Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Badamai Law Journal Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Journal of Scientific Research, Education, and Technology Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains West Science Law and Human Rights Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan
Trisna Agus Brata
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Model Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Ditreskrimsus Polda Kalimantan Selatan Berbasis Hukum Progresif Trisna Agus Brata
Badamai Law Journal Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v7i2.15877

Abstract

Abstrak: Sektor kehutanann merupakan karunia dan amanah Tuhan YME sehingga adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan agar memberikan nilai tambah bagi umat manusia. Oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi dan dijaga secara optimal bagi kemakmuran rakyat dan masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, yakni perubahan kondisi lahan berupa berkurangnya kapasitas tampung air, berkurang umur pakai lahan 15 tahun, naiknya tingkat keasaman tanah. Karhutla berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi melalui kemerosotan mutu lingkungan, melalui pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan tanpa mempertimbangan lingkungan dan perencanaan kegiatan. Lembaga Kepolisian sebagai sub sistem peradilan pidana merupakan garda terdepan atau ujung tombak bagi penegahakan hukum pidana Karhutla. Artinya berhasil tidaknya pengungkapan kasus kejahatan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia semua tergantung dari kejelian, kemahiran, kemampuan, dan komitmen dari penyidik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa mengenai bentuk upaya penyelesaian kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) oleh Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Disamping itu juga untuk mengkaji dan mengetahui model penyelesaian kasus tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) oleh Direktorat reserse kriminal khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan berbasis hukum progresif. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah terfokus pada penelitian yuridis normatif dan sifat penelitian deskriftif analitis dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.
KEDUDUKAN HUKUM EKSTRADISI DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL Trisna Agus Brata
Badamai Law Journal Vol 8, No 1 (2023)
Publisher : Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/damai.v8i1.16048

Abstract

Abstrak: Ekstradisi merupakan salah satu bentuk upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh suatu negara sebagai bukti bahwa nagara tersebut memiliki keseriusan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh warga negaranya yang melakukan tindak kejahatan pidana yang memilih untuk bersembunyi kedalam wilayah hukum negara lain agar terhindar dari proses hukum di negara di mana perbuatan itu dilakukan.Pengakan hukum melalui ekstradisi bukanlah suatu hal yang mudah dapat dilakukan. negara sebagai pemohon ekstradisi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada negara yang diminta permohonan untuk dikakukan pengekstradisian terhadap pelaku tindak pidana tersebut. hal tersebut dikarnakan setiap negara memiliki kekuasaan territorialnya sendiri, sehingga negara lain tidak dapat dengan mudah untuk keluar masuk suatu negara, sekalipun untuk kepentingan penegakan hukum. Indonesia sebagai salah satu negara yang mengesahkan Undang-Undang tentang ekstradisi contohnya. Dalam Undang-Undang Ekstradisi yang dimiliki Indonesia pemohon ekstradisi harus memenuhi beberapa syarat yang diajukan oleh Indonesia sebagai negara yang diminta permohonan untuk dilakukan ekstrasisi.akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diajukan tersebut maka penegakan hukum melalui ekstradisi tidak dapat dilaksankan. Meskipun pelaksanaan ekstradisi tergolong susah dalam penegakan hukumnya, namun pengaruh dari adanya ekstradisi bagi negara-negara di seluruh dunia memberikan banyak hal positif bagi negara yang melaksanakannya. Dampak dari di laksanakannya ekstradisi oleh suatu negara sangat berdampak terhadap sektor perekonomian, sosial, adminstrasi public dan lingkungan internasional.
Pengaruh Resolusi Majelis Umum PBB terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Konflik Gaza Trisna Agus Brata; Eko Sudarmanto; Arief Fahmi Lubis; Kalijunjung Hasibuan
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 2 No 11 (2023): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v2i11.795

Abstract

Penelitian ini menyelidiki kesadaran, opini, dan persepsi masyarakat Indonesia mengenai konflik Israel-Palestina dan peran keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Sampel yang terdiri dari 1.200 partisipan disurvei, mewakili berbagai kelompok usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan lokasi geografis. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan populasi dengan kesadaran yang tinggi (65%) dan pemahaman yang bernuansa tentang konflik, yang menampilkan beragam pendapat tentang isu-isu utama seperti penentuan nasib sendiri, klaim teritorial, dan kelangsungan solusi dua negara. Persepsi terhadap keputusan DK PBB menunjukkan spektrum pengaruh, dengan variasi kesadaran yang menonjol terhadap resolusi-resolusi tertentu. Opini mengenai status hukum wilayah di Tepi Barat mencerminkan lanskap yang kompleks. Analisis korelasi mengeksplorasi hubungan antara faktor demografis dan opini, yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan. Perbandingan dengan literatur yang ada menyoroti kesesuaian global dan perspektif Indonesia yang unik. Implikasi untuk kebijakan dan diplomasi menggarisbawahi pentingnya menyesuaikan strategi untuk menyelaraskan dengan sentimen publik. Dengan mengakui adanya keterbatasan dan menyarankan arah penelitian di masa depan, penelitian ini memberikan kontribusi wawasan yang bernuansa pada wacana konflik internasional dalam konteks budaya yang beragam.
Enforcement of Environmental Criminal Law in Cases of Environmental Pollution by Corporations Trisna Agus Brata; Imam Syafa’I
West Science Law and Human Rights Vol. 2 No. 02 (2024): West Science Law and Human Rights
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/wslhr.v2i02.750

Abstract

The occurrence of various cases of environmental pollution is a reflection of the lack of corporate responsibility towards the environment, hence the need for environmental law enforcement. The formulation of the problem in this study is: 1). How is the enforcement of environmental criminal law against corporations after the enactment of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management?; 2). What legal obstacles arise in criminal practice if corporations pollute the environment after the enactment of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management? This research is normative legal research. The findings in this study show that the implementation of law enforcement is still weak, meaning that the subjective policy of law enforcement to continue criminal acts to further proceedings. Conditions like this are used as opportunities for corporations to do as they want and seek the maximum profit. Therefore, law enforcement must be firm and consistent. The main obstacles that occur in law enforcement practices faced when corporations commit environmental crimes are seven obstacles that affect the enforcement of environmental criminal law including: a). Obstacles to the Human Resource Capability of Law Enforcement is Still Limited; b). Environmental Enforcement Has Not Been a Priority; c). Obstacles to coordination between agencies in handling environmental crimes; d). Obstacles to Law Enforcement Professionalism; e). Obstacles to Facilities or Facilities that Support Law Enforcement; f). Dependence of Environmental Criminal Law Enforcement Application on Administrative Law; g). Criminal Law is still the ultimate remedium in environmental law enforcement.
PENTINGNYA MENJAGA SUNGAI YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SUNGAI DI KOTA BANJARMASIN Brata, Trisna Agus; Abdul Halim
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 3 No. 2 (2023): EDISI Oktober 2023
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sungai sebagaimana pengertian di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai merupakan alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Kota Banjarmasin terkenal dengan sebutan Kota Seribu Sungai yang dapat diartikan terdapat banyak sungai sehingga perlu dijaga kelestariannya. Kota Banjarmasin dicirikan oleh kebudayaan sungai yang menjadi bagian dari elemen pembentuk ruang Kota, oleh karena itu keberadaan sungai harus dijaga kelestariannya. Sungai yang ada harus dikelola secara optimal untuk sebesar-besarnya kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan kelestarian lingkungan hidup, serta optimalisasi pengelolaan sungai harus melibatkan para pihak yang berkepentingan. Para pihak mempunyai hak untuk mengakses dan berkewajiban untuk saling berkontribusi memberikan informasi tentang pengelolaan sungai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2016 tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai yang tentunya harus dipatuhi dan melibatkan peran serta masyarakat untuk dapat melestarikan serta menjaga sungai yang ada di wilayah Kota Banjarmasin. kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Sosialisasi tentang pentingnya menjaga sungai di wilayah Kota Banjarmasin sebagai wujud tanggungjawab keilmuan yang dimiliki oleh para dosen STIHSA-Banjarmasin. Dalam program penyuluhan hukum ini para dosen dapat meningkatkan sikap solidaritas dan kepedulian terhadap khususnya generasi penerus bangsa dan masyarakat pada umumnya, sehingga perlu melaksanakan pendekatan kepada masyarakat untuk mensosialisasikan pentingnya menjaga sungai.
Synchronization of Legislation on Narcotics Abuse by Civil Servants from the Perspective of General Principles of Good Governance Hikmal, Andi; Muhjad, Hadin; Brata, Trisna Agus Brata
Journal of Scientific Research, Education, and Technology (JSRET) Vol. 4 No. 1 (2025): Vol. 4 No. 1 2025
Publisher : Kirana Publisher (KNPub)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58526/jsret.v4i1.703

Abstract

This study aims to analyse the synchronisation of regulations concerning the dismissal and reinstatement of Civil Servants (PNS) involved in narcotics-related criminal offences, by examining the alignment between Government Regulation (PP) Number 94 of 2021 on Civil Servant Discipline and the Regulation of the Head of the National Civil Service Agency (BKN) Number 3 of 2020 on Technical Guidelines for the Dismissal of Civil Servants. The study employs a normative legal research method with a statutory approach and the general principles of good governance (AUPB). The findings reveal a lack of harmony between these two regulations, as PP 94/2021 stipulates dismissal as a severe disciplinary sanction for civil servants involved in drug abuse, whereas BKN Regulation 3/2020 allows for reinstatement under certain conditions. This inconsistency has the potential to create legal uncertainty and opens the door for subjectivity in the implementation of civil service policies. To ensure legal certainty, this study recommends regulatory harmonisation through a revision of BKN Regulation 3/2020 to align more closely with PP 94/2021. Furthermore, there is a need for stricter standard operating procedures (SOPs), a transparent oversight mechanism, and enhanced capacity-building for personnel management officials in applying the principles of good governance. These measures are expected to ensure legal certainty while supporting a more professional and integrity-driven bureaucratic reform.
Optimalisasi Penegakan Perda: Koordinasi dan Pemberkasan Penyidik PNS Satpol PP Banjarmasin: Pengabdian Trisna Agus Brata; Abdul Halim Barkatullah; Imam Syafa’i
Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Vol. 3 No. 4 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 3 Nomor 4 (April 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jerkin.v3i4.601

Abstract

Penegakan Peraturan Daerah (Perda) merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Banjarmasin. Penelitian ini mengkaji secara mendalam optimalisasi penegakan Perda melalui koordinasi dan pemberkasan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pemilihan topik didasari oleh urgensi untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda di tengah dinamika sosial yang cepat berubah dan kompleksitas regulasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, dengan melibatkan wawancara mendalam dengan penyidik PNS, observasi langsung terhadap proses penegakan Perda, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa koordinasi yang efektif antar instansi terkait, serta pemberkasan yang terstruktur dan sesuai dengan prosedur hukum, merupakan faktor kunci keberhasilan penegakan Perda. Temuan penting lainnya adalah kebutuhan akan peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik PNS, serta pemahaman yang komprehensif terhadap perubahan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, standarisasi pemberkasan, dan pelatihan berkelanjutan bagi penyidik PNS untuk memastikan penegakan Perda yang optimal dan responsif terhadap perubahan. Rekomendasi kebijakan ditujukan untuk meningkatkan sinergi antar instansi, menyempurnakan sistem pemberkasan, dan meningkatkan kualitas SDM penyidik PNS, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel.
Co-Authors A Halim Abdul Halim Barkatullah Arief Fahmi Lubis Hikmal, Andi Imam Syafa'i Imam Syafa’I Kalijunjung Hasibuan Muhjad, Hadin Sudarmanto, Eko