Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Masyarakat Merdeka (JMM) Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG KOTA SEMARANG Chotijah, Siti; Muryati, Dewi Tuti; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.974

Abstract

Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang merupakan salah satu   institusi pelayanan kesehatan profesional. Aktifitas medis yang ada di Rumah Sakit Islam Sultan Agung tentunya akan menghasilkan limbah, sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sejauh mana Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengimplementasi kebijakan pengelolaan limbah Rumah Sakit serta mengetahui kendala  yang  dihadapi  dan  cara  mengatasinya.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis sosiologis dengan spesifikasi yang digunakan yaitu deskriptif analitis, seperti mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Sultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan  kesehatan  lingkungan  Rumah  Sakit.  Penelitian  ini  menggunakan  cara  pengambilan sampel  sistematis  Non  Random  yang  dilakukan  dengan  cara  teknik  Purposive  Sampling  yang dilakukan dengan cara menentukan kriteria sampel terlebih dahulu. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui wawancara terhadap pihak terkait secara langsung serta didukung oleh data sekunder yang berupa studi keperpustakaan. Dari hasil penelitian, implementasi kebijakan pengelolaan limbah rumah sakit di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Kota Semarang sudah  berjalan dengan  baik sesuai  dengan  Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit. Adapun kendala yang ada mengenai standar baku mutu amonia akan tetapi kendala tersebut telah ditepuh upaya mengatasi kendala oleh Rumah Sakit Islam Sultan Agung berupa mengadakan pertemuan forum sanitasi sekota semarang dan mendapatkan hasil berupa kebijakan baru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah DomestikSultan Agung Hospital Semarang is one of the institutions of professional health services. Medical activity at Sultan Agung Islamic Hospital will surely produce waste, so the researcher is interested to study about the extent to which Sultan Agung Islamic Hospital implements the hospital waste management policy and knows the constraints faced and how to overcome them. The researcher uses a kind of sociological juridical research with the specification that is used that is analytical descriptive, such as describing the implementation of waste management policy at Sultan Agung Hospital based on the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia No. 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Hospital health requirements. This research uses non-random systematic sampling method done by Purposive Sampling technique which is done by determining the criteria of sample first. The data used in this study is primary data, obtained through interviews of stakeholders directly and supported by secondary data in the form of study keperpustakaan. From the research result, the implementation of hospital waste management policy at Sultan Agung Hospital Semarang City has been running well in accordance with Number 1204 / MENKES / SK / X / 2004 on Health Requirements  for  Hospital  Environment.  The  obstacles  that  exist  about  the  standard  quality  of ammonia but these obstacles have been plagued efforts to overcome obstacles by Sultan Agung Islamic Hospital in the form of meeting the city sanitation forum semarang and get results in the form of a new policy of Minister of Environment and Forestry Regulation of the Republic of IndonesiaNumber P.68 /Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 on the Quality Standards of Domestic Waste Water. 
Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Septiandani, Dian; triasih, dharu; Muryati, Dewi Tuti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.954

Abstract

 Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Permasalahan pada penelitian ini ialah kajian hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agamaThe marriage of different religions is a marriage between men and women who both have different religions or beliefs with each other. Different religious marriages can occur between Indonesian Citizens, WNI men and women who both have differences in religion / beliefs can also be different between citizenship of men and women who one of them foreign citizenship and also one of them has different religions or beliefs. The problem of this study is the study of marriage law of different religions in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia according to Islamic Law, Marriage Law and Compilation of Islamic Law, religious marriage is not allowed. The rules in the Marriage Law are in conformity with the rules of every religion in Indonesia. The existence of Marriage Law applies not only to people who are Moslems but to all religions.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN LIMBAH RUMAH SAKIT DI RUMAH SAKIT ISLAM SULTAN AGUNG KOTA SEMARANG Chotijah, Siti; Muryati, Dewi Tuti; Mulyani, Tri
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1033

Abstract

  RumahSakitIslamSultanAgungKotaSemarangmerupakansalahsatu   institusipelayanan kesehatanprofesional.AktifitasmedisyangadadiRumahSakitIslam SultanAgung tentunyaakan menghasilkan limbah,sehinggapeneliti tertarik untukmengkajitentang sejauh manaRumahSakit Islam SultanAgungmengimplementasikebijakanpengelolaanlimbahRumahSakitsertamengetahui kendala  yang  dihadapi  dan  cara  mengatasinya.  Peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis sosiologisdenganspesifikasiyang digunakanyaitudeskriptifanalitis, sepertimendeskripsikan mengenai implementasikebijakanpengelolaan limbahdiRumahSakitSultan Agung berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan  kesehatan  lingkungan  Rumah  Sakit.  Penelitian  ini  menggunakan  cara  pengambilan sampel  sistematis  Non  Random  yang  dilakukan  dengan  cara  teknik  Purposive  Sampling  yang dilakukandengancara menentukankriteria sampelterlebih dahulu.Datayang dipergunakandalam penelitianiniadalahdataprimer,yang diperolehmelaluiwawancaraterhadap pihak terkaitsecara langsung sertadidukung olehdatasekunderyang berupastudikeperpustakaan. Darihasilpenelitian, implementasikebijakanpengelolaanlimbahrumahsakitdiRumahSakitIslam SultanAgungKota Semarangsudah  berjalandengan  baiksesuai  dengan  Nomor  1204/MENKES/SK/X/2004tentang Persyaratan KesehatanLingkunganRumahSakit.Adapunkendalayang adamengenaistandarbaku mutuamoniaakantetapikendala tersebut telah ditepuhupayamengatasikendalaolehRumahSakit IslamSultanAgungberupamengadakanpertemuanforumsanitasisekotasemarang danmendapatkan hasilberupakebijakanbaruyaitu Peraturan MenteriLingkunganHidupDan KehutananRepublik IndonesiaNomorP.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentangBaku Mutu AirLimbah Domestik 
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online: Legal Protection for Consumers in Online Loan Agreements Triasih, Dharu; Muryati, Dewi Tuti; Nuswanto, A Heru
Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Vol. 7 No. 2 (2021): Seminar Nasional Pendidikan Tinggi Hukum: Berintegritas dan Berbasis Teknologi
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snhunnes.v7i2.732

Abstract

The rapid growth of information technology-based lending and borrowing service providers has apparently not been matched by adequate education to the public, resulting in various effects/risks that arise from the many types of online loans and there are still many companies that are unregistered or illegal as well as the potential for data leaks. the user's privacy that can be misused by the organizing company or other parties. Consumer protection is intended as all efforts that guarantee legal certainty to provide consumer protection, as in Article 1 point 1 UUPK. The existence of this UUPK is to guarantee legal certainty for consumer protection by fulfilling consumer rights. The problem that arises is how is the legal protection for consumers in online loan agreements? What steps have been set by the government in protecting consumers related to fintech / illegal online loans? The normative juridical approach method. Collecting data through interviews, questionnaires, literature study. The data collected includes primary data, secondary data. The research data, both primary and secondary data, will be analyzed qualitatively. The results of this study are legal protection for consumers by carrying out a fintech-based company supervision system that is closely related to consumer protection legal issues which are generally regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Because one of the keys so that consumers' rights can be protected is from the extent to which regulations related to supervision and supervision systems are carried out by the government (in this case OJK) regarding the fintech companies themselves. The step that must be taken by the government is that its implementation must be guided by the Regulation of the Financial Services Authority No. 77 /POJK.01/2016 concerning Information Technology Lending and Borrowing Services.
Pemahaman Siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang Aspek Yuridis Penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dalam Kehidupan Sehari-hari bagi : - Endah Pujiastuti; Suwandi, Dedy; Tamba, Tumanda; Muryati, Dewi Tuti
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 2 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i2.13161

Abstract

Bendera dan lambang Negara, Bahasa Indonesia, serta Lagu Kebangsaan merupakan cerminan kedaulatan, kemandirian, dan eksistensi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sekaligus sebagai jati diri bangsa dan identitas negara. Pada umumnya masyarakat mengetahui tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan serta menggunakannya dalam aktivitas bermasyarakat namun kurang memahami aspek yuridisnya secara baik dan benar. Hal ini dialami pula oleh para siswa di SMA Kesatrian 2 Semarang. Kegiatan PkM ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang aspek yuridis penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari berdasar UU Nomor 24 Tahun 2009. Kegiatan dilaksanakan melalui teknis penyuluhan hukum dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan bantuan hukum. Evaluasi kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode tanya jawab langsung serta kuesioner. Hasil pelaksanaan kegiatan PkM, para siswa menjadi lebih memahami aspek yuridis penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula dengan sanksi administratif dan pidananya. Ada peningkatan pemahaman siswa saat sebelum dan setelah dilaksanakan kegiatan.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMA NEGERI 2 BOYOLALI MENGENAI SANKSI HUKUM BAGI PELAKU BALAP MOTOR LIAR Mulyani, Tri; Muryati, Dewi Tuti
JMM - Jurnal Masyarakat Merdeka Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/jmm.v4i2.69

Abstract

AbstractThe world of motorbike racing should be done professionally, but then it has developed into wild motor racing. Illegal motorbike racing is an event that is held without a permit which is often carried out in public places and this illegal motorbike racing activity is not carried out at all on official racing tracks, but on the highway. This illegal racing is a place to look for prestige among teenagers, as well as a place for gambling where every race is carried out there is always a bet money from hundreds of thousands to millions of rupiah, even causing casualties. Illegal motor racing actors can be subject to sanctions stipulated in Law No. 22/2009 concerning Road Traffic and Transportation and the Criminal Code, so that considering the importance of understanding legal sanctions for illegal motorbike racers, dedication is necessary. to the community in the form of Student Understanding of SMA Negeri 2 Boyolali. This service was carried out by way of lectures and direct questions and answers and evaluation by distributing questionnaires before and after the activity was carried out. The results of the dedication with the theme of understanding the law of the Boyolali 2 Public High School Students regarding sanctions for illegal motorbike racers showed an increase of 5.4%.Keywords: improvement; understanding; legal sanctions; students; wild motor racingAbstrakDunia balap motor seharusnya dilakukan secara profesional, namun kemudian berkembang menjadi balap motor liar. Balap motor liar merupakan suatu ajang yang diselenggarakan tanpa izin yang kerap kali dilakukan di tempat umum dan kegiatan balap motor liar ini sama sekali tidak dilakukan di lintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Balap liar ini menjadi ajang mencari gengsi antara remaja, juga sebagai wadah perjudian di mana setiap dilakukan balapan selalu ada uang taruhan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bahkan menimbulkan korban jiwa. Pelaku balap motor liar dapat dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga kiranya mengingat pentingnya pemahaman mengenai sanksi hukum bagi pelaku balap motor liar, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Pemahaman Siswa SMA Negeri 2 Boyolali. Pengabdian ini dilakukan dengan cara ceramah dan Tanya jawab secara langsung dan evaluasi dengan penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan. Hasil pengabdian dengan tema pemahaman hukum Siswa SMA Negeri 2 Boyolali mengenai sanksi bagi pelaku balap motor liar, menunjukkan adanya peningkatan 5,4%.Kata Kunci: peningkatan, pemahaman, sanksi hukum, siswa, balap motor liar
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tlogosari Kulon  Mengenai Hukum Waris di Indonesia Septiandani, Dian; Abib, Agus Saiful; Astanti, Dhian Indah; Muryati, Dewi Tuti; Ananda, Raka Wahyu; Pamungkas, Beatrich Advismadya
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/6vk8fg24

Abstract

Hukum waris di Indonesia bersifat plural, artinya ada tiga sistem hukum yang berlaku tergantung pada agama dan adat yang dianut pewaris dan ahli waris: Hukum Waris Islam (Faraidh), Hukum Waris Adat (yang berbeda di tiap daerah), dan Hukum Waris Perdata (KUH Perdata). Umat Muslim berpedoman pada hukum Islam, sementara non-Muslim umumnya menggunakan KUH Perdata, dan masyarakat dengan latar belakang adat yang kuat bisa mengikuti hukum waris adat setempat. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Tlogosari Kulon mengenai hukum waris di Indonesia, maka perlu dilakukan penyuluhan hukum. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan ceramah dan tanya jawab secara langsung setelah selesai ceramah. Untuk mengetahui peningkatan pemahaman menggunakan  kuesioner pre-test dan post-test, kemudian hasilnya dihitung kenaikan persentasenya dan dianalisis. Kata kunci: Peningkatan Pemahaman, Masyarakat, Waris, Tlogosari Kulon, Penyuluhan Hukum.
Co-Authors Abib, Agus Saiful Ananda, Raka Wahyu Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Endah Pujiastuti Nuswanto, A Heru Pamungkas, Beatrich Advismadya Septiandani, Dian Septiandani, Dian Siti Chotijah, Siti Suwandi, Dedy Tamba, Tumanda Tri Mulyani Triasih, Dharu