Articles
<![CDATA[Tinjauan Yuridis dalam Perkara Pidana Money Laundering ]]>
<![CDATA[Randi Fryandika]]>;
<![CDATA[Markoni Markoni]]>;
<![CDATA[Nardiman Nardiman]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 12 No 3 (2023): Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Gresik ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merupakan salah satu pedoman penting bagi penegakkan hukum atas TPPU. Namun, Undang-undang ini mendapat sorotan terutama Pasal 69 terkait diadili secara bersamaan atau tidaknya tindak pidana asal sebelum terjadinya TPPU sehingga membuat Undang-undang ini patut dipertanyakan kepastian dan keadilan hukumnya. Di sisi lain, pada praktiknya masih terdapat putusan hakim yang mengedepankan teori kepastian hukum dengan memastikan pelaku diadili sesuai dengan peraturan yang berlaku atas setiap perbuatannya baik itu TPPU maupun tindak pidana asalnya, salah satunya Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 741/Pid.B//2014/PN.Bks. Hakim pada putusan ini juga mengedepankan teori keadilan hukum dengan mendakwa pelaku sesuai dengan setiap perbuatannya yang mengarah pada pelanggaran terhadap hukum pidana seperti menyalahgunakan jabatan dan korupsi. Pada kasus ini, hakim sangat mengedepankan prinsip efisiensi dalam peradilan dengan tetap dibuktikannya tindak pidana asal dalam proses peradilan TPPU. Bagaimanapun, demi efektivitas penegakkan terhadap hukum TPPU dan demi menghindari terjadinya perbedaan putusan pengadilan, sebaiknya TPPU digabung dengan tindak pidana asalnya. Selain yang demikian menjamin prinsip speed administration dan efisiensi peradilan, juga lebih memberi kepastian dan perlindungan hak asasi terhadap subjek hukum yang diduga melakukan TPPU maupun pihak yang menjadi korban atas TPPU.]]>
<![CDATA[Periodesasi Masa Jabatan Anggota Legislatif dalam Perspektif Negara Demokrasi Konstitusional ]]>
<![CDATA[Hulain Hulain]]>;
<![CDATA[Markoni Markoni]]>;
<![CDATA[Achmad Edi Subiyanto]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>
<![CDATA[ Journal on Education Vol 5 No 4 (2023): Journal on Education: Volume 5 Nomor 4 Mei-Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Departement of Mathematics Education ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/joe.v5i4.2602
<![CDATA[Elections for members of the legislature (DPR, DPD and DPRD) based on the Election Law do not receive regulation in the 1945 Constitution regarding limits on the periodization of the term of office of legislative members, as the periodization of the term of office of the President and Vice President is limited to only two terms in the 1945 Constitution and so also with the position of Regional Head who is equally limited by the periodization of his term of office in the Law. An electoral system like this is a reflection of an unhealthy democracy, because democracy is only in plots by elite political parties who are always thirsty for power, which consequently shackles people's sovereignty to exercise their political rights and closes the faucet of constitutional democracy running consistently (constitutionality). as mandated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution which stipulates law as a reference and commander-in-chief to implement people's sovereignty based on the constitution (constitutional democracy). This research was carried out using normative legal research methods, namely by studying the 1945 Constitution and various laws and regulations related to elections. From this research it was found that there was a legal vacuum in the 1945 Constitution, because it did not regulate the existence of limits on the periodization of the term of office of legislative members, giving rise to injustice between public positions in the legislature and public positions in the executive branch which were limited to the periodization of their term of office in the 1945 Constitution. the people as holders of sovereignty based on the constitution, then in the fifth amendment to the 1945 Constitution there must be regulation of the people's rights to submit bills to fill the legal vacuum that occurs.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Setiaji Wibowo]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>;
<![CDATA[Markoni Markoni]]>;
<![CDATA[Wasis Susetio]]>
<![CDATA[ Jurnal Syntax Transformation Vol 4 No 4 (2023): Jurnal Syntax Transformation ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Syntax Corporation Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46799/jst.v4i4.719
<![CDATA[Indonesia as a Law State upholds human rights as stated in constitution and law. After Indonesia Reformation, one of the efforts to fulfill human rights by Indonesian Government is stated in National Action Plan for Human Rights (RANHAM) implemented through 5 year phase and is currently on the fifth generation. Each generation has its target and accomplishment based on the development of current human rights issues in Indonesia. RANHAM has a long coverage as a tool to fulfill human rights for its encouragement on the cooperation between ministries and institutions as well as local government (province and district level). This research explains RANHAM success and challenges as mandated by Presidential Regulation Number 53 of 2021 to fulfill human rights for persons with disabilities corresponds with Law Number 39 of 1999 and Law Number 8 of 2016. This research uses normative method by studying material from the secondary sources. Normative research aims to direct, analyze, systemize, interpret, and evaluate positive law. The research shows that the implementation of RANHAM in 2021 is the form of human rights fulfilment by Indonesian Government as its responsibility as written in constitution article 28I section 4 and Indonesian Law of Human Rights Number 39 of 1999. The challenge arises from RANHAM could be mitigated by Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 19 of 2022 and by the policy made by Directorate General of Human Rights as the secretariat of RANHAM national committee. The first recommendation suggests that RANHAM national committee monitor and facilitate the implementation of RANHAM by other Indonesian government institution. The second recommendation suggests that Directorate General of Human Rights could further strengthen its authority to coordinate with other government institution.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Syarat Dua Kreditor Sebagai Dasar Permohonan Pailit di Pengadilan Niaga Melalui Cessie atas Sebagian Jumlah Piutang ]]>
<![CDATA[Peter Anthony]]>;
<![CDATA[Markoni]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>;
<![CDATA[Helvis]]>
<![CDATA[ Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal Vol. 2 No. 1 (2024): Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal ]]>
Publisher : <![CDATA[Al Makki Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57185/mutiara.v2i1.112
<![CDATA[Mekanisme cessie atas sebagian jumlah digunakan oleh kreditor untuk memenuhi syarat 2 (dua) kreditor, adanya praktik cessie atas sebagian jumlah menjadikan debitor mempunyai 2 (dua) kreditor, yaitu kreditor asal ‘cedent’ dan kreditor penerima cessie ‘cessionaris’, yang mana keduanya mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan pemenuhan pembayaran dari debitor pada tanggal jatuh tempo yang sama dengan jumlah piutangnya sebagai hasil dari cessie atas sebagian jumlah. Permasalahnnya yaitu, permohonan pailit yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam Ratio Decidendi Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya cessie atas sebagian jumlah menjadikan pembuktian dalam perkara kepailitan tidak dapat dibuktikan secara sederhana dan dalam putusannya Majelis Hakim menolak permohonan pailit tersebut karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Tujuan penelitian yaitu Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan akibat hukum permohonan pailit yang diajukan dengan adanya cessie atas sebagian jumlah dan Mengkaji, Menganalisa, dan Menjelaskan kedudukan cessionaris dalam permohonan pailit debitor (cessus). Metode penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka yang mana dilakukan dengan menelaah semua undang-undang, regulasi, buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualtitatif yang merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari permohonan pailit dengan adanya cessie mengakibatkan pembuktiannya tidak sederhana, sehingga ditolak oleh hakim. Belum adanya legal standing yang jelas bagi kreditor penerima cessie (cessionaris) sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit. Tidak ada aturan yang secara tegas melarang hal tersebut.]]>
<![CDATA[Settlement of Bad Loans Through Auction Execution of Customer Rights at Bank Syariah Indonesia: english ]]>
<![CDATA[Erwin Putra Pratama]]>;
<![CDATA[Markoni]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>;
<![CDATA[Horadin Saragih]]>
<![CDATA[ Unram Law Review Vol 8 No 1 (2024): Unram Law Review(ULREV) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/ulrev.v8i1.307
<![CDATA[Bank Syariah Indonesia (BSI) is an Islamic bank institution that provides financing to customers. BSI KCP Tangerang City, one of the sub-branch offices, needs help financing the wrong customers. The bank analyzes financing and applies collateral as collateral for customer financing. This research has a problem formulation: how to resolve lousy credit through auction execution of mortgage rights. This research used the normative juridical approach through interviews with data sources, laws, and literature studies. The results of this study indicate that BSI KCP Tangerang City applies an auction for a bad debt if the customer's financing has a bad status and is reluctant to pay his debts under Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PB/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks. The bank considers the relief efforts of restructuring negotiations, such as rescheduling, reconditioning, and restructuring, given time, to the sale of collateral. The implementation and procedures of the auction are submitted to the KPKNL by the Minister of Finance Regulation Number 213 / PMK.06 / 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Auctions. The bank conducts collateral credietverband; the sale proceeds are handed over to the customer after deducting KPKNL fees. The bank needs to review the application of the prudential principle, 5C, 7P, and 3R credit analysis to minimize lousy credit. Customers are advised to be able to reconsider the feasibility of their ability before applying for credit from the bank.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak dengan Pembayaran Uang Pisah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2024/Pn Pbr) ]]>
<![CDATA[Mahendra, Gala]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko Widarto]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 3: November (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i3.520
<![CDATA[Penelitian ini berangkat dari kompleksitas sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemenuhan hak-hak pekerja. Salah satu permasalahan yang muncul adalah penerapan mekanisme konsinyasi dalam perkara hubungan industrial, sebagaimana terjadi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1/Pdt.P/Kons/2023/PN Pbr, di mana perusahaan menitipkan sejumlah uang pisah kepada pengadilan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Permasalahan utama dalam penelitian ini mencakup dasar hukum penerapan konsinyasi dalam konteks PHK serta penerapan teori keadilan dalam pertimbangan hakim terhadap penetapan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan deduktif, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsinyasi oleh hakim tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena memiliki dasar dalam KUH Perdata dan PERMA Nomor 2 Tahun 2021. Namun demikian, penerapan tersebut dinilai kurang efektif karena berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa hubungan industrial dan mengurangi kepastian hukum bagi pekerja. Oleh sebab itu, dibutuhkan pengaturan yang lebih spesifik agar mekanisme konsinyasi dalam perkara hubungan industrial dapat diterapkan secara tepat, adil, dan efisien.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS GUGATAN MEREK TERKENAL (WELL-KNOWN TRADEMARK) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Study Kasus Putusan Perkara Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022) ]]>
<![CDATA[Adel Chandra]]>;
<![CDATA[Markoni]]>;
<![CDATA[I Made Kanthika]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Bunda Ratu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63754/jcn.v2i1.28
<![CDATA[Perlindungan merek di Indonesia menganut sistem konstitutif yaitu perlindungan diberikan setelah pendaftaran dan berasaskan first to file sehingga pemohon pertamalah yang berhak mendapatkan perlindungan. Merek SB milik SC telah terdaftar di Indonesia tahun 1995 untuk jasa gerai penjualan kopi. Fakta menarik, terdapat merek SC lain yang terdaftar tahun 1992 milik PT. STCC untuk jenis barang rokok. Adanya persamaan merek inilah, SC mengajukan gugatan pembatalan merek SC milik PT STCC. Penulis meneliti sengketa merek SC dengan sudut pandang proses pendaftaran merek sehingga diterima atau ditolak menurut ketentuan berlaku dan bagaimana pertimbangan hakim atas sengketa Nomor 836 K/Pdt.Sus-HKI/2022. Penulis menganalisis ketentuan pendaftran merek menurut peraturan yang berlaku dan menganalisis pertimbangan hakim serta akibat hukum atas sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan konseptual serta pendekatan studi kasus serta data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. SC mengklaim jika SB adalah Merek Terkenal, dan PT STCC memiliki iktikad tidak baik. Perbedaan masa pendaftaran dan ketentuan UU yang berlaku saat kedua merek tersebut diajukan, menjadi pertimbangan hakim pada tingkat pengadilan menjadi berbeda.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK TERDAFTAR ATAS GUGATAN BADAN HUKUM PIHAK LAIN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021) ]]>
<![CDATA[Sherry Arisanti]]>;
<![CDATA[Markoni]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>;
<![CDATA[I Made Kanthika]]>
<![CDATA[ Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Bunda Ratu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63754/jcn.v2i1.29
<![CDATA[Terdaftarnya merek PERADIN + LOGO atas nama Persatuan Advokat Indonesia ternyata menimbulkan sengketa. Perkumpulan Advokat Indonesia melakukan gugatan, mereka mendapatkan pengesahan nama badan hukum namun pendaftaran merek PERADIN + LOGO ditolak. Sebenarnya bagaimanakah ketentuan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas gugatan badan hukum pihak lain. Menjawab permasalahan tersebut, dilakukan analisis yuridis terhadap putusan MA Nomor 872 K/Pdt.Sus-HKI/2021 tentang sengketa merek PERADIN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan penolakan pendaftaran merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap merek terdaftar atas gugatan badan hukum pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perudangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conseptual Approach) serta pendekatan studi kasus (Judical Case Study) menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengadilan memutuskan sengketa ini berdasarkan undang-undang merek yang menganut sistem konstitutif dan prinsip first to file. Perlindungan hukum diberikan kepada pemilik merek terdaftar.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN KEWENANGAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA AYAH DALAM PERKARA PENGUASAAN ANAK ]]>
<![CDATA[Tia Shabrina]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>;
<![CDATA[Markoni]]>;
<![CDATA[Nardiman]]>
<![CDATA[ Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Bunda Ratu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63754/jcn.v2i1.31
<![CDATA[Penelitian ini menganalisa tentang pertimbangan hukum hakim dan kriteria pemberian kewenangan hak asuh anak dibawah umur kepada ayah. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan dalam menganalisis permasalahan. Pertama, pendekatan Perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh Pengadilan Agama. Kedua, pendekatan kasus, yaitu dengan melihat kasus yang bersumber dari putusan pengadilan dan ketentuan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, kasus yang diangkat adalah perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam putusan Nomor 3609/Pdt.G/2022/PA.JB, karena seorang ibu menutup akses ayah untuk berkomunikasi dengan anaknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan teori keadilan dan teori tujuan hukum sebagai pisau analisa penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen. Rumusan masalah tesis ini akan mengkaji kriteria pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada ayah menurut hukum positif dan hukum Islam dan pertimbangan majelis hakim yang memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada ayah. Pertimbangan majelis hakim dalam putusan penguasaan anak ini memberikan kewenangan hak asuh tunggal kepada ayah, dimana seharusnya dalam hak asuh anak, putusan terbaik dengan mengutamakan kepentingan anak yaitu apabila hakim memutuskan untuk diberlakukannya pengasuhan bersama atas anak.]]>
<![CDATA[DOMINASI ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ]]>
<![CDATA[Lidya Anggraeni]]>;
<![CDATA[Joko Widarto]]>;
<![CDATA[Markoni]]>;
<![CDATA[Helvis]]>
<![CDATA[ Jurnal Cinta Nusantara (JCN) Vol. 2 No. 1 (2024): JURNAL CINTA NUSANTARA ]]>
Publisher : <![CDATA[CV. Bunda Ratu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63754/jcn.v2i1.32
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan pasal 97 kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta bersama yang seharusnya yaitu masing-masing suami dan istri memperoleh setengah bagian dari harta bersama namun dalam Putusan Majelis Hakim memutuskan pembagian harta bersama didominasi oleh pihak istri.Dari latar belakang masalah tersebut penulis menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat tersebut dengan rumusan masalah) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Harta Bersama yang pembagiannya didominasi oleh pihak istri?Teori yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah teori perjanjian, teori keadilan dan teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil pada penelitian ini adalah pertimbangan majelis hakim dalam penyelesaikan permohonan pembagian harta bersama dalam perkara dengan mendasarkan kepada asas keadilan dan kepastian hukum, hakim membagi harta bersama tidak hanya berdasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tapi juga melihat dari sisi sosiologis para pihak sehingga menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama adalah ¼ bagian (25%) menjadi bagian Suami, sedangkan yang ¾ bagian (75%) menjadi bagian Istri. Kesimpulan dari penelitian ini majelis hakim dalam memutuskan perkara ini yang perolehannya didominasi oleh pihak istri karena memperhatikan dengan sungguh-sungguh sisi sosiologis dan nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Kemudian penulis menyarankan dalam mengambil keputusan majelis hakim selain berpegangan kepada hukum yang berlaku (Kompilasi Hukum Islam), majelis hakim juga mempertimbangkan sisi lain seperti sisi sosiologi para pihak dalam mengambil keputusan.]]>
