Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

IMPLEMENTASI MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN DALAM PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DI PERGURUAN TINGGI Yosep Copertino Apaut; Abdurrahman Darojat; Hasbullah Rifdhani
Jurnal GeoCivic Vol 9 No 1 (2026): GEOCIVIC EDISI 2026
Publisher : Universitas Khairun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/geocivic.v9i1.11826

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi mata kuliah Kewarganegaraan sebagai sarana penguatan nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa, terutama di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research), yaitu dengan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan analisis literatur yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, sedangkan analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) secara sistematis dan kritis.Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi mata kuliah Kewarganegaraan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain integrasi nilai-nilai Pancasila dalam materi pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran partisipatif, diskusi kritis, serta penugasan berbasis proyek yang kontekstual dengan kehidupan mahasiswa. Selain itu, literatur juga menegaskan pentingnya peran dosen sebagai fasilitator dan teladan dalam proses internalisasi nilai-nilai tersebut. Namun demikian, beberapa kendala yang diidentifikasi dalam berbagai kajian meliputi keterbatasan inovasi pembelajaran, pendekatan yang masih bersifat teoritis, serta rendahnya kesadaran mahasiswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa mata kuliah Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di perguruan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan strategi pembelajaran yang lebih inovatif, kontekstual, dan berkelanjutan, serta dukungan kebijakan institusi agar implementasi nilai-nilai Pancasila dapat berjalan secara optimal dan aplikatif di lingkungan akademik.
Budaya Patriarki Atoin Meto sebagai Faktor Viktimogenik: Analisis Viktimologi Kritis terhadap Viktimisasi Perempuan dalam Praktik Sosial dan Hukum Adat di Kabupaten Timor Tengah Utara Yosep Copertino Apaut; Michael Christianto Adur
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i4.1808

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi budaya patriarki dalam masyarakat Atoin Meto serta implikasinya terhadap kerentanan dan viktimisasi perempuan dalam perspektif Critical Victimology. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat informan yang terdiri atas tiga tokoh adat dan satu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Timor Tengah Utara. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan. Data dianalisis secara tematik melalui reduksi data, pengelompokan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, serta diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi patriarki dalam masyarakat Atoin Meto masih terlihat dalam distribusi kewenangan, terutama terkait keputusan adat, tanah, dan warisan. Namun, konstruksi tersebut tidak bersifat statis karena perkembangan pendidikan dan perubahan sosial telah memperluas partisipasi perempuan. Dalam perspektif Critical Victimology, patriarki berpotensi menjadi faktor viktimogenik ketika berinteraksi dengan ketergantungan ekonomi, relasi kuasa, dan hambatan sosial yang membatasi akses perempuan terhadap perlindungan. Penelitian juga menemukan bahwa mekanisme adat memiliki fungsi penting dalam menjaga harmoni sosial, tetapi tidak boleh menghambat hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian merumuskan Model Integratif Perlindungan Perempuan Berbasis Budaya Atoin Meto yang terdiri atas lima pilar, yaitu penguatan kelembagaan adat, harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, pemberdayaan perempuan, pendidikan hukum masyarakat, dan penguatan kebijakan pemerintah daerah.
Marital rape as a hidden crime: a victimological analysis of victim-centered justice in Indonesia Yosep Copertino Apaut; Redentor G. A. Obe
INTEGRATION: Journal of Multidisciplinary Studies Vol. 1 No. 2 (2026): INTEGRATION: Journal of Multidisciplinary Studies - August
Publisher : SCM PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65881/integration.v1i2.170

Abstract

Purpose: to analyze the legal protection of marital rape victims in Indonesia from a victimological perspective, focusing on its status as a hidden crime, the factors contributing to secondary victimization, and the effectiveness of the existing criminal law framework in providing victim-centered protection, recovery, and justice. Method: this study employs normative legal research using statutory, conceptual, case, comparative, and human rights approaches. Legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources collected through library research and analyzed qualitatively using legal interpretation, conceptual analysis, and prescriptive analysis. Findings: marital rape in Indonesia remains a hidden crime influenced by patriarchal norms, economic dependency, unequal power relations, social stigma, and limited access to victim protection services. Although Law No. 23 of 2004 and Law No. 12 of 2022 provide an important legal basis for protecting victims, their implementation remains constrained by institutional and cultural barriers. The study further finds that a victim-centered, trauma-informed approach is essential to prevent secondary victimization and ensure victims’ safety, recovery, restitution, and empowerment. Implications: Indonesian criminal justice policy should strengthen victim-centered and trauma-informed approaches through improved law-enforcement capacity, integrated victim protection services, institutional coordination, and mechanisms for restitution and recovery. Originality: lies in integrating classical and contemporary victimological perspectives with Indonesian criminal law to develop a victim-centered framework for addressing marital rape as a hidden crime.