Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Justiciabelen Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Tematik
Tamba, Tumanda
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pelatihan TOEFL: Strategi Menjawab Soal-Soal TOEFL bagi Peserta Didik SMK Nusaputera 2 Semarang Rosaria, Stefani Dewi; Riana, Rati; Waluyo, Yessi Aprilia; Tamba, Tumanda
TEMATIK Vol. 4 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/tmt.v4i2.10287

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui sebuah kegiatan yang berjudul Pelatihan TOEFL: Strategi Menjawab Soal-Soal TOEFL Bagi Peserta Didik SMK Nusaputera 2 Semarang. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta didik untuk mencapai skor minimal TOEFL, yaitu 450. Metode diskusi, tanya jawab, dan praktik digunakan dalam kegiatan pengabdian ini.. Selain itu, kegiatan ini juga untuk memberikan wawasan kepada para peserta didik mengenai cara menjawab soal-soal TOEFL dengan menggunakan strategi atau trik di setiap bagian soal TOEFL, yaitu listening, structure, dan reading. Peserta yang menjadi sasaran pelatihan ini berasal dari peserta didik kelas XI SMK Nusaputera 2 Semarang. Prosedur kegiatan ini meliputi pemberian pre-test bagi peserta, diskusi teori dan praktik, dan pemberian post-test sebagai instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi hasil kegiatan pengabdian ini. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini memperlihatkan bahwa pelatihan TOEFL bagi para peserta didik SMK Nusaputera 2 sangat bermanfaat dan membantu mereka untuk mengenal dan mengetahui TOEFL lebih baik. Hal ini dikarenakan para peserta didik sebelumnya belum pernah mendapatkan pembekalan atau pelatihan TOEFL. Antusiasme dari para peserta didik sangat tinggi dalam mengikuti simulasi tes TOEFL, juga ketika pembahasan strategi menjawab soal-soal TOEFL dipaparkan oleh tim pengabdi. Pretes dan post-tes menunjukkan peningkatan pemahaman para peserta didik saat mengerjakan soal-soal tes TOEFL. Menurut mereka soal yang dianggap paling sulit adalah soal structure and written expression. Bagian ini dianggap paling susah karena banyak teori yang harus dipahami. 
Aktualisasi Perlindungan Hukum atas Jaminan Kehilangan Pekerjaan Perskeptif Hukum Positif di Indonesia Tamba, Tumanda; Izziyana, Wafda Vivid; Juita, Subaidah Ratna
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 1 (2023): Mei
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penyelenggaraan jaminan kehilangan pekerjaan adalah memberikan perlindungan hukum sekaligus mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan/terkena PHK sehingga akan memotivasi pekerja untuk berkeinginan bekerja kembali atau berusaha mandiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif  dengan hasil penelitian yang menjelaskan bahwa Perlindungan hukum atas jaminan kehilangan pekerjaan dapat diaktualisasikan jika pengusaha sudah  melakukan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja. Manfaat perlindungan hukum atas jaminan kehilangan pekerjaan diatur dalam Pasal 46D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Hak atas manfaat jaminan kehilangan pekerjaan tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, atau disita sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Jika terjadi sengketa Prosedur penyelesaian sengketa tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 melalui musyawarah, mediasi dan pengadilan negara.
Legal Protection in The Settlement of Industrial Relations Disputes in Indonesia Tamba, Tumanda; Juita, Subaidah Ratna; Astanti, Dhian Indah
Jurnal Justiciabelen Vol 6 No 1 (2023): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v6i1.6165

Abstract

Article 2 of Law Number 2 Year 2004 states that there are four types of industrial relations disputes consisting of Rights Disputes, Interest Disputes, Termination of Employment Disputes and Disputes Between Workers / Labor Unions in One Company. This research uses normative juridical methods, the results of the study explain the form of legal protection in the settlement of industrial relations disputes in Indonesia outside the court can be done through: Bipartite, Mediation, Conciliation, Arbitration The four types of settlement If the negotiations reach an agreement, a collective agreement is made binding and becomes law for the parties. The collective agreement must be registered with the Industrial Relations Court at the District Court in the area where the parties entered into the collective agreement if it is not implemented by one of the parties, the injured party can apply for execution to the Industrial Relations Court. In addition to the above 4 explanations, the settlement of industrial relations disputes can be through the industrial relations court which is in the general judicial environment, which is limited in its process and stages by not opening the opportunity to file an appeal to the superior court.The decision of the industrial relations court at the district court which concerns rights disputes and employment termination disputes can be directly appealed to the Supreme Court.
Pemahaman Siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang Aspek Yuridis Penggunaan Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dalam Kehidupan Sehari-hari bagi : - Endah Pujiastuti; Suwandi, Dedy; Tamba, Tumanda; Muryati, Dewi Tuti
Adi Widya : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 9 No 2 (2025): Adi Widya: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33061/awpm.v9i2.13161

Abstract

Bendera dan lambang Negara, Bahasa Indonesia, serta Lagu Kebangsaan merupakan cerminan kedaulatan, kemandirian, dan eksistensi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, sekaligus sebagai jati diri bangsa dan identitas negara. Pada umumnya masyarakat mengetahui tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan juga lagu kebangsaan serta menggunakannya dalam aktivitas bermasyarakat namun kurang memahami aspek yuridisnya secara baik dan benar. Hal ini dialami pula oleh para siswa di SMA Kesatrian 2 Semarang. Kegiatan PkM ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman para siswa SMA Kesatrian 2 Semarang tentang aspek yuridis penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari berdasar UU Nomor 24 Tahun 2009. Kegiatan dilaksanakan melalui teknis penyuluhan hukum dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan bantuan hukum. Evaluasi kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode tanya jawab langsung serta kuesioner. Hasil pelaksanaan kegiatan PkM, para siswa menjadi lebih memahami aspek yuridis penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pula dengan sanksi administratif dan pidananya. Ada peningkatan pemahaman siswa saat sebelum dan setelah dilaksanakan kegiatan.
Pemisahan Kewenangan Kepala Daerah dalam Menjalankan Pemerintahan dengan Pemegang Saham BUMD Suwandi, Dedy; Abib , Agus Saiful; Tamba, Tumanda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2009

Abstract

The implementation of local government which is the authority of regional heads in the implementation of State Administration is certainly very Administrative, but keep in mind that regional heads also have the authority to create regional owned enterprises or BUMD for short. The authority possessed by the regional head, namely the administrative authority with the business policy of the two regulations, is certainly very different both in terms of policy and accountability. It should be borne in mind that these two powers should not be mixed so that there is a need for a ban on the restriction of authority owned by the regional head.. In reviewing this article normative juridical approach is expected to find the other side of the extent to which the policy of legal norms to see the objective position in the separation of powers between the head of government administration policy with business policy as a shareholder of BUMD. The division of authority should be separated between the administrative authority of the government, with local governments as shareholders in this case the majority vote in the GMs, and should not only be limited to government regulations because according to the author BUMD is a Lex specialist in a company the arrangement should be specifically in the form of legislation so that there are checks and balances with the House of Representatives.
Co-Authors Abib , Agus Saiful Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Endah Pujiastuti Izziyana, Wafda Vivid Riana, Rati Rosaria, Stefani Dewi Subaidah Ratna Juita Suwandi, Dedy Waluyo, Yessi Aprilia