Satria Utama Teja Sukmana
Universitas Negeri Semarang

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Perlindungan Hukum Bagi Penyewa Asrama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Penghuni Asrama Danna Muhamad Bagas Abdurrahman; Satria Utama Teja Sukmana
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 1 No 02 (2022): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.738 KB)

Abstract

Asrama ,merupakan tempat untuk beristihat hingga dijadikan tempat tinggal untuk sementara oleh sebagian orang yang sedang bekerja maupun menuntut ilmu namun jauh dari rumah, ada juga sebagian orang yang belum memiliki rumah hunian tetap sehingga memutuskan untuk tinggal di asrama. Asrama merupakan sebuah bangunan tempat tinggal bagi sebagian orang untuk sementara waktu, dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Didalam kehidupan di asrama ada sebagian masalah yang timbul di dalamnya, beberapa masalah di kehidupan asrama ini menimbulkan perselisihan antara penyewa asrama dengan pihak penyelenggara asrama. Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini yaitu memberikan jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di asrama sehingga tidak ada pihak yang dirugikan baik penyewa ataupun penyelenggara asrama serta untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penyewa asrama. Metode penelitian yang kami gunakan adalah normatif-empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan mengamati permasalahan yang terjadi di lapangan secara nyata, yang selanjutnya di analisis dan dihubungkan dengan bahan pustaka yang ada. Data yang kami gunakan ada dua macam, yang pertama data primer dimana didapatkan dengan melakukan wawancara langsung terhadap penghuni asrama hingga penyebaran angket. Data yang ke dua yaitu sekunder, dimana data ini didapat dari studi pustaka dengan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan hingga teori hukum.
OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH MELALUI PENERAPAN PERATURAN UNDANG-UNDANG BPHTB: TANTANGAN DAN PELUANG Satria Utama Teja Sukmana; Raihan Tengku Mardi; Aprila Niravita
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v2i6.1423

Abstract

Optimalisasi pemungutan pajak daerah melalui penerapan peraturan undang-undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat memberikan sejumlah tantangan dan peluang. BPHTB merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan. Melalui pendekatan yang holistik, termasuk upaya penyuluhan, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan kolaborasi antarinstansi, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penerapan peraturan undang-undang BPHTB.
Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik dan Dampaknya terhadap Kepastian Hukum serta Aspek Sosial di Kabupaten Semarang Satria Utama Teja Sukmana; Baidhowi Baidhowi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i2.3290

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis transformasi penerbitan sertifikat tanah elektronik berpengaruh terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah di Kabupaten Semarang dan mengetahui dampak sosial-hukum implementasi sertifikat tanah elektronik terhadap masyarakat pemegang sertifikat elektronik atas tanah di Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris. Sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan pemegang sertifikat elektronik atas tanah di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi sertifikat elektronik meningkatkan kepastian hukum melalui integrasi database dan pencegahan sengketa pertanahan. Dampak sosial hukum terlihat dari masyarakat yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan sertifikat elektronik akibat keterbatasan literasi digital. Keberhasilan transformasi digital sertifikat atas hak tanah memerlukan pendekatan sosialisasi yang inklusif, dengan rekomendasi untuk melakukan pendampingan teknis bagi masyarakat yang kurang akan literasi digital.