Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Praktik Pemilihan Jasa Pengiriman Pada E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Eunike Dian Octavi; Kukuh Tejomurti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 1 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan e-commerce di masyarakat sudah termasuk menjadi salah satu gaya hidup. Selain karena mudah dan efisien belanja online menjadi pilihan untuk menjangkau barang atau jasa yang belum atau tidak tersedia pada semua daerah. Keberjalanan platform e-commerce di Indonesia tidak luput dari praktik persaingan usaha tidak sehat, penelitian ini fokus pada praktik diskriminasi yang dilakukan Shopee dalam pemilihan jasa pengiriman yang mendahulukan Shopee Xpress (SPX) yaitu Perusahaan logistik milik Shopee. Kasus ini tercatat dengan no perkara 04/KPPU-I/2024, Perkara tersebut tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 huruf d dan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Layanan Jasa Pengiriman (Kurir) di Platform Shopee. Shopee diduga mengatur algoritma untuk memprioritaskan SPX saat konsumen sudah membuat pesanan. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya posisi dominan yang dipegang Shopee juga rangkap jabatan Handika Wiguna Jahja, Direktur PT Shopee International Indonesia, juga menjabat sebagai Direktur PT Nusantara Ekspres Kilat (SPX). Shopee terbukti melakukan praktik diskriminasi dan mengajukan Pakta Integritas Perubahan Perilaku.
Kepatuhan Hukum Pelaku Pasar Digital atas Perdagangan Buku Tiruan Ditinjau dari Teori Soerjono Soekanto Wiji Suciningtyas; Kukuh Tejomurti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perdagangan buku tiruan di platform digital terus marak terjadi meskipun telah ada peraturan yang melarangnya. Fenomena ini menunjukkan lemahnya kepatuhan hukum pelaku pasar digital, khususnya dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini memfokuskan pada analisis tingkat kepatuhan hukum pelaku pasar digital terhadap larangan perdagangan buku tiruan dengan menggunakan teori kepatuhan hukum Soerjono Soekanto. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan studi pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku pasar digital umumnya baru mencapai tingkat kepatuhan pada tahap compliance dan identification, yaitu patuh karena adanya tekanan eksternal atau pengaruh lingkungan, namun belum menginternalisasi nilai hukum secara utuh. Kesimpulannya, meskipun sudah tersedia regulasi yang jelas, implementasi dan pengawasan terhadap kepatuhan hukum dalam perdagangan digital masih belum optimal, sehingga diperlukan penguatan dalam sistem pengawasan dan edukasi hukum bagi para pelaku pasar digital.
Aspek Hukum Persaingan Usaha atas Akuisisi Tokopedia oleh Tiktok Ditinjau dari Teori Privasi Merger Digital Retma Rahma Verani; Kukuh Tejomurti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuisisi pengambilbagian saham Tokopedia oleh Tiktok yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat serta teori privasi merger digital. Kedua Perusahaan merupakan Perusahaan berbasis platform digital yang memiliki kendali atas data pribadi pengguna, yang pada era ekonomi digital ini, data dianggap sebagai komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Perkembangan teori privasi merger digital sebagai teori kerugian yang baru perlu dipertimbangkan untuk menilai akuisisi di era ekonomi digital. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1.) Akuisisi pengambilbagian saham Tokopedia oleh Tiktok telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasalnya kedua perusahaan telah melakukan notifikasi kepada KPPU perihal transaksi ini. 2.) Namun, Perlindungan Data Pribadi Pengguna Atas Akuisisi Tokopedia oleh Tiktok belum sesuai dengan Teori Privasi Merger Digital, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan potensi eksploitasi data pengguna secara berlebihan
Program Leniency sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel di Era Ekonomi Digital Rara Puspita Sasta Yuliandini; Kukuh Tejomurti
Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities Vol. 5 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities (IJSSH)
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada persaingan usaha, hukum harus mampu berpartisipasi agar idealisme pasar yang sehat dapat tercapai. Di era ekonomi digital saat ini, perkembangan ekonomi mengalami kemajuan pesat sekaligus menimbulkan permasalahan baru terhadap kartel dalam dunia pasar digital. Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU di era ekonomi digital masih menggunakan dasar hukum yang sudah berusia lebih dari dua dekade. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program leniency untuk mengungkap praktik kartel di Indonesia di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan bersifat preskriptif dan menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah studi kepustakaan dengan analisis bahan hukum berupa metode silogisme dengan pola deduktif. Penelitian ini berfokus pada analisis permasalahan pengungkapan praktik kartel yang dialami oleh KPPU dan meninjau perspektif ekonomi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam permasalahan sulitnya KPPU dalam mengungkap praktik kartel tersebut dapat diterapkan program leniency sebagai upaya mengungkap praktik kartel, dengan menggunakan perbandingan hukum dengan Amerika Serikat sebagai negara pencetus program leniency pada penanganan praktik kartel.