Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.677
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Legalitas: Jurnal Hukum Jurnal Darma Agung LEGAL BRIEF Jurnal Hukum Lex Generalis PERAHU (PENERANGAN HUKUM) : JURNAL ILMU HUKUM Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah The International Journal of Politics and Sociology Research Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Sigar P. Berutu
Unknown Affiliation
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Pemahaman dan Kesadaran Hukum Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Panti Rehabilitasi Sibolangit Centre Cahyani, Setri; Pandia, Laura Margaretha Br; Gea, Elan Valensi; Berutu, Sigar P.
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 12 (2024): Tema Hukum dan Hak Asasi Manusia
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i12.850

Abstract

Narcotics abuse is a serious global problem that is currently faced by many nations in the world. Because the interest or presentation of its use always never stops completely. This phenomenon is like an iceberg, only a small part of the surface is visible and most of it is invisible. For example, it is estimated that there are 100 narcotics abusers but only 1 person has been identified as the abuser. This narcotics problem is so disturbing and worrying because various kinds of damage and crime will emerge from it. At the Sibolangit Center Rehabilitation Home, understanding of the law for narcotics abuse for narcotics users in general is very low, which causes many people to use prohibited narcotics because there is little information available. Likewise, the results of the survey questionnaire prove that the average of 45 respondents answered that almost no never or rarely received information about the dangers of narcotics use. However, legal awareness of narcotics abusers who are in rehabilitation centers regarding the impact of criminal narcotics sentences in Indonesia tends to develop along with the rehabilitation process that has been undertaken, because narcotics users in rehabilitation are given an understanding of the dangers of narcotics abuse both in terms of health and the applicable law.
Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Perseroan Terbatas Yang Melakukan Tindak Pidana Pengerusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY) Berutu, Sigar P.; Tampubolon, Elis Mariaty; Khairani, Putri Rahma; Fransisca, Ega; Bara, Kevin Juan Carlos Batu
UNES Law Review Vol. 7 No. 4 (2025)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v7i4.2466

Abstract

Lingkungan hidup merupakan anugerah dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa yang wajib dijaga dan dikelola secara berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup melalui berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus illegal logging, dampak interpretasi hukum terhadap pekerja pelaksana, serta efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku perusakan lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Nomor: 40/Pid.Sus/2019/PN.PKY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja dalam korporasi yang melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun harus disesuaikan dengan peran dan tanggung jawabnya dalam struktur organisasi. Ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan Pasal 1 angka 21 UU Nomor 18 Tahun 2013 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, tetapi juga dapat dikenakan pada badan usaha serta pihak yang memberi perintah. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup dapat bersifat individual maupun korporatif.
KONSTRUKSI HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PERUSAHAAN OUTSOURCING PENGELOLA LIMBAH MEDIS DI RUMAH SAKIT SWASTA Christian Hadi Natanael Sinaga; Sigar P. Berutu
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Vol 7 No 1 (2025): Oktober
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v7i1.60971

Abstract

Abstrak Pengelolaan limbah medis di rumah sakit swasta sering melalui kerja sama dengan perusahaan outsourcing. Namun, dalam praktiknya, banyak ditemukan pelanggaran terhadap standar pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang berdampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan outsourcing pengelola limbah medis, mengidentifikasi kendala dalam penegakan hukumnya, serta merumuskan konstruksi hukum pidana lingkungan yang ideal untuk mengatasi persoalan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan outsourcing belum secara eksplisit diakui sebagai subjek hukum dalam peraturan pidana lingkungan hidup yang berlaku. Selain itu, lemahnya pengawasan kontraktual oleh rumah sakit, kesulitan dalam pembuktian unsur kesalahan korporasi, serta rendahnya kapasitas aparat penegak hukum turut menjadi hambatan signifikan dalam proses penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan konstruksi hukum pidana lingkungan yang ideal, meliputi perluasan cakupan subjek hukum mencakup pihak outsourcing, perumusan norma adaptif terhadap sistem kontraktual, penyusunan sanksi pidana yang proporsional terhadap korporasi dan pengurusnya, serta penyempurnaan regulasi teknis melalui peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Konstruksi ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan dalam menghadapi tantangan era outsourcing, sekaligus menjadi instrumen perlindungan lingkungan yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik layanan kesehatan modern. Kata Kunci: Outsourcing, Limbah Medis, Hukum Pidana Lingkungan, Pertanggungjawaban Korporasi   Abstract Medical waste management in private hospitals is often carried out through collaborations with outsourcing companies. However, in practice, many violations of hazardous and toxic waste management standards (B3) are found, which have serious impacts on the environment and public health. This study aims to analyze the forms of criminal liability for outsourcing companies managing medical waste, identify obstacles to law enforcement, and formulate an ideal environmental criminal law framework to address these issues. The research method used is normative juridical, using a statutory approach and case studies. The results indicate that outsourcing companies are not yet explicitly recognized as legal subjects in applicable environmental criminal regulations. Furthermore, weak contractual oversight by hospitals, difficulties in proving corporate wrongdoing, and the low capacity of law enforcement officials contribute to significant obstacles in the law enforcement process. Therefore, an ideal environmental criminal law framework is needed, encompassing expanding the scope of legal subjects to include outsourcing parties, formulating adaptive norms for the contractual system, developing proportionate criminal sanctions for corporations and their managers, and refining technical regulations through government regulations or ministerial regulations. This construction is expected to strengthen the effectiveness of environmental criminal law enforcement in facing the challenges of the outsourcing era, while also becoming an environmental protection instrument that is more responsive to developments in modern healthcare practices. Keywords: Outsourcing, Medical Waste, Environmental Criminal Law, Corporate Liability
Juridical Review of the Impact of Law Enforcement on Environmental Damage and Sustainable Development in Jurisdiction in Medan City Mulyanda, Intan; Simanjuntak, Sahala D; Nazara, Berkat Firman Jaya; Berutu, Sigar P.
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 1 (2024): April: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i1.927

Abstract

 Juridical review of the impact of law enforcement on environmental damage and sustainable development in the jurisdiction of Medan city. The focus of the research raised is: 1) What is the impact of law enforcement of environmental damage on sustainable development in the city of Medan; How effective is the implementation of policies related to law enforcement against environmental damage in the city of Medan. Empirical normative methods were used in this study. In other words, this study uses empirical normative legal cases that are products of legal behavior, such as evaluating the implementation of credit agreements. The results of this study are: Knowing the impact of law enforcement of environmental damage on sustainable development in the city of Medan, knowing the effectiveness of policy implementation related to law enforcement against environmental damage in the city of Medan
Tinjauan Yuridis Terhadap Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Berutu, Sigar P; Sidebang, Clara Erlika; Tinambunan, Enjelina; Nainggolan, Samuel Dharma Putra; Nadeak, Uli Monica Angelina
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1742

Abstract

This research discusses identity forgery in marriage. Identity forgery is a form of crime that often occurs. The focus of the research raised is: 1) What are the forms of identity falsification in the context of marriage that occur in practice in the community? 2) How is the regulatory and legal framework in Indonesia that regulates cases of identity forgery in marriage? This research uses normative legal research methods, questions are analyzed by combining legal materials (which are secondary data). The conclusions of this research are: It is important to implement security measures and conduct careful identity verification in the context of marriage to prevent cases of identity forgery, it is also important to note that regulations and laws are subject to change, and up-to-date verification from official sources or consultation with legal experts is recommended for a more accurate and up-to-date understanding.
Tinjauan Yuridis terhadap Perkelahian antar Kelompok (Tawuran) yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur Rizki, Rizki; Matondang, Advantage Timothy Divana; Hutahean, Fernandes Gilbert; Berutu, Sigar P.
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2137

Abstract

Fenomena tawuran merupakan bagian dari kekerasan di masyarakat dan telah berulang terjadi. Peristiwa tersebut menjadi perhatian bagi bangsa Indonesia. Marak nya peristiwa ini menimbulkan kecemasan akan generasi yang akan datang. Tidak lain pelaku tawuran dilakukan oleh anak-anak dibawah umur. Kemajemukan yang di miliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan terhadap konflik karena di picu oleh hasutan/profokator dan pengaruh gejolak sosial yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi dalam masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah, Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, Bentuk perlindungan hukum yang diatur dimana anak yang berhadapan dengan hukum harus terjamin hak-hak anak sebagai mana diatur dalam Undang-Undang anak No 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak. Kedua, Proses diversi yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut apabila sudah ada kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian tindak pidana, dimana hukuman paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negri sebagai hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Sesuai dengan putusan No 7/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG hakim telah mengambil keputusan pidana yang sudah sesuai dengan Undang-Undang pidana anak. Dengan demikian hendaknya, adanya edukasi baik ditingkat lingkungan keluarga,sekolah dasar hingga perguruan tinggi dalam membentuk sebuah karakter anak yang baik guna mencegah terjadinya peristiwa Tawuran. Generasi muda atau anak-anak merupakan centered attention bagi suatu Bangsa dan Negara, juga akan mewarisi hal-hal keberlanjutan sejarah suatu Negara. Oleh karena itu pembinaan generasi muda sangat penting untuk menyokong keberadaan Negara.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN NOMOR 152/PID.C/2014/PN.RAP DIKAITKAN DENGAN PERMA TENTANG TINDAK PIDANA RINGAN NOMOR 2 TAHUN 2012 Berutu, Sigar P.; Harefa, Rezki Notatema; Manalu, Elvina Putri; Sebayang, Abram Geraldy Raja; Nainggolan, Samuel Dharma Putra
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 2 (2024): Volume 7 No. 2 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i2.27275

Abstract

Perma Nomor 2 Tahun 2012, yang mengatur tindak pidana pencurian ringan, menandai perubahan signifikan dalam sistem hukum Indonesia. Dengan menetapkan batasan nilai barang dan unsur-unsur tipiring, peraturan ini bertujuan memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi penegakan hukum, dan menjamin keadilan, terutama melalui pendekatan keadilan restoratif. Implementasi Perma ini memunculkan dampak positif seperti hukuman yang lebih proporsional, memberikan peluang kedua bagi pelaku, fokus pada penyelesaian masalah, dan pengakuan atas kerugian korban. Meskipun menghadapi tantangan konsistensi penegakan dan potensi ketidakadilan bagi korban, Perma ini mencerminkan evolusi konsep keadilan dalam penegakan hukum Indonesia, dengan pengaruhnya yang meluas di masyarakat dan lembaga hukum.
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penjualan Produk Kecantikan Ilegal di Kota Medan Ferenty Regina Tarigan; Syalomitha Isabel Simanjuntak; Efelina Sulastri Silalahi; Sigar P. Berutu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.5025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah penegakan hukum terhadap penjualan produk kecantikan ilegal di Kota Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dan data sekunder dari dokumen resmi serta publikasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan produk kecantikan ilegal di Kota Medan masih sangat marak, dengan banyak produsen yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Produk-produk ini sering mengandung bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih kurang efektif, dan pelanggar sering tidak menerima hukuman yang tegas. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap penjualan produk kecantikan ilegal di Kota Medan perlu diperkuat. Pemerintah, BPOM, dan aparat penegak hukum harus bekerja sama untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pelanggar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka lebih sadar akan bahaya penggunaan produk kecantikan ilegal dan pentingnya memilih produk yang telah terdaftar dan teruji keamanannya oleh BPOM.
Co-Authors Agung Pramana Ginting Agus Irawam Aldi Marselino Sitanggang Alendra Alendra Andi Hakim Lubis Andy Putra Namo Bara, Kevin Juan Carlos Batu Berkat Firman Jaya Nazara Cahyani, Setri Christian Hadi Natanael Sinaga Dea Ananda P. Sitompul Dian Hardian Silalahi Efelina Sulastri Silalahi Elvyn Frederychotan Ferenty Regina Tarigan Fransisca, Ega Gea, Elan Valensi Ghaniu Rezya Pratama Hakim Lubis, Andi Harefa, Rezki Notatema Hutahean, Fernandes Gilbert Intan Mulyanda Kezia Priskila Sinaga Khairani, Putri Rahma Manalu, Elvina Putri Maria Theresia Tarigan Matondang, Advantage Timothy Divana Mazmur Septian Rumapea Mhd Nur Arifin Ilham Mulyanda, Intan Nadeak, Uli Monica Angelina Nainggolan, Samuel Dharma Putra Nazara, Berkat Firman Jaya Pandia, Laura Margaretha Br Rizki Rizki Sahala D Simanjuntak Sebayang, Abram Geraldy Raja Sidebang, Clara Erlika Silalahi, Efelina Sulastri Simanjuntak, Sahala D Simanjuntak, Syalomitha Isabel Sri Devina Hutagalung Sri Juliani Br Simanungkalit Syalomitha Isabel Simanjuntak Tampubolon, Elis Mariaty Tarigan, Ferenty Regina Tinambunan, Enjelina Tysennerick Berley Valentino Valentino Yoga Dharmawan, Aldy