Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.057
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Substantive Justice International Journal of Law REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Madani: Multidisciplinary Scientific Journal Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal
Albert Alfikri
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
Analisis Sosiologis Terhadap Kejadian Konflik Berlatar Agama di Aceh Saifullah, T; Alfikri, Albert
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 10 (2025): May
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17007291

Abstract

This research studies the role of the Acehnese local government in handling religious conflicts between Islamic sects. Sociologically, religious conflict can be defined as a dispute between two or more people over interests, goals, and understandings that bring religious doctrine as the reason for the conflict. A social conflict does not necessarily occur unless it begins with the presence of a potential lurking within the community and then escalates, heats up, becomes tension, and ultimately culminates in a physical conflict as a result of the presence of a trigger. In the context of Aceh, the religious conflict is revealed by the conflict between Islamic sects that manifests itself in cases of forced change of mosque management that is sometimes associated as a case of mosque seizure. Simply put, the purpose of this research is to see how the role of the Acehnese local government in handling religious conflicts among fellow Muslims that are squared in the sect. This study is a sociological study with a qualitative approach. The results of the study show that the conflict between Muslims in Aceh has occurred for a long time, ranging from the issue of wanting to establish an Islamic state with Islam as the concept of the country, to the issue of Islam which sect is more correct. This potential for conflict is seen recurrently in factual events such as feuds between Islamic sects.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DIAKIBATKAN OLEH HEWAN TERNAK Prianto, Agil Dwimei; Bahreisy, Budi; Alfikri, Albert
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18204

Abstract

Kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan terrnak merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang kesalahannya menimbulkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian itu. Perlu dipahami pemilik ternak sepenuhnya bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin ditimbulkan oleh hewannya. Permasalahan dari penelitian ini adalah aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak dan pertanggungjawaban hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan perundang-undangan yang bersifat deskriptif-kompratif. Sumber hukum yang digunakan adalah primer, sekunder, dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Aturan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak bertujuan untuk menciptakan keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi korban. Secara keseluruhan, pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak mencakup berbagai aspek dari hukum pidana, perdata, dan adat, yang masing-masing memiliki pendekatan dan prinsip tersendiri untuk menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak sesuai dengan keadaan dan norma yang berlaku di masyarakat dan negara hukum. Tanggung jawab hukum pemilik hewan ternak yang lalai terhadap hewan peliharaannya sehingga mencelakai dan/atau menyebabkan kerugian yang nyata-nyata bagi orang lain, dalam perspektif hukum positif dapat dituntut secara pidana dan juga digugat perdata, atas dasar Perbuatan Melawan Hukum dan dalam prespektif hukum adat pertanggungjawaban hukuman dalam menyelesaikan masalah kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak adalah dengan ganti rugi. 
KEWENANGAN WILAYATUL HISBAH DALAM MELAKUKAN PENCEGAHAN IKHTILATH DI KOTA LHOKSEUMAWE Dandy, Muhammad; mukhlis, mukhlis; Alfikri, Albert
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 7 No. 4 (2024): (Oktober)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i4.18564

Abstract

Proses penerapan Syariat Islam di Aceh dimulai pada 15 Maret 2002, dengan pembentukan Wilayatul Hisbah (WH) sebagai bagian dari Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Qanun, termasuk pencegahan ikhtilath percampuran antara laki-laki dan perempuan non-mahram. WH menghadapi tantangan dalam implementasinya, termasuk resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, dan dualisme kewenangan dengan peradilan adat. Meski sudah ada peraturan tegas dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mengenai hukuman untuk ikhtilath, permasalahan masih sering terjadi.            Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis implementasi kewenangan Wilayatul Hisbah dalam pencegahan ikhtilath di Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, dengan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan fenomena yang ada. Populasi mencakup seluruh elemen terkait. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, serta dianalisis secara induktif untuk menghasilkan interpretasi.            Wilayatul Hisbah (WH) di Kota Lhokseumawe melakukan pencegahan ikhtilath melalui patroli rutin, edukasi, dan penegakan hukum sesuai Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Meskipun berhasil mengendalikan pelanggaran seperti khamar dan zina, kasus khalwat masih dominan. Untuk meningkatkan efektivitas, WH mendirikan Dayah Balai Rehabilitasi Moral dan Akhlak (BERAKHLAK) pada 2023 dan mempertimbangkan anggaran serta kesulitan operasional dalam memilih rehabilitasi dibandingkan hukuman cambuk. WH menghadapi hambatan seperti resistensi sosial-budaya, keterbatasan sumber daya, dan dualisme kelembagaan, termasuk konflik antara qanun dan peradilan adat serta ketidakmampuan dalam penahanan. Qanun Nomor 7 Tahun 2013 memperluas kewenangan WH.
Customer Perception of Banking Services in Islamic Banks: A Literature Review and Social Media Analysis of Bank Syariah Indonesia (BSI) T Saifullah; Albert Alfikri
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 5 (2025): December 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.18431004

Abstract

The consolidation of three state-owned Islamic banks in Indonesia into Bank Syariah Indonesia (BSI) in 2021 marked a significant development in the Islamic banking sector. As the largest Islamic bank in Indonesia, BSI is expected to offer superior service quality while maintaining adherence to Sharia principles. This paper presents a comprehensive literature review of international studies on customer perception and service quality in Islamic banking, with a particular focus on digital banking, customer satisfaction, and loyalty. Additionally, this study incorporates a critical social media analysis to understand public opinion on BSI’s service delivery. The findings indicate that while BSI’s digital services have been positively received, challenges persist in customer service responsiveness, transparency, and application reliability. Social media sentiment often amplifies these challenges, highlighting the need for proactive management and strategic communication. The synthesis of literature and social media insights provides actionable recommendations for enhancing service quality and customer satisfaction in Islamic banking.
Sosialisasi Bahaya Judi Online Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh: Perspektif Hukum Islam, Hukum Pidana, dan Dampak Sosial T Saifullah; Albert Alfikri; Hasan Basri
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 5, No 3 (2026): June 2026
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22092794

Abstract

The development of digital technology has made it easier for people to access various services through the internet, including online gambling activities. This ease of access has become a serious concern because online gambling can be conducted quickly, easily, and anonymously through digital devices. This community service activity aims to increase the understanding of Islamic Economics students at Universitas Malikussaleh regarding the dangers of online gambling from the perspectives of Islamic law, criminal law, and social impacts. The activity was conducted on May 6, 2026, involving 30 students as participants. The activity employed an educational socialization approach through material presentation, discussions, question-and-answer sessions, and reflection on the risks of online gambling. The Islamic law material emphasized the prohibition ofmaisiras stipulated in the Qur'an, Surah Al-Maidah, verses 9091. From the perspective of criminal law, the activity discussed the prohibition of distributing, transmitting, and providing access to gambling-related content through electronic systems as regulated under Law Number 1 of 2024. From a social perspective, gambling can cause financial losses, family conflicts, disruptions to productivity, and various psychosocial impacts. The World Health Organization also recognizes gambling as an issue that can cause significant health and social consequences (World Health Organization, 2017). The results of the activity indicate that a multidisciplinary approach to socialization is important for university students, as young people are among the groups that are highly exposed to the digital environment.
Sosialisasi Bahaya Judi Online Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Universitas Malikussaleh: Perspektif Hukum Islam, Hukum Pidana, dan Dampak Sosial T Saifullah; Albert Alfikri; Hasan Basri
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 5, No 3 (2026): June 2026
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22092794

Abstract

The development of digital technology has made it easier for people to access various services through the internet, including online gambling activities. This ease of access has become a serious concern because online gambling can be conducted quickly, easily, and anonymously through digital devices. This community service activity aims to increase the understanding of Islamic Economics students at Universitas Malikussaleh regarding the dangers of online gambling from the perspectives of Islamic law, criminal law, and social impacts. The activity was conducted on May 6, 2026, involving 30 students as participants. The activity employed an educational socialization approach through material presentation, discussions, question-and-answer sessions, and reflection on the risks of online gambling. The Islamic law material emphasized the prohibition ofmaisiras stipulated in the Qur'an, Surah Al-Maidah, verses 9091. From the perspective of criminal law, the activity discussed the prohibition of distributing, transmitting, and providing access to gambling-related content through electronic systems as regulated under Law Number 1 of 2024. From a social perspective, gambling can cause financial losses, family conflicts, disruptions to productivity, and various psychosocial impacts. The World Health Organization also recognizes gambling as an issue that can cause significant health and social consequences (World Health Organization, 2017). The results of the activity indicate that a multidisciplinary approach to socialization is important for university students, as young people are among the groups that are highly exposed to the digital environment.
Perhitungan Pembagian Warisan dengan Metode Asl Al-Masail T Saifullah; Albert Alfikri
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 3, No 10 (2026): May 2026
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.22091984

Abstract

Islamic inheritance law, or fiqh al-maw?r?th, is a branch of Islamic jurisprudence that regulates the transfer of the estate of a deceased person to eligible heirs. Inheritance distribution involves not only determining who qualifies as an heir but also determining each heirs share and the method used to calculate it. One important method in resolving inheritance cases is the use of a?l al-mas?'il, which refers to the basic denominator used to standardize the fractional shares of heirs so that the distribution can be calculated systematically. This article aims to explain the concept of fiqh al-maw?r?th, the position of a?l al-mas?'il, its calculation method, and the stages involved in settling an estate before it is distributed to the heirs. This study employs a library research method with normative-juridical and conceptual approaches. The sources of this study include the Qur'an, the Compilation of Islamic Law, legislation, and literature on Islamic jurisprudence and Islamic inheritance law. The findings indicate that inheritance distribution should be carried out after all obligations related to the estate have been settled. The shares of the heirs are then determined based on fur?? al-muqaddarah and 'a?abah. The use of a?l al-mas?'il facilitates the calculation process, including cases involving 'awl and radd. Valuing inherited assets in monetary terms is also necessary when the estate consists of land, houses, gold, shares, or other assets to ensure that each heir receives a proportionate share.
Co-Authors Asrillah Asrillah Budi Bahreisy Dandy, Muhammad Dara Wulandari Fadli, Akhyar Royan Fuad Rahman H, Harun Hamdani H, Hamdani Hidayatuz Zikri J, Jumadiah Krisna, Romi M, Munardi Mukhlis Mukhlis Nur, Mukhlish M Prianto, Agil Dwimei R, Rahmayanti Saifullah Ali Saifullah, T Subhan Subhan Teuku Yudi Afrizal