Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

ANALISIS KINERJA PEGAWAI DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT DI DESA GOLO NCUANG KECAMATAN CIBAL KABUPATEN MANGGARAI Thomas More Garu; Sumardi Sumardi; Dedy Herianto; Ahmad Firman
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil kinerja pegawai dan faktor pedukung dan penghambat kinerja pegawai pada kantor desa Golo Ncuang. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacuh pada konsep miles dan hubermen yaitu iteraktif model yang mengklarifikasikan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dimensi pengukuran kinerja berdasarkan aspek kuantitas pegawai dilihat dari pelayanan surat pengantar Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan program lainnya sudah cukup baik. Dari aspek kemandirian, pemerintah desa masih perlu ditingkatkan. Dari aspek Inisiatif, pemerintah desa sudah memiliki semangat yang cukup baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dari aspek adaptasi, pemerintah desa sudah memilki kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja maupun elemen masyarakat. Dari aspek kerjasama, pemerintah desa belum terjalin kerja sama dengan baik antara pihak-pihak terkait. Adapun faktor pendukungny adalah pegawai mampu beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan kerjanya dan pegawai memberikan pelayanan yang ramah dan sopan. Sementara faktor penghambat kinerja pegawai adalah fasilitas yang belum memadai dan tingkat pendidikan pegawai yang masih perlu ditingkatkan.
Analisis Kualitas Pelayanan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar Andi Sangkuriang; Sumardi Sumardi; Dedy Herianto; Basri Rakhman
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 6 No 1 (2022): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejauh ini masih banyak keluh kesah masyarakat terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Mulai dari sistem pelayanan yang terlalu lama dan berbelit-belit, sikap pegawai yang kurang ramah, dan sampai pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang masih minim sehingga kurang menunjang dalam pelaksanaan pemberian layananannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan dalam meningkatkan kinerja Di Kantor Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Sumber data dengan melalui dua cara, yaitu data primer dan data sekunder. Informan sebanyak tujuh orang yang terdiri dari unsur pegawai kantor Kecamatan Biringkanaya dengan unsur masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di kantor Kecamatan Biringkanaya berdasarkan aspek tangibles cukup berkualitas. Aspek reliability cukup berkualitas. Aspek responsiveness cukup berkualitas. Aspek assurance sudah cukup berkualitas. Aspek emphaty sudah cukup berkualitas. Berdasarkan kesimpulan, dapat disarankan pada aspek tangibles, sebaiknya ditingkatkan dengan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan agar layanan yang diberikan lebih berkualitas. Misalnya, memperluas ruangan tunggu sehingga semakin banyak daya tampunya dan melengkapi ruagan tersebut dengan pendingin ruangan agar lebih nyaman dalam menunggu layannnya.Pada aspek reliability, sebaiknya dipertahankan dengan cara mengikuti aturan jam kantor yang telah ditentukan serta menggunakan jam kerja ldengan memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Pada aspek responsiveness, sebaiknya dipertahankan dengan menjaga sikap emosional pegawai agar tetap sabar dalam memberikan layanannya kepada masyarakat meskipun tuntutan masyarakat yang cukup banyak. Pada aspek assurance, sebaiknya ditingkatkan dengan senantiasa memberikan informasi yang lebih jelas atas prosedur layanan agar layanan menjadi lebih berkualitas. Pada aspek emphaty, sebaiknya lebih ditingkatkan dengan cara lebih mengedepankan hubungan emosional terhadap masyarakat sehinga lebih mengetahui kebutuhan layanan masyarakat.
Resistensi Politik dalam Komunikasi Publik Pasca Pilkada Kota Makassar Tahun 2020 Sumardi, Sumardi; Mukti, Imam; Mappanganro, Andi
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 1 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.672 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i1.1454

Abstract

Resistensi politik dalam konteks komunikasi publik di Kecamatan Tamalate adalah tentang ketidakpuasan, yang diperlihatkan oleh dua kubu yaitu kubu pemenang dan kubu yang kalah setelah pilkada Kota Makassar Tahun 2020 selesai. Upaya provokasi mental yang dilakukan oleh kubu pemenang terhadap kubu yang kalah gencar dihembuskan melalui pesan dari grup media sosial dan perbincangan di masyarakat. Resistensi terbentuk sebagai proses agenda setting aktor politik untuk menjadikan masalah publik sebagai fokus program pemerintahan kepala daerah terpilih dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan publik yang kemudian cenderung melemahkan posisi kubu yang dianggap tidak bersinergi dengan pola Walikota Makassar terpilih. Pendekatan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan perspektif melalui observasi dan wawancara dari beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Konsekuensi beda pilihan politik menjadi alasan bagi tim pendukung sebagai agen politik yang memicu resistensi sehingga komunikasi publik yang seharusnya menjadikan program pemerintah Kota Makassar menjadi kurang efektif dalam penerapan kepada masyarakat. Dalam konteks kepentingan politik, media massa tidak sepenuhnya menjadi agen bebas dalam masyarakat. Peran media sebagai penguat informasi pasca kontestasi dengan memberikan berita wacana kebijakan pemerintah.
STRATEGI KOMUNIKASI PROGRAM RADIO LUMEN DALAM MENGHADAPI PERSAINGAN INDUSTRI SIARAN RADIO DI KABUPATEN MANGGARAI TENGAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) Kalixtus Ambur; Erniwati Erniwati; Sumardi Sumardi
CORE: Journal of Communication Research Vol 1 No 1 (2023): CORE, JANUARI 2023
Publisher : CORE: Journal of Communication Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.932 KB) | DOI: 10.47650/core.v1i1.703

Abstract

Radio sebagai salah satu media massa berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi. Radio sebagai salah satu media massa berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi. Selain memberikan informasi, radio juga bisa bermanfaat sebagai sarana pendidikan, dan hiburan di mana dapat digunakan untuk pengawasan masyarakat pada umumnya. Radio Lumens 2003 FM merupakan salah satu dari sekian banyak stasiun Radio yang masih beroperasi saat ini. Radio Lumens 2003 FM merupakan stasiun radio yang mengudara di provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi bagaimana radio Lumen 2003 bisa bertahan atau mempertahankan eksistensinya. Dalam mempertahankan pendengarnya, Radio Lumen 2003 melakukan strategi berupa Strategi Kesesuaian (compabillity), Membangun Kebiasaan (Habitt Formation), Mengontrol aliran pendengar, serta melakukan Strategi Pemeliharaan Sumber Daya Program serta Strategi daya tarik yang Luas (bredth of appreal). Radio Lumen FM selalu berusaha menyajikan program-program yang menarik untuk pendengarnya. Setiap program yang telah disiapkan selalu disajikan dengan semaksimal mungkin untuk menarik minat pendengar.
Toilet Gender Neutral In LGBT Practices: A Comparative Study Of Human Rights And Religion Sumardi Sumardi*; Susilawati Susilawati; Achmad Napis Qurtubi; Syahrianti Syam; Rica Regina Novianty
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i3.33546

Abstract

Discussion of LGBT continues to be a debate among the world community. This study aims to compare the perspectives of human rights and religion in examining gender-neutral toilets in LGBT practices. This research is qualitative research with descriptive methods. The primary data source used in this study is data regarding alleged LGBT practices at Jakarta's international schools. While the secondary data sources used in this study are previous studies that are relevant to the research. The data analysis technique used in this research is data presentation, data reduction, and concluding the perspective of Miles and Huberman. The results of this study indicate that the problem of gender-neutral toilets based on human rights based on international law shows support for LGBT practices, while religions based on pure legal sources such as the Qur'an and hadith strictly prohibit gender-neutral toilet facilities that support LGBT practices. Studies on LGBT in Indonesia need to be taken seriously to obtain clarity and a legal basis that can suppress the development of LGBT.
PENGGUNAAN SIARAN LANGSUNG (LIVE) FACEBOOK SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI PEMASARAN (Studi Kasus Pada Toko Online Qiqah Shop di Makassar) Imran Rosyadi S; Sumardi Sumardi; Erniwati Erniwati
Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar Vol 7 No 1 (2023): Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The selection of effective promotional media not only increases the sales of a product, but is also able to brand a product. With the increasing number of Facebook users and the number of online shops in Indonesia, the opportunity to increase product sales using social media platforms is getting bigger. The presence of the Qiqah Shop online store in Makassar was welcomed by the public, as seen from the increasing number of product orders through the live Facebook feature. The type of research used is qualitative research. The strategy applied by Qiqah Shop uses the Stimulus Response (SOR) theory and the marketing communication theory of Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2012) that purchases are influenced by several factors such as advertising, product brand image, price offered and so on. The live video streaming feature on Facebook social media can increase user engagement, because when the live is going on, sellers and viewers can interact directly and communicate in two directions thanks to the comment feature provided in the live video streaming feature.
Toilet Gender Neutral In LGBT Practices: A Comparative Study Of Human Rights And Religion Sumardi Sumardi*; Susilawati Susilawati; Achmad Napis Qurtubi; Syahrianti Syam; Rica Regina Novianty
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 6, No 3 (2023): Social, Political, and Economic History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v6i3.33546

Abstract

Discussion of LGBT continues to be a debate among the world community. This study aims to compare the perspectives of human rights and religion in examining gender-neutral toilets in LGBT practices. This research is qualitative research with descriptive methods. The primary data source used in this study is data regarding alleged LGBT practices at Jakarta's international schools. While the secondary data sources used in this study are previous studies that are relevant to the research. The data analysis technique used in this research is data presentation, data reduction, and concluding the perspective of Miles and Huberman. The results of this study indicate that the problem of gender-neutral toilets based on human rights based on international law shows support for LGBT practices, while religions based on pure legal sources such as the Qur'an and hadith strictly prohibit gender-neutral toilet facilities that support LGBT practices. Studies on LGBT in Indonesia need to be taken seriously to obtain clarity and a legal basis that can suppress the development of LGBT.
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU MELALUI IMPLEMENTASI E-ASSESSMENT PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE Jeffry, Jeffry; Usman, Syahrul; Aziz, Firman; Anirwan, Anirwan; Sumardi, Sumardi; Ismail, Ismail; Qamal, Qamal; Haris, Almuhajir; Gani, Kahar; Syam, Rahmat Fuadi
GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2024): Mei 2024, GLOBAL ABDIMAS
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/globalabdimas.v4i1.496

Abstract

Penilaian yang efektif merupakan elemen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam era digital yang terus berkembang, penggunaan teknologi informasi dalam evaluasi pembelajaran telah membawa dampak positif. Salah satu inovasi yang menjanjikan adalah penggunaan E-Assessment, yaitu evaluasi yang dilakukan secara elektronik. Dalam konteks Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru sekolah dasar melalui implementasi E-Assessment. Metode pengabdian ini melibatkan pelatihan dan pendampingan bagi guru-guru dalam penerapan E-Assessment sebagai alat evaluasi pembelajaran. Selain itu, pengabdian juga melibatkan pengembangan modul dan panduan praktis yang menggambarkan langkah-langkah implementasi E-Assessment yang efektif. Pendekatan kolaboratif dan partisipatif digunakan untuk memastikan keterlibatan guru-guru dalam pengembangan dan implementasi E-Assessment. Hasil pengabdian ini menunjukkan peningkatan pemahaman guru meningkat 28%, pengetahuan konsep e-assessment 47%, relevansi e-assessement dalam konteks pendidikan meningkat 88%, dan pengetahuan tentang dampak penggunaan e-assessment meningkat 4%.
Analysis of Makassar City Government's Readiness to Adopt Electric Vehicles Transportation Policy Sumardi, Sumardi; Fatma, Fatma
Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan Vol. 4 No. 2 (2023): JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Muhammadiyah Buton.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35326/jsip.v4i2.3950

Abstract

The Indonesian government has taken significant strides towards promoting the adoption of electric vehicles (EVs) by offering subsidies to the public and encouraging local governments to embrace this sustainable transportation solution. This research aims to assess the preparedness of local governments, with a particular focus on Makassar City, in implementing policies to facilitate the integration of electric vehicles into their transportation systems. Employing a qualitative research approach, this study delves into statutory documents and regulations to gauge the progress and readiness of Makassar City's government in embracing EVs. The findings indicate that while the Makassar City Government has taken initial steps by introducing programs such as the Mobile Doctor Service Car program, Co'mo Car Electric Motor Program (Te'tere), and providing electric vehicles for officials, there is still a notable absence of comprehensive policies governing the use of electric vehicles. To ensure the sustained growth of EV adoption in Makassar City, it is imperative for the local government to formulate and enact relevant regulations, be it through regional laws, mayoral decrees, or other legal frameworks. These regulations should encompass various aspects of electric vehicle usage, including incentives, charging infrastructure, and sustainability practices. Additionally, the study underscores the importance of establishing a robust network of public electric vehicle charging stations to support the growing EV community in Makassar City. These facilities will play a pivotal role in enhancing the convenience and accessibility of electric vehicles for both residents and visitors, thus further promoting their adoption.
Transformation of State Administrative Law in the Digital Government Era Sumardi, Sumardi
Rechtsnormen: Journal of Law Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Daarut Thufulah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70177/rjl.v2i3.1299

Abstract

Background: The rapid advancement of digital technologies has transformed various aspects of public administration, leading to the emergence of digital government. This shift necessitates significant changes in state administrative law to accommodate new modes of governance, service delivery, and citizen engagement. Objective: This study aims to examine the transformation of state administrative law in the context of digital government. The research seeks to identify the key legal adaptations required to support digital governance, enhance administrative efficiency, and ensure transparency and accountability. Methods: A mixed-methods approach was employed, combining qualitative and quantitative analyses. Qualitative data were collected through interviews with legal experts, public administrators, and policymakers to gain insights into the challenges and opportunities of digital government. Results: Findings indicate that significant legal reforms are necessary to support the transition to digital government. Key areas requiring adaptation include data protection and privacy, electronic records management, digital service delivery standards, and mechanisms for public participation. Survey results showed that both public officials and citizens recognize the benefits of digital government but also highlight concerns about data security and digital inclusivity. Conclusion: The transformation of state administrative law is crucial for the effective implementation of digital government. Legal frameworks must evolve to address the challenges posed by digital technologies while ensuring that governance remains transparent, accountable, and inclusive.