Articles
<![CDATA[PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI PENYEIMBANG ASAS LEGALITAS ]]>
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Advokasi Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Advokasi ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (40.588 KB)
<![CDATA[Asas Legalitas merupakan suatu asas yang menentukan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini muncul dari suatu pemikiran untuk membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan hakim dalam menerapkan hukuman, kemudian diadopsi banyak negara termasuk indonesia. Asas legalitas di Indonesia tertuang dalam Pasal 1 KUHP. Secara filosofi asas legalitas memiliki kelemahan dimana hanya berorientasi pada perlindungan pelaku, sedangkan korban sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat suatu kejahatan seharusnya juga memiliki hak-hak atas perlindungan, ganti rugi maupun pemulihan. Korban memiliki kedudukan yang lebih dari sekedar saksi dalam pemeriksaan sehingga perlindungan korban perlu diusahakan agar asas legalitas yang berorientasi pada pelaku diimbangi juga dengan melakukan perlindungan tterhadap korban.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (ANALISA PUTUSAN NOMOR 799/PID.SUS/LH/2019/PN DPS ) ]]>
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.143 KB)
<![CDATA[Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENGHASILKAN PRODUK HUKUM RESPONSIF ]]>
<![CDATA[Widianti, Ida Ayu Putu]]>;
<![CDATA[Suryani, Luh Putu]]>;
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The era of regional autonomy provides an opportunity for each regional government to regulate its own households except for matters that are the authority of the central government. The form of regulation carried out by the regional government is by issuing legislation in the form of regional regulations. The regional regulations created should be able to accommodate the needs and interests of the community, so that the goal of regional autonomy, namely the welfare of the people in the region, can be realized. The research method is normative legal research. Legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative legal materials collected will be sorted, analyzed and then presented in a descriptive form in the form of a research report as referred to in this study. The results of this study indicate that through participatory methods, the substance of the regulations in regional regulations can accommodate the interests, needs and values of the community. The next implication is the high obedience of community law to regional regulations and the attainment of the nature of the existence of law that is creating order and happiness in society.]]>
<![CDATA[PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN DAN PEMBUNUHAN SATWA YANG DILINDUNGI (Analisa Putusan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ) ]]>
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 15, No 1 (2020): MARET 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vd.v15i1.1437
<![CDATA[Keanekaragaman Hayati Indonesia merupakan kekayaan alam Negara Indonesia sekaligus menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sumber daya hayati meliputi sumber daya satwa maupun tumbuhan, yang secara fakta terhadap beberapa jenis spesies telah menunjukan kondisi terancam punah. Sehingga pemerintah Indonesia mengatur perlindungan serta pelestarian satwa maupun tumbuhan tersebut. Melalui peraturan perundang-undangan. Bahkan dilakukan pula upaya preventif maupun represif sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya. Upaya represif salah satunya melalui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang aquo. Penerapan upaya represif berupa sanksi pidana tentunya tidak melepaskan peran hakim dan pengadilan dalam memutus perkara. Kajian terhadap putusan pengadilan Nomor 799/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps ini diharapkan menjadi bahasan komperhensif terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana khusus di bidang lingkungan hidup. Penegakan hukum berorientasi pada keadilan tentu menjadi salah satu upaya represif yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini adalah satwa liar yang termasuk daftar hewan yang dilindungi oleh negara.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH SEBAGAI UPAYA MENGHASILKAN PRODUK HUKUM RESPONSIF ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Putu Widianti]]>;
<![CDATA[Luh Putu Suryani]]>;
<![CDATA[Ketut Adi Wirawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The era of regional autonomy provides an opportunity for each regional government to regulate its own households except for matters that are the authority of the central government. The form of regulation carried out by the regional government is by issuing legislation in the form of regional regulations. The regional regulations created should be able to accommodate the needs and interests of the community, so that the goal of regional autonomy, namely the welfare of the people in the region, can be realized. The research method is normative legal research. Legal materials in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Qualitative legal materials collected will be sorted, analyzed and then presented in a descriptive form in the form of a research report as referred to in this study. The results of this study indicate that through participatory methods, the substance of the regulations in regional regulations can accommodate the interests, needs and values of the community. The next implication is the high obedience of community law to regional regulations and the attainment of the nature of the existence of law that is creating order and happiness in society.]]>
<![CDATA[Penal Mediation in the Criminal Law as a Shift in Social Contract Theory ]]>
<![CDATA[I Nyoman Sukandia]]>;
<![CDATA[I Nyoman Putu Budiartha]]>;
<![CDATA[Ketut Adi Wirawan]]>
<![CDATA[ Yuridika Vol. 35 No. 3 (2020): Volume 35 No 3 September 2020 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Airlangga ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.455 KB)
|
DOI: 10.20473/ydk.v35i3.21654
<![CDATA[Social contract theory is the theory that illustrates the origin of a state formation. The theory of social contracts is composed of several instruments, including natural human rights, morals and mutual agreement (common will). Humans (individuals) surrender their rights to the ruler (state). The rights that are handed over to the state include rights in the field of public law (public interest). One of the rights in the field of public law is the right to establish norms in criminal law (ius poenale) and the right to convict (ius puniendi). Through the existence of penal mediation in Indonesia, the state's right to convict offenders is reduced. It also means that the rights handed over by individuals to the authorities (state) in social contracts are reduced. Its theoretical implication is that the right of the state to impose criminal sanctions on offenders who are based on the surrender of individual rights to social contracts, begins to be purified again with the settlement between individuals through penal mediation on violations of public (criminal) law that take place.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI KERUGIAN KEGIATAN PERBANKAN YANG DILAKUKAN PEKERJA OUTSOURCING ]]>
<![CDATA[I Made Aditya Mantara Putra]]>;
<![CDATA[Ketut Adi Wirawan]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 17 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v17i2.1982
<![CDATA[In banking practice, in the implementation of itsactivities, there are many problems. This problem often results in losses experienced by bank customers in banking activities. Liability for losses from bank customers is generally replaced by the Bank. Based on the reasoning that the convict committed the unlawful act in the capacity of serving as a relation manager at the bank. Of course, customer losses are the responsibility of the bank, in the perspective of a business entity (corporate). However , the problem will be different when the person who commits an unlawful act is carried out as a worker at a bank but in the status of an outsourced worker . However, an outsourced worker is the responsibility of a bank company (on the one hand) and an outsourcing company (on the other). Legal Protection of Customers in Banking Activities is regulated in Article 46 to 53 of Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 on Banking and Article 4 and Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Based on the theory of justice and legal responsibility, compensation as a form of legal responsibility for customer losses in banking activities is not only borne by the bank, but also the personal actors and the outsourcing company.]]>
<![CDATA[judul artikel: OPTIMALISASI ASAS FIKSI HUKUM DALAM PENGATURAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (STUDI DI SINGARAJA, BULELENG) ]]>
<![CDATA[kadek, wiwin asita]]>;
<![CDATA[Wirawan, Ketut Adi]]>;
<![CDATA[Payana, Gede Andra Uky]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.4081
<![CDATA[The application of the principle of legal fiction to a regulation causes problems in society, many people do not know the enactment of a regulation due to lack of access to information and socialization from the government and the low quality of human resources who cannot understand the contents of the regulations that have been enacted, so that the regulation does not apply effectively in society and this unconsciously causes many irregularities in its implementation. The problem in this research is the enactment of the principle of legal fiction which causes problems in Buleleng Regency regarding the non-optimal enforcement of local regulations related to the acquisition duty of land and building rights to the community. In this case, the community is disadvantaged due to not knowing the contents of regional regulations, especially in terms of the implementation of the transfer of rights to land certificates through inheritance, so that this is widely utilized by irresponsible individuals, by charging fees that are not in accordance with applicable regulations. This type of research uses empirical legal research. The results of this study are that the Buleleng Regency Regional Regulation Number 1 of 2011 on Fees for Acquisition of Land and Building Rights has not been effectively applied to the people of Buleleng, due to the fact that the public does not know and understand the entire contents of this regulation so that it can be said that the principle of legal fiction applies in the enforcement of this regulation, then many public officials se]]>
<![CDATA[URGENSI PEMBAHARUAN PENGATURAN PERIHAL HAK INDIKASI GEOGRAFIS SERTA HAK MEREK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ketut Adi Wirawan]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 19 No 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v19i2.4101
<![CDATA[Indonesia is a country rich in natural resources. In its use, several products are produced through a production process which supports improving the economy in Indonesia. In protecting several goods that have been produced in Indonesia, this is regulated in Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications which is an amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Marks. However, in its development, this regulation has not been able to provide protection for local products produced by the community. This research is normative legal research which examines aspects of internal problems in positive law using a normative juridical approach. The result of this research is that there are additional rules regarding geographical indications in the regulations regarding brands, making the substance of the geographical indication rules in each article less clear so that they are still unable to provide optimal protection for the geographical indication products produced. There needs to be a link between the procedures for product registration in the regulations on brands and geographical indications so that each geographical indication product that has been registered can directly obtain a special product brand that is different from other products so that it can provide protection to products produced by local communities. Therefore, it is necessary to update this regulation, so that problems do not arise such as duplication by third parties on original geographic indication products produced by local communities.]]>
<![CDATA[Pengaturan Dewan Pers dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pers pada Era Digital ]]>
<![CDATA[ADI, KETUT ADI WIRAWAN]]>
<![CDATA[ VYAVAHARA DUTA Vol 20 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Hukum Fakultas Dharma Duta Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25078/vyavaharaduta.v20i1.4516
<![CDATA[The press as one of the main pillars of democracy has an important role in delivering accurate and objective information to the public. In this context, restrictions on press freedom are regulated in the Criminal Code and other laws and regulations, including Law No. 40/1999 on the Press. This study aims to analyze in depth the criminal law arrangements in the law, considering that the changes have not kept up with the development of the digital era. This research uses a normative legal method with a legislative approach and legal concept analysis to examine the relevance of criminal law arrangements in facing the challenges of information technology. The research findings show that some of the content in Law No. 40/1999 on the Press is no longer relevant in the ever-evolving digital era, so a more adaptive regulatory reformulation is needed. In addition, the role of the Press Council in overseeing the implementation of the journalistic code of ethics and protecting journalists from criminalization needs to be strengthened. This research contributes to providing recommendations for legal policies that are more effective in tackling press crimes in the digital era. Thus, it is important to reform press regulations in order to be able to face the challenges of information globalization and maintain the integrity of press freedom in Indonesia.]]>
