Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

KEDUDUKAN HUKUM ADAT DALAM HUKUM ISLAM TENTANG PELAKU MAKSIAT TERTENTU Dedisyah Putra
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v9i1.7776

Abstract

Adat or al-'adah is the oldest law in human history. Although Islam came after it, it still gives recognition to customs as long as it does not contradict the main principles in Islam called 'adat urf shahih. In both general and specific forms, adat can be used as a basis in Islamic law. This study will discuss the position of customary law in Islam related to certain perpetrators of immorality. This research is descriptive and uses literature sources. The results showed that in Islamic Law such as qisas (the law of retribution) and zina, this rule is not a new rule of law, but has long been in force in the customs of Arab society. The main change made by Islam to qisas was to include the principle of balance in its legal framework. The same goes for adultery. Therefore, there is a relationship between customary law and Islamic law in protecting human dignity in the context of benefit, providing lessons in law enforcement, and preventing people from falling into disrepute.
KEDUDUKAN SYIRKAH ABDAN PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I Dedisyah Putra
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol 9, No 1 (2023)
Publisher : Institut agama islam negeri Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/yurisprudentia.v9i1.7775

Abstract

AbstrakImam Syafi’i yang bernama Muhammad bin Idris as-Syafi’i merupakan salah satu ulama ahlussunnah kenamaan yang mencetuskan salah satu dari empat mazhab yang diakui dalam Islam yang dinisbatkan kepada nama sang imam yaitu mazhab Syafi’i. Namun dalam beberapa persoalan hukum, imam syafi’i sering berseberangan dengan pandangan ulama mazhab yang lain bahkan dalam mazhab sendiri imam syafi’i dikenal memiliki dua pandangan hukum berbeda yang dikenal dengan qaul qadil dan qaul jadid termasuk pandangannya yang berbeda dengan ulama lain seperti mazhab hanafi, maliki dan hambali yang berkaitan dengan syirkah abdan. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa imam syafi’i dalam mazhabnya Kedudukan syirkah abdan  menurut Imam Syafi'i dan pengikutnya. (mazhab Syafi’i) syirkah abdan adalah batil, dikarenakan tidak terdapatnya modal di dalamnya sedangkan dalam suatu usaha harus ada modal. Selain itu, juga terdapat unsur gharar di dalamnya karena setiap tenaga atau keahlian manusia berbeda-beda sehingga ditakutkan adanya salah satu pihak yang dirugikan oleh pihak lain, dengan memanfaatkan keahlian teman seperkongsiannya. Kata Kunci: Hukum, Mazhab Syafi’i, Syirkah Abdan AbstractImam Shafi'i named Muhammad bin Idris as-Syafi'i is one of the well-known ahlussunnah scholars who sparked one of the four recognized schools of thought in Islam which are attributed to the name of the priest, namely the Shafi'i school. However, in a number of legal matters, Imam Shafi'i is often at odds with the views of other madhabs. Even within his own school, Imam Shafi'i is known to have two different legal views, known as qaul qadil and qaul Jadid, including views that are different from other scholars, such as the Hanafi school of thought. , maliki and hambali related to syirkah abdan. This research is a descriptive literature study with a qualitative approach. The results of the study show that the position of syirkah abdan according to Imam Syafi'i and his followers is in his school of thought. (Syafi'i school) syirkah abdan is vanity, because there is no capital in it while in a business there must be capital. Apart from that, there is also an element of gharar in it because every human power or expertise is different so one is afraid that one party will be harmed by another party, by utilizing the expertise of their partners.Keywords: Law, Shafi'i School, Syirkah Abdan
PENGARUH PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN STUDI KASUS DESA MOMPANG JULU KABUPATEN MANDAILING NATAL Dedisyah Putra; Zuhdi Hasibuan; Rahmat Linur
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 5, No 02 (2023): Juli-Desember 2023
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v5i02.16078

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini akan membahas seputar praktik pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Mompang Julu, Kabupaten Mandailing Natal. Permasalahan ini akan dianalisis melalui metode penelitian yang mengadopsi pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam fenomena pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Mompang Julu dilakukan sebelum anak mencapai usia 18 tahun sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.1/1974 Juncto UU No. 16/2019 Tentang Perkawinan. Faktor-faktor yang mendukung masyarakat desa Mompang Julu melakukan pernikahan di bawah umur antara lain faktor ekonomi dan faktor kebosanan dalam kehidupan keseharian yang mereka anggap menoton. Adapun penyebab percerian yang terjadi dalam praktik pernikahan di bawah umur meliputi aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Kelima aspek ini menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan dalam pernikahan pada usia dini. Solusi untuk mengatasi fenomena pernikahan di bawah umur masyarakat desa Mompang Julu dapat dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan sejak dini oleh pihak orang tua, tokoh agama, dan organisasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang perkawinan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman melalui integrasi teknologi, seperti pelatihan dan penyeluhuan, pemberdayaan usia remaja, advokasi hukum dan pendekatan multisektoral bahwa pencegahan praktik pernikahan di bawah umur ini merupakan tanggung jawab semua pihak.Kata Kunci: Pernikahan di bawah Umur, Masyarakat Mompang Julu, Batas usia pernikahan Abstract: This study will talk about the practise of child marriage that some mompang julu people in Mandailing Natal Regency's Panyabungan sub-district engage in. Through the use of qualitative research techniques, this issue will be examined. The findings of the study demonstrate that, in accordance with the rules outlined in Law No. 1/1974 Juncto Law No. 16/2019 Concerning Marriage, the phenomena of underage marriage that exists in the Mompang julu Village community is carried out before the child reaches the age of 18. Economic concerns and boredom from their routine everyday lives are two elements that encourage the Mompang julu village population to participate into underage marriages. Physical, cognitive, linguistic, social, and emotional factors can all lead to divorce when underage marriage is practised. These five factors are the root of discord and rupture in young marriages. Through a variety of early prevention initiatives by parents, religious leaders, and community organisations, the problem of underage marriage in the Mompang village community can be resolved. This can be accomplished by using technology to adapt outreach about marriage to the needs of the time, including training and counselling, youth empowerment, legal advocacy, and a multi-sectoral approach that recognises that everyone has a role to play in ending the practise of underage marriage.Keywords: Age restriction for marriage, Mompang community, underage marriage
ISLAMIC PERSPECTIVES ON ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND GOVERNMENT POLICIES ON MITIGATING THE NATURAL DISASTER IN INDONESIA Putra, Dedisyah; Hasibuan, Zuhdi; Edi, Sabrun
MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman Vol 47, No 2 (2023)
Publisher : State Islamic University North Sumatra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/miqot.v47i2.1103

Abstract

Abstract: This article will find policy considerations in disaster mitigation planning by looking at disasters that have occurred before and Islam contributes to caring for the environment before, during and after disasters. This research uses a qualitative approach with a literature study method. Data were obtained from secondary sources to explore conceptual and comparative perspectives. The results of this study are three, namely; Islamic teachings in the Qur'an and Hadith show guidelines for humans to preserve nature to prevent natural disasters early on. Government policy also plays an important role in preventing all possibilities that have the potential to trigger natural disasters. Finally, two factors, namely Islamic teachings and government policies in terms of preventing disasters, must create the prevention of natural disasters.Keywords: Environment, Conservation, Islam, Indonesian policy, Mitigating
Analisis Konsep Al Musaqah Terhadap Praktik Perjanjian Pengelolaan Kebun Karet Di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal -, Nur Azizah, Resi Atna Sari Siregar, Dedisyah Putra
Islamic Circle Vol. 3 No. 2 (2022): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v3i2.1110

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep Al Musaqah terhadap praktik perjanjian pengelolaan kebun karet di desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research). Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai perjanjian pengelolaan kebun karet menurut konsep al musaqah di tinjau dari fiqih muamalah di Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Perjanjian pengelolaan kebun karet di Desa Jambur Baru menggunakan konsep kerjasama dalam bentuk akad musaqah yaitu pembagian hasil dilakukan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat telah disetujui dan dijalankan oleh masyarakat di Desa Jambur Baru. Perjanjian secara lisan menurut mereka bersifat mengikat dengan adanya itikad baik dan pribadi yang dipercaya antara pemilik dan penggarap kebun karet. Tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem pelaksanaan akad musaqah antara pemilik dan penggarap kebun di Desa Jambur Baru ada yang menggunakan ½:½, dan 1/3:1/3, sementara di kajian fiqih muamalah seharusnya perjanjian musaqah umumnya adalah ½:½, karena benih sudah disediakan oleh pemilik lahan, sehingga pelaksanaan akad musaqah di Desa Jambur Baru tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Ekonomi Islam, karena ada pembagiannya 1/3:2/3.