Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GANEC SWARA Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Pengabdian Ruang Hukum
Sarudi Sarudi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN/ATAU JASA (Desa Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah) Edi Yanto; imawanto imawanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Sarudi Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.439 KB)

Abstract

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan konsumen yang disebabkan oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya hal ini disebabkan karena masih rendah dan minimnya tingkat pendidikan yang terbatas dan kurangnya upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap upaya perlindungan terhadap konsumen sehingga banyak masyarakat selaku konsumen yang kesadarannya masih kurang terutama apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta langkah yang harus dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Kegiatan penyuluhan ini juga diikuti oleh Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan perwakilan masyarakat. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya masyarakat dilihat dari kehadirannya cukup memuaskan.Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, maka tingkat pemahamanan masyarakat akan pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen semakin meningkat termasuk mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, masyarakat ingin membentuk team advokasi perlindungan konsumen di tingkat desa yang diharapkan dapat mendampingi dan mengadvokasi masyarakat ketika ada persoalan-persoalan konsumen yang dihadapi masyarakat. Serta masyarakat ingin mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar dapat membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kabupaten lombok tengah sebagai sarana dalam mempertahankan hak-haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha.
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG IMFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PASAL 310 KUHP Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Sarudi Sarudi
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 13, No 2 (2022): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v13i2.8336

Abstract

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya di dunia informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti untuk kehidupan manusia. Teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi , yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transakasi ataupun sosialisasi secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, disamping itu juga, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan internet di indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer, namun dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat. Saat ini banyaknya tindak pidana yang muncul dengan menggunakan media internet seperti tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama, maka dapat dijerat dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 310 ayat 1 KUHP. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan Bagaimana pengaturan pencemaran nama baik dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini membahas tentang Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3).
TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG SETELAH PERCERAIAN (Di Pengadilan Agama Selong Lombok Timur ) Fahrurrozi Fahrurrozi; Chintya Dewanta; Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Hamdi Hamdi; Yulias Erwin; Sarudi Sarudi; Tin Yuliani; Aesthetica Fiorini Mantika
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14926

Abstract

This study aims to find answers to the problems formulated, namely to find out the implementation of the rights and obligations of fathers towards biological children after a divorce case study at the Agam Selong Court. This research uses a type of normative legal research using the statute approach, case approach and conceptual approach. The conclusions from this study indicate that divorce will not eliminate or abort the obligations of parents towards their children, that the obligations of parents are still the same, whether there is a divorce or not.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TNI OLEH PENYIDIK KPK BAHRI YAMIN; FITRIANI AMALIA; SARUDI SARUDI; SAHRUL SAHRUL; FAHRURROZI FAHRURROZI
GANEC SWARA Vol 17, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i4.641

Abstract

Regarding the polemic regarding the determination of suspects by KPK investigators against active TNI soldiers. The central point is the issue of authority. The authority in question is related to whether or not KPK investigators may carry out investigations and determine suspects against active TNI soldiers. So the researchers proposed a problem formulation; Does the Corruption Eradication Committee have the authority to investigate criminal acts of corruption committed by active TNI while holding civilian positions? The aim to be achieved with this legal issue is to find out and provide scientific information to interested parties. This research is a type of Normative legal research. "According to Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced." The approach is Legislation (Statuta Approach). The analysis is by means of legal interpretation and analytical descriptive. The result is that in a normal view, if the TNI commits corruption while serving as TNI, then it is purely subject to the military justice law. However, if a member of the TNI commits corruption while holding a civil position, then the Corruption Eradication Commission (KPK) investigators have the authority to conduct an investigation based on the provisions of article 42, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Jo, law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, article 1 number (4), and article 6. Because it is a connectivity court, investigative authority remains with the Corruption Eradication Commission. The Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to coordinate and control the investigation, investigation and prosecution of criminal acts of corruption carried out jointly by persons subject to military justice and general justice.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL SARUDI SARUDI
GANEC SWARA Vol 18, No 4 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i4.1187

Abstract

To the effect of inscriptive it is subject to be know protection principle sentences to sexual abuse victim child base child protection laws and know LPA roles in give protection to sexual abuse victim child. Observational type that is utilized is observational Normative Empiric. Empirical research, are a methodic functioning law research to see law in real mean and analyzing how works it law at environmentally Society. Can be said that jurisdictional research that taken from by aught fact in a society. Of description upon can be concluded that sexual abuse no is gone, added by all pro con at in it. Sexual abuse really frequent happening on notably, Female and child, but doesn't close that possible boy also there is that experiences sexual abuse. Severally of sexual abuse victim consciously comes directly report instance and consul goes to psychologist. But a lot of sexual abuse case that doesn't be detected because victim it shame overshoot to tell that thing to others by takes on alone charges. There is factor even other causative averse victim consults since having cold feet to reveal tells on others, caused by cost limit, time and place and culture factor,  psychological another.
Co-Authors Aesthetica Fiorini Mantika Bahri Yamin Chintya Dewanta Edi Yanto Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fahrurrozi Fitriani Amalia Hamdi Hamdi Imawanto Imawanto SAHRUL SAHRUL Tin Yuliani Yulias Erwin