Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

Urgensi Kebijakan Percepatan Pembangunan PSN Dikaitkan Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Good Governance Kezia Estevien Adigracia; Demson Tiopan
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.013 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i12.11151

Abstract

Indonesia menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari kegiatan Pembangunan. Hal ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan pembangunan ekonomi yang diperuntukkan bagi pembangunan kesejahteraan sosial, akan membawa implikasi terhadap capaian tujuan pembangunan nasional. Perkembangan situasi global yang menurut kompetenis di segala bidang menghadirkan situasi yang harus direspon secara cepat dan efektif. Untuk itulah Pemerintah membentuk Kebijakan Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional untuk merespon kebutuhan bangsa fokusnya adalah pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, Kebijakan percepatan ini disisi lain dapat mencederai kesejahteraan masyarakat itu sendiri, yang harusnya menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan meninjau Urgensi Kebijakan Pemerintah Melakukan Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Akuntabilitas Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). Penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif yang sifatnya deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan Undang- Undang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Kebijakan ini pada dasarnya adalah baik, tetapi karena terlalu berfokus pada percepatan pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan masyarakat, pemeliharaan sumber daya alam dan keadilan sosial menjadi tidak terlaksanakan. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan kebijakan yang baik berdasarkan asas- asas umum pemerintahan yang baik.
A Juridical Review of the Disharmony Between Central and Regional Government Regulations Regarding Sailing Permit Authority: A View From Principles of Balance and Public Interest Demson Tiopan; Shelly Kurniawan; Marsya Shalviera Amanda
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i12.14172

Abstract

The practice of sailing permits encounters challenges when the issuance of relevant sailing permits does not align with the designated jurisdictional authorities, as shown in the case involving KM Karya Indah. This study aims to identify the underlying causes of disharmony between Central and Regional Government Regulations regarding jurisdictional authority over sailing permits. Additionally, the study seeks to establish the proper approach to managing sailing permits based on the principles of balance and public interest. The research employed a normative legal research method, utilizing both the Statute Approach and the Conceptual Approach. Primary and secondary legal sources were employed as research materials. The findings indicate that within the domain of jurisdictional authority related to sailing permits, there is a lack of congruence between Central and Regional Government Regulations. In particular, the regional regulations necessitate that the processing of sailing permits should occur through the respective region first, under the jurisdiction of the Governor as the responsible authority. However, the practical application deviates from this structure, as the sailing permit processing is directly pursued at the central government level, and endorsed by relevant parties. The issuance of the pertinent sailing permits should align with the designated jurisdiction and the respective authorizing entities to avoid disharmony among regulations. Such harmonization is necessary to maintain balance and uphold the public interest, which serves both the permit applicants and the broader society. Keywords: