Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Problematika Ritual Ibadah Haji: Telaah Perilaku Sosial Keagamaan Hujjaj di Kota Jambi Sissah, Sissah; Rahman, Fuad
Media Akademika Vol 27, No 3 (2012)
Publisher : Media Akademika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Haji merupakan ibadah kunci yang dianggap sebagai penyempurna dari keseluruhan aktivitas ibadah sehingga muncul asumsi bahwa orang yang telah melaksanakan ibadah harus soleh dan menjadi panutan masyarakat sekitarnya. Namun kenyataan saat ini berbicara lain, banyak hujjaj yang melanggar aturan agama terutama mereka yang berada di lingkungan birokrasi, politik, dan sebagainya (amoral). Pertanyaan yang mengemuka mengapa saat ini banyak hujjaj yang melakukan perbuatan menyimpan (amoral) padahal mereka telah berhaji bahkan lebih dari satu kali. Artikel ini berupaya menyelami faktor penyebab munculnya fenomena ini, sehingga diharapkan ke depan hujjaj senantiasa menjadi panutan bagi komunitas sekitarnya mulai dari keluarga, masyarakat bahkan negara. Artikel ini berdasarkan penelitian lapangan (field research) di mana pengumpulan dan pencarian data melalui wawancara, angket dan dokumentasi. Teknik penarikan sampel melalui purpossive sampling (sampling bertujuan) dan yang dijadikan sampel adalah seluruh komponen yang dianggap berkepentingan dalam mengemukakan pandangan mengenai fenomena positif maupun negatif tersebut. Artikel ini menunjukkan kejanggalan dalam memaknai haji secara filosofis dan orientasi dalam melaksanakan haji terkadang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ajaran Islam. Atas dasar ini, banyak dijumpai pelanggaran sikap maupun perilaku yang dilakukan hujjaj sebagaimana yang diamati saat ini.
Fatwa MUI Jambi (Studi Kritis terhadap Pengalihfungsian Pemakaman Umum {TPU} dan Kaver Alquran Bergambar) Rahman, Fuad
Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Vol 24, No 2 (2009)
Publisher : Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MUI is an organization for Islamic thinkers to unite all Moslems aspirations and also a placefor society to get official religious advice (fatwa) about social-religious problems. But, that aspirations is notfuffilled enough, even more critics appear after MUI made a controversial decision and it was suspected to have political interest. Decision No. 05/W-MUI/II/1992 about legality to remove public Holy Grave (TPU) and also Decision No. 0L/W-MUI/VI/2005 about legality of Alqurans pictured kaver. These decisions have so many responsesfrom Islamic thinkers, academicians, NGO, and society and it have made a long polemic discussion up to now.
Kualitas Keagamaan Masyarakat Jambi dan Usaha Untuk Memahami Alquran Hasan, Hadri; Rahman, Fuad
Kontekstualita Vol 28, No 1 (2013)
Publisher : Kontekstualita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article is a part of a study to measure the quality of Muslim’s religious live in Jambi in terms of people’s understanding toward al-Quran and the study of their everyday social practices based on the Muslim holy book. Through a mix of data collection methods which consists of questionnaire, interviews with community leaders and experts as well as discussions with focus groups (FGD), the study found that the ability of Muslims in Jambi to understand the al-Quran and the community’s ability to implement socio-religious roles based on the understanding of al-Quran have been good enough at the level. Factors affecting the community did not reach a better level are due to the lack of ability to translate al-Quran, and understand al-Quran as a substantive source. Another factor why the quality of public understanding on the al-Quran is not maximal is the lack of motivation of the family and social environment to carry out religious activities, to socialize and improve behavior in worship. Keywords: kehidupan keagamaan, pemahaman Alquran.
Implementasi Social Services oleh Pendidikan Tinggi Islam: Studi Kasus IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Rahman, Fuad; Sururuddin, Sururuddin; Harun, Hermanto
Kontekstualita Vol 28, No 2 (2013)
Publisher : Kontekstualita

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Masalah utama penelitian dalam artikel ini adalah signifikansi pendidikan tinggi dalam melakukan kegiatan pelayanan sosial. Lokus penelitian ini adalah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hasil penelitian menemukan bahwa kendala ketika melakukan kegiatan pelayanan sosial adalah konseptual dan metodologi ketika melaksanakan program pengabdian masyarakat di lapangan. Secara konseptual, pelayanan sosial program hanya diterjemahkan ke dalam mahasiswa kerja lapangan sosial, sedangkan metodologi kerja lapangan tidak membawa kreativitas baru atau inovasi. Masyarakat menuntut perguruan tinggi Islam untuk memberikan pelayanan sosial dengan tindakan lebih nyata seperti bimbingan bagi guru agama, bimbingan dalam pengelolaan dan pelaksanaan zakat dan manajemen masjid, serta bantuan teknis dalam melaksanakan kegiatan sosial-ekonomi. Kata kunci: Pengabdian Masyarakat, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Pelayanan sosial.Abstract: The main issue to be explored in this article is how unsignificant a higher education in performing social services activities. The locus of this study is IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Barriers that occur when conducting social services activities including conceptual and methodological obstacles when implementing community service programs in the field. Conceptually, social services programs simply translated into college students social field work, while the methodology of field work does not bring any new creativity or innovation. Communities demand that the Islamic university to give social services with concrete actions such as guidance for religious teachers, guidance in the management and implementation of zakat and management of mosque, as well as technical assistance in carrying out socio-economic activities. Keywords: Social Services, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin, Community Services.
Nafkah Isteri Ter-Thalaq Ba'in: Kajian Sejarah Sosial Pemikiran Imam Ahmad ibn Hambal Rahman, Fuad
JURNAL AT-TURAS Vol 4, No 1 (2017): Sosiologi Hukum Islam Kontemporer
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1054.299 KB) | DOI: 10.33650/at-turas.v4i1.194

Abstract

The obligation of ‘iddah for divorced women has been under rule of Islam. Meanwhile, it is also obligation for men to provide his divorced women a material support during ‘iddah period. It aims to facilitate her for living survival after the firstly time divorce. However, the rule possibly changes if the divorce is condemned in terms of thalaq ba’in, a condition in which the men takes three-divorce or state the third divorce to women with its implication to the prohibition for getting remarriage except only if the women has been under married by other men. For this case, the four ulama’s (with four schools of thought) have different decisions, but Imam Ahmad ibn Hambal determined that there is no obligation for providing material support for the divorced woman with thalaq ba’in. The enforcement of this law is based on the hadith as narrated by Asy-Sya’bi from Fathiman binti Qais from Rasulullah on the women with thalaq ba’in.
Resolusi Konflik Talak di Luar Pengadilan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Pitria, Ana; Rahman, Fuad; Ramlah, Ramlah
Journal of Comprehensive Islamic Studies Vol. 2 No. 1 (2023): Comprehensive Perspective on Islamic Studies
Publisher : Center for Religious Studies and Social Empowerment Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56436/jocis.v2i1.235

Abstract

This article reveals that the implementation of divorce outside the Religious Courts carried out by the people of Bathin II Babeko District, Bungo Regency, is allegedly not in accordance with the regulations set by the government for people to carry out divorces in front of a court hearing. This article comes from qualitative research using data collection methods through observation, interviews and documentation. Research findings show that the implementation of divorce outside the Religious Courts by the people of Bathin II Babeko District was witnessed by religious figures and the families concerned and some were not witnessed by anyone. While the guarantee of child support is usually with the father, there are also some who do not receive their rights because their husband remarries, or goes abroad and is irresponsible. The response of religious leaders and local sharia officials stated that divorce carried out outside of court has two legal positions; valid according to religious law but not valid according to state law. Artikel ini mengungkap pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama yang di lakukan oleh masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko Kabupaten Bungo yang disinyalir tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah agar masyarakat melaksanakan perceraian di depan sidang pengadilan. Artikel ini berasal dari penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama oleh masyarakat Kecamatan Bathin II Babeko disaksikan oleh tokoh agama dan pihak keluarga yang bersangkutan dan ada pula yang tidak disaksikan  oleh siapapun. Sedangkan jaminan nafkah anak biasanya berada pada ayah, namun ada juga beberapa dari mereka yang tidak mendapatkan haknya dikarenakan sang suami menikah lagi, ataupun pergi merantau dan tidak bertanggung jawab. Respon tokoh agama dan pegawai syara’ setempat menyatakan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan mempunyai dua kedudukan hukum; sah secara hukum agama akan tetapi tidak sah secara hukum Negara.
Transintegration of Customary Law and Sharia: Lesson from Historical Law and Cultural Law Subhan, Subhan; Rahman, Fuad; Alfikri, Albert
Susbtantive Justice International Journal of Law Vol 7 No 1 (2024): Substantive Justice International Journal of Law
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56087/substantivejustice.v7i1.296

Abstract

This study explores the transintegration of customary law and Islamic law in Jambi in the context of history and culture. With a descriptive qualitative approach, this study uses data collection methods: in-depth interviews with traditional figures, ulama, and the community, field observations, and analysis of historical documents and related legal regulations. Data analysis techniques are carried out by identifying patterns, themes, and changes in the relationship between customary law and sharia. The study results indicate that the integration of customary law and sharia in Jambi has been going on since the time of the Jambi Sultanate, with the important role of figures such as Datuk Orang Kayo Hitam. In family law, Jambi customs accommodate sharia principles such as the prohibition of marrying siblings, although there are differences in specific customary rules. In criminal law, the application of qisas is adapted into customary fines, reflecting an effort to compromise sharia values ​​in the structure of customary law. The challenges of modernization and plurality create dynamics in maintaining the principle of "custom is based on syarak, syarak is based on the Book of Allah". The majority of the community supports preserving customary law that is in line with Islamic values. This study emphasizes the importance of inclusive dialogue between traditional leaders, religious scholars, and the younger generation to ensure the relevance of customary law integrated with Islamic values.
Studi Sejarah Situs Bukit Siguntang Desa Muaro Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi Shofiyah, Shofiyah; Havid, Abdul Halim; Rahman, Fuad; Halim, Abdul
AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation Vol 2, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/arrumman.v2i1.5994

Abstract

Kajian Sejarah Situs Bukit Siguntang di Desa Muaro Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi merupakan artikel ilmiah tentang kajian pustaka dalam lingkup bidang ilmu pengetahuan. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menunjukkan nilai-nilai budaya dan sejarah yang terkandung di Situs Bukit Siguntang serta peran dan fungsinya dalam pengembangan sejarah lokal dan regional. Objek penelitian adalah pustaka daring, Naskah Kuno, Catatan Kuno dan situs Bukit Siguntang beserta seluruh unsur sejarah, budaya, dan fisik yang melekat padanya. Metode penelitian dengan pustaka risearch yang bersumber dari Naskah dan Catatan Kuno. Analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari artikel ini: 1) menunjukkan bahwa situs tersebut memiliki nilai sejarah dan budaya yang signifikan, terkait dengan peradaban Melayu dan Kerajaan Sriwijaya. 2) Penelitian ini mengungkap bahwa Bukit Siguntang merupakan pusat kegiatan keagamaan sejak abad ke-7 hingga abad ke-14 Masehi 3) temuan arkeologis seperti arca Buddha, prasasti, dan keramik kuno yang mendukung peran pentingnya dalam sejarah wilayah tersebut.
Penyelesaian Perkara Terhadap Pelaku Laka Lantas Berakibat Kematian Karena Kelalaian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Jambi) Sidabutar, Abdul Jalil; Rahman, Fuad; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5543

Abstract

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 310 ayat (4), kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena kelalaian pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal tersebut menyebutkan setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Hak-hak pelaku dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas bahwa pelaku kecelakaan lalu lintas, mereka memiliki hak untuk diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, hak atas perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta hak untuk memperbaiki kesalahannya melalui rehabilitasi atau mediasi, jika diperlukan. Di sisi lain, korban kecelakaan lalu lintas juga memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang mereka alami, baik berupa biaya medis, kerusakan harta benda, maupun kehilangan yang lainnya. Hak-hak ini harus dijamin dan dipenuhi dengan penuh tanggung jawab oleh pihak yang terlibat, baik itu pelaku, aparat penegak hukum, maupun pihak lain yang terkait. Penyelesaian hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polresta Jambi bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kerangka yang jelas mengenai prosedur penegakan hukum terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas. Hukum menegaskan bahwa pelaku yang terbukti melanggar aturan lalu lintas, yang menyebabkan kecelakaan, harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Proses hukum diharapkan tidak hanya menekankan pada pemberian sanksi, namun juga memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, melalui mekanisme yang sesuai, seperti denda, pidana, atau sanksi administratif.
Penerapan Sanksi Pidana Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jambi Nomor 68/Pid.B/2020/PN.Jbi) Gusman, Indra; Rahman, Fuad; Ramlah, Ramlah
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5491

Abstract

This research aims to analyze and examine in depth the criminal sanctions for online gambling in Article 45 Paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions from an Islamic Criminal Law Perspective. To obtain answers to the research focus, this study is directed at library research (Library Research) with primary data sources Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions) and Jinayah fiqh study books along with secondary data sources through book studies -books and literature that are relevant to the problem being studied. The data collection method was carried out using document study techniques. After the data has been successfully collected and analyzed. So, based on the analysis of these data, the research results show that the substance of gambling regulations in Republic of Indonesia Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regulates the pattern of crimes committed using computers or the internet as a tool in carrying out crimes, namely those involving gambling, while the regulation of the formulation of the elements of criminal acts of gambling still refers to the Criminal Code, Republic of Indonesia Law Number 7 of 1974 concerning Controlling Gambling, and Government Regulation Number 9 of 1981 concerning Implementation of Controlling Gambling. In the study of fiqh jinayah, gambling is categorized as an act of ta'zir. The ruler has the right to determine the punishment according to his actions. In this case, the government, in eradicating regular gambling or online gambling, provides punishment by applying sanctions, whether contained in the Criminal Code or Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016. The sanctions that have been determined by the government are takzir punishments. The punishment can vary, in this case prison sentences and fines.