Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Challenging Electoral Integrity: The Constitutionality of the 'Empty Box' Victory in the 2018 Makassar Mayoral Election Muhammad Akbar; Maisa Maisa
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): Advancing Justice, Rights, and Governance in a Digital and Decentralized World
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i2.16559

Abstract

Single-candidate regional elections have recently attracted significant attention, as previous regulations did not adequately address scenarios where fewer than two candidate pairs were running. The 2018 Makassar mayoral election, where the "Empty Box" (Kotak Kosong) emerged victorious against a single candidate, highlights a critical constitutional issue: whether such an outcome is consistent with the principles of democratic electoral integrity. In elections featuring only one candidate pair, the ballot contains two columns—one with the candidate's photo and name, and the other left blank. The constitutionality of allowing the "Empty Box" to win in such circumstances poses significant questions about the fairness of the electoral process and the safeguarding of citizens' constitutional rights. This research critically examines the legal implications of this electoral anomaly and explores the necessity for clear legislative frameworks governing single-candidate elections. The case offers important lessons for Indonesia’s political and electoral systems, emphasizing the need for constitutional and electoral reforms to protect citizens' rights—both the right to vote and the right to be elected—even when only one candidate is on the ballot. Furthermore, it underscores the urgency of political education for both political parties and the electorate to foster a more informed political culture. By analyzing the legal precedents, constitutional principles, and broader implications, this study contributes to the discourse on electoral reform, ensuring that Indonesia’s electoral system remains robust, fair, and reflective of democratic values.
Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara: The Role of the Bhayangkara Samapta Unit in Preventing Criminal Acts of Theft in the National Vital Object Area of North Morowali Regency Maisa; Moh. Didi Permana; Abd. Wahid Milsan L
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5505

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya yakni, melalui upaya pre-emtif, melalui upaya prefentif dan melalui upaya represif, ketiga hal tersebut yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diobjek vital nasional (2) Adapun kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara yakni diantaranya kendalan internal dan kendala eksternal, ketiga kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional tidak berjalan dengan baik.
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Website Sistem Pelayanan Administrasi (SILASTRI) Pada Pemerintah Desa Mirigambar: Management and Utilization of the Administrative Service System Website (SILASTRI) at the Mirigambar Village Government Anang Sugeng Cahyono; Maisa; Merlis Sarahfina; Bellinda Destaru
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5994

Abstract

Pengembangan teknologi terhadap pelayanan administrasi pemerintah di fokuskan pada konseptualitasi ulang pemerintah untuk mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam tata kelola masyarakat yang bertujuan untuk membuat pemerintahan yang lebih efektif dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kelebihan dan kekurangan program inovasi pelayanan publik berbasis website pada Pemerintahan Desa Mirigambar. Untuk lebih meningkatkan pengembangan e-government di Desa Mirigambar baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan e-government terutama dari segi infrastruktur, operator, peraturan dan sosialisasi secara luas. Hal tersbeut penting untuk mencapai hasil dan kualitas pelayanan yang efektif bagi masyarakat.