDIS BERBASIS DARING (TELEMEDICINE) Budiyani, Laras; Prayuti, Yuyut; Lany, Arman
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 3 (2024): Vol. 7 No. 3 (2024): Volume 7 No 3 Tahun 2024 (Special Issue)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i3.31057

Abstract

Penerapan layanan telemedicine semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Saat pandemi COVID-19, layanan ini dijalankan dalam rangka menurunkan risiko penularan penyakit, mencegah penyebaran virus, serta meningkatkan efisiensi waktu dan mengatasi kekurangan sumber daya tenaga medis di daerah tertentu. Namun, seiring dengan perkembangan layanan daring ini, dapat terjadi peningkatan isu legal dan etika dalam penerapannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengetahuan mengenai tanggung jawab dan aspek hukum yang berlaku dalam layanan telemedicine. Salah satu aspek hukum yang dapat ditilik adalah hukum perdata. Tulisan ini merupakan tinjauan pustaka yang menggunakan telaah literatur berdasarkan kata kunci telemedicine, aturan, dan hukum perdata. Sebagai kesimpulan, belum ada peraturan perdata yang khusus mengatur layanan perikatan yang berbasis daring, namun hukum perdata merupakan referensi yang baik dalam hal aturan tanggung jawab mengenai perjanjian. Sebagai tambahan, isu etika dan hukum yang berhubungan dengan telemedicine sebaiknya memiliki aturan hukum tertentu sehingga dapat menjamin kualitas pelayanan kesehatan yang baik antara penyedia dan penerima layanan tersebut.