Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TANAH ULAYAT DI MINANGKABAU DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM Arysmen Arysmen; Zainal Azwar; Aldianto Ilham; Aldy Darmawan
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.42256

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tanah ulayat perspektif hukum adat dan hukum Islam. Tulisan ini menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu dilakukan dengan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan pokok pembahasan. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis konten. Hasil tulisan ini menemukan fakta bahwa hukum adat dan hukum Islam berbeda dalam melihat tanah ulayat. Konsep kepemilikan Tanah Ulayat Minangkabau dalam termasuk dalam arti sempit yaitu berupa harta kekayaan yang tergolong pusaka tinggi yang mempunyai kekuatan berlaku ke dalam maupun keluar baik dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakatnya ataupun diluar masyarakatnya dengan pemberian berupa adat diisi limbago dituang (suatu pemberian berupa uang oleh pihak ketiga yang mengelola dan menguasai tanah ulayat, kepada penguasa  dan atau pemilik ulayat berdasarkan kesepakatan masyarakat adanya).
Utilization of Dilalah Lafzhiyah's Notion Inside the Hanafiyyah Perspective in the Domain of Family Law Aldy Darmawan; Zainal Azwar
WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Vol. 8 No. 2 (2023): Waraqat: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51590/waraqat.v8i2.545

Abstract

This study examines Hanafiyyah's perspective on dilalah lafzhiyah in family law, categorizing Lafadz into ibarah nash, isyarah nash, dilalah nash, and iqtidha' nash. Through library research, it explores the implementation of dilalah lafzhiyyah, focusing on Q.S. An-Nisa verse 3, permitting multiple marriages under fair conditions, and Q.S. Al-Baqarah verse 233, outlining the husband's responsibility for sustenance during the 'iddah period. Inheritance laws, as per Q.S. An-Nisa' verse 11, allocate shares based on heirs' presence and, if parents are the only heirs, assign the mother one-third. Dilalah, ghairu lafzhiyyah involves deriving legal principles from implicit implications within explicit language, derived from the lafazh.
Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Denda Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh Nurul Izati; Aldy Darmawan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5410

Abstract

Abstracts: This paper discusses the review of Maslahah Mursalah on Fines for Cancellation of Engagement in the Sub-district of Pesisir Bukit Sungai Penuh. The research objectives in this paper are: (1) How is the practice of engagement cancellation fines in Pesisir Bukit Sungai Penuh? (2) How is the Maslahah Mursalah review of engagement cancellation fines in Pesisir Bukit Sungai Penuh? The research method used in this research is field research, namely collecting data through the field directly. The research location is on the Bukit Coast of Sungai Penuh. The informants in this study were local traditional leaders, and both parties who had canceled the engagement and then paid a fine at Pesisir Bukit Sungai Penuh. Data collection techniques were carried out by direct interviews with related parties and documentation. The results of the study are (1) The determination of fines on the cancellation of the engagement (tundum malau) is a way to make up for the shame of the party who was canceled or abandoned by his fiancée and as a form of compliance with local customs. (2) From the perspective of maslahah mursalah, the cancellation of engagement can damage the honor and brotherhood of Muslims even though there is no prohibition, while the fine is considered as maslahah muursalah for the injured party with certain conditions.Keywords: Cancellation of engagement, maslahah mursalah, and Sungai Penuh Abstrak: Tulisan ini membahas tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Denda Pembatalan Pertunangan Kecamatan Pesisir Bukit Sungai Penuh. Tujuan penelitian tulisan ini yaitu: (1) Bagaimana praktik denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh? (2) Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap denda pembatalan pertunangan di Pesisir Bukit Sungai Penuh?. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) yaitu pengeumpulan data melalui lapangan langsung. Lokasi penelitian di Pesisir Bukit Sungai Penuh. Informan pada penelitian ini adalah Tokoh Adat setempat, dan kedua belah pihak yang pernah membatalkan pertunangan  lalu membayar denda di Pesisir Bukit Sungai Penuh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung terhadap pihak terkait dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah (1) Penetapan denda pada pembatalan pertunangan (tundum malau) adalah cara agar penebusan malu terhadap pihak yang dibatalkan atau ditinggalkan oleh tunangannya dan sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat setempat. (2) Perspektif maslahah mursalah, pembatalan pertunangan dapat merusak kehormatan dan persaudaraan umat Muslim meskipun tidak ada pelarangan, sementara hukuman denda dianggap sebagai maslahah muursalah bagi pihak yang dirugikan dengan syarat tertentu.Kata kunci: Pembatalan Pertunangan, maslahah mursalah, dan Sungai penuh
Pentingnya Peranan Rangtuo Kaum Dalam Mediasi Perceraian di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura Gempa Maulana; Aldy Darmawan; Elfia Elfia; Zulfan Zulfan
QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN Vol 9, No 2 (2024): OKTOBER
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/qys.v9i2.5408

Abstract

Abstracts: This article discusses the role of Rangtuo Kaum in carrying out divorce mediation, the question in this paper is how the implementation of divorce mediation was carried out by Rangtuo Kaum in Nagari Damar Lapan Batang Inderapura. The research method used is field research by describing social phenomena to be appointed as objects of study in articles, then explaining them descriptively. Data was collected through in-depth interviews with Rangtuo Kaum who was involved in divorce mediation, as well as the parties involved in the mediation process. In conclusion, First, the title of Rangtuo Kaum in Nagari Damar Lapan Batang is a great and honorable title given by each tribe in Nagari. related to Divorce. Third, Mediation is a way of resolving disputes that can be used by disputing parties assisted by a mediator as an intermediary in order to resolve problems in a peaceful way. Then both parties to the dispute will be given the opportunity to discuss the problem and give their opinion. After reaching an agreement, Rangtuo Kaum will make a written agreement signed by both parties to the problem. The implementation of Divorce Mediation by Rangtuo Kaum in Nagari Damar Lapan Batang Inderapura prioritizes a fair process, involving both parties and finding the best solution to end the conflict.Keywords: Rangtuo Kaum, Medias,i Perceraian Abstrak : Artikel ini membahas tentang Peran Rangtuo Kaum dalam pelaksanaan mediasi perceraian, pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana kedudukan Rangtuo kaum pada mediasi perceraian di Nagari Damar lapan Batang inderapura dan bagaimana pelaksanaan mediasi perceraian yang dilakukan Rangtuo Kaum di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura . metode penelitian yang digunakan adalah lapangan (field research) dengan memaparkan fenomena sosial untuk diangkat menjadi objek kajian dalam artikel, kemudian menjelaskannya secara deskriptif.  Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Rangtuo Kaum yang terlibat dalam mediasi perceraian, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi tersebut. Kesimpulannya Pertama, Gelar Rangtuo Kaum di Nagari Damar Lapan Batang adalah sebuah gelar kebesaran dan terhormat yang diberikan oleh masing-masing suku di Nagari, Kedua, Rangtuo Kaum adalah penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat kaum di dalam suatu Nagari, termasuk berhubungan dengan Perceraian. Ketiga, Mediasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang bisa di gunakan oleh pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator sebagai penengah guna untuk menyelesaiakan masalah dengan jalan damai. Kemudian kedua belah pihak yang bersengketa akan diberikan kesempatan untuk membicarakan permasalahan dan memberikan pendapatnya. Setelah mencapai kesepakatan, Rangtuo Kaum akan membuat kesepakatan tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang bermasalah. Pelaksanaan Mediasi Perceraian oleh Rangtuo Kaum di Nagari Damar Lapan Batang Inderapura mengutamakan proses yang adil, melibatkan kedua belah pihak dan mencari solusi terbaik untuk mengakhiri konflik.Kata kunci: Rangtuo Kaum, Mediasi, Perceraian