Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KERTHA WICAKSANA Jurnal Konstruksi Hukum Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Preferensi Hukum (JPH)
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Kekuatan Alat Bukti Media Sosial Dalam Perkara Tindak Pidana Judi Online Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ketut Adi Wirawan
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6677.1-5

Abstract

Pada masa saat ini banyak terjadi kasus tindak pidana yang meresahkan salah satunya adalah judi online. Dalam penanganan kasusnya judi online menggunakan media sosial sebagai alat bukti di persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana judi online?. Dan bagaimana kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara tindak pidana judi online?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pengaturan tindak pidana mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 BIS KUHP, sedangkan mengenai pengaturan judi online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kekuatan alat bukti media sosial dalam perkara judi online merupakan alat bukti yang kuat dan sah. Sahnya suatu alat bukti maka diperlukannya validasi bukti elektronik yang di mana persyaratan dan ketentuan alat bukti yang diatur dalam KUHAP maka bukti elektronik harus memenuhi persyaratan formil dan materiil sebagai suatu alat bukti yang akan dapat dinyatakan sah dan dipergunakan di persidangan. Pemerintah dan masyarakat harus sigap serta waspada.
Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Pada Kejaksaan Negeri Denpasar I Gusti Ngurah Budiyasa; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6729.45-50

Abstract

Surat Perintah Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengambil keputusan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama proses penuntutan. Namun dalam prakteknya, Kejaksaan Negeri Denpasar tidak dapat melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap penerapan pedoman tersebut dan hambatan pelaksanaannya oleh Kejaksaan Negeri Denpasar. Diharapkan kajian ini menjadi bahan sosialisasi dan kontribusi pemerintah. Metode penelitian hukum empiris digunakan dalam metode penelitian. Sumber data penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara di Kejaksaan Negeri Denpasar dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang persyaratan, definisi dan pelaksanaan rehabilitasi serta hambatan pelaksanaannya.
Efektivitas Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pemogan Kota Denpasar Sebagai Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dewa Krisna Putra; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6731.6-10

Abstract

Desa Pemogan merupakan salah satu desa yang dipilih oleh BNN sebagai pilot dari program desa bersinar dikarenakan memiliki jenis masyarakat yang heterogen, dekat dengan daerah pariwisata seperti Sanur dan Kuta, daerah tersebut diketahui banyak tempat hiburan malam yang sangat rentan penyalahgunaan narkoba. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimanakah implementasi Undang-Undang No 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar di Desa Pemogan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desa bersinar di desa Pemogan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata. Hasil penelitian menjelaskan implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap program desa bersinar di Desa Pemogan telah berjalan dengan baik terbukti dengan adanya penurunan penggunaan narkoba serta diberikan piagam penghargaan oleh BNN RI. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program desa bersinar di desa Pemogan yakni adanya kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkotika serta dibentuk relawan anti narkoba dan di support oleh Yayasan Bali Samsara yang bergerak di bidang rehabilitasi.
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi oleh Pengurus Lembaga Pekreditan Desa (Studi Kasus Putusan Nomor 37/Pid.Sus Tpk/2021/Pengadilan Negeri Denpasar) I Putu Cipta Mahendra Arinda; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Kade Richa Mulyawati
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6735.74-78

Abstract

Indonesia menjadi salah satu negara yang marak terjadi tindakan korupsi khususnya pada instansi pemerintah maupun swasta, adapun banyak motif yang dilakukan oleh pelaku. Pada perkembangan mengenai korupsi, adanya permakluman yang selama ini dilakukan oleh berbagai pihak yang melakukan pemberantasan. Salah satu korupsi yang terjadi yaitu di LPD Desa Adat Ped Nusa Penida, pelaku melakukan tindakan untuk memperkaya dirinya sendiri. Adapun yang akan dibahas penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai sanksi pemidanaan yang diberikan untuk pelaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindak pidana korupsi yang telah dilakukan pengurus LPD sesuai Putusan Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN.DPS. Penulis dalam hal ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sanksi yang diberikan kepada terdakwa (pelaku) yang diberikan oleh hakim yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Hakim dalam pertimbangan nya menghukum terdakwa (pelaku) tidak saja pidana pokok akan tetapi juga terdakwa harus memberikan penggantian uang secara tanggung renteng sebesar Rp.4.345.315.060,- (empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima belas ribu enam puluh rupiah).
Tindak Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan Seksual Pada Anak di Bawah Umur Sebagai Bentuk Pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) di Kota Bandung Nurul Aisyah Fitriani; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; I Made Minggu Widyantara
Jurnal Preferensi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Preferensi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jph.4.1.6738.79-84

Abstract

Kejahatan mengenai perdagangan seksual terhadap anak di bawah umur termasuk ke dalam eksploitasi anak, yang dimana perdagangan terhadap anak dilakukan melalui pengancaman dan pemaksaan terhadap anak. Bahwa pelaku yang melakukan perdagangan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dikatakan sebagai “trafficker”. Timbulnya kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Maka permasalahan yang ditimbulkan yaitu 1) Apakah faktor penyebab terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur di Kota Bandung? 2) Bagaimana sanksi pidana kejahatan perdagangan seksual pada anak di bawah umur dikategorikan sebagai bentuk dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia)? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Bahwa proses terjadinya perdagangan seksual pada anak di bawah umur yaitu melalui proses perekrutan penipuan pekerjaan, dan adanya faktor ekonomi. Dimana tindak pidana pada pelaku perdagangan seksual pada anak di bawah umur diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan seksual pada anak di bawah umur di kategorikan sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, karena perdagangan seksual ini mencederai harkat dan martabat seorang anak dimana pelacuran secara paksa ini merenggut terhadap hak anak.
Upaya Penyelesaian Ganti Kerugian Atas Kehilangan Yang Diderita Konsumen Di UD Dhevosi Agus Trijana; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6662.1-6

Abstract

Pemilik usaha kuliner memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan konsumen jika terjadi kehilangan barang milik konsumen. Masalah tersebut menjadi latar belakang penelitian ini.masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana upaya penyelesaian ganti kerugian atas kehilangan yang diderita konsumen di UD Dhevosi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Dari Penelitian ini diperoleh bahwa pemilik usaha memiliki beban tanggung jawab apabila terjadi kehilangan yang menyebabkan kerugian bagi konsumen di UD Dhevosi ialah, Jika kesalahan tersebut bukan mutlak kesalahan dari pelaku usaha maka sesuai prosedur itikad baik dari pelaku usaha akan memberikan harga diskon empat puluh persen (40%) dari total pembelanjaan konsumen. Upaya penyelesaian ganti kerugian atas kehilangan yang diderita konsumen di UD Dhevosi ialah memilih cara damai yang bisa diselesaikan diluar pengadilan, yaitu mediasi. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa antara para pihak yang dibantu oleh seorang mediator guna mencapai kesepakatan bersama. Bagi pelaku usaha, untuk memberikan kenyamanan kepada konsumen hendaknya menambahkan beberapa fasilitas keamanan yang berupa CCTV ataupun menambah tenaga keamanan yaitu security.
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan No.4/Pid.Sus/2022/Pn.Amp) I Ketut Yoga Pasupati; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Ni Made Sukaryati Karma
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6741.20-25

Abstract

Perkembangan zaman figur transportasi di berbagai situasi dijalankan di darat, udara, bahari. Hal ini diberi pengaruh serta sebagian elemen dan juga dengan adanya pertambahan penduduk dalam hal ini disertai peningkatan perekonomian, maka taraf gerak orang ataupun barang serta akan meningkat juga. Pengendalian kecelakaan lalu lintas juga angkutan jalan dikendalikan oleh Undang-Undang No.22 tahun 2009. Maka sebab itu penelitian ini menarik dilema mengenai Bagaimanakah pembatasan eksekusi pidana bagi pelaku kecelakaan kemudian lintas yang menyebabkan luka berat? dan Bagaimanakah eksekusi pidana pada pelaku kecelakaan kemudian lintas yang ditimbulkan kelalaian sampai mengakibatkan luka berat?. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pemberian hukuman pidana kepada pelaku kecelakaan semestinya dari pertanggungjawaban atas perbuatannya. kemudian pada hal korban mengalami luka berat semestinya diperhatikan apakah ada kesesuaian dan telah terpenuhi elemen- elemen dari pasal 310 ayat tiga Undang-undang RI No 22 Tahun 2009 perihal kemudian Lintas serta Angkutan Jalan, maka akan diputuskan eksekusi pidana lewat semua pertimbangan hakim yang nantinya pantas dijatuhkan kepada terdakwa.
Peranan Unit Identifikasi Untuk Mengungkap Suatu Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan Kadek Edo Septian Wiradharma; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Luh Putu Suryani
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 4 No. 1 (2023): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/juinhum.4.1.6753.45-49

Abstract

Unit Identifikasi merupakan satuan unit kepolisian yang dibentuk sebagai usaha pembuktian persamaan ciri-ciri, guna pengenalan kembali terhadap manusia, hewan, benda secara ilmiah. Unit Identifikasi berperan penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Bagaimanakah peranan unit identifikasi dalam proses penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana ? Bagaimanakah proses penanganan unit identifikasi untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam proses penyidikan?. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan peranan unit identifikasi Polda Bali yaitu memberi bantuan teknis penyidikan dan penyelidikan, bantuan teknis yang dimaksud adalah bantuan personel dan peralatan dari Polda Bali, serta proses penanganan unit identifikasi dalam mengungkap suatu tindak pidana ada beberapa tahapan, diantaranya: Pemotretan TKP; Mencari barang bukti; Pemotretan barang bukti; Membuat sketsa TKP; Pengangkatan dan pengembangan barang bukti; Melakukan perbandingan sidik jari; Menyerahkan berita acara kepada penyidik yang berwenang. Unit identifikasi memiliki peranan yang begitu besar dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Bagi INAFIS perlunya pengoptimalan secara maksimal guna membantu proses penyidikan.
Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) I Komang Sudawirawan; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi; Putu Suwantara
Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 4 No. 2 (2023): Jurnal Konstruksi Hukum
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/jkh.4.2.6798.184-189

Abstract

Perkembangan zaman teknologi di berbagai era tentunya membawa hal negatif dan hal positif. Pertambahan penduduk dalam hal ini disertai peningkatan perekonomian, maka taraf perkembangan zaman ataupun teknologi akan meningkat juga. Beranjak dari konflik norma dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) disebutkan bahwa alat bukti yang sah ada 5, Tindak pidana cybercrime ini tidak sesederhana seperti yang ketahui lebih dalam mengenai penegakan sanksinya, dan UU cyber crime tersebut. Pengendalian teknologi elektronik serta bagaimana pengaturan yang dikendalikan oleh UU No. 19 tahun 2016 perubahan atas UU angka 11 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan alat bukti digital dalam membuktikan tindak pidana cybercrime dan Bagaimanakah kekuatan alat bukti dokumen digital dalam membuktikan tindak pidana kejahatan teknologi informasi cybercrime. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian setiap bukti digital dapat dibilang untuk alat bukti digital di mata aturan selama dicari dengan cara yang tidak melanggar aturan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti di hadapan hukum.
Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nyoman Gede Antaguna; Anak Agung Sagung Laksmi Dewi
KERTHA WICAKSANA Vol. 17 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.17.2.2023.138-146

Abstract

The rapid development of social media now a days is influenced by the tremendous advantage of information and technology, and the fact that every netizen is the owner of his social media account who can freely think and express as he wishes. This freedom is the implementation of this nation's acknowledgment of the human rights of every individual which has been stated firmly in the 1945 Constitution. However, there is a stipulation that this freedom should not violate the rights of others, who also carry out their human rights. For this reason, the state is standing in regulating the legitimation of its citizens perform on social media through the entity of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, hereinafter referred to as the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE), which some consider it as a provision that can limit freedom of opinion and expression as a democratic state justifies it. The ITE regime is considered to have the potential for bordering by threatening the suspect through imprisonment or a fine. For this reason, this scientific paper raises the issue of the nature of freedom of opinion and expression, the negative activities of netizens on sosial media based on popular cases in the Republic of Indonesia and the purpose of the restrictions on the ITE Law.
Co-Authors Agus Trijana Anak Agung Istri Riskhanna Indira Nakula Dewa Krisna Putra Gusti Ayu Gita Dharma Vahini Mahiratna I Gusti Ngurah Budiyasa I Ketut Yoga Pasupati I Komang Sudawirawan I Made Minggu Widyantara I Putu Cipta Mahendra Arinda Ida Ayu Kade Cinthia Dewi Kadek Edo Septian Wiradharma Karma, Ni Made Sukaryati Ketut Adi Wirawan Luh Putu Suryani Mulyawati, Kade Richa Nurul Aisyah Fitriani Nyoman Gede Antaguna Putu Suwantara Wayan Ananta Adiwijaya