Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.162
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi WAJAH HUKUM Jurnal Hukum Volkgeist Jurnal LEX SPECIALIS Legalitas: Jurnal Hukum
Nuraini Nuraini
Universitas Batanghari Jambi
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search
Journal : Jurnal LEX SPECIALIS

 1 
PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PENETAPAN 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2008 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK Nuraini Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS No 20 (2014): DESEMBER 2014
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.719 KB)

Abstract

PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI GOOD GOVERNANCE , Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS No 14 (2011): Desember
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.706 KB)

Abstract

Abstrak Prinsip good governance sebenarnya merupakan prinsip yang mengetengahkan keseimbangan antara masyarakat (society) dengan negara (state) serta negara dengan pribadi-pribadi (personals). Setiap kebijakan public (public policy) harus melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, masyarakat maupun sektor swasta dengan aturan main yang jelas. Ciri good governance adalah keputusan tersebut diambil secara demokratis, transparan, akuntabilitas, dan benar. Upaya mewujudkan good governance merupakan suatu prioritas dalam rangka menciptakan suatu tatanan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih sejahtera, jauh dari korupi, kolusi, dan nepotisme. Konsep good governance sebagai salah satu pendekatan yang diandalkan tidak akan menjamin berkurangnya praktek korupsi, jika pejabat pemerintahan di pusat tidak memberikan teladan yang baik kepada pejabat daerah. Hal ini secara rasional dapat dibenarkan karena ekses dari dominasi pusat sebagai pusat kekusaan dan uang.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG FUNGSI KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN PERILAKU HAKIM Nuraini ,
Jurnal LEX SPECIALIS No 22 (2015): Desember 2015
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.785 KB)

Abstract

Abstrak Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan reformasi konstitusi yang telah mengubah struktur kenegaraan Indonesia. Pada cabang kekuasaan yudikatif perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Komisi Yudisial merupakan lembaga yang keberadaannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang bersifat mandiri dalam struktur kekuasaan kehakiman yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial merupakan konsekuensi logis yang muncul dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung. Tindakan Komisi Yudisial dalam melakukan fungsi pengawasan perilaku hakim tersebut ternyata mendapat tanggapan negatif dari Mahkamah Agung.Kata Kunci : Komisi Yudisial, Pengawasan, Hakim 
PERANAN HUKUM ADAT DALAM PENYELESAIAN PERBUATAN ZINA DI DESA SUNGAI TERAP KECAMATAN KUMPEH ULU KABUPATEN MUARO JAMBI Nuraini Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS 2013: Edisi Khusus Agustus 2013
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.62 KB)

Abstract

Terjadinya perbuatan zina dikarenakan faktor Cinta, Mau sama mau, Pemenuhan tuntutan biologis, Mencari kepuasan, Ekonomi, Paksaan atau kurangnya iman. Peranan Hukum  Adat dalam Penyelesaian perkara perbuatan zina di Desa Sungai Terap Di Kabupaten Muaro Jambi sebagian besar diselesaikan melalui penyelesaian secara adat di kantor Balai Desa, balai adat atau di rumah kepala desa yang penyelesaian melalui berapatan tenganai nenek mamak atau kabupaten kelurahan. Dilakukan penyelesaian tidak  perzinahan melalui cara-cara damai dan kekeluargaan dipegaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum seperti faktor hukum, faktor tersebut, faktor masyarakatlah yang paling berperan, dimana masyarakat sedirilah yang enggan menyelesaikan perkaranya melalui peradilan sehingga memilih upaya damai kekeluargaan Key Note :   Perbuatan Zina, Hukum Adat, Desa Sungai Terap Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi
PELAKSANAAN PENGAWASAN MELEKAT OLEH PENGAWAS SEKOLAH TERHADAP DISIPLIN GURU SEKOLAH DASAR DI WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KOTA JAMBI Nuraini Nuraini
Jurnal LEX SPECIALIS No 23 (2016): Juni
Publisher : Jurnal LEX SPECIALIS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.421 KB)

Abstract

Guru adalah figur manusia sumber yang menempati posisi dan memegang peran penting dalam pendidikan. Ketika semua orang mempersoalkan masalah dunia pendidikan figur guru mesti terlibat dalam agenda pembicaraan terutama yang menyangkut persoalan pendidikan formal di sekolah. Selain tenaga pendidik, peningkatan mutu pendidikan juga menuntut adanya tenaga kependidikan yang memadai. Tenaga kependidikan yang ada dan memerlukan pembinaan dan pengembangannya salah satunya tenaga pengawas. Tenaga pengawas sudah ada dan sudah berfungsi di setiap jenis dan jenjang pendidikan, walaupun pembinaan dan pengembangan secara akademik masih belum terpola dan berkesinambungan. Tulisan ini mengkaji masalah pokok yaitu : Bagaimanakah tugas dan fungsi Pengawas Sekolah dalam meningkatkan profesionalitas guru sekolah dasar dan Bagaimanakah Pelaksanaan Pengawasan melekat oleh pengawas sekolah terhadap guru  Sekolah Dasar  di wilayah Dinas Pendidikan Kota Jambi.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data penelitian lapangan. Hasil penelitian ini Meskipun berdasarkan jenjang evaluasi yang telah ditetapkan disimpilkan bahwa kurang pengetahuan dan pemahaman terhadap pengawasan melekat disebabkan karena atasan kurang mensosialisasikan dan menjelaskan pengawasan melekat pada bawahannya.Kendala-kendala tersebut adalah :rapat staf untuk mengevaluasi pimpinan tidak berada ditempat, disiplin kerja pegawai masih rendah, hal ini dibuktikan dengan terlambat masuk kerja ataupun pulang lebih awal dari ketentuan yang berlaku dan atasan seringkali tidak memberikan teguran terhadap pegawai/bawahan yang kurang disiplin.upaya-upaya yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :Jadwal rapat staf tidak perlu ditentukan berdasarkan tanggal tetapi cukup berdasarkan mingguan dan setiap atasan memonitoring bawahannya pada setiap jam mulai kerja maupun jam pulang kerja. Kata Kunci : Pengawasan Melekat, Disiplin, Guru, Dinas Pendidikan
Co-Authors Andini Nur Pratiwi Ansori, Mhd. Gebi Chica Lorenza Kartika, Olivia Nindy M Chairul Idrah Marcellina, Annisa Masriyani Masriyani, Masriyani Mhd Ansori Mhd Ansori Mhd Ansori Mhd Ansori Mhd. Ansori Putri, Rizky Rizki Pratama Putra Siti Nur Ambarini