Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.495
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Juridische: Jurnal Penelitian Hukum Unizar Law Review Dialogia Iuridica
Suheflihusnaini Ashady
Universitas Mataram
Religion Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Peranan Petugas Pengamanan Laki-Laki di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong) Andi Pratama; Suheflihusnaini Ashady
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In carrying out its functions, the Women's Correctional Institution faces challenges related to the role of male security officers who work in it. The limited number of male security officers is a sensitive and complex issue that affects aspects of security, privacy and the human rights of women. In conducting this research the author used empirical research methods with juridical, conceptual and sociological approaches. The research results show that one important aspect in securing women's prisons is the availability of male security officers because they have greater physical strength, which can help in controlling situations that may require physical force. A lack of male security officers can make women's prisons more vulnerable to conflict, violence or chaos that is difficult to control. The implementation of security activities carried out at the Tenggarong Class II A Women's Correctional Institution is slightly different from prisons in general, especially in securing the main door. Firstly, there are no clear legal regulations or regulations regarding standards regarding the minimum number of male security officers in women's prisons and secondly, the lack of male security officers in women's prisons shows that there is a gap in the understanding and implementation of regulations relating to the number and placement. officer. So this condition needs to be immediately addressed through revision of regulations that are more comprehensive and responsive to the needs of the Women's Correctional Institution for male security officers.
Peranan Bhabinkamtibmas terhadap Penanganan Produksi Sopi di Desa Fat, Nusa Tenggara Timur Jener Blasius; Suheflihusnaini Ashady
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 3 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sopi is a traditional drink that contains alcohol. Its existence raises pros and cons among the people of East Nusa Tenggara. Sociologically, Sopi is considered to have certain values that are respected by the local community, but if consumed excessively, the alcohol content contained can also be the cause of criminal acts. In this research, the author conducted a sociological study of the existence of Sopi in Fat village, East Nusa Tenggara and the role of Bhabinkamtibmas in efforts to handle Sopi production. The research results show that social, cultural and economic problems are very complex factors that are always considered in relation to the existence of sopi in society
Perbandingan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) antara Negara Indonesia dengan Negara Singapura Dwi Elvira Anggirajati; Suheflihusnaini Ashady
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 2 (2026)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i2.53

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis, yaitu dengan mendeskripsikan dan ikut serta dalam cara penanganan lalu lintas perdagangan orang di Indonesia dan Singapura.  Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari masalah pada isu yang sedang diteliti. Penelitian ini mencoba untuk melihat upaya suatu negara dalam memberantas perdagangan manusia. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana cara menangani kasus perdagangan orang yang terjadi akibat perkembangan hukum pidana yang semakin pesat yang menyebabkan kasus perdagangan orang semakin meningkat. Di era modern seperti sekarang ini, dapat dilakukan dengan cara komunitas atau langkah mencari atau mengawasi kegiatan-kegiatan sosial yang terjadi. Selain itu, perlunya kesadaran terhadap lingkungan sekitar juga meningkatkan kewaspadaan terhadap perdagangan manusia.
Delusi Atau Delik: Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Gangguan Jiwa Indonesia-Inggris Sopiatul Hasanah; Suheflihusnaini Ashady
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 3 No. 1 (2025)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65945/juridische.v3i1.70

Abstract

Kejahatan Pidana merupakan bentuk Tindakan yang melanggar norma-norma Masyarakat yang melekat pada diri pelaku tindak pidana. Dalam sistem hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana merupakan hal penting dalam penentuan kemampuan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Penerapan Pasal 44 KUHP menjadi hal yang kompleks jika dibandingkan dengan M’naghten Rules, yaitu sistem hukum yang dipakai di Inggris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Inggris dalam menangani pelaku tindak pidana pengidap gangguan jiwa. Dan hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa orang dengan gangguan jiwa pada dasarnya tidak bisa dimintai pertanggungjawaban karena ketidakmampuannya untuk bertanggung jawab dan ketidaksengajaannya dalam melakukan tindak pidana, dan tentu saja perbedaan kedua negara yang menangani pelaku pengidap gangguan jiwa yang dapat dibedakan dalam hal mendaasarnya. Yaitu, pada Pasal 44 KUHP yang bersifat lebih umum, yang menyatakan jika seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan jiwanya terganggu sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dikenai pidana. Namun dalam pasal ini tidak merinci aspek-aspek seperti kesadaran atas perbuatan atau kemampuan membedakan benar dan salah yang justru menjadi pokok penilaian pada M’naghten Rules. Kesimpulannya, perlindungan terhadap pelaku dengan gangguan jiwa masih memerlukan penguatan agar dapat menjamin kadilan baik bagi pelaku maupun korban. 
Co-Authors Andi Pratama Aryadi Almau Dudy Aryadi Almau Dudy Atika Zahra Nirmala Dwi Elvira Anggirajati Herman, Lalu Edy Jener Blasius MUAIDY YASIN, MUAIDY Muhammad Iksan Hasan Muhammad Rosikhu Nakzim Khalid Siddiq Nunung Rahmania Ruly Ardiansyah Sopiatul Hasanah Wahyunadi Zahratul Ain Taufik Zahratul'ain Taufik