Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

Analisis Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah: Analysis of the Implementation of Inheritance Distribution in the Kaili Indigenous Community in Sigi Biromaru District, Sigi Regency, Central Sulawesi Province Fidayati; Maisa
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 7 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i7.8073

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis system kerabatan terhadap pembagaian harta warisan menurut menurut hukum waris adat kaili dan untuk menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan menurut adat kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian perspektif non doktrinal. Dalam penelitian hukum empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari prilaku dan/atau masyarakat) mengenai pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat Kaili. Hasil penelitian ini adalah bahwa sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili, jika pewaris tidak memiliki keturunan secara langsung atau ahli waris mendapatkan bagian waris dari isteri. Masyarakat adat Kaili menganut prinsip keturunan Paternal yaitu prinsip keturunan yang ditarik menurut garis bapak dan ibu yang mana kedudukan laki-laki lebih berperan dibandingkan kedudukan wanita dalam pewarisan dan pembagian warisan adat Kaili bersifat wajib agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari, sehingga para pihak yang bersangkutan tidak mengalami kesulitan ketika ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan harta warisannya kepada penerima warisan. Saran, Sebaiknya sistem kekerabatan yang mempunyai pengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Kaili lebih di sosialisasikan lagi terhadap masyarakat khususnya masyarakat adat Kaili dan sebaiknya pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum waris adat Kaili di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi haruslah mempunyai suatu gambaran yang jelas mengenai banyaknya pembagian-pembagian harta kekayaan atau harta waris yang akan diwariskan kepada penerima warisan. Karena, jika hanya mengikuti garis keturunan yang ditarik dari garis bapak atau ibu dimana laki-laki mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan wanita, maka pembagian harta warisan yang menurut adat Kaili akan menimbulkan permasalahan di antara para penerima waris.
Challenging Electoral Integrity: The Constitutionality of the 'Empty Box' Victory in the 2018 Makassar Mayoral Election Muhammad Akbar; Maisa Maisa
Lex Scientia Law Review Vol. 8 No. 2 (2024): Advancing Justice, Rights, and Governance in a Digital and Decentralized World
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lslr.v8i2.16559

Abstract

Single-candidate regional elections have recently attracted significant attention, as previous regulations did not adequately address scenarios where fewer than two candidate pairs were running. The 2018 Makassar mayoral election, where the "Empty Box" (Kotak Kosong) emerged victorious against a single candidate, highlights a critical constitutional issue: whether such an outcome is consistent with the principles of democratic electoral integrity. In elections featuring only one candidate pair, the ballot contains two columns—one with the candidate's photo and name, and the other left blank. The constitutionality of allowing the "Empty Box" to win in such circumstances poses significant questions about the fairness of the electoral process and the safeguarding of citizens' constitutional rights. This research critically examines the legal implications of this electoral anomaly and explores the necessity for clear legislative frameworks governing single-candidate elections. The case offers important lessons for Indonesia’s political and electoral systems, emphasizing the need for constitutional and electoral reforms to protect citizens' rights—both the right to vote and the right to be elected—even when only one candidate is on the ballot. Furthermore, it underscores the urgency of political education for both political parties and the electorate to foster a more informed political culture. By analyzing the legal precedents, constitutional principles, and broader implications, this study contributes to the discourse on electoral reform, ensuring that Indonesia’s electoral system remains robust, fair, and reflective of democratic values.
Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian di Wilayah Objek Vital Nasional Kabupaten Morowali Utara: The Role of the Bhayangkara Samapta Unit in Preventing Criminal Acts of Theft in the National Vital Object Area of North Morowali Regency Maisa; Moh. Didi Permana; Abd. Wahid Milsan L
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 6: Juni 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i6.5505

Abstract

Penelitian ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara (2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Penelitian secara empiris. Hasil Penelitian ini adalah (1) Peran Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya yakni, melalui upaya pre-emtif, melalui upaya prefentif dan melalui upaya represif, ketiga hal tersebut yang dilakukan oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diobjek vital nasional (2) Adapun kendala yang dihadapi oleh Satuan Samapta Bhayangkara dalam mencegah tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional Kabupaten Morowali Utara yakni diantaranya kendalan internal dan kendala eksternal, ketiga kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian diwilayah objek vital nasional tidak berjalan dengan baik.
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Website Sistem Pelayanan Administrasi (SILASTRI) Pada Pemerintah Desa Mirigambar: Management and Utilization of the Administrative Service System Website (SILASTRI) at the Mirigambar Village Government Anang Sugeng Cahyono; Maisa; Merlis Sarahfina; Bellinda Destaru
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 8: Agustus 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i8.5994

Abstract

Pengembangan teknologi terhadap pelayanan administrasi pemerintah di fokuskan pada konseptualitasi ulang pemerintah untuk mendefinisikan kembali peran pemerintah dalam tata kelola masyarakat yang bertujuan untuk membuat pemerintahan yang lebih efektif dan memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kelebihan dan kekurangan program inovasi pelayanan publik berbasis website pada Pemerintahan Desa Mirigambar. Untuk lebih meningkatkan pengembangan e-government di Desa Mirigambar baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan adanya komitmen dari pemerintah dalam menyempurnakan pengembangan e-government terutama dari segi infrastruktur, operator, peraturan dan sosialisasi secara luas. Hal tersbeut penting untuk mencapai hasil dan kualitas pelayanan yang efektif bagi masyarakat.
Building Legal Resilience in Communities: Addressing Social Problems Through Comprehensive Legal Interventions Souad Ahmed Ezzerouali; Mukhlis Ridwan; Agus Lanini; Maisa Maisa; Ridwan Arifin
Lentera Masyarakat Hukum Vol. 2 No. 1 (2025): January, 2025
Publisher : COLLEGIUM JUSTICIA INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65815/5qfanc53

Abstract

Introduction: Social problems such as poverty, violence, discrimination, and environmental degradation often lead to legal challenges that exacerbate inequality. Communities facing these problems need not only legal interventions but also resilience-building strategies to cope with ongoing challenges.Purpose: This paper examines comprehensive legal interventions aimed at building legal resilience in communities, focusing on how community legal services can empower individuals to navigate complex social problems effectively.Method: The research is based on qualitative interviews with community leaders, legal professionals, and individuals who have benefited from legal interventions. It also includes a review of community legal initiatives that combine legal aid with empowerment strategies.Findings and Results: The study finds that legal interventions that include education, empowerment, and long-term support help communities build resilience to social problems. Successful programs also focus on creating networks of legal advocates within the community to ensure sustainability.Urgency: The urgency of addressing legal vulnerabilities in marginalized communities cannot be overstated, as these issues contribute to long-term cycles of poverty and inequality.Contribution: This paper contributes by offering a framework for building legal resilience, which is essential for empowering communities and fostering sustainable solutions to social problems.Recommendation: The study recommends investing in community-led legal programs that emphasize education, empowerment, and long-term capacity building.