Garuda - Garba Rujukan Digital

HUBUNGAN KEWENANGAN BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II WONOSARI DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN GUNUNGKIDUL DALAM PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM Puri Aprimardianti; Suryawan Raharjo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Janabadra

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dalam kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar anak mampu bertanggung jawab, perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, perlu diwujudkan upaya perlindungan dan terwujudnya kesejahteraan anak dengan jaminan pemenuhan hak-hak anak. tanpa diskriminasi. Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan kondisi dimana ia dapat melaksanakan hak dan kewajibannya menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Anak dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh keadilan filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum retributif ke arah restoratif.Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan terutama dan sekunder sehingga analisis kualitatif dapat dilakukan dengan disajikan dari data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang rinci dan jelas.Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak wilayah Gunungkidul perlu mengadakan Memorandum of Understanding (MOU) dan menyusun Standard Operation Procedure (SOP) sehingga dapat bekerjasama secara optimal untuk mewujudkan keadilan restoratif.

IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sawangan Polres Magelang) Elpha Johan Setiawan; Suryawan Raharjo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak dituntut untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga tidak terjadi stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai wujud restorative justice pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Sawangan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik Polsek Sawangan dalam penerapannya. diversi sebagai wujud keadilan restoratif di tingkat penyidikan.Data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan hasil wawancara yang didukung oleh bahan pustaka, disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu data penelitian diklasifikasikan menurut masalah penelitian kemudian hasil klasifikasi data tersebut disistematisasikan dan dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan.Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki bentuk keadilan restoratif berupa diversi. Penerapan diversi dilihat dari unsur penegakan hukum berupa keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi pelaku dan bagi korban dapat dicapai dengan melaksanakan diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi adalah pada saat diversi berlaku adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam memahami pengertian diversi, penyidik terkadang kesulitan memberikan pengertian kepada korban dan kurangnya kesadaran korban untuk menyelesaikan. kasus melalui pengalihan.

TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA (Studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk dan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk) Nadia Farhana Putri; Suryawan Raharjo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 4, No 2 (2020): November
Publisher : Universitas Janabadra

AbstrakKorupsi menimbulkan dampak yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas untuk menegakkan keadilan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD 1945. Adanya uang pengganti sebagai hukuman tambahan dalam kasus korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mengembalikan uang yang telah dikorupsi oleh para koruptor. Uang pengganti hanyalah hukuman tambahan, jadi tidak bisa berdiri sendiri melainkan mengikuti hukuman utama.Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdapat putusan tindak pidana korupsi yang memuat pidana tambahan berupa uang pengganti dan ada pula yang tidak. Oleh karena itu, menurut penulis perlu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara korupsi di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa uang pengganti berjumlah sama dengan uang pengganti. nilai harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Sedangkan pada tahap persidangan, para Hakim memiliki interpretasi yang berbeda terhadap peraturan tersebut. Hakim memaknai bahwa hukuman uang kompensasi hanya diterapkan pada tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dalam pertimbangan Majelis Hakim, besarnya uang pengganti itu dihitung dari berapa banyak harta benda yang dikorupsi para koruptor. Alasan pertimbangan tersebut karena hakim berpendapat bahwa uang hasil korupsi tidak hanya dinikmati oleh para koruptor, tetapi juga dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga

ANALYSIS OF NOTARY CRIMINAL RESPONSIBILITY IN RUNNING THEIR PROFESSION INDICATES AGAINST CRIMINAL LAW (Study on Decision Case Number 40 / Pid.B / 2016 / PN.Btl) Adelsa Anggie Fawzia NP; Suryawan Raharjo
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 5, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Janabadra

The responsibility of the Notary is very large in providing legal certainty to the public, because the Notary is given the authority to make a means of proof in the form of an authentic deed to guarantee legal order and protection for interested parties and society as a whole. But in reality, there are notaries who make deeds of unlawful acts that can harm other people. One of them is the case that has been decided by the Bantul District Court Number 40 / Pid.B / 2016 / PN.Btl.This type of research is juridical empirical. Data collection techniques through interviews and literature study. The data analysis technique used descriptive qualitative.The results of the study concluded: First, the judicial process mechanism against the Notary must obtain approval from the local MKN. This is in accordance with Article 66 Article (1) of Law Number 2 of 2014, namely for the benefit of the judicial process, investigators, public prosecutors, or judges with the approval of the competent Regional Supervisory Council (MPD). Second, the basis for consideration used by judges to try Notaries who are involved in a criminal offense is Article 374 of the Criminal Code, which has the following elements: (a) Whoever; (b) Intentionally and illegally possessing property, wholly or partly belonging to another person, but which is in his control not because of a crime; and (c) What is done by a person whose control of property is due to a work relationship or because of his search or because I get paid for it. Third, the responsibility of a notary is attached to his position, unless it is proven that due to the intention of the Notary, so that the Notary is subject to criminal elements such as embezzlement by the person who controls the item because of his position, so the responsibility of the Notary is subjective or personal.

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN E- TILANG DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA BAGI PELANGGAR (STUDI DI DITLANTAS POLDA DIY) Agustina Tunggal Dhewi Pita Kusuma; Suryawan Raharjo; Eko Nurharyanto
Kajian Hasil Penelitian Hukum Vol 6, No 2 (2022): November
Publisher : Universitas Janabadra

Tingkat kerawanan pelanggaran lalu lintas sering terjadi di Kota Yogyakarta. Tingginya angka pelanggaran lalu lintas menjadi tantangan baru bagi pemerintah khususnya kepolisian yang salah satunya dilakukan adalah pemberian sanksi administratif oleh Polri. Untuk mencapai suatu proses traffic ticketing yang relevan, diperlukan suatu teknologi informasi yang didukung oleh perangkat lunak berbasis jaringan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan tentang penerapan e-ticketing dalam pengenaan denda terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Yogyakarta dan apakah penerapan sistem E-Tilang telah memberikan kepastian hukum bagi pelanggar lalu lintas. E-Tilang merupakan digitalisasi dalam proses ticketing, diharapkan dengan memanfaatkan teknologi dalam proses ticketing dapat lebih efektif dan efisien. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan hasil wawancara dengan Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda D.I.Y. sebagai sumber daya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji norma atau norma dalam hukum positif yang berlaku dengan penerapan E-Tilang pemerintah dapat dinilai lebih transparan, hal ini ditunjukkan dengan tersedianya akses informasi yang siap dan mudah dijangkau dalam penerapannya sesuai dengan prosedur pelaksanaannya. Dari segi kepastian hukum, sistem ini memberikan kepastian bagi pelanggarnya, yakni mengenai berapa besar denda dan apa saja yang dilanggar yang tertera pada slip biru

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search