Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Elpipit Elpipit
Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
MANAJEMEN HUBUNGAN MADRASAH DENGAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Elpipit Elpipit; Suarjana; Fifian Nur Dwi Sari; Lalu Arya Kusuma
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Korelasi antara lembaga pendidikan dan masyarakat pada akhir-akhir ini kurang bersahabat. Ketidakseimbangan antara madrasah dengan masyarakat sebagai pengguna pendidikan mempengaruhi dugaan dan argumentasi masyarakat tentang citra lembaga pendidikan yang kurang baik, yang menjadi salah satu faktor penyebabnya. Faktor lain yang jelas mempengaruhi ialah peran humas dalam sebuah organisasi. Seorang relationship manager harus mengambil banyak langkah untuk meningkatkan kerjasama antara madrasah dan masyarakat, termasuk konsep manajemen, perencanaan, implementasi dan penilaian. Kerjasama antara madrasah dengan wali siswa diharapkan dapat menghasilkan pendidikan yang bermutu. Terdapat konsep tersebut memerlukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain dan mendapat tanggapan yang positif. Tanggapan langsung dari penerima berita hanya sebuah suara atau muncul masalah selama berkomunikasi dikarenakan komunikan telah menerima pesan yang berbeda dari pesan komunikator. Meningkatkan akuntabilitas masyarakat dan pemerintah, menetapkan strategi untuk memantau hasil pembangunan.
INTEGRASI MAQASHID SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DAN OTORITER DI NEGARA BARU MERDEKA (2) Sugitanata, Arif; Mustakim, Ahmad; Nuriskandar, Lalu Hendri; Elpipit, Elpipit
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 3 No. 2 (2023): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v3i2.74

Abstract

This research aims to identify the effectiveness of democratic and authoritarian systems of government in the context of newly independent states, using Maqashid Shariah theory as an analytical framework. Through a desk study and qualitative research, this research explores how the two systems support or hinder the process of national development, political stability, and the achievement of social and economic progress. The results show that democracy offers freedom, active participation of the people, and social justice that are in line with the principles of Maqashid Sharia. However, it also requires solid institutions and mature political awareness. On the other hand, authoritarian systems offer stability and security, but often at the expense of individual freedom and social justice in the long run. This research suggests that transitioning to democracy or integrating elements of both systems in a hybrid model can be a strategy to achieve a balance between stability and freedom, as well as inclusive and sustainable economic growth. In conclusion, in choosing and implementing a system of government, newly independent countries should pay attention to how the system can support the achievement of Maqashid Shariah's objectives, including the balance between government power and individual freedom, as well as promoting sustainable economic growth and social stability.
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA DIGITAL Sepyah, Sepyah; Adnan, Idul; Ulfa, Rahmatun; Elpipit, Elpipit
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.95

Abstract

Dalam era digital yang terus berkembang, perlindungan data telah menjadi isu sentral yang memerlukan perhatian serius. Artikel ini menyelidiki tantangan dan solusi terkait perlindungan data di era digital. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan internet telah membuka pintu bagi pertukaran informasi yang cepat, namun juga meningkatkan risiko terhadap keamanan data pribadi. Faktor-faktor seperti serangan siber, pencurian identitas, dan eksploitasi data telah menunjukkan dampak negatif yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Dengan demikian, implikasi hukum atas perlindungan data memainkan peran penting dalam memastikan bahwa data pribadi diproses dan dikelola dengan cara yang adil, transparan, dan aman. Perusahaan harus memperhatikan peraturan yang berlaku dan mengimplementasikan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data agar menghindari risiko pelanggaran dan sanksi hukum yang berpotensi merugikan. Adapun kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji sumber-sumber bacaan yang relevan dengan pembahasan, lalu kemudian memberikan perspektif oleh peneliti terkait dengan rumusan masalah yang ada.
STATUS KEWARGANEGARAAN DAN WACANA LARANGAN WNI EKS ISIS KEMBALI KE INDONESIA PERSPEKTIF SIY?SAH DUSTURIY?H Mubriani, Suci; Elpipit, Elpipit; Ulfa, Rahmatun; Basriadi, Basriadi
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 1 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i1.97

Abstract

Artikel ini membahas tentang WNI eks ISIS yang akan menimbulkan bahaya di Indenesia sehingga menyebabkan pemerintah dengan tegas menolak untuk memulangkan mereka ke tanah air lantaran dikhawatirkan menjadi teroris baru yang membahayakan nyawa 267 juta rakyat Indonesia. Hal ini menimbulkan perdebatan ditengah masyarakat terkait status mereka sebagai warga negara dan nasib mereka di luar negeri. Pokok pembahasan dalam artikel ini adalah status kewarganegaraan WNI eks ISIS ke Indonesia perspektif Siyasah Dusturiyah. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan siyasah dusturiyah terkait status kewarganegaraan WNI eks ISIS dan wacana pelaranagan pemulangan mereka ke Indonesia?. Dari hasil penelitian ini didapati bahwa wacana pemulangan 689 WNI eks ISIS ini yang ada di suria. Tutki dan beberapa negara lainya terlibat FTF (Foreign Terrorist Fighters) diambil untuk melindungi 267 juta warga Indonesia dari aksi terorisme ISIS. Dalam konsep kewarganegaraan positif maupun islam WNI eks ISIS masih sebagai warga negara, karena tidak memenuhi faktor yang menyebabkan ia kehilangan kewarganegaraannya. WNI eks ISIS dapat dianggap sebagai pelaku jarimah hirabah, yang bisa dijatuhi hukuman mati (dibunuh) atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau diasingkan ketempat lain.
PANDANGAN MUSLIMAH JOGJA TERHADAP RELASI GENDER (STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA) Elpipit, Elpipit; Syarifuddin, Syarifuddin; Saputra, Wawan; Muzawir, Muzawir
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 2 No. 2 (2022): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v2i2.109

Abstract

The discussion on the subject of gender in family law has been discussed more and more in light of both acamedic and gender activist? male views, and it is rarely asked for a famale?s opinion. Based on these studies the research in this article probes the famale?s view. Given how: the current reality in the field that demonstrates women?s lives in urban areas with her few public duties, wether their involvement in the public domain coincided with her understanding of gender. Based on the pheemona in this thesis has at least two questions, namely how the view of urban Muslims about the gender relations of husband and wife and what is behind the emergence of the view of urban Muslimah. The results of the study are: First, the background of the emergence of the thoughts and views of Jemaahn Yayasan Rumpun Nurani Foundation on the gender relations of husband and wife is at least influenced by three factors, namely religious understanding, science and knowledge, and social and cultural factors formed from personal experience. Second, Jamaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani considers that husband and wife relationships in the family do not have a fundamental difference between husband and wife. In terms of domestic labor division and decision-making is done flexibly, but for the fulfillment of family needs, it is entirely the husband's responsibility. Based on this view, urban Muslims can be said to be gender conscious Muslims.
DAMPAK PELAKSANAAN PERATURAN GUBERNUR NO. 25 TAHUN 2017 PASAL 7 TENTANG KETENTUAN LIMA HARI KERJA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI DI KANTOR CAMAT SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT) Ulfa, Rahmatun; Elpipit, Elpipit; Saputra, Wawan
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.45

Abstract

The results of this research show that the perception of male and female employees at the Subdistrict Office regarding the five-day working day provision is that all of them say that they dominate the families of male and female employees at the Sekotong Subdistrict Office to support their families even though they have to work up to five working days, this It can be seen from the jobs of husband and wife whose income is different. Looking at the results of interviews conducted by researchers, the perceptions of male and female employees regarding the five-day working day provisions in the Sekotong Subdistrict Office environment are more focused because they have to follow regulations that must be obeyed and work also because of economic factors. The impact of marriages carried out while still working has positive and negative implications for household harmony. It has positive implications, namely the creation of a harmonious family and more enthusiasm in carrying out daily activities (earning a living) because marriage is carried out with careful planning, full of responsibility, honesty, and mutual understanding within the family, developing the principles of deliberation, openness to each other, respecting each other, plus the husband support his wife's career. Meanwhile, the negative implications are that the family is not in harmony, because they have to work from morning to evening, even longer than office hours because they have to complete unfinished office work. There is no time for family, lack of communication and lack of love for wife and children and seeing the weak economic condition of the family. Apart from that, if a husband and wife both work from morning to evening, problems will arise in the family, such as lack of attention, lack of communication between wife and children and lack of togetherness (staying overnight).
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK BUNGA PINJAMAN DANA KAS KELOMPOK TAHLILAN Hamdi, Muh. Rizal; Adnan, Idul; Elpipit, Elpipit; Suarajana, Suarjana
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.84

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. masyarakat setempat terebut melakukan pinjaman pada kas Kelompok Tahlilan. Dalam praktiknya, masyarakat yang melakukan pinjaman kas kelompok tahlinan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah dengan kewajiban untuk menambah nominalnya dari jumlh pinjaman awalnya. Di sisi lain masyarakat sangat terbantukan dengan adanya praktik pinjaman tersebut dan tidak mempermasalahkan adanya penarikan nilai tambah dari jumlah nominal yang akan dikembalikannya nanti. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah? (2) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah? Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang diguakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisisis data yang digunakan adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian ini adalah (1) Praktik pinjam-meminjam terhadap kas kelompok Tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao mengandung bunga 0,01%-1% sebagai bentuk terima kasih. (2) Praktik pinjam meminjam yang dialaksanakan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao termasuk dalam konsep Al-Qardh yang berarti pinjaman atau utang-piutang dalam kajian fikih mu’amalah. Dalam transaksinya terdapat unsur riba Al-Qard. Adapaun pandangan tokoh agama hanya sebatas memberikan pendapat pribadi terhadap praktik tersebut dengan menyatakan bahwa praktek tersebut adalah praktek yang dilarang dalam Islam karena ada unsur ribanya. Para tokoh agama cenderung membiarkan praktek pinjam meminjam tersebut dengan alasan bahwa masyrakat sangat membutuhkan pinjaman tersebut untuk keberlangsungan ekonominya. Kata Kunci: Tokoh Agama, Bunga Pinjaman, Kas Tahlilan
PROBLEMATIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN ANAK PEREMPUAN PADA MASYARAKAT SUKU MBOJO (STUDI DI DESA NIPA KEC, AMBALAWI KAB. BIMA) Elpipit, Elpipit; Adnan, Idul; Hamdi, Muh. Rizal; Suarajana, Suarjana
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.105

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menelisik lebih jauh bagaimana praktek pembagian harta warisan anak perempuan pada masyarakat suku Mbojo yang berada di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Pembagian harta warisan pada masyarakat Bima sangat mengedepankan asas hukum Islam yang dianggap sebagai pedoman utama untuk menyelesaikan persoalan warisan. Namun disisi lain juga justru persoalan warisan menjadi salah satu aspek yang menimbulkan perselisihan yang berimbas pada rusaknya hubungan kekeluargaan. Berangkat dari pernyataan tersebut maka hasil yang diperoleh dari  penulisan artikel ini adalah masyarakat Desa Nipa dalam pembagian harta warisan mereka menganut sistem bagi rata dan atas kepatuhan terhadap kedua orang tua semasih hidup sampai meninggal dunia, sistem yang dipakai masyarakat Desa Nipa ini sangat  berpengaruh pada praktik pembagian harta warisan nantinya. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Desa Nipa, menggunakan sistem hukum adat istiadat secara turun temurun dan berdasarkan musyawarah/mufaakat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dalam pewarisan harta warisan jatuh seluruhnya ke tangan pihak anak perempuan sedangkan ahli waris dari pihak Bapak dan ibu tidak mendapatkan harta warisan.  
PANDANGAN MUSLIMAH JOGJA TERHADAP RELASI GENDER (STUDI JEMAAH PENGAJIAN YAYASAN RUMPUN NURANI YOGYAKARTA) Elpipit, Elpipit; Hardiyatullah, Hardiyatullah; Hamroni, Hamroni
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.106

Abstract

Abstrak The discussion on the subject of gender in family law has been discussed more and more in light of both acamedic and gender activist? male views, and it is rarely asked for a famale?s opinion. Based on these studies the research in this article probes the famale?s view. Given how: the current reality in the field that demonstrates women?s lives in urban areas with her few public duties, wether their involvement in the public domain coincided with her understanding of gender. Based on the pheemona in this thesis has at least two questions, namely how the view of urban Muslims about the gender relations of husband and wife and what is behind the emergence of the view of urban Muslimah. The results of the study are: First, the background of the emergence of the thoughts and views of Jemaahn Yayasan Rumpun Nurani Foundation on the gender relations of husband and wife is at least influenced by three factors, namely religious understanding, science and knowledge, and social and cultural factors formed from personal experience. Second, Jamaah Pengajian Yayasan Rumpun Nurani considers that husband and wife relationships in the family do not have a fundamental difference between husband and wife. In terms of domestic labor division and decision-making is done flexibly, but for the fulfillment of family needs, it is entirely the husband's responsibility. Based on this view, urban Muslims can be said to be gender conscious Muslims
Co-Authors Basriadi Basriadi, Basriadi Fifian Nur Dwi Sari Hamroni, Hamroni Hardiyatullah, Hardiyatullah Idul Adnan Lalu Arya Kusuma Mubriani, Suci Muh. Rizal Hamdi Mustakim, Ahmad Muzawir, Muzawir Nuriskandar, Lalu Hendri Sepyah, Sepyah Suarajana, Suarjana Suarjana Sugitanata, Arif Syarifuddin Syarifuddin Ulfa, Rahmatun Wawan Saputra