Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Responsivitas dan Akuntabilitas dalam Penanganan Pengaduan Publik: Bukti dari Ombudsman Sumatera Utara, Indonesia Hilda Anggiani Siregar; Dara Aisyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/49wean24

Abstract

Meningkatnya jumlah laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan penyelesaian laporan yang optimal sehingga menimbulkan tantangan terhadap responsivitas dan akuntabilitas dalam penanganan laporan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis responsivitas dan akuntabilitas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam penanganan laporan masyarakat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responsivitas Ombudsman belum optimal, khususnya pada tahap pemeriksaan substansi laporan, yang ditandai dengan rata-rata waktu penyelesaian laporan mencapai 398 hari atau jauh melampaui target kelembagaan sebesar 114 hari. Dari aspek akuntabilitas masih ditemukan ketidaksinkronan koordinasi administrasi antara Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) dengan Keasistenan Pemeriksaan, yang memunculkan fenomena ping-pong bureaucracy serta belum optimalnya keterbukaan informasi mengenai perkembangan penanganan laporan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, efisiensi anggaran operasional, rendahnya tingkat kepatuhan instansi terlapor, serta terbatasnya kewenangan eksekutorial Ombudsman di tingkat perwakilan. Penguatan kapasitas kelembagaan, sinkronisasi manajemen internal, dan penerapan sistem pelacakan laporan berbasis digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan responsivitas, akuntabilitas, dan kualitas penanganan laporan masyarakat.
Penerapan Model ADKAR dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Keterampilan Membatik oleh BUMDes Medan Krio Kecamatan Sunggal Audia Syifa Gusra; Dara Aisyah
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/0rke2k18

Abstract

Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi penting untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal. BUMDes Bintang Mekar Desa Medan Krio menyelenggarakan program pelatihan membatik sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum dilakukannya pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat, pelaksanaan program yang belum konsisten, keterampilan peserta yang belum merata, serta belum optimalnya dukungan terhadap keberlanjutan hasil pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan membatik menggunakan model ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengelola BUMDes, pemerintah desa, instruktur, dan peserta pelatihan. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter awareness belum optimal karena BUMDes belum melakukan pemetaan potensi dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar penyusunan program. Parameter desire juga belum optimal karena pelaksanaan program belum konsisten dan belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan. Sementara itu, parameter knowledge telah diterapkan dengan baik, ditunjukkan melalui perencanaan program yang sistematis, penyediaan tenaga pelatih yang kompeten, serta koordinasi dengan berbagai pihak sebelum pelaksanaan program. Adapun parameter ability belum optimal karena belum terdapat mekanisme untuk memastikan peserta benar-benar menguasai keterampilan membatik. Selain itu, parameter reinforcement juga belum optimal karena BUMDes belum mampu menyediakan dukungan yang memungkinkan keterampilan peserta diterapkan secara berkelanjutan dalam kegiatan ekonomi.