Garuda - Garba Rujukan Digital

SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI DESA BONJERUK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH Lelisari Lelisari; Imawanto Imawanto; Hamdi Hamdi
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 4, No 2 (2021): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAKUndang-Undang No 18 tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sangat penting dalam melindungi para PMI yang akan bekerja di Luar negeri. Dimana kita ketahui bahwa mayoritas pekerja migran berasal dari desa, namun selama ini desa nyaris tidak dilibatkan dalam pelindungan calon dan mantan pekerja migran. Padahal untuk memutuskan menjadi pekerja migran dibutuhkan kecukupan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Sejak adanya UU No 18 Tahun 2017, desa berperan dalam melindungi PMI dan keluarganya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap masyarakat desa Bonjeruk dan aparat desa tentang pentingnya perlindungan terhadap PMI. Metode yang digunakan adalah sosialisasi Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun perwakilan yang hadir dalam kegiatan ini adalah aparat desa, Kepala Dusun, calon PMI, mantan PMI, Tokoh Pemuda. Hasil dari kegiatan ini adalah aparat desa dan masyarakat mengetahui dan mendapatkan informasi yang jelas tentang aturan yang baru mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Kata kunci: sosialisasi; PMI; perlindungan. ABSTRACTLaw No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is very important in protecting PMIs who will work abroad. Where we know that the majority of migrant workers come from villages, but so far the village has barely been involved in protecting prospective and former migrant workers. In fact, to decide to become a migrant worker requires sufficient information from an accountable source. Since the existence of Law No. 18 of 2017, villages have played a role in protecting PMI and their families. This service activity aims to provide understanding and knowledge to the Bonjeruk village community and village officials about the importance of protecting PMI. The method used is the socialization of Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers. The representatives who attended this activity were village officials, hamlet heads, PMI candidates, former PMIs, youth leaders. The result of this activity is that village officials and the community know and get clear information about the new regulations regarding the protection of Indonesian migrant workers. Keywords: socialization; PMI; protection.

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI DESA GELOGOR KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT Imawanto Imawanto; Lelisari Lelisari; Nurjannah S.
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 5, No 1 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v5i1.6604

ABSTRAKAngka stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terbilang tinggi yaitu sekitar 167 ribu atau 33,49 persen dari 500 ribu balita mengalami stunting. Hasil Riset Kesehatan Dasar Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 untuk balita usia 0-59 bulan menunjukkan bahwa indeks berat badan menurut umur (BB/U) angka kurang gizi sebesar 29.94 %, yang artinya bahwa Kabupaten Lombok Barat berada pada kategori wilayah rawan gizi. Penanganan masalah stunting tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan, oleh sebab itu perlu dukungan seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pemeritah Kabupaten Lombok Barat dengan membuat Peraturan Bupati Lombok Barat No 19.A Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penangan Stunting, diundangkan pada tanggal 17 April 2020 pada Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 19.A. Dimana, dalam Pasal 10 angka 14 (a) Peraturan Bupati Lombok Barat No 19.A Tahun 2020. menyatakan adanya peran perangkat daerah dalam aksi konvergensi stunting yaitu: Peran Pemerintah Desa ialah menetapkan peraturan desa tentang pencegahan dan penanganan stunting. Dalam hal ini Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat belum juga mempunyai peraturan desa tentang pencegahan dan penanganan stunting sesuai amanat dari Peraturan Bupati Lombok Barat No 19.A Tahun 2020.Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh pada saat kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) ada berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan. Dari berbagai persoalan dan masalah yang ada dapat dirangkum salah satunya adalah penanganan masalah stunting. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa tentang pencegahan dan penanangan stunting. Adapun yang hadir pada kegiatan ini adalah Anggota Pemerintah Desa, BPD, perwakilan Kepala Dusun, kader Posyandu, BKKBN/Penyuluh KB Lombok Barat, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui. Hasil dari kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Gelogor saat ini sudah mempunyai draf rancangan peraturan desa. Dimana draf rancangan peraturan desa tersebut akan dibahas pada tahap selanjutnya oleh Pemerintah Desa, BPD dan stakeholder lainnya. Kata kunci : stunting; rancangan; peraturan desa. ABSTRACTThe stunting rate in West Nusa Tenggara (NTB) is still relatively high, around 167,000 or 33.49 percent of the 500 thousand toddlers experiencing stunting. The 2018 West Lombok Regency Basic Health Research results for toddlers aged 0-59 months show that the bodyweight index for age (W/U) has a malnutrition rate of 29.94%, which means that West Lombok Regency is in the category of nutritionally vulnerable areas. The health sector can't solve the stunting problem alone. Therefore it requires the support of all regional apparatus and the community as done by the Government of West Lombok Regency by making West Lombok Regent Regulation No. 19. A of 2020 concerning Prevention and Handling of Stunting, promulgated on April 17, 2020, in the Regional News of West Lombok Regency of 2020 Number 19. A. Where, in Article 10 number 14 (a) West Lombok Regent Regulation No. 19.An of 2020. states the role of regional apparatus in stunting convergence action, namely: The part of the Village Government is to stipulate village regulations regarding stunting prevention and handling. In this case, Gelogor Village, Kediri District, West Lombok Regency does not yet have a village regulation regarding stunting prevention and handling as mandated by the West Lombok Regent Regulation No. 19.An of 2020. Based on data and information obtained during the village medium-term development plan ( RPJMDes), the community faces various problems, especially the poor and women. Of the various issues and problems that exist, it can be summarized, one of which is handling the stunting problem. This service activity aims to draft village regulations regarding stunting prevention and management. Those who attended this activity were Village Government Members, BPD, representatives of the Hamlet Head, Posyandu cadres, BKKBN / West Lombok Family Planning Extension, teenagers, pregnant women, and breastfeeding mothers. The result of this activity is that the Gelogor Village Government currently has a draft village regulation draft. The draft village regulation will be discussed later by the Village Government, BPD, and other stakeholders. Keywords: stunting; design; village regulations.

KONSEKUENSI MARRIED BY ACCIDENT DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Mappanyompa Mappanyompa
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2018): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This article discusses married by accident, which is a marriage that is forced to be carried out between a pair of men and women because the woman is already pregnant, their parents must marry her, in order to cover up their disgrace in the community. Using juridical-normative research methods. The results of the study are, first, the law of being married by accident is permitted both by positive law and Islamic law, secondly, the position of a married by accident child becomes a legitimate child in the perspective of positive law, and an illegitimate child in the perspective of Islamic law. Third, in a positive legal perspective, the legal guardianship and inheritance rights of a daughter from married by accident are her biological father and inheritance rights from her parents, whereas in Islamic legal perspective the child resulting from married by accident biological father has no right to give heirs and is not entitled also be the guardian of the child.keywords: Islamic law; married by accident; positive law. AbstrakArtikel ini membahas tentang married by accident, yaitu pernikahan yang terpaksa dilakukan antara sepasang laki-laki dan perempuan karena perempuannya sudah hamil terlebih dahulu, orang tua mereka harus menikahkannya, dalam rangka menutupi aib mereka di masyarakat. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian, pertama, hukumnya married by accident di bolehkan baik oleh hukum positif dan hukum Islam, kedua, kedudukan anak married by accident menjadi anak sah dalam perspektrif hukum positif, dan anak tidak sah dalam perspektif hukum Islam. Ketiga, dalam perspektif hukum positif, hak wali dan hak waris anak perempuan dari married by accident adalah ayah biologisnya dan memperoleh hak waris dari kedua orang tuanya, sedangkan dalam perspektif hukum Islam anak hasil dari married by accident ayah biologis tidak berhak memberikan waris dan tidak berhak pula menjadi wali anak tersebut ketika menikah.kata kunci: hukum Islam; hukum positif; married by accident.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG AKIBAT KECELAKAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Edi Yanto; Imawanto Imawanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v11i2.3163

This article discusses the issues related to frequent motorized vehicle accidents, causing losses to both motorists as the insured on Jasa Raharja insurance and to victims including the general public as the party when the loser is injured. Because most people or the insured do not understand their rights and obligations which are regulated in statutory regulations, including the form of legal protection provided by the State as a form of counter-achievement from the mandatory premium payment. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, Forms of legal protection Legal protection for the insured due to motorized accidents in terms of positive law, that basically the State has been present in order to guarantee and provide legal protection for the public when a motorized accident occurs with an insurance program managed by State-Owned Enterprises (BUMN) through PT. Jasa Raharja. Indeed, this insurance program is slightly different from insurance in general where the program is compulsory insurance which is carried out based on several laws and regulations stipulated by the Government. The administration of social insurance is a state agency or an organization under the authority and supervision of the state. In this case the state has the position of being the guarantor and at the same time as the ruler and manager of funds. Because it is insurance, the amount of premium payment is determined by the government and the payment is made at the same time as the motor vehicle tax payment.Keywords: protection; covered; accident; motorized. ABSTRAKArtikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kecelakaan kendaraan yang bermotor, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi pengendara selaku tertanggung pada asuransi Jasa raharja maupun bagi korban termasuk masyarakat umum selaku pihak ketika dirugikan. Kebanyakan masyarakat atau tertanggung selama ini tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara sebagai wujud kontraprestasi dari pembayaran premi yang sifatnya wajib. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan bermotor ditinjau dari hukum positif, bahwa pada dasarnya Negara telah hadir dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika terjadi kecelakaan bermotor dengan program asuransi yang dikelolah oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN) melalui PT. Jasa Raharja. Program asuransi ini sedikit berbeda dengan asuransi pada umumnya dimana programnya bersifat asuransi wajib yang dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan asuransi sosial oleh badan-badan negara atau suatu organisasi dibawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Karena sifatnya asuransi maka besarnya pembayaran premi ditentukan oleh pemerintah dan pembayarannya dilakukan pada saat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN JASA PARKIR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF Edi Yanto; Imawanto Imawanto; Tin Yuliani
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This article discusses the related problem of frequent loss of goods or vehicles in the parking area, causing disputes between consumers and parking managers. Most parking attendants do not want to be blamed for the loss of goods or consumer vehicles. Parking service managers always use the excuse that their work complies with the agreement or clause stated in the parking ticket, that is, "the parking manager is not responsible for the loss of goods and / or vehicles". Implementation and inclusion of standard clauses on parking tickets places the parties in an unequal position. This can be used by business actors to make a profit. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, that the form of legal protection for consumers of parking services in terms of a positive law, is the parking manager is obliged to guarantee the security and safety of objects of safekeeping agreement for a specified period. In the event of damage or loss of object for safekeeping, the parking manager is responsible for providing compensation.Keywords:, consumers, legal protection, services, parking ABSTRAKArtikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kehilangan barang atau kendaraan di areal parkir, sehingga menimbulkan perselisihan antara konsumen dengan pengelola parkir. Kebanyakan petugas parkir tidak mau disalahkan atas hilangnya barang atau kendaraan konsumen. Pengelola jasa parkir selalu menggunakan alasan bahwa pekerjaanya telah sesuai dengan perjanjian atau klausula yang tertuang di karcis parkir, yakni, “pengelola parkir tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang dan/atau kendaraan”. Pelaksanaan dan pencantuman klausula baku pada karcis parkir, menempatkan para pihak pada kedudukan yang tidak seimbang. Hal tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen jasa parkir ditinjau dari hukum positif, adalah pengelola parkir wajib menjamin keamanan dan keselamatan obyek perjanjian penitipan barang selama jangka waktu yang ditentukan. Apabila terjadi kerusakan atau kehilangan obyek penitipan barang, maka pengelola parkir wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi.Kata Kunci: jasa, konsumen, parkir, perlindungan hukum

TINJAUAN YURIDIS PERNIKAHAN SIRRI DALAM PANDANGAN MUHAMMADIYAH DAN HUKUM POSITIF INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Hamdi Hamdi; Yulias Erwin; Sahrul Sahrul
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 2 (2021): OKTOBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i2.6220

There are still many unregistered marriages (sirri) and only based on religion, while on the other hand Indonesia is not a religious state. When there are citizens who do unregistered marriages, of course the parties who are greatly disadvantaged are the women who are the wives of sirri, and their children. Their rights cannot be accommodated by State legal instruments, because their marriage is not recorded in the State register. This research focuses on problems related to unregistered marriages in the view of Muhammadiyah and Indonesian positive law and the consequences of unregistered marriages for the parties, especially wives, children and assets obtained from unregistered marriages, from the perspective of Indonesian positive law. The method used is a normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research are First, that the Muhammadiyah organization through its Tarjih Council and Tajdid supports or agrees with the Unitary State of the Republic of Indonesia. Every marriage of the nation's children must be carried out in front of an authorized official. Second, the positive law of the Indonesian state requires that every marriage must be registered in the state register, in order to obtain legal certainty. Third, the consequences of a sirri marriage carried out by the parties in this case the husband and wife will harm the wife and children born from the marriage, because they do not have legal certainty in demanding their civil rights.Keywords: Unregulated Marriage; Muhammadiyah; Indonesian Positive Law. ABSTRAKMasih maraknya pernikahan di bawah tangan atau pernikahan sirri yang berbasis agama saja, sementara disisi lain Indonesia bukan negara agama. Ketika warga Negara ada yang melakukan pernikahan sirri tentu pihak yang sangat dirugikan adalah perempuan yang menjadi istri sirri, dan anak-anaknya. Hak mereka tidak bisa diakomodasi oleh perangkat hukum Negara, karena pernikahanya tidak di catatkan di dalam register Negara. Penelitian ini pada permasalahan terkait pernikahan sirri dalam pandangan Muhammadiyah dan hukum positif Indonesia dan konsekuensi pernikahan sirri tersebut bagi para pihak, khususnya istri, anak dan harta kekayaan yang di peroleh dari pernikahan sirri, perspektif hukum positif Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitiannya adalah Pertama, bahwa organisasi Muhammadiyah lewat Majelis Tarjih dan Tajdid-nya mendukung atau sepakat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pernikahan anak bangsa harus dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang. Kedua, hukum positif negara Indonesia mewajibkan bahwa setiap pernikahan harus di catatkan diregister negara, agar mendapatkan kepastian hukum. Ketiga, Akibat dari pernikahan sirri yang dilakukan oleh para pihak dalam hal ini suami dan istri akan merugikan pihak istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, karena tidak mempunyai kepastian hukum dalam menuntut hak-hak keperdataannya.

PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA Imawanto Imawanto; Edi Yanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Yulias Erwin
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 12, No 1 (2021): APRIL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v12i1.2928

The development of law in Indonesia is determined by the political configuration between the legislature and the executive. Nearly 85 percent of the People's Representative Council tends to close or qualify with the executive. When the executive submits draft legislation, it is immediately approved by the Indonesian Parliament. The urgency of the research is to determine the influence of politics on the formation of law in Indonesia. What is the political configuration and character of Indonesian legal products and their re-actualization and formulation? The research method used is normative research through library research and a statutory approach. The research shows that currently, in Indonesia, the political dominance of the law is getting stronger. A political party that should be the incarnation of the people's will only appear to be a vehicle to gain or maintain power. This results in legal products produced only by political interests and certain groups, without paying attention to their suitability with the objectives of the State. The historical movement of the transition of Islamic law in Indonesia is full of various historical, philosophical, political, sociological, and juridical dimensions. In fact, Islamic law in Indonesia has fluctuated in line with the politics of law practiced by state authorities. This is based on the socio-cultural strength of the majority of the Muslim community in Indonesia. There is interaction in terms of political decisions, thus giving rise to various political decisions to benefit the Islamic community itself. In Indonesia, there is a determinant politics of law. This means that law is a variable that is influenced by politics. The situation and the political policies that took place greatly influenced the Islamic community's attitudes.Keywords: Politics; Law; Indonesia. ABSTRAKPerkembangan hukum di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif. Kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau berkualisi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setujui DPR RI. Urgensi penelitian untuk mengetahui pengaruh politik terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum Indonesia, dan reaktualisasi dan formulasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, melalui penelitian kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa saat ini di Indonesia, dominasi politik terhadap hukum semakin menguat. Partai politik yang seharusnya menjadi penjelmaan kehendak rakyat, hanya terkesan menjadi kendaraan untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Hal ini berakibat pada produk hukum yang dihasilkan hanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik dan golongan tertentu, tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan Negara. Pergerakan sejarah peralihan hukum Islam di Indonesia, penuh dengan berbagai macam dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Faktanya, hukum Islam di Indonesia telah naik turun sejalan dengan politik hukum yang di praktekan oleh penguasa negara. Hal tersebut besumber pada kekuatan sosial budaya mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Adanya Interaksi dalam hal putusan politik, sehingga memunculkan berbagai keputusan politik bagi kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. Di Indonesia terjadi politik determinan atas hukum. Artinya bahwa hukum adalah variabel yang terpengaruhi oleh politik. Situasi dan kebijakan politik yang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus di ambil oleh masyarakat Islam.

PROBLEMATIKA PENGKADERAN DI PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH MATARAM DALAM PERSPEKTIF NORMA PENGKADERAN MUHAMMADIYAH Mappanyompa Mappanyompa; Imawanto Imawanto
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2019): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

This article discusses the problem of cadre formation in Muhammadiyah Mataram universities in the perspective of cadre norms. In full, cadres are those who have been completed in following all formal cadres, tested in informal cadres and have provisions through informal formation. Their existence is not only expected in the existence of the organization to be maintained, but also expected that the cadres will continue to carry out the mission of the organization's movement to the full. This type of research is quantitative explanatory research, with data collection techniques through library research and field work research. The results of the study show that regeneration occupies a very strategic position for the survival of Muhammadiyah as a community and Islamic missionary movement Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Cadreization must be of serious concern from all Muhammadiyah leaders and Muhammadiyah's charitable business leaders, especially in West Nusa Tenggara. The foundation of sincere intention to live Muhammadiyah and not only seek life in the Muhammadiyah as the message of the founder of the late KH. Ahmad Dahlan. The origins of the Kemuhammadiyahan strategic position holder in the Muhammadiyah charity business must be directly proportional to the cadre process that has been traversed on the basis of commitment and the complete and complete cadre norm.Keywords: cadre norms; cadre problems; Muhammadiyah universities.Artikel ini membahas tentang problematika pengkaderan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Mataram perspektif norma pengkaderan. Secara utuh kader adalah mereka yang telah tuntas dalam mengikuti seluruh pengkaderan formal, teruji dalam pengkaderan informal dan memiliki bekal melalui pengkaderan non formal. Keberadaan mereka bukan saja diharapkan dalam eksistensi organisasi tetap terjaga, melainkan juga diharapkan kader tetap akan membawa misi gerakan organisasi hingga paripurna. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui library research dan field work research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaderisasi menempati posisi yang sangat strategis bagi kelangsungan hidup Muhammadiyah sebagai sebuah persyarikatan dan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kaderisasi menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari segenap pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan amal usaha Muhammadiyah, terutama di Nusa Tenggara Barat. Landasan niat yang tulus untuk menghidup-hidupkan Muhammadiyah dan tidak semata mencari hidup dalam Muhammadiyah sebagaimana pesan sang pendirinya almarhum KH. Ahmad Dahlan. Asal-usul kemuhammadiyahan pemegang jabatan strategis di amal usaha Muhammadiyah harus berbanding lurus dengan proses pengkaderan yang telah dilalui atas dasar komitment dan norma pengkaderan secara tuntas dan paripurna.Kata kunci: norma pengkaderan; perguruan tinggi Muhammadiyah; problematika pengkaderan.

PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG DAN/ATAU JASA (Desa Selebung, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah) Edi Yanto; imawanto imawanto; Fahrurrozi Fahrurrozi; Sarudi Sarudi
Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 1, No 2 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.439 KB)

Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan konsumen yang disebabkan oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya hal ini disebabkan karena masih rendah dan minimnya tingkat pendidikan yang terbatas dan kurangnya upaya pemerintah dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap upaya perlindungan terhadap konsumen sehingga banyak masyarakat selaku konsumen yang kesadarannya masih kurang terutama apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta langkah yang harus dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha. Kegiatan penyuluhan ini juga diikuti oleh Perangkat Desa, Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan perwakilan masyarakat. Tingkat partisipasi peserta dalam kegiatan penyuluhan ini khususnya masyarakat dilihat dari kehadirannya cukup memuaskan.Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan, maka tingkat pemahamanan masyarakat akan pentingnya memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen semakin meningkat termasuk mengetahui langkah yang dapat dilakukan ketika dirugikan oleh pelaku usaha terkait hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Selain itu, masyarakat ingin membentuk team advokasi perlindungan konsumen di tingkat desa yang diharapkan dapat mendampingi dan mengadvokasi masyarakat ketika ada persoalan-persoalan konsumen yang dihadapi masyarakat. Serta masyarakat ingin mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah agar dapat membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di kabupaten lombok tengah sebagai sarana dalam mempertahankan hak-haknya ketika dirugikan oleh pelaku usaha.

MEMBANGUN DAN MENUMBUHKAN JIWA ENTERPREUNERSHIP PADA ANAK PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH MATARAM Lelisari Lelisari; Imawanto Imawanto; Hamdi Hamdi; Rukimin Rukimin
SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan Vol 6, No 3 (2022): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jpmb.v6i3.9694

ABSTRAKKeberanian berwirausaha dan berbagai terobosannya sangat bermanfaat untuk menumbuhkembangkan kreativitas sejak dini, terlebih untuk anak-anak panti asuhan. Salah satu visi panti asuhan Muhammadiyah Mataram adalah memaksimalkan potensi dalam kerja nyata, oleh karenanya perlu adanya upaya membangun dan menumbuhkembangkan jiwa enterpreunership pada anak panti asuhan Muhammadiyah Mataram. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada pengurus dan anak-anak panti asuhan Muhammadiyah Mataram tentang pentingnya Membangun dan Menumbuhkan Jiwa Enterpreunership Pada Anak Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram. Hasil dari kegiatan ini adalah pengurus dan anak-anak panti asuhan mengetahui dan mendapatkan informasi tentang pentingnya berwirausaha sejak dini. Kata Kunci: enterpreunership; wiraswata; panti asuhan ABSTRACTThe courage of entrepreneurship and its various breakthroughs are very useful for fostering creativity from an early age, especially for orphanage children. One of the visions of the Muhammadiyah Mataram orphanage is to maximize the potential in real work, therefore there is a need for efforts to build and cultivate the spirit of enterpreunership in the children of the Muhammadiyah Mataram orphanage. This service activity aims to provide understanding and knowledge to the administrators and children of the Muhammadiyah Mataram orphanage about the importance of Building and Growing the Spirit of Enterpreunership in the Children of the Muhammadiyah Mataram Orphanage. The result of this activity is that the administrators and children of the orphanage know and get information about the importance of entrepreneurship from an early age. Keywords: enterpreunership; self employed; orphanage

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search