Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP SISTEM POLITIK IDENTITAS Nasir Nasir; Kahar Gani; Agustan Agustan; Sakral Wijaya Saputra
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 6 No 2 (2022): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Jurnal yang membahas tentang identitas poitik banyak yang ikut serta dalam agama dan sekelompok marginal walaupun juga banyak terdapat masalah identitas politik dan etnis yang memiliki tekanan yang lebih pada identitas politik. Pada era reformasi, terdapat partisipasi puplik yang semakin meluas dan bebas,di dalam penguatan identitas politik terdapat masalah baru yang hadir. Identitas politik di Indonesia menjadi lebih kuat dan menjadi pilar atas bergulirnya demokratisasi. setelah selesai mengkaji dan juga menganalisis data, maka dari itu jurnal ini telah berhasil dalam mendapatkan hal-hal yang saling berkesinambungan dengan adanya penguat dalam identitas politik dan etnis di Indonesia setelah adanya periode baru yang kontribusi antara beberapa pihak memiliki pengaruh, yang terdiri dari kekuatan modal sosial yang telah di miliki etnis. Di lihat secara eksklusif dalam mendapatkan suatu tempat yang strategis dalan suatu politik baik formal ataupun secara tidak formal.

PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI IMPLEMENTASI E-ASSESSMENT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE Jeffry, Jeffry; Usman, Syahrul; Aziz, Firman; Anirwan, Anirwan; Sumardi, Sumardi; Ismail, Ismail; Qamal, Qamal; Haris, Almuhajir; Gani, Kahar; Syam, Rahmat Fuadi
GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): Mei 2024, GLOBAL ABDIMAS
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/globalabdimas.v4i1.496

Penilaian yang efektif merupakan elemen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi pembelajaran telah membawa dampak positif. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah penggunaan E-Assessment, yaitu evaluasi yang dilakukan secara elektronik. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru sekolah dasar melalui implementasi E-Assessment. Metode pengabdian ini melibatkan pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru dalam penerapan E-Assessment sebagai alat evaluasi pembelajaran. Selain itu, pengabdian juga melibatkan pengembangan modul dan panduan praktis yang menggambarkan langkah-langkah implementasi E-Assessment yang efektif. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif digunakan untuk memastikan keterlibatan guru-guru dalam pengembangan dan implementasi E-Assessment. Hasil pengabdian ini menunjukkan peningkatan pemahaman guru meningkat 28%, pengetahuan konsep e-assessment 47%, relevansi e-assessement dalam konteks pendidikan meningkat 88%, dan pengetahuan tentang dampak penggunaan e-assessment meningkat 4%.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN IAKN TORAJA SEBAGAI PRAKTIK KOMUNIKASI: AUDIT PERENCANAAN PESAN, KOORDINASI INTERNAL, DAN TRANSPARANSI PUBLIK Gani, Kahar; Syah Azikin, Ilham; Agustan, Agustan
CORE: Journal of Communication Research Vol 3 No 2 (2025): CORE, JULI 2025
Publisher : CORE: Journal of Communication Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/core.v3i2.2215

Penelitian ini mereposisi akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai praktik komunikasi organisasi di Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Berangkat dari problem lambatnya realisasi program, revisi dokumen perencanaan, dan lemahnya pengawasan, studi ini menelaah bagaimana perencanaan pesan, pemilihan kanal, ritme koordinasi, serta mekanisme umpan balik dan transparansi publik memengaruhi akuntabilitas. Menggunakan desain kualitatif–audit komunikasi (wawancara mendalam, analisis dokumen keuangan & kebijakan, serta observasi rapat/kanal digital), data dianalisis melalui thematic analysis dan process mapping siklus anggaran–komunikasi. Temuan menunjukkan ketidakselarasan antara tujuan dan arsitektur pesan, dominasi komunikasi reaktif di akhir periode, keterlambatan feedback loop, serta pelaporan yang kuat secara dokumenter namun belum dialogis bagi publik. Studi merekomendasikan Communication Operating System mencakup arsitektur pesan, kalender komunikasi, RACI komunikasi, dashboard deviasi, early warning, dan ringkasan pertanggungjawaban yang ramah publik. Kontribusi penelitian adalah pengayaan kajian akuntabilitas sektor publik dengan lensa komunikasi organisasi dan PR publik sektor, serta penyusunan indikator operasional komunikasi untuk kinerja pengelolaan keuangan.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJADIKAN SAGU SEBAGAI MAKANAN POKOK SELAIN BERAS DI KABUPATEN SORONG SELATAN Gani, Kahar; wijaya, indra
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam menjadikan sagu sebagai makanan pokok selain beras di Kabupaten Sororng Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengentahui dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah dalam menjadikan sagu sebagai makanan pokok selain beras di Kabupaten Sororng Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Instrumen penelitian melakukan wawancara langsung kepada Sekretaris Daerah, Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Pertanian, Sekretrias Dinas Pariwisata dan Promosi, Kepala Seksi Tanaman Pangan Kabupaten Sorong Selatan, tokoh masyarakat, masyarakat/petani, total informen 10 Orang. Hasil penelitian menujukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam menjadikan sagu sebagai makanan pokok selain beras di Kabupaten Sorong Selatan pada aspek advokasi dilakuakn dengan membuka peluang investasi pembangunan pabrik dan pengolahan sagu pada PT. Perum Inhutani dan dan PT. Austindo Nusantara Jaya, pada aspek kampanye mengenai Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 kepada seluruh pimpinan dan staf Satua Kerja Perangkat Daerah, tokoh adat, tokoh masyarakat dan masyarakat, pada aspek promosi dan sosialisasi dilakukan dengan cara mengajak segenap pemerintah dan masyarakat membudayakan makanan sagu pada setiap kegiatan rapat, forum pertemuan, iklan, brosur, juga pada kegiatan simposium sagu skala internasional di Universitas Rikkyo, Tokyo-Jepang, aspek pendidikan komsumsi dilakukan pelatihan 60 ibu rumah tangga membuat aneka makanan dari sagu, aspek penyuluhan dilakukan cara pelatihan mengenai pembuatan makanan tambahan bayi sesuai kandungan gizi dan manfaatnya, aspek pembinaan industri usaha mikro, kecil dan menengah dengan cara memfasilitasi pembuatan izin usaha, pelatihan, bantuan alat modern, aspek pengembangan teknologi dilakukan dengan bimbingan teknis inovasi teknologi pengembangan sagu.

Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal Andry, Andry; Sawir, Muhammad; Sumardi, Sumardi; Gani, Kahar; Lestari, Juli
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v4i2.642

Tulisan ini menganalisis kebijakan Pemilu Presiden 2029 dengan fokus pada tantangan dan peluang pasca penghapusan syarat ambang batas minimal. Urgensi penelitian ini terletak pada perubahan signifikan dalam regulasi pemilu yang berpotensi mempengaruhi dinamika politik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan tersebut terhadap partisipasi politik, representasi, dan stabilitas pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan data primer dan sekunder dari sumber legislasi, wawancara, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan syarat ambang batas minimal dapat meningkatkan inklusivitas partisipasi politik, namun juga menghadirkan risiko fragmentasi politik yang lebih besar. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya strategi mitigasi untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari kebijakan baru ini.

Birokrasi Publik di Era Digital: Tantangan dan Peluang Reformasi Administrasi Pemerintahan Gani, Kahar; Jaya, Makmur
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.890

Fenomena kajian ini terletak pada adanya tantangan internal (struktural, kultural, regulatif) yang menghambat reformasi birokrasi, di sisi lain adanya peluang strategis digitalisasi untuk memperkuat efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi birokrasi publik dalam era digital, menganalisis dampak digitalisasi terhadap efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kualitas pelayanan, serta menilai keterkaitan antara hambatan dan peluang tersebut terhadap perubahan budaya organisasi, pola kerja aparatur, dan tata kelola pemerintahan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan analisis konseptual untuk memahami tantangan dan peluang birokrasi publik di era digital. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi, dokumen kebijakan, dan publikasi penelitian yang relevan dan kredibel. Analisis dilakukan melalui content analysis dan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mensintesis isu utama seperti tantangan struktural dan kultural, peluang digitalisasi, kepemimpinan, dan partisipasi publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital berperan strategis dalam reformasi birokrasi multidimensional dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antarunit. Keberhasilannya tergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM, budaya organisasi adaptif, serta regulasi yang responsif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital aparatur, reformasi budaya organisasi, pembaruan regulasi, penguatan tata kelola dan partisipasi publik, serta integrasi kolaborasi lintas unit melalui pendekatan holistik untuk mewujudkan birokrasi profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan berkualitas.

Birokrasi Publik di Era Digital: Tantangan dan Peluang Reformasi Administrasi Pemerintahan Gani, Kahar; Jaya, Makmur
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 1 (2025): Nopember 2025, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i1.890

Fenomena kajian ini terletak pada adanya tantangan internal (struktural, kultural, regulatif) yang menghambat reformasi birokrasi, di sisi lain adanya peluang strategis digitalisasi untuk memperkuat efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, tujuan kajian ini adalah untuk mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi birokrasi publik dalam era digital, menganalisis dampak digitalisasi terhadap efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan kualitas pelayanan, serta menilai keterkaitan antara hambatan dan peluang tersebut terhadap perubahan budaya organisasi, pola kerja aparatur, dan tata kelola pemerintahan. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka dan analisis konseptual untuk memahami tantangan dan peluang birokrasi publik di era digital. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, laporan resmi, dokumen kebijakan, dan publikasi penelitian yang relevan dan kredibel. Analisis dilakukan melalui content analysis dan analisis tematik untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan mensintesis isu utama seperti tantangan struktural dan kultural, peluang digitalisasi, kepemimpinan, dan partisipasi publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital berperan strategis dalam reformasi birokrasi multidimensional dengan meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antarunit. Keberhasilannya tergantung pada kesiapan infrastruktur, kapasitas SDM, budaya organisasi adaptif, serta regulasi yang responsif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital aparatur, reformasi budaya organisasi, pembaruan regulasi, penguatan tata kelola dan partisipasi publik, serta integrasi kolaborasi lintas unit melalui pendekatan holistik untuk mewujudkan birokrasi profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan berkualitas.

Desentralisasi dan Penyediaan Layanan Publik di Negara-Negara Demokrasi yang masih Berkembang Sumardi, Sumardi; Nasir, Nasir; Gani, Kahar; Halim, Abdul; Mallappiang, Nasiratunnisa
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 5 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/rapik.v5i2.112

This study examines the relationship between decentralization and the provision of public services in developing democratic countries. Decentralization is often considered a governance reform strategy aimed at improving efficiency, responsiveness, and the quality of public services by granting greater authority to local governments. However, the implementation of decentralization in many developing countries has produced varied outcomes, particularly in relation to local government institutional capacity, levels of accountability and transparency, and public participation in service delivery processes. This study aims to analyze how decentralization influences the quality of public service provision in developing democratic states. The research employs a qualitative approach through a systematic literature analysis using NVivo software to identify patterns, themes, and relationships among concepts across previous studies. The findings indicate that decentralization can enhance the quality of public services when supported by adequate local government capacity, transparent and accountable governance systems, and active public participation in decision-making and policy oversight. Conversely, limited institutional capacity and weak oversight mechanisms may lead to disparities in service quality across regions. The study concludes that the success of decentralization in improving public service delivery largely depends on the strength of local governance institutions and the broader democratic governance framework that supports them.

The Impact of Digitalization of Public Service Policies on the Effectiveness of Administrative Services in Makassar City Halim, Abdul; Sumardi, Sumardi; Nasir, Nasir; Gani, Kahar; Mallappiang, Nasiratunnisaa
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 8 No 1 (2026): JGLP, MAY 2026
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v8i1.2619

Digital transformation in public services has become a primary focus for various local governments in Indonesia in an effort to improve administrative effectiveness and public satisfaction. Makassar City, as one of the major cities in Indonesia, has implemented a policy of integrated public service digitalization through various online platforms. This study was conducted to measure the extent to which policy digitalization influences the effectiveness of administrative services, while also identifying factors supporting its success. The purpose of this study was to determine the effect of public service policy digitalization on the effectiveness of administrative services in Makassar City. The research approach used was quantitative with a survey design. Primary data were collected through questionnaires distributed to 120 respondents consisting of civil servants and members of the public who use digital services. Data analysis was conducted with the help of SPSS software using validity and reliability tests and simple linear regression to examine the relationship between variables. The results showed that public service policy digitalization had a positive and significant impact on the effectiveness of administrative services. The implementation of digital-based systems increased service speed, reduced administrative errors, and strengthened bureaucratic transparency. Digitalization also played a role in building public trust in public institutions through more efficient and accountable service mechanisms. The study's conclusion confirms that the success of policy digitalization is highly dependent on infrastructure readiness, apparatus competence, and public digital literacy. The novelty of this research lies in the affirmation of a direct relationship between digital policy and the effectiveness of public services in the context of Indonesian local government, providing an empirical basis for technology-based bureaucratic reform.

Kepemimpinan Pemerintahan dalam Era Digital dan Pembangunan Berkelanjutan Gani, Kahar; Jaya, Makmur
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.970

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan melalui penerapan pemerintahan digital yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi yang ada, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan dan mengintegrasikan agenda digital dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan pemerintah di era digital dan dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka, melibatkan analisis sistematis artikel jurnal, buku, dan laporan kebijakan terkait. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama mengenai kepemimpinan digital, pemerintahan digital, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan digital yang visioner, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam mendorong transformasi digital di birokrasi. Ini berkontribusi pada inovasi layanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan inklusi sosial dan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan digital berperan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui teknologi data. Namun, transformasi digital menghadapi tantangan seperti kesenjangan literasi digital, budaya organisasi yang resistif, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Kajian ini menekankan pentingnya kepemimpinan pemerintahan dalam memastikan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan, serta merekomendasikan penguatan kapasitas kepemimpinan digital dan dukungan struktural untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search