Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

PENGATURAN STANDARISASI KERINGANAN PENJATUHAN PIDANA TERHADAP JUSTICE COLLABORATORS DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA Bahri Yamin; Hilman Syahrial Haq; M. Taufik Rachman
Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 1 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmk.v14i1.14927

Abstract

There are three reasons why this research was conducted, namely: first, it has not been clearly regulated in the case of premeditated murder regarding whether or not it is permissible to assign Justice Collaborators to one of the perpetrators by the panel of judges. Second, the standardization of maximum and minimum crimes has not been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses. The three pros and cons of the criminal verdict against Barada Richard Eliezer. The legal issue is whether Justice Collaborators status can be given to participating actors in cases of premeditated murder? This journal uses normative research. The results of this study are: first, in cases of premeditated murder, justice collaborator status can be given to witness witnesses who cooperate by way of legal discovery by judges, using legal construction methods. Second, if there is a recommendation from the LPSK against a witness with the status of a witness collaborator in a case of premeditated murder, then the sentence will be reduced under the following conditions: a) When detained for the first time, the maximum penalty is 2 years. Minimum 1 year 6 months. b) during the extension of the detention period, the maximum penalty is 3 years, minimum 2 years. c) at the time of detention by the Prosecutor's Office, the threat is a maximum of 4 years, a minimum of 2 years and 6 months. d) at the time of becoming a defendant or convict, the maximum penalty is 5 years at least 3 years.
Penyuluhan Hukum Tentang Peran Peraturan Desa Dalam Pembangunan Desa Di Kecinan Desa Malaka Bahri Yamin; Ady Supryadi
Jurnal Pengabdian Publik (JP-Publik) Vol 2, No 2 (2022): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jp-publik.v2i2.12628

Abstract

Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Kecinan Desa Malaka Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengadian kepada Masyarakat.  Tujuannnya adalah untuk memberikan Pengetahuan  dan Pemahaman kepada Masyarakat lebih khusus kepada Pemerintah Desa termasuk Mahasiswa yang ikut sebagai peserta dalam kegiatan ini. Metode Penyuluhan yang digunakan yaitu dalam bentuk ceramah dan Tanya jawab. Peserta memahami dan mengetahui betapa pentingnya Peraturan Desa dalam pembangunan Desa yang berkualitas selanjutnya Peserta juga memahami dan mengetahui proses penyusunan peraturan Desa dan memahami dan mengetahui teknik penyusunan Peraturan Desa. Rekomendasi kegiatan penyuluhan hukum selanjutnya adalah  melakukan bimbingan teknis dalam penyusunan peraturan Desa dengan Pemerintah Desa.
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP TNI OLEH PENYIDIK KPK BAHRI YAMIN; FITRIANI AMALIA; SARUDI SARUDI; SAHRUL SAHRUL; FAHRURROZI FAHRURROZI
GANEC SWARA Vol 17, No 4 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v17i4.641

Abstract

Regarding the polemic regarding the determination of suspects by KPK investigators against active TNI soldiers. The central point is the issue of authority. The authority in question is related to whether or not KPK investigators may carry out investigations and determine suspects against active TNI soldiers. So the researchers proposed a problem formulation; Does the Corruption Eradication Committee have the authority to investigate criminal acts of corruption committed by active TNI while holding civilian positions? The aim to be achieved with this legal issue is to find out and provide scientific information to interested parties. This research is a type of Normative legal research. "According to Peter Mahmud Marzuki, normative legal research is a process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced." The approach is Legislation (Statuta Approach). The analysis is by means of legal interpretation and analytical descriptive. The result is that in a normal view, if the TNI commits corruption while serving as TNI, then it is purely subject to the military justice law. However, if a member of the TNI commits corruption while holding a civil position, then the Corruption Eradication Commission (KPK) investigators have the authority to conduct an investigation based on the provisions of article 42, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Jo, law Number 19 of 2019 concerning the second amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, article 1 number (4), and article 6. Because it is a connectivity court, investigative authority remains with the Corruption Eradication Commission. The Corruption Eradication Commission (KPK) has the authority to coordinate and control the investigation, investigation and prosecution of criminal acts of corruption carried out jointly by persons subject to military justice and general justice.
PENCEGAHAN KERUSAKAN DAN PEMBALAKAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT MENUJU HUTAN LESTARI DAN KEHIDUPAN BERKELANJUTAN Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias; Septyanun, Nurjannah; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Yuliani, Tin; Ariani, Zaenafi; Aminwara, Rena; Mantika, Aesthetica Fiorini
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 4 (2023): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i4.19324

Abstract

Abstrak: Masyarakat merupakan salah satu basis vital dalam pencegahan kerusakan dan pembalakan hutan. Peran Masyarakat sangat penting, melalui organisasi salah satunya yaitu PDA Lombok Barat melalui Majelis Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, dan Majelis Hukum dan HAM, diharapkan dapat menjadi Gerakan ecofeminism, yang peduli terhadap lingkungan hidup, khususnya hutan yang menjadi fokus dalam kegiatan PKM ini. Tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada anggota dan jajaran PDA Lombok Barat NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh ketua dan anggota PDA Lombok Barat sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, para peserta diberikan sosialisasi terkait regulasi terkait kehutanan, kemudian implementasi dari aturan tersebut baik dalam perspektif das sein maupun das sollen, serta peran Masyarakat. Tahap akhir kegiatan diadakan sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual dengan jumlah sebanyak 15 pertanyaan. Hasil kegiatan menunjukkan 87% peserta memahami materi yang telah disampaikan. Harapan dengan diberikannya materi, sesi diskusi, serta evaluasi kepada para perserta, penan mereka dalam organisasi kemasyarakatan lebih ditingkatkan lagi dan lebih peduli terhadap lingkungan hidup.Abstract: The community is a vital basis for preventing forest demage and logging.The role of community is very important, through organizations, one of which is theWest Lombok PDA through the Environmental and Disarter Management Council, and the Law and Human Rights Counsil, is hoped that it can became an ecofeminism, movement, which cares abaout the environment, especcialy forest which are the focus of this PKM activity. The aim of this is to prof activity is to provide understanding to members and staff of the West Lombok NTB PDA. This activity was attended by the chairman and members of the West Lombok PDA as many as 25 people. In the initial stage of this activity, the participants were given socialization regarding regulations related to forestry, then the implementation of these regulations from both a das sein and das sollen perspective, as well as the role of the community. The final stage of the activity was a discussion and evaluation session using a manual questionnaire. The results of the activity showed that 85% of participants understood the material that had been presented. It is hoped that by providing materials, discussion sessions and evaluations to the participants, their role in community organizations will be further enhanced and they will be more concerned about the environment.
PEREMPUAN DAN POLITIK: MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEMILIH PEREMPUAN DALAM PENGGUNAAN HAK SUARA MENJELANG PEMILU 2024 Harun, Rina Rohayu; Erwin, Yulias; Septyanun, Nurjannah; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Yuliani, Tin
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 6, No 2 (2023): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v6i2.14601

Abstract

Abstrak : Pesta demokrasi yang kita kenal dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di negera kita, diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Fenomena yang terjadi saat ini, masih banyak pemilih khususnya perempuan, yang apatis dalam penggunaan hak suaranya. Oleh karena itu tujuan kegiatan ini adalah, memberikan pemahaman kepada pemilih perempuan, pada anggota Yayasan Perempuan Berdaya Lombok NTB. Kegiatan ini telah diikuti oleh oleh anggota Yayasan sebanyak 25 orang. Tahap awal dari kegiatan ini, masyarakat perempuan diberikan trik dalam mengkualifikasikan calon yang layak untuk dipilih, tahap akhir sesi diskusi dan evaluasi dengan menggunakan angket manual. Hasil kegiatan menunjukkan 80% peserta memahami materi yang sampaikan. Harapan dengan adanya materi, diskusi dan informasi yang diperoleh oleh pemilih perempuan dari kegiatan ini, dapat diaplikasikan untuk pemilu 2024 dan seterusnya. Abstract: Tuli The democratic party that we know as general elections (elections) in our country is held every 5 (five) years. Elections require the support of all parties, including voters because what determines the elected candidates is the people's vote/suffrage from members of the public. The current phenomenon is that there are still many voters, especially women, who are apathetic about exercising their voting rights. Therefore the purpose of this activity is to provide understanding to women voters, and members of the Empowered Women's Foundation in Lombok, NTB. This activity was attended by 25 members of the Foundation. In the early stages of this activity, women's communities were given tricks in qualifying candidates who were eligible to be elected, based on aspects of piety, integrity, track record of caring and contribution (not just material things, but also ideas and enthusiasm to build the community). The results of the activity show that women voters in Perampuan Village are still apathetic in exercising their voting rights. It is hoped that the material and information obtained by female voters from this activity, it can shift the mindset of female voters, regarding the importance of women's voices in the upcoming 2024 election.
Problems of Criminal Applications Law in The Life of Indonesian Communities and Cultures Rohayu Harun, Rina; Sahid, Mualimin Mochammad; Yamin, Bahri
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1: April 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i1.1144

Abstract

Early January 2023, the President of the Republic of Indonesia ratified the R-KUHP to become Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. The new Criminal Code will be enforced in three years, with the agenda of socializing it to all law enforcement officials, and also to all Indonesian people. This study wants to explore the use of the Criminal Code with the various problems that accompany it, during an independent nation. The enactment of the Criminal Code raises its own problems for Indonesian religious people based on the first precepts of Pancasila and having an eastern culture. The method used in this research is doctrinal research or normative legal research and is supported by empirical legal research. The novelty of this study is an analysis of the problems with the application of the Criminal Code so far to strengthen the enforceability of the new Criminal Code which will be implemented in the next three years. Research results are, the problem with the application of the Criminal Code as a form of material criminal law has an impact on all aspects. First, the aspect of legal education where knowledge about criminal law reform is not beneficial due to the maintenance of the Criminal Code, from the judicial or law enforcement aspect, the Criminal Code also continues to be used and even becomes the basis for considering the general rules of Book I of the Criminal Code, as long as it is not regulated in laws and regulations outside the Criminal Code. The validity of the Criminal Code from the perspective of religious law and customary law has gaps that cause problems, such as the adultery article in the Criminal Code which has different meanings and principles from those stipulated in religious law and customary law. The principle of “no excuse”, which is implied in the Criminal Code, does not reflect the religious and cultural character of the Indonesian people by prioritizing the concept of forgiveness.
PROBLEMATIK PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN/ WAKIL PRESIDEN DALAM KUHP BARU PERSPEKTIF ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW YAMIN, BAHRI; AMALIA, FITRIANI; RACHMAN, M.TAUFIK; HARUN, RINA ROHAYU; YULIANI, TIN
GANEC SWARA Vol 18, No 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Mahasaraswati K. Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/gara.v18i2.896

Abstract

The aim to be achieved is to find out and provide scientific information to interested parties and the public, the Government, the DPR RI and the Constitutional Court, that this new Criminal Code is still controversial and problematic, at least in relation to the article regarding insulting the President/Vice President. This research is a type of Normative legal research. Thus, the approach used to answer the legal issues studied in this research is to use a Statutory Approach. The analysis is by means of legal interpretation and analytical descriptive. After the primary legal materials and secondary legal materials have been collected, they are described systematically and methodically in order to obtain a universal picture of the legal issues raised in this research in order to determine the final conclusions. The result is the revival of the article on insulting the President/Vice President, which is contrary to the principle of equality before the law and there is discriminatory legal privilege treatment which is different from the position of the people as the highest holder of sovereignty, which is strengthened by the Constitutional Court Decision Number 013-022/PUU-IV/ 2006. At the same time it is contrary to Article 27 paragraph (1); Article 28; Article 28E paragraphs (2) and (3); Article 28J paragraph (1) and paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM ANAK DI PANTI ASUHAN ASY-SYIFA’ TERHADAP BULLYING DI LINGKUNGAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT: Building Legal Awareness Of Children In Asy-Syifa Orphanage' Against Bullying In The School And Community Environment Harun, Rina Rohayu; Septyanun, Nurjannah; Erwin, Yulias; Supryadi, Ady; Yamin, Bahri; Yuliani, Tin; Fahrurrozi, Fahrurrozi; Aminwara, Rena; Mantika, Aesthetica Fiorini; Ariani, Zaenafi
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v2i1.94

Abstract

Cases of violations of child protection. Of the reports received, 837 cases occurred within the education unit, including: Children who were victims of bullying or harassment: 87 cases, Children victims of educational policies: 27 cases, Children victims of physical and/or psychological violence: 236 cases and Children victims of sexual violence: 487 cases. From data collected by the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) and the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI), bullying cases are still a terror for children in the school environment. Meanwhile, the types of bullying that victims often experience are physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). Meanwhile, regarding educational level, elementary school students were the most victims of bullying (26%), followed by middle school students (25%), and high school students (18.75%). The aim of this service is to provide education to participants in community service activities so that bullying does not occur at school. The method used is a socialization method carried out face to face. The results are 50%. Orphaned children do not understand the limits of bullying itself, and their rights as children and citizens, despite the social and economic disparities they have. Some of the orphanage children are still insecure about their condition of not having parents, or having incomplete parents. So they tend to tolerate what happens to them, because they are not aware of these rights and also their own condition.
PENGABDIAN MASYARAKAT TENTANG PEMBEKALAN MANAJEMEN ORGANISASI DALAM KEGIATAN PELANTIKAN DAN ORIENTASI PENGENALAN ORGANISASI DENGAN THEMA BERORGANIASASI DENGAN HATI BERKARYA DENGAN AKSI: Community Service On Provision Of Organizational Management Introduction Activities And Organizational Introduction Orientation With The Theme Organizing With Heart, Working With Action Yamin, Bahri; Rachman, M. Taufik
Al-Amal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : Yayasan Al-Amin Qalbu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59896/amal.v3i2.492

Abstract

The NTT Student Community Organization in Mataram is formed based on regency, sub-district, and religious origin. These organizations include the Manggarai Mataram Muslim Family Communication Forum (FK2M), the Komodo Boleng Mataram Student and Pupil Association (IMPKBM), and several others. Each organization holds annual routines such as the inauguration of new management and an Organizational Introduction Orientation (OSPOR) for new students who are members of the IMPKBM. The methods used are discussions and lectures. The results are organizational management training at the inauguration and orientation events, with the theme "Organizing with Heart, Working0 with Action," a strategic effort to produce administrators and members who possess competence, integrity, and are ready to carry out their duties professionally. Through a series of materials, discussions, simulations, and guidance, participants gained a comprehensive understanding of organizational governance, leadership, communication, and work program planning. These activities not only strengthened technical skills but also instilled the values ​​of empathy, responsibility, and cooperation as the foundation for organizing with a heart-based approach. With this knowledge, it is hoped that administrators will be able to produce tangible results and play an active role in the organization's sustainable development. The origins of IMPKBM are a forum for maintaining unity, fostering brotherhood, and contributing to the development of their home regions.
“Mempertanyakan” Irah-Irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Putusan Perkara Pidana Bahri Yamin; Ady Supryadi; Fahrurrozi Fahrurrozi
Unizar Law Review Vol. 5 No. 2 (2022): Unizar Law Review
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/ulr.v5i2.8

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji eksistensi irah-irah “demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” pada setiap putusan pengadilan perkara pidana sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara secara adil. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan kasus. Kesimpulan dari isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah:syarat yang harus dipenuhi jika irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa pada bagian kepala putusan perkara pidana tetap dipertahankan yaitu: a), Hakim harus memiliki moralitas dan komitmen. b), Putusan Hakim harus dapat diterima. c),Putusan hakim sedapat mungkin tidak diajukan upaya hukum. d), Putusan Hakim harus bernuansa keadilan. e), Putusan hakim harus bernilai Ketuhanan.