Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edunity: Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Eduvest - Journal of Universal Studies Jurnal Cinta Nusantara
I Made Kantikha
Universitas Esa Unggul
Religion Aerospace Engineering Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Neuroscience Social Sciences Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM HAK ASUH DAN PERWALIAN ANAK KEPADA KELUARGA AYAH KARENA KEDUA ORANG TUA MENINGGAL DUNIA Gistia Helty; Joko Widarto; Markoni; I Made Kantikha
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 1 (2024): Januari-Maret, Local Culture and Traditions
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i1.33

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dan akibat hukum hak asuh dan perwalian anak karena orang tua meninggal dunia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis normatif serta pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Bahan hukum diperoleh melalui pengumpulan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode deksriptif analisis dengan mengkaji pasal terkait dan menganalisis akibat hukum yang timbul. Putusan hakim jika dianalisis menggunakan teori maqashid al-syariah, teori keadilan dan teori kepastian hukum tidak terdapat nilai keseimbangan antara hak materiil anak dan kewajiban wali didalam putusan. Dan akibat hukum yang timbul jika wali menyalahgunakan tanggung jawab terhadap anak dan hartanya dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para hakim untuk mencantumkan harta anak kedalam penetapan perwalian agar harta peninggalan orang tua untuk si anak dapat terjaga dengan aman dan mewajibkan kepada wali dalam penetapan perwalian untuk mencatat uang atau harta yang menjadi milik anak yang dibawah perwaliannya, termasuk juga pencatatan tentang perubahan harta tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAKAN ASUSILA (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 14/Pid.Sus/2023/PN.Tng) Mellisa Agustina Sinaga; Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 02 (2024): April-Juni, Sosial Studies, and Technology
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i02.35

Abstract

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak korban asusila. Hasil penelitiannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada anak korban melalui Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam penyelesaian terjadinya perkara tindak pidana asusila terhadap anak korban belum sepenuhnya menerapkan keadilan restorasi hal tersebut karena syarat dapat diterapkannya restorative justice tidak terpenuhi. Kesimpulannya adalah negara memberikan perlindungan hukum kepada korban tindak pidana dan juga memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak pelaku tindak pidana.
Juridical Analysis of Law Enforcement Against Lobster Seed Smuggling at Soekarno-Hatta International Airport, Tangerang La Ode Sarifin; I Made Kantikha; Markoni Markoni; M. S. Anabertha Sembiring
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 12 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i12.52384

Abstract

The smuggling of baby lobster seeds is a criminal act in the fisheries sector that not only causes economic losses to the state but also threatens the sustainability of marine ecosystems. This practice frequently occurs at the Soekarno Hatta International Airport, which is used as a strategic route by perpetrators to illegally export baby lobster seeds abroad. Law enforcement against baby lobster smuggling is crucial as it directly relates to the protection of fishery resources and the economic sustainability of coastal communities. The primary research questions of this study are about what factors contribute to lobster seed smuggling and how is law enforcement implemented in relation to Act 17 of 2006 on Customs. The objectives of this research are to analyze the causes of smuggling and evaluate the enforcement of relevant laws. This research employs normative and empirical juridical methods, with data collected through literature reviews and interviews with law enforcement officials involved in the process of law enforcement. The research results indicate that law enforcement efforts still face obstacles, including the high international demand for baby lobster exports, weak supervision systems, limited technology, and low legal awareness among the public. These conditions result in suboptimal law enforcement in practice, while penalties have not fully achieved a deterrent effect. In conclusion, although Indonesia has an adequate legal framework, its implementation remains reactive and has not addressed the root causes of the issue. To improve effectiveness, enhanced inter-agency coordination, strengthened supervision systems, and increased public legal awareness are necessary.
Problematika Kewenangan Lembaga Audit dalam Menentukan Kerugian Keuangan Negara Secara Nyata (Actual Loss) pada Tindak Pidana Korupsi Marsya Musyaffa; I Made Kantikha; Malemna Anabertha Sura; Idris Wasahua
Edunity Kajian Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol. 5 No. 8 (2026): Edunity: Social and Educational Studies
Publisher : PT Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/edunity.v5i8.571

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 mengubah paradigma pembuktian tindak pidana korupsi dengan menghapus frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga unsur kerugian keuangan negara wajib dibuktikan sebagai kerugian nyata (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian (potential loss). Pergeseran ini menimbulkan dua persoalan hukum yang saling berkaitan: pertama, dualisme kewenangan lembaga audit dalam menghitung dan mendeklarasikan kerugian keuangan negara; kedua, implikasi yuridis kekuatan laporan audit kerugian negara dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika kewenangan otoritas audit serta implikasi yuridis kekuatan alat bukti actual loss pasca pergeseran delik formil menjadi delik materil. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026, BPK merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang secara absolut menetapkan kerugian keuangan negara, sedangkan laporan BPKP hanya bersifat investigatif dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Kekuatan alat bukti actual loss ditentukan oleh ketepatan metodologi perhitungan real cost, net loss, atau total loss.
Perlindungan Hukum Substantif bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Christy Antoni Sitompul; I Made Kantikha; Markoni; Joko Widarto; Tuti Elawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3464

Abstract

This study is motivated by the imbalance of bargaining power and the weak implementation of the pacta sunt servanda principle in construction service practices, which affects the effectiveness of legal protection for Foreign Direct Investment (FDI) companies. This research aims to analyze the forms of breach of contract by the Employer and examine the effectiveness of substantive legal protection within the national legal system toward PT. Global Contractor Indonesia. The study employs a normative juridical method with statutory and case study approaches, analyzed descriptively and prescriptively. Normatively, contractual relations are governed by the Indonesian Civil Code as lex generalis, as well as the Construction Services Law and the Investment Law as lex specialis. The findings reveal breaches of contract in the form of delayed and reduced payments, unilateral changes to the scope of work without formal amendments, and neglect of administrative obligations. These findings indicate that substantive legal protection is conditional, as it depends on contractual compliance. Therefore, strengthening contract design, ensuring balanced risk allocation, harmonizing regulations, and enhancing effective regulatory supervision are necessary to ensure legal certainty and minimize breaches of contract.
Pertanggungjawaban Hukum Atas Penyelewengan Dana Operasional Oleh Departemen Sumber Daya Manusia di PT. Global Hotma Abadi Jaya Hotma Dame Silaban; Markoni; I Made Kantikha; Joko Widarto; Tuti Elawati
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3473

Abstract

Misappropriation of corporate operational funds may cause financial losses and give rise to legal liability for individuals, directors, and corporations. The case at PT. Global Hotma Abadi involved the Human Resources Department through visa cost mark-ups, fictitious employee additions, manipulation of overseas workers’ salary allowances, and unauthorized expense claims. This study aims to analyze the forms, processes, and legal liability arising from such misappropriation using theories of legal liability and corporate theory. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that weak internal supervision, the absence of periodic audits, and ineffective control systems were the main factors enabling the misconduct. The actions fulfill the elements of unlawful acts under Article 1365 of the Indonesian Civil Code, resulting in civil liability in the form of compensation for the perpetrators, while directors may also bear responsibility for negligence in supervision. The study recommends strengthening internal audits, implementing risk-based supervision, and developing whistleblowing systems within the company.
Co-Authors Christy Antoni Sitompul Elawati, Tuti Gistia Helty Idris Wasahua Jaya Hotma Dame Silaban Joko Widarto La Ode Sarifin M. S. Anabertha Sembiring Malemna Anabertha Sura Markoni Marsya Musyaffa Mellisa Agustina Sinaga