Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Journal of Juridische Analyse
Siska Amelya
Universitas Pasir Pengaraian
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Public Health

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENYULUHAN HUKUM TENTANG LEGALITAS HAK ATAS TANAH DI DESA KOTO TINGGI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU Hendri Hendri; Fitri Elfiani; Siska Amelya; Rizki Anla Pater; Romadhan Lubis; Siti Rahma; Budi Yanto
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2023): Volume 4 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i2.13445

Abstract

Belum adanya bukti kepemilikan tanah (sertifikat) terhadap suatu hak atas tanah menyebabkan belum terwujudnya tertib hukum dan tertib administrasi sehingga hal ini dapat memicu terjadinya sengketa hak atas tanah. Masyarakat kurang memahami arti pentingnya melakukan legalitas formal terkait dengan kepemilikan tanah, hal ini mengakibatkan sering terjadi sengketa hak atas tanah, sebagai akibat dari tidak dilakukannya kegiatan legalitas formal terhadap tanah yang ia miliki sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang beralaku. Kegiatan pengabdian kepada masyarkat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya legaitas formal dalam kepemilikan tanah. Metode pelaksanaan pengabdian yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab mengenai legalitas hak atas tanah. Hasil kegiatan pengabdian, adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan merubah pola pikir beserta sikap masyarakat desa Koto Tinggi akan pentingnya melakukan kegiatan legalitas formal terhadap hak atas tanah yang dimilikinya. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, hal ini terlihat dari keaktifan mereka dalam mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan dan kasus-kasus hukum yang mereka hadapi kepada tim penyuluh terutama yang terkait dengan legalitas formal kepemilikan hak atas tanah
KEBIJAKAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA SISKA AMELYA; Fitri Elfiani
Journal Of Juridische Analyse Vol. 1 No. 2 (2022): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v1i2.1495

Abstract

Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (Bijzonder leed) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menggunakan hukum (sanksi) pidana merupakan cara yang selama ini digunakan di dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia. Tulisan ini membahas mengenai sanksi pidana dalam perkara tindak pidana korupsi. Jenis dan sifat penelitian adalah penelitian hukum normatif, peneliti mengumpulkan data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif serta menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Dalam rangka mewujudkan kebijakan penetapan sanksi yang rasional dan sesuai dengan hukum pidana, hendaknya diperhatikan sanksi tindakan yang setara dengan sanksi pidana, karena: memperhatikan hakikat permasalahannya, tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang berdimensi baru, lebih dekat dengan masalah-masalah perekonomian, maka dalam pemidanannya akan lebih sesuai apabila lebih diutamakan penggunaan sanksi tindakan dan atau pidana denda. Saran peneliti hendaknya sanksi pidana tambahan diformulasikan menjadi sanksi tindakan, sehingga sanksi tindakan menjadi sanksi mandiri yang setara dengan sanksi pidana.
TINDAK PIDANA PENCAIRAN DANA SIMPANAN TANPA SEPENGETAHUAN KREDITUR SEBAGAI NASABAH BANK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERBANKAN Siska Amelya; Rise Karmilia
Journal Of Juridische Analyse Vol. 2 No. 01 (2023): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v2i01.1805

Abstract

Undang-Undang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasar pada ketentuan tersebut, maka bank dapat memberikan fasilitas kredit kepada masyarakat dengan membuat perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur yang dilengkapi dengan berkas-berkas persyaratan kredit serta melalui beberapa tahapan dalam mekanisme pemberian kredit. Berdasarkan pada uraian di atas, dapat terlihat bahwa proses pemberian kredit oleh bank kepada nasabah meliputi hal-hal yang bersifat keperdataan dan administrasi. Namun, pada titik tertentu, hal-hal tersebut dapat bersinggungan dengan suatu peristiwa pidana dan menjadi suatu tindak pidana, yaitu apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum baik yang dilakukan oleh kreditur maupun debitur terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mana pada ketentuan-ketentuan tersebut memuat sanksi pidana. Bahkan, jika hal tersebut terjadi pada pemutus kredit pada bank pemerintah sebab ketidakhati- hatiannya dalam memutus pemberian kredit kepada debitur sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka terhadap pemutus kredit tersebut dikenakan tindak pidana korupsi.
PARADOKS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DESA ANTARA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM: PARADOKS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DESA ANTARA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM Andri Juliansyah; siska amelya
Journal Of Juridische Analyse Vol. 4 No. 02 (2025): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v4i02.3814

Abstract

ABSTRAK Tulisan ini membahas paradoks penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana korupsi di tingkat desa, khususnya yang melibatkan kepala desa dalam pengelolaan keuangan dan tanah kas desa. Restorative Justice pada dasarnya bertujuan memulihkan kerugian dan memulihkan hubungan sosial, namun dalam praktik hukum pidana korupsi muncul persoalan: apakah pengembalian kerugian negara secara sukarela dapat menghapus tindak pidana atau hanya menjadi alasan meringankan hukuman. Jurnal ini menganalisis dilema tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan membandingkan praktik peradilan, doktrin hukum pidana, serta kebijakan legislasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan Restorative Justice dalam perkara korupsi desa berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan substantif bagi masyarakat desa, meskipun secara pragmatis dapat mempercepat pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, dibutuhkan batasan normatif yang ketat agar penerapan Restorative Justice tidak menimbulkan impunitas terhadap pelaku korupsi.Kata Kunci: hukum pidana, korupsi desa, restorative justice, kerugian negara, kepastian hukum.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr) T. Raihan Hidayat; Siska Amelya
Journal Of Juridische Analyse Vol. 5 No. 01 (2026): Journal of Juridische Analyse
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30606/joja.v5i01.4501

Abstract

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 28/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbr. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menekankan perlindungan anak, keadilan restoratif, serta penerapan diversi. Namun, dalam praktiknya, tidak seluruh perkara anak dapat diselesaikan melalui diversi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana terhadap anak dalam perkara tersebut telah sesuai secara normatif dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diversi tidak dilaksanakan karena tidak terpenuhinya syarat hukum, namun putusan hakim tetap mencerminkan upaya penerapan prinsip keadilan restoratif melalui pendekatan pembinaan anak. Kata Kunci: Anak Berkonflik dengan Hukum, Pencurian, Penegakan Hukum, Keadilan Restoratif, Diversi.
Co-Authors Andri Juliansyah Budi Yanto Fitri Elfiani Hendri Rise Karmilia Rizki Anla Pater Romadhan Lubis Siti Rahma T. Raihan Hidayat