Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Administrasi Publik SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Ininnawa: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Muhtar Muhtar
Universitas Negeri Makassar
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DAN MAHASISWA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL Muhtar Muhtar; Rismawati Nur; Adinda Nurul Aulia Maksun
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45875

Abstract

Pemberian bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara atas jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya bagi masyarakat marginal dalam access to justice dan justice for all sebagai upaya mewujudkan equality before the law. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat marginal dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menciptakan mahasiswa sekaligus penegak hukum yang profesional yang mampu menegakkan hukum dan keadilan.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Muhammad Ikzhan Sumarlin; Nurharsyah Khaer Hanafie; Firmansyah Firmansyah; Muhtar Muhtar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71335

Abstract

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam perseroan perorangan sebagai badan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalisis apakah implementasi tanggung jawab terbatas (limited liability) pada perseroan perorangan sebagai badan hukum sudah sesuai dengan prinsip entitas terpisah (separate entity). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam perseroan perorangan sebagai badan hukum tidak sejalan dengan prinsip entitas terpisah (separate entity) yang pada dasarnya merupakan prinsip yang membentuk tanggung jawab terbatas pada perseroan. Karena kedudukan pemilik perseroan perorangan merupakan pemegang saham sekaligus direksi dalam perseroan perorangan. Kedudukan pemilik sebagai pemegang saham sekaligus direksi dalam perseroan perorangan membuat kepentingan perseroan perorangan dengan kepentingan pemegang saham dalam hal ini pemilik merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Sehingga tanggung jawab terbatas dalam perseroan perorangan hanya akan mempebesar kemungkinan perseroan perorangan dimanfaatkan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya menyebabkan perseroan perorangan dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan perorangan mengalami kerugian.
Pendampingan Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis AUPB Pada Pemerintahan Desa Patani, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar Irfan Syafar; Muhtar Muhtar; Firmansyah Firmansyah; Andika Wahyudi Gani; Hadyan Hashfi
Ininnawa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 04 Nomor 01 (Mei 2026)
Publisher : Program Studi Manajemen FEB UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/78eb7626

Abstract

Pelayanan publik pada tingkat desa merupakan bentuk kehadiran negara yang paling dekat dengan warga. Dalam praktiknya, pelayanan pemerintah di tingkat desa masih menghadapi sejumlah persoalan diantaranya belum optimalnya standar pelayanan, terbatasnya keterbukaan informasi, belum seragamnya prosedur, serta rendahnya internalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam tindakan administratif aparatur desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat tata kelola pelayanan publik di Pemerintahan Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar melalui pendampingan berbasis AUPB. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan tahapan identifikasi masalah awal, penyuluhan hukum, focus group discussion, bimbingan teknis penyusunan instrumen pelayanan, pendampingan implementasi, dan evaluasi melalui pre-test, post-test, observasi, serta telaah dokumen. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai legalitas, kepastian prosedur, keterbukaan, kecermatan, dan akuntabilitas pelayanan. Luaran kegiatan berupa tersusunnya standar pelayanan sederhana, alur pelayanan, media informasi layanan, dan instrumen evaluasi pelayanan berbasis AUPB. Kebaruan artikel ini terletak pada operasionalisasi AUPB bukan hanya sebagai asas normatif, tetapi sebagai perangkat evaluatif dan teknis dalam pembenahan pelayanan publik desa.
Strengthening the Role of Experts in Supporting the Effectiveness of Functions in the Regional House of Representatives Muhtar Muhtar; Rismawati Nur
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/jiap.v15i1.72472

Abstract

The Regional House of Representatives (DPRD) plays a strategic role in safeguarding local democracy through the implementation of legislative, budgeting and supervisory functions. However, reality shows that the effectiveness of the implementation of official functions is often constrained by the limited technical and substantive capacity of council members. In this context, the existence of experts becomes a vital instrument as a provider of scientific and technocratic support. This study aims to analyze the strategic role of DPRD experts in supporting the implementation of official functions and formulate strategies to optimize their utilization. Using a juridical-normative approach, the results show that the existence of experts has not been institutionalized optimally due to three main problems, namely a recruitment system that is not based on meritocracy, a lack of professional capacity building schemes, and a weak institutional framework that systematically regulates their duties and functions. In an effort to strengthen the role of DPRD experts, the reformulation of recruitment policies, the preparation of competency standards, and the establishment of expert management units under the DPRD Secretariat are key strategies to ensure the professionalism and substantive contribution of experts to the implementation of official functions. With adequate regulative and institutional strengthening, experts can act as a strategic partner to improve the quality of legislation and accountability of local government.
Co-Authors Adinda Nurul Aulia Maksun Firmansyah Firmansyah Hadyan Hashfi Hanafie, Nurharsya Khaer Irfan Syafar Muhammad Ikzhan Sumarlin Rismawati Nur Rismawati Nur Wahyudi Gani, Andika