Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Legalitas Jurnal Jatiswara Indonesia Berdaya International Research on Big-data and Computer Technology (IRobot) Jurnal Fundamental Justice Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Jurnal Kolaboratif Sains Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Ilmiah Pengabdian dan Inovasi Innovative: Journal Of Social Science Research Ex Aequo Et Bono Journal of Law Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat paradigma agribisnis INTAN CENDEKIA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT paradigma agribisnis Juridische: Jurnal Penelitian Hukum
Muhammad Rosikhu
Universitas Bumigora
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 21 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 21 Documents
Search

 1   2   3 
Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Muhammad Rosikhu
Jurnal Fundamental Justice Volume 1 No 2 September 2020
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (2038.031 KB) | DOI: 10.30812/fundamental.v1i2.811

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana serta perlindungan hukum yang seharusnya diberikan terhadap anak yang menjadi korban unfair trial dalam peradilan pidana. Penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan hukum pidana formil maupun hukum pidana materiil. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengkaji data sekunder berupa norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma hukum yang ada dalam masyarakat dengan metode kualitiatif pendekatan deskriptif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip fair trial di Indonesia belum dilakukan secara optimal, terlihat dari masih banyaknya kasus yang terjadi, serta masih terjadinya kekosongan hukum mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban unfair trial dalam peradilan pidana.
Implementasi Whistleblower Dalam Penegakan Korupsi Di Indonesia Jayadi Jayadi; Nakzim Khalid Siddiq; Muhammad Rosikhu
Jurnal Fundamental Justice Volume 3 No 1 Maret 2022
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v3i1.1900

Abstract

Saksi pelapor mempunyai peranan penting dalam menggali perkara pidana khususnya perkara pidana korupsi, oleh karena itu kepentingan seorang saksi pelapor harus betul-betul diperhatikan. Seorang saksi pelapor senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana korupsi yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap kepentingan yang demikiannya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah efektifitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas korupsi.Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Pasal 52 KUHAP menjamin pemberian keterangan secara cuma-cuma oleh saksi kepada penyidik atau hakim. Restorasi itu sendiri adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku, dan ganti rugi adalah ganti rugi yang dibayarkan oleh negara. Perlindungan hukum terhadap saksi melalui perangkat hukum administrasi bertujuan untuk mengatur bagaimana seharusnya aparat penegak hukum (khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) bertindak atau mengambil tindakan terhadap saksi di bidang administrasi. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kepada saksi dan korban tindak pidana, sesuai ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Pasal 9, dan Pasal 10 UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Didik Dalam Dunia Pendidikan Muhammad Rosikhu
Jatiswara Vol 32 No 3 (2017): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (576.185 KB)

Abstract

Violence is an act causing physical and psychological disorders. Violence has formed a distinctive feature in criminal field study. In indonesia, if violence not appear in economic and political sectors, it will appear in education sector. In education field, violence not only happen among students but also among teachers, and school guards. Giving physical punishment by teachers often interpreted the same as the crime of violence doing by parents. The purpose of this research is that to analyze regulation of violence against students and to analyze the criminal law policy on protection of teacher profession. This research is a normative law research conducted by collecting and reviewing the theory. Then, it is analyzed by analytical description method, and deductive deductions method. The result of the research concludes that the criminal law policy to overcome the crime of violence against children in education is limited in KUHP and law number 35 year 2014 on child protection. The use of physical punishment in schools by teachers has two juridical implications. First, teachers cannot be justified on the basis of material justification which is Tuchrecht. Second, it can still be accounted for based on the principle of loss and benefit. Protection of the teacher’s profession is regulated in law number 14 of 2005 on teachers and lecturers.
TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH DALAM PENERAPAN PEMBIAYAAN MUDARABAH TERHADAP HUKUM POSITIF DI INDONESIA RESPONSIBILITY OF SHARIA BANK IN IMPLEMENTATION OF MUDARABAH FINANCE TO POSITIVE LAW IN INDONESIA Nakzim Khalid Siddiq; Muhammad Rosikhu; M. Sofian Assaori
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 1 No. 8: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (237.352 KB)

Abstract

Bank syariah sebagai lembaga dan sistem perbankan yang relative baru di Indonesia memiliki produk-produk layanan perpankan yang berbeda dengan perbankan konvensional, salah satu produk layanan jasa bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil yang disebut dengan prinsip mudarabah. Mudarabah adalah perjanjian antara penanam dana/pemilik dana (sahibul maal) dan pengelola dana (mudarib) untuk mekukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). hubungan antara nasabah dengan bank pada perbankan konvensional terdiri dari dua bentuk yaitu Hubungan Kontraktual. Hubungan hukum kemitraan dalam pembiayaan mudharabah ini merupakan kerjasama antara shahibul maal untuk menyediakan dana, sedangkan pihak yang lain yaitu mudharib menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerjasama tersebut. Unsur terpenting dalam kerjasama pembiayaan mudharabah adalah kepercayaan (trust). Kepercayaan ini terutama dari shahibul maal kepada mudharib karena shahibulmaal tidak boleh ikut campur tangan di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahibul maal tersebut.
Independensi dan Integritas Hakim dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Ana Rahmatyar; Muhammad Rosikhu
Jurnal Fundamental Justice Volume 4 Nomor 1 Maret 2023
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v4i1.2858

Abstract

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi dan integritas hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penegakan hukum yang baik adalah penegakan hukum yang selalu dilandaskan oleh rasa kemanusiaan dan keadilan. Subtansi hukum (legal subtance), para penegak hukum (legal stuructur), dan budaya hukum (legal culture) sangat berpengaruh dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila, lebih khsususnya hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dalam konteks negara hukum, hakim diinteprestasikan sebagai wakil Tuhan didunia dalam mengintegrasikan berbagai macam persoalan negara, baik pada ranah privat maupun publik. Hakim seharusnya diberikan kebebasan untuk menjatuhkan hukum sesesuai dengan nilai-nilai keadilan, tidak hanya terkekang oleh kekuan tekstual undang-undang. Dan kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara itu lah yang seharusnya membuat hakim tidak serta merta terikat secara normatif terhadap peraturan perundang-undanga semata. Melainkan juga kebebasan untuk meggunakan pikiran dan hati nurninya demi mewujudkan keadilan subtantif.
Budaya Hukum Penyelesaian Perkara Berbasis Restorative Justice di Desa Sintung, Lombok Tengah Muhammad Rosikhu; Suheflihusnaini Ashady; Nakzim Khalid Siddiq
Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Vol. 3 No. 1 (2023): JUNE
Publisher : LPPM Universitas Terbuka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33830/humaya.v3i1.3809

Abstract

In an effort to resolve cases, when the victims are women as part of a marginal group, inequality often occurs. Men who hold authority to resolve cases often take sides and incriminate their victims so that the values of legal certainty, justice and expediency are difficult to achieve even though there is peace as a result of the settlement of the case. Besides women, small communities or marginalized groups, people with disabilities are also included in marginal groups. Access to certainty, justice and the benefit of the law is a necessity that this marginal group must obtain. The law must not be dominated by certain groups who are close to certain power, capital, or social status. This problem occurs because part of the inheritance has not been handed over to the rightful party, for this problem then the Village Sangkep Hall carries out a restorative justice process. Finally, an agreement is reached in which one the aggrieved party gets his share and the party who controls the object of the dispute submits it knowingly and voluntarily. The problem ended with each party making a statement that contained a willingness to end the case and not sue each other in the future. Restorative justice has not been comprehensively regulated in various laws and regulations in Indonesia, the term restorative justice is only regulated in the Act. Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sintung Village, in the process of resolving cases, has fulfilled the main principles of restorative justice. This process has succeeded in maintaining order and security in the Sintung Village environment, in addition, the community also supports the existence of the Village Sangkep Hall.
Keadilan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Restorative Justice In Juvenile Justice System Muhammad Rosikhu; Opan Satria Mandala; Saparudin Efendi
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 6 No. 7: JULI 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v6i7.3712

Abstract

Tujuan penilitian ini adalah untuk mengetahui di dalam sistem peradilan pidana anak memiliki tujuan keadilan Restorative Justice untuk mewujudkan sumber daya yang berkualitas, maka dari hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Untuk itu lahirlah Alternative penyelesaian yang disebut dengan yang menitiberakan kepada pemulihan korban, pergantian kerugian oleh pelaku serta perbaikan hubungan korban dengan pelaku yang kemudian dikenal dengan Restorative Justice. Penilitian ini menggunakan metode metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (in abstractor) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Hasil Pelaksanaan diversi atau mediasi bagi anak ini dilatar belakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut diskresi (kebijakan) . Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. The best of the Children selalu diutamakan ketika menangani anak yang berjadapan dengan hukum.
Pengaturan Sanksi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Waktu Bencana Alam Muhammad Rosikhu; Johan Rahmatulloh
Jurnal Legalitas Vol 14, No 01 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jelta.v14i01.10286

Abstract

Tulisan ini membahas tentang pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di waktu bencana alam. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) , yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi. Dalam ketentuan Pasal maupun Penjelasan Pasal tersebut terdapat kata atau frasa yang menimbulkan ketidakpastian hukum karena memiliki makna ganda yakni kata “dapat” dan frasa “bencana alam nasional” yang masih tidak jelas. Sehingga argumentasi yang dibangun oleh penegak hukum yakni didasarkan bahwa penerapan sanksi pidana mati tidak dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi jika tidak ada status bencana alam nasional. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang bersumber dari pendapat ahli hukum, buku-buku dan media massa.
Analisa Kelayakan Usaha Produksi Dodol Buah Jambu Biji Merah (Studi Kasus di CV. Bagus Agriseta Mandiri Bumiaji-Kota Batu Jawa Timur) husnita komalasari; indah nalurita; aziza salsabilah; dwi aulia safitri; muhammad rosikhu
Paradigma Agribisnis Vol 5, No 2 (2023): Paradigma Agribisnis
Publisher : lembaga penelitian universitas swadaya gunung jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/jpa.v5i2.8041

Abstract

Dodol buah Jambu Biji Merah (JBM) merupakan salah satu produk dari perusahaan CV. Bagus Agriseta Mandiri yang berlokasi di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur. Pengetahuan terkait kelayakan usaha suatu perusahaan merupakan suatu hal yang penting untuk diketahui baik oleh perusahaan maupun investor. Analisa kelayakan usaha merupakan suatu analisa yang dilakukan terhadap beberapa aspek. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah produksi dodol JBM oleh perusahaan ini sudah layak untuk dijalankan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode  wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis finansial berdasarkan data yang diperoleh baik dari catatan, website, media sosial dan dokumen. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa legalitas usaha ini sudah lengkap mulai dari adanya PIRT, Halal, SNI dan sertifikat ISO 9001:2008. Dari aspek organisasi dan manajemen, perusahaan ini sudah baik dalam mengalokasikan pekerja dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dari segi teknis dan produksi usaha ini sudah memiliki lokasi produksi yang strategis dilihat dari jarak bahan baku, pekerja dan pemasaran, serta keberlangsungan produksi yang terjamin. Dari aspek finansial usaha ini memiliki BEP sebesar 105 unit dari 192 unit per produksi serta BEP rupiah sebesar Rp. 540.445 dari 988.416, nilai B/C Rasio sebesar 1,2 dan Payback Period sebesar 0,3 tahun dari 1 tahun masa investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha ini sudah layak untuk dijalankan baik dari aspek hukum, organisasi dan manajemen, teknis dan produksi, finansial serta pasar dan pemasaran.
Analysis of criminal responsibility for the crime of premeditated murder: An analysis of decision number 813K/Pid/2023 Armelia, Dea; Rosikhu, Muhammad; Rahmatyar, Ana
Ex Aequo Et Bono Journal Of Law Vol. 2 No. 1: (July) 2024
Publisher : Institute for Advanced Science, Social, and Sustainable Future

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61511/eaebjol.v2i1.2024.1040

Abstract

Background: This research is motivated by the existence of premeditate murder where the suspect is a member of the police force, namely Ferdy Sambo, the motive for this murder is heartbreak towards the victim who is suspected of committing sexual harassment against Ferdy Sambo’S wife, Putri Candrawati, the problems that arise regarding the regulation of criminal liability for premeditated murder and the application of criminal sanctions for premeditated. Methods: The type of research used by the author is the normative legal and juridical. Statuta Approach, Case Approach, Comparative Approach. Findings: That the act of premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code with a maximum penalty of 20 years imprisonment, while in Law No 1 of 2023 or the National Criminal Code the crime of premeditated murder is regulated in article 459 with the same penalty but the difference is the death penalty embedded in Article 100 of Law No. 1 of 2023 which with a probationary period of 10 years in prison if good behaviour can be changed to life. Conclusion: The use of Law No. 1 of 2023, which should take effect only 3 years later in accordance with Article 624 of Law No. 1 of 2023, it is necessary to review the decision of the Supreme Court on the use of the National Criminal Code as a consideration for the decision in the case of the defendant Ferdy Sambo and also the defendant Ferdy Sambo received a reduction in sentence which was. Novelty/Originality of this Study: This study provides a critical analysis of the application of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code in the case of Ferdy Sambo, particularly examining the shift from retributive to rehabilitative criminal justice paradigms. It uniquely highlights the implications of implementing future legislation in current judicial decisions, questioning the appropriateness and legality of such premature application.
Co-Authors Ainul Yaqin Ana Rahmatyar Anthony Anggrawan ARMELIA, DEA aziza salsabilah Cahyadi, Irwan christofer satria dwi aulia safitri Ema Utami Haq, Nena Hifa Haryono Haryono Husnita Komalasari Indah Nalurita Irwan Cahyadi Jayadi Jayadi Johan Rahmatulloh Karni, Ine Lanang Sakti M Sofian Assaori Mardedi, Lalu Zazuli Azhar Nakzim Khalid Siddiq Nakzim Khalid Siddiq Opan Satria Mandala Perdana, Asmi Adwiasa Putri, Destiana Adinda Rahmatyar, Ana Ramadhoan, Muh Zafri safitri, dwi aulia Salsabilah, Aziza Saparudin Efendi saufika hakim maharani, andika ellena Suheflihusnaini Ashady Sunardy Kasim Wardana, Zarmendi Irsan