Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.383
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Preferensi Hukum (JPH) Jurnal Analogi Hukum INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS (INJOSER)
Ketut Adi Wirawan
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
THE URGENCY OF REGULATING SEXUAL GRATIFICATION AND SEXTORTION AS PATHOLOGICAL BEHAVIOR OF BUREAUCRATS Amalia Syauket; Tri Endah Karya Lestiyani; Ketut Adi Wirawan
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIETY REVIEWS Vol. 3 No. 5 (2025): MAY
Publisher : Adisam Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Extortion, gratuities and bribery are the most common acts of corruption and are prone to involving bureaucrats, will harm the state and as crimes threaten the norms, values ​​and integrity of the nation. The bureaucracy has a mode of corruption in the form of gratification, then sex gratification appears which gets the public's attention. Sextortion is a form of sexual extortion related to abuse of power. Sex gratification and sextortion are pathologies of bureaucrat behavior related to corrupt behavior, manifested in negative or dysfunctional behavior. There is a high urgency for regulation of sex gratification and sextortion in explicit regulations because of the urgent need for legal certainty and easier proof to be carried out by the KPK. Article 12B of Law Number 20 of 2001 does not contain the word gratification in the form of sex services. This means that there are no regulations or laws stating that the act of providing sexual services (sex gratification) is an act of corruption. Likewise, the absence of laws targeting sextortion as a form of corruption causes it to become a form of covert corruption. The novelty of the research is that sex gratification and sextortion are icebergs as a result of a void in norms, difficult to be charged with criminal law, difficult to prove and weak sanctions do not create a deterrent effect.
Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada masa saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana yang meresahkan salah satunya adalah judi online. Dalam penanganan kasusnya judi online menggunakan media sosial sebagai alat bukti di persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online?. Dan bagaimana kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara tindak pidana judi online?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pengaturan tindak pidana mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 BIS KUHP, sedangkan mengenai pengaturan judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara judi online merupakan alat bukti yang kuat dan sah. Sahnya suatu alat bukti maka diperlukannya validasi bukti elektronik yang di mana persyaratan dan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP maka bukti elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai suatu alat bukti yang akan dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Pemerintah dan masyarakat harus sigap serta waspada.
Upaya Pencegahan Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Usaha Bengkel di Kelurahan Sumerta I Putu Devha Surya Wibawa; I Ketut Kasta Arya Wijaya; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The high population correlates with the level of pollution that occurs, considering the high level of mobility of each person makes the need for transportation facilities even greater. The existence of so many workshops affects the surrounding environmental conditions. The formulation of the issues raised is (1) How are the legal protection efforts against the environment from pollution due to workshop business activities in Sumerta Village?, (2) What are the obstacles in environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village? This thesis research uses empirical legal research methods. The results of the study found that there were prevention efforts made to the environment from pollution due to workshop business activities, namely by conducting socialization from the Environment and Hygiene Service and Sumerta Village to workshop business actors. Obstacles in enforcing environmental protection due to workshop business activities in Sumerta Village there are several factors such as factors of legal facilities, law enforcement officials, facilities and facilities, licensing, public legal awareness of the environment, and a large number of workshops and even distribution make supervision difficult.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Memberi Keterangan Palsu dalam Persidangan Perkara Pidana I Made Fery Suryawan; I Made Sepud; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memberikan kesaksian yang berbeda dengan apa yang telah diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu dari peraturan perundang undangan dan buku hukum, teknik pengumpulan bahan hukum yaitu dengan studi kepustakaan, analisis bahan hukum yaitu dengan analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur dalam Pasal 163 KUHAP bahwa jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi, minta keterangan mengenai perbedaan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memberi keterangan palsu dalam persidangan diatur Pasal 242 ayat (1) (2) KUHP yaitu 7 dan 9 tahun penjara.
Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemeliharaan Satwa Langka yang Dilindungi Secara Ilegal (Analisa Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps) Kadek Novita Dewi; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia adalah pada kekayaan sumber daya alam yang asri. Berdasarkan Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dps sebuah kasus pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal telah terjadi di Jalan Sunset Road. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi di Indonesia dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pemeliharaan satwa langka yang dilindungi secara ilegal berdasarkan adanya putusan pengadilan tersebut. Dengan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan dan observasi kasus yang terkait dengan metode normatif. Menggunakan studi dokumen dan studi kepustakaan dengan sumber primer dan sekunder. Dikaji dengan analisis sistematis dan dituangkan secara deskriptif. Pengaturan pemeliharaan terhadap satwa langka yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
Analisis Pemeriksaan Alat Bukti Melalui Metode Scientific Crime Investigation Dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Polresta Denpasar Pande Putu Thalia Alma; I Nyoman Gede Sugiartha; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 5 No. 3 (2023): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/ah.5.3.2023.363-369

Abstract

Di wilayah hukum Polresta Denpasar untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan penyidik memanfaatkan metode Scientific Crime Investigation (SCI). SCI merupakan suatu metode pembuktian pidana dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan. SCI pada dasarnya merupakan rangkaian proses penyidikan kejahatan dengan mencari, mengumpulkan alat bukti, dan menemukan fakta-fakta dalam suatu kasus. Hal ini dilakukan jika suatu perkara minim saksi untuk memperoleh informasi secara verbal dengan cara memanfaatkan ilmu kriminalistik yaitu adanya triangle crime scene. Dalam hal ini peran dari micro evidence (unsur mikro barang bukti) menjadi sentral dalam SCI karena akan menghubungkan rantai antara korban, pelaku, serta barang bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode SCI dalam pemeriksaan alat bukti dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Polresta Denpasar serta apa saja hambatan dari penerapan metode SCI dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan di Polresta Denpasar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, penerapan metode scientific crime investigation dalam pemeriksaan alat bukti yang digunakan oleh penyidik Polresta Denpasar adalah dilakukan secara analisa kriminalistik.
Reformulasi Pengaturan Upaya Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia Made Ryoko Aditya Arjana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Analogi Hukum Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Analogi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jah.6.2.2024.217-222

Abstract

Sexual violence is one of the most common criminal offenses in Indonesia. All types of sexual threats and coercion can be considered sexual violence. The type of rehabilitation provided to perpetrators of sexual violence can be used to prevent the return of such violence. The problem formulations of this research are: 1) How is the regulation of perpetrators of sexual violence who can be given rehabilitation efforts? 2) How is the form of reformulation of the regulation of rehabilitation efforts against perpetrators of sexual violence? The research method that the author uses in this research is normative research method. This study found that perpetrators of sexual violence who have sexual deviations, live in a residence, and have a health evaluation are likely to receive rehabilitation. The enactment of the Law on Sexual Violence reformulated the regulation of rehabilitation efforts against perpetrators of sexual violence. This law contains provisions on rehabilitating perpetrators of sexual violence crimes that were previously not regulated in the Criminal Code. The government is advised to improve the provisions in the law and encourage the community to participate in the implementation program.
Co-Authors Amalia Syauket Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Anak Agung Sagung Laksmi Dewi Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna I Ketut Kasta Arya Wijaya I Made Fery Suryawan I Made Sepud I Nyoman Gede Sugiartha I Putu Devha Surya Wibawa Kadek Novita Dewi Made Ryoko Aditya Arjana Pande Putu Thalia Alma Tri Endah Karya Lestiyani