Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MALIA Dirosatuna: Journal of Islamic Studies Bansi (Jurnal Bisnis Manajemen Akuntansi) AL-UJRAH: Jurnal Ekonomi Islam
Ubaid Aisyul Hana
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTATION ANALYSIS OF IJARAH AL-MUNTAHIAH BI AL-TAMLIK (IMBT) IN SHARIA LEASING Sundari Sundari; Efi Nurhidayah; Ubaid Aisyul Hana
Dirosatuna: Journal of Islamic Studies Vol 5 No 2 (2022): Islamic Education and Behaviour
Publisher : Institute of Research and Community Service, Institute of Pesantren Kiyai Haji Abdul Chalim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31538/drstn.v5i2.3342

Abstract

Leasing is one type of financial institution. Financial institutions can be regarded as alternative sources of financing whose activities are carried out by providing funds or capital goods by not withdrawing funds directly from the public in the form of demand deposits, deposits, savings, and promissory notes. This research is library research, which studies collecting library data. The nature of this research is a descriptive analysis that explains the legal relationship in sharia leasing contained in the contracts that frame it, namely the Ijarah contract and the ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik contract. In pledging a sharia leasing object, the customer is not authorized to guarantee the object because the object is still the property of the lessor. At the same time, the lessee has yet to become the owner of the object. This applies to both Ijarah contracts and ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik contracts. In the ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik contract, there is only a transfer of ownership at the end of the lease period. During the rental period, the customer is only a tenant, not yet an owner. So that leasing is no longer taboo for the people of Indonesia. Moreover, in Islam, there is no prohibition on sharia leasing. Its development is also increasing, considering the increasing needs of the community. Sharia leasing cannot be separated from ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik, usually abbreviated as IMBT.
Analisis Layanan Pemberdayaan yang Dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri pada Anak Yatim di Surabaya Santoso; Ubaid Aisyul Hana
AL-UJRAH Vol 3 No 01 (2024): Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Islam
Publisher : Prodi Ekomoni Syariah STAI Al Akbar Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62589/alujrah.v3i01.269

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah: pertama, banyak dijumpai beberapa lembaga amil zakat di Indonesia belum mampu menghimpun dana zakat, infaq, dan sadaqah masyarakat secara optimal. Kedua, itu masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga dalam menyalurkan dana zakat, infaq, dan sadaqah, sehingga masyarakat masih mengandalkan cara lama yaitu dengan pembagian langsung. Ketiga layanan lembaga zakat dalam melayani mustahik seharusnya ditingkatkan karena berkaitan dengan kepuasan dan ikatan kekeluargaan antar pihak yang mempunyai lembaga mustahik amil zakat. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pemberdayaan yang dilakukan Yatim Mandiri mencakup berbagai hal dan aspek kehidupan, seperti perekonomian, pendidikan, pelayanan kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan lain-lain. Kedua, Masing-masing aspek tersebut sebelumnya, mempunyai program khusus seperti pemberdayaan masyarakat hingga pemuda. Ketiga, Yatim Mandiri sebagai lembaga amil zakat nasional yang fokus pada membangun kemandirian anak yatim/dhuafa juga melakukan program pemberdayaan masyarakat dhuafa. Pelayanan yang diberikan Yatim Mandiri kepada masyarakat miskin dan membutuhkan mendapat manfaat yang sangat baik dan memperhatikan kondisi mustahiknya. Secara keseluruhan, kesimpulan dari ini kajiannya Yatim Mandiri telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal terbukti dengan penilaian yang sangat positif terhadap mustahik dan pemberdayaan masyarakat dhuafa. Kata Kunci: Pemberdayaan, Lembaga Amil Zakat, Zakat
Implementasi Implementasi Prinsip Itikad Baik dalam Proses Klaim Asuransi Studi Kualitatif terhadap Praktik di Lapangan Ubaid Aisyul Hana; Yuliawati, Rini
Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fidunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/bns.v5i1.1440

Abstract

Definisi, komponen, dan karakteristik hukum asuransi, jenis usaha asuransi, bentuk badan hukum, dan metode kepemilikan perusahaan asuransi menjadi topik penelitian ini. Selain itu, penelitian ini menyelidiki dasar hukum yang digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia untuk mengatur kontrak asuransi. Selain itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan asuransi syariah, yang meliputi definisi, karakteristik, dan dasar hukumnya dari perspektif hukum Islam dan peraturan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang luas tentang struktur hukum asuransi, serta perbedaan penting antara asuransi konvensional dan syariah. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengembangan sistem hukum asuransi yang adil, transparan, dan nasional dan sesuai dengan syariah tergantung pada hasil penelitian ini
Analisis Hukum Jual Beli Online dalam Perspektif Syariat Islam Ubaid Aisyul Hana; Nur mufidah
Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fidunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/bns.v5i1.1442

Abstract

 Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya transaksi yang mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian jual beli online memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan perjanjian konvensional, terutama karena minimnya interaksi langsung antara penjual dan pembeli serta terbatasnya transparansi informasi. Hal ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum serta potensi kerugian pada pihak konsumen serta menyebabkan terjadinya penipuan kepada konsumen. Dalam praktiknya, akad jual beli online menggunakan media digital sebagai sarana ijab qabul, seperti melalui aplikasi atau platform e-commerce, dengan mekanisme yang sudah diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 146 Tahun 2021. Prinsip kejujuran, keterbukaan informasi produk, dan perlindungan hak konsumen menjadi landasan utama agar transaksi online sesuai dengan nilai-nilai syariah dan dapat mendorong perkembangan ekonomi digital yang berkelanjutan. Studi ini mengkaji bagaimana penerapan akad dalam jual beli online dan relevansinya dengan tuntunan hukum Islam di era digital.
Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Mewujudkan Pasar yang Adil dan Transparan Maldina, Zahra Ainun; Ubaid Aisyul Hana
Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fidunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/bns.v5i1.1444

Abstract

Persaingan usaha yang sehat merupakan pilar utama dalam menciptakan pasar yang adil dan transparan. Namun, beberapa praktik persaingan usaha tidak sehat masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Dampak dari persaingan usaha tidak sehat sangat dirasakan oleh konsumen, yang menghadapi harga yang tidak wajar, produk berkualitas rendah, dan terbatasnya pilihan di pasar. Persaingan curang dapat mengakibatkan kenaikan harga, produk berkualitas rendah, kurangnya pilihan, informasi yang tidak jujur, pengabaian hak konsumen, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi aspek penting dalam menjaga keseimbangan pasar. Untuk mewujudkan pasar yang adil dan transparan, diperlukan sinergi antara hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen tidak hanya berfokus pada aspek preventif, tetapi juga represif terhadap pelaku usaha yang melanggar hukum. Reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan menjadi langkah strategis dalam menghadapi tantangan persaingan usaha di era modern. Perlunya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan untuk memastikan perlindungan konsumen yang efektif dan persaingan usaha yang sehat. Hal ini mencakup pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi serta peningkatan kapasitas lembaga pengawas dalam menegakkan hukum secara efektif.
Peran Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menjamin Hak-Hak Konsumen di Indonesia Ubaid Aisyul Hana; Billqhis, Putri
Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fidunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/bns.v5i1.1448

Abstract

Sejak era digitalisasi, sektor perdagangan dan konsumsi masyarakat Indonesia saat ini telah mengalami banyak sekali pertumbuhan yang sangat cepat. Selain itu, berbagai kemungkinan pelanggaran hak konsumen kini kian meningkat, mulai dari informasi palsu hingga produk yang tidak memenuhi persyaratan keamanan. Oleh karena itu, lembaga perlindungan konsumen menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Organisasi ini bertanggung jawab untuk mengawasi dan melindungi hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, informasi yang akurat, dan keadilan dalam transaksi berdasarkan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, aktivitas lembaga ini meningkatkan kesadaran bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga sistem ekonomi yang sehat untuk melindungi para konsumen. Penelitian ini menunjukkan betapa efektifnya lembaga perlindungan konsumen dan betapa sulitnya melindungi hak- hak konsumen di era digital dan globalisasi.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadaap Pelanggaran Merek Dagang mohammad wildan fairus ilmi; Ubaid Aisyul Hana
Jurnal BANSI - Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Yayasan Rahmatan Fidunya Wal Akhirah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58794/bns.v5i1.1451

Abstract

Penelitian ini membahas efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran merek dagang di Indonesia dalam menghadapi tantangan era globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Merek dagang memiliki peran strategis sebagai identitas, alat promosi, serta jaminan kualitas suatu produk atau jasa. Namun, meningkatnya pelanggaran, seperti pemalsuan dan passing off, menimbulkan kerugian bagi pemilik merek dan konsumen. Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menganalisis literatur hukum dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah mengatur sanksi terhadap pelanggaran merek, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, khususnya karena sifat delik aduan dan kurangnya ketegasan hukum terhadap passing off. Diperlukan penguatan regulasi serta peningkatan kesadaran dan perlindungan hukum guna menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. 
Peran Pesantrenpreneur dalam Pemberdayaan Santri Pondok Pesantren Roudlotun Nafi’iyah Ubaid Aisyul Hana; Suci Reza Syafira; Fauzan; Bagus Swi Endrayana
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Vol 14 No 1 (2022)
Publisher : Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Religion, Yudharta University Pasuruan, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35891/ml.v14i1.3679

Abstract

This study aims to determine the strategies of Islamic boarding school caregivers in empowering students to have an entrepreneurial spirit. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques through interviews and observation. The result of this research is that Islamic boarding school education gives birth to students who have skills in all knowledge, both religious knowledge, technology science and entrepreneurship. This will have implications for unraveling the potential bottlenecks of pesantren as well as being one of the agents of change. The author can conclude: the application of pesantrenpreneurs at the Roudlotun Nafi'iyah Islamic Boarding School needs to be given continuous training in accordance with the field of business they are in. The obstacles that exist in the pesantrenpreneur at the Roudlotun Nafi'iyah Islamic Boarding School include the lack of ability to manage time when studying, reciting the Koran and working. _________________ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengasuh pondok pesantern dalam memberdayakan para santri untuk memiliki jiwa wirausaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah pendidikan pesantren melahirkan sumber daya santri yang memiliki kecakapan dalam segala ilmu, baik ilmu agama, ilmu teknologi maupun ilmu kewirausahaan. Hal ini akan berimplikasi pada penguraian kemacetan potensi pesantren sekaligus sebagai salah satu agents of change. Penulis dapat menyimpulkan: penerapan pesantrenpreneur di Pondok Pesantren Roudlotun Nafi’iyah perlu diberikan pelatihan yang berkesinambungan sesuai dengan bidang usaha yang digelutinya. Kendala yang ada dalam pesantrenpreneur di Pondok Pesantren Roudlotun Nafi’iyah antara lain kurang bisa mengatur waktu saat kuliah, mengaji dan bekerja.
The Transformation of the Role of Mosques as Social Economic Institutions: an Empirical Study at the Al Akbar National Mosque in Surabaya Ubaid Aisyul Hana
MALIA: Jurnal Ekonomi Islam Vol 15 No 2 (2024)
Publisher : Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Religion, Yudharta University Pasuruan, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35891/ep8j5c84

Abstract

Mosques in the modern era not only serve as places of worship but also have great potential as centres for social and economic empowerment of the community.  The majority of Indonesian mosques have not yet fully utilized this strategic role.  The purpose of this study is to examine how the National Al Akbar Mosque in Surabaya integrates social, economic, and religious empowerment to create a mosque-based business model.  Field observations, in-depth interviews with mosque administrators, business owners, and attendees, as well as written documentation, were used to gather data for this qualitative case study. Through three primary strategies—the relocation and organization of street vendors (PKL), the creation of a Mosque-Owned Business Entity (BUMM), and the execution of community economic empowerment initiatives based on Islamic spirituality—the National Mosque Al Akbar Surabaya has effectively developed an innovative mosque-based economic model, according to the research findings.  By creating jobs, providing access to sharia-compliant financing, and allocating productive zakat, this strategy has had a real impact on enhancing the welfare of worshippers and the local community.  The study's conclusions suggest that, with proper management and adherence to Islamic principles, mosques can serve as hubs for socioeconomic change. In order to guarantee the sustainability of mosque-based economic models in Indonesia, this study suggests bolstering mosque economic institutions, digitizing banking systems, and encouraging cross-sectoral synergies.
Co-Authors Bagus Swi Endrayana Billqhis, Putri Efi Nurhidayah Fauzan Maldina, Zahra Ainun mohammad wildan fairus ilmi NUR MUFIDAH Santoso Suci Reza Syafira Sundari Yuliawati, Rini