Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.024
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Unes Law Review LEGAL BRIEF Jurnal Komunitas Yustisia Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation SWARNA SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dialogia Iuridica
Demson Tiopan
Universitas Kristen Maranatha Bandung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Dialogia Iuridica

 1 
Judicial Review Towards Financial Status and Levies Management Mechanism of the Financial Services Authority (FSA) within the Republic of Indonesia's Financial System Demson Tiopan
Dialogia Iuridica Vol. 9 No. 2 (2018): Volume 9 Nomor 2 April 2018
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v9i2.969

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meneliti dan mengkaji status keuangan OJK dalam sistem keuangan Negara Republik Indonesia, serta untuk mengetahui dan mengkaji mekanisme pengelolaan pungutan yang dilakukan oleh OJK dikaitkan dengan asas akuntabilitas dan proporsionalitas. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian empiris untuk menjawab rumusan masalah pertama dan kedua. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu menggunakan data primer dan sekunder, di mana data primer digunakan untuk mendukung penelitian data sekunder. Sementara itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi dokumenter dan wawancara langsung.Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan maka dapat dikatakan; Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa status keuangan OJK dilakukan melalui pungutan terhadap industri keuangan merupakan keuangan negara. Hal ini dapat dilihat dari pengertian keuangan negara dalam UU Keuangan Negara dibandingkan dengan sistem keuangan yang dilakukan OJK. Kedua, mekanisme pengelolaan keuangan OJK dalam pungutan dan pengawasan sudah memenuhi asas akuntabilitas dan proposionalitas. Akan tetapi mengenai pelaporan belum sepenuhnya memenuhi asas proporsionalitas karena masih belum terserapnya anggaran OJK secara maksimal yang menunjukkan masih banyak kewajiban OJK yang seharusnya dilakukan belum terlaksana.  
HARMONIZING RELATIONSHIPS OF CENTRAL GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS IN SHARE DIVESTMENT OF MINING COMPANIES Demson Tiopan
Dialogia Iuridica Vol. 12 No. 1 (2020): Volume 12, Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v12i1.2998

Abstract

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.Upaya divestasi saham ini dilakukan sepenuhnya oleh pemeritah pusat tanpa melibatkan pemerintahan daerah yang menjadi daerah eksplorasi perusahaan tambang.Berlakunya sikap pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak mencerminkan tujuan hukum dalam upaya divestasi saham perusahaan tambang . Penulisan Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Untuk menganalisisnya permasalah ini penulis menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruc dikaitkan dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Penulis menemukan bahwa Norma hukum yang ada pada dasarnya tidak mengehendaki pembagian yang tidak adil akan tetapi di dalam norma-norma hukum yang lain terdapat ketentuan mengenai tindakan-tindakan khusus yang dapat dilakukan pemerintah pusat khususnya di dalam bidang pertambangan yang dapat dijadikan celah pemerintah pusat dalam memonopoli divestasi saham. Upaya hukum juga pada dasarnya mengupayakan sikap pemerintah pusat yang berimbang kepada pemeritnah daerah untuk memajukan masyarakat daerah.Penulis menyarankan bahwa legislatif harus membentuk undang-undang yang mengatur lebih detail mengenai divestasi saham yang dilakukan pemerintah pusat dimana juga megedepankan pemerintah daerah. Jika keuangan pemerintah daerah tidak mampu melakukan upaya divestasi saham perusahaan tambang seharunsya pemerintah wajib meberikan hibah divestasi sahamnya, walaupun pemerintah kehilangan sahamnya tetapi pada prinsipnya hibah tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat di daerah.
Implementasi Asas Keadilan dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Sebagaimana yang Telah Ditetapkan Menjadi Undang-Undang) Demson Tiopan
Dialogia Iuridica Vol. 15 No. 1 (2023): Dialogia Iuridica Journal Vol. 15 No. 1 Year 2023
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v15i1.7449

Abstract

Prosperity can be achieved through the realization of order and organization within society. The principle of justice serves as one of the indicators that determine the attainment of the desired order and organization. In the concrete legal context, the process of forming legislation is required to reflect the presence of the justice principle inherent within it. A legal product is considered to fulfill the justice principle if it falls under the category of responsive law. Responsive law takes into account both functional and procedural aspects of its formation. This research uses a normative juridical research method with a statutory approach. The statutory approach is an approach used by basing it on the provisions of the applicable laws and regulations. This research aims to examine the implementation of the principle of justice in the substance and formation Government Regulation in Lieu of Law on Job Creation (Perppu Cipta Kerja). Perppu Cipta Kerja is perceived to not reflect the justice principle as it lacks the elements characteristic of responsive law. Consequently, the Perppu Cipta Kerja is categorized as a legal product that does not embody the value of justice, falling into the classification of conservative legal products. Therefore, it is imperative for the government to conduct a reevaluation of the formation process and functional aspects, particularly regarding the substantive content, to ensure it aligns with the justice principles mandated by the law. This alignment would facilitate the realization of order and organization within society, ultimately contributing to the welfare of the populace.
Co-Authors Agus Setiawan Anita Linawati Govin Genaro Sihotang Hassanain Haykal Heliany Kiswantomo Kevin Alim Rabbani Kevin Alim Rabbani Kezia Estevien Adigracia Kristin Rahmani Lexandru Josep Kusumo March Denny Karyady Marsya Shalviera Amanda Meilani Rohinsa Muhammad Abdul Aziz Nurambiya Shelly Kurniawan Shelly Kurniawan Theo Negoro Tjandraningtyas, Jacqueline Mariae Yohanes Hermanto Sirait