Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Equality Before The Law

Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua (Studi Kasus Di Kabupaten Sorong Tahun 2021-2023) Destika Simanjuntak; muhamad Hasan Rumlus; Mariya Azis; Aldila y.w Sutikno; Moh. Ery Kusmiadi
Equality Before The Law Vol 5 No 1 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36232/equalitybeforethelaw.v5i01.1165

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Empiris, deskriptif. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen, wawancara, dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan teori konsep dan perspektif sarjana hukum terkemuka. Penelitian menunjukkan bahwa kejahatan pencurian kendaraan roda dua sangat memberikan dampak yang besar bagi Masyarakat dan memberikan pengawasan yang lebih sebagai bahan evaluasi dari pihak kepolisian resort Kabupaten Sorong. Faktor-faktor yang mendukung meningkatnya kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Sorong ialah, faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pengawasan dari pihak kepolisian.
The Role of the Regional Tax and Retribution Management Agency in Controlling Tax Avoidance in Land Sale Transactions in Sorong Regency Syam, Sri Juliana; Aldilla Yulia Wiellys Sutikno; Mariya Azis; Adi Randi M. Rajab
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the role of the Regional Tax and Retribution Management Agency in controlling tax avoidance in land sale and purchase transactions, especially related to Land and Building Acquisition Fees in Sorong Regency. This study uses a socio-legal research and legislation approach (Statute Approach) by analyzing and understanding the hierarchy of legislation and how the law operates in real life, not only from a normative perspective but also empirically. This study shows that BP2RD has an important responsibility in ensuring taxpayer compliance through field verification before the issuance of the BPHTB sheet letter. However, in reality, tax avoidance still occurs due to lack of supervision from BP2RD. The results of this study are expected to provide insight for local governments in improving supervision and enforcement of regulations related to BPHTB in order to maximize state cash receipts from the tax sector.
Perlindungan Hukum Keamanan Data Pribadi Pemilik Sertifikat Tanah elektronik Di Kabupaten Sorong Dwi Yuni Kurniati, Dwi Yuni Kurniati; Moh. Ery Kusmiadi; Mariya Azis
Equality Before The Law Vol 5 No 2 (2025): EQUALITY BEFORE THE LAW
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penelitian ini, objek peristiwa hukum yang dikaji yaitu mengenai aspek perlindungan hukum dari alat bukti kepemilikan di bidang pertanahan yang berbasis elektronik, dari banyaknya persoalan yang terjadi terkait dengan pencurian data pribadi dalam dokumen elektronik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu bersifat deskriptif kualitatif, sebab penelitian ditekankan pada aspek perlindungan hukum data pribadi dan implementasi sertifikat tanah elektronik di Kabupaten Sorong. Penelitian ini menunjukkan regulasi dari pihak ATR/BPN maupun regulasi Pemerintah yang menjamin perlindungan data pribadi seorang individu. Sistem keamanan data yang diterapkan dalam Sertifikat tanah elektronik ini merupakan salah satu Upaya ATR/BPN dalam melindungi data pribadi pemilik sertifikat tanah dalam bentuk elektronik. Selain itu, penerapan program sertifikat tanah elektronik juga mulai diberlakukan secara bertahap di beberapa wilayah termasuk Kabupaten Sorong.