Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERAN PENDIDIKAN TINGGI HUKUM DAN MAHASISWA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MARGINAL Muhtar Muhtar; Rismawati Nur; Adinda Nurul Aulia Maksun
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 18, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v18i1.45875

Abstract

Pemberian bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara atas jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia khususnya bagi masyarakat marginal dalam access to justice dan justice for all sebagai upaya mewujudkan equality before the law. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (state approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam upaya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat marginal dalam upaya mewujudkan tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan, sehingga perguruan tinggi hukum memiliki peran penting dalam menciptakan mahasiswa sekaligus penegak hukum yang profesional yang mampu menegakkan hukum dan keadilan.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Terbatas Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum Muhammad Ikzhan Sumarlin; Nurharsyah Khaer Hanafie; Firmansyah Firmansyah; Muhtar Muhtar
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Volume 21, Nomor 1 (Januari 2026)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v21i1.71335

Abstract

Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam perseroan perorangan sebagai badan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengenalisis apakah implementasi tanggung jawab terbatas (limited liability) pada perseroan perorangan sebagai badan hukum sudah sesuai dengan prinsip entitas terpisah (separate entity). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terbatas (limited liability) dalam perseroan perorangan sebagai badan hukum tidak sejalan dengan prinsip entitas terpisah (separate entity) yang pada dasarnya merupakan prinsip yang membentuk tanggung jawab terbatas pada perseroan. Karena kedudukan pemilik perseroan perorangan merupakan pemegang saham sekaligus direksi dalam perseroan perorangan. Kedudukan pemilik sebagai pemegang saham sekaligus direksi dalam perseroan perorangan membuat kepentingan perseroan perorangan dengan kepentingan pemegang saham dalam hal ini pemilik merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Sehingga tanggung jawab terbatas dalam perseroan perorangan hanya akan mempebesar kemungkinan perseroan perorangan dimanfaatkan oleh pemilik untuk kepentingan pribadi, yang pada akhirnya menyebabkan perseroan perorangan dan pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan perorangan mengalami kerugian.
Pendampingan Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis AUPB Pada Pemerintahan Desa Patani, Kec. Mappakasunggu Kab. Takalar Irfan Syafar; Muhtar Muhtar; Firmansyah Firmansyah; Andika Wahyudi Gani; Hadyan Hashfi
Ininnawa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2026): Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 04 Nomor 01 (Mei 2026)
Publisher : Program Studi Manajemen FEB UNM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/78eb7626

Abstract

Pelayanan publik pada tingkat desa merupakan bentuk kehadiran negara yang paling dekat dengan warga. Dalam praktiknya, pelayanan pemerintah di tingkat desa masih menghadapi sejumlah persoalan diantaranya belum optimalnya standar pelayanan, terbatasnya keterbukaan informasi, belum seragamnya prosedur, serta rendahnya internalisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam tindakan administratif aparatur desa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat tata kelola pelayanan publik di Pemerintahan Desa Patani, Kecamatan Mappakasunggu Kabupaten Takalar melalui pendampingan berbasis AUPB. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan tahapan identifikasi masalah awal, penyuluhan hukum, focus group discussion, bimbingan teknis penyusunan instrumen pelayanan, pendampingan implementasi, dan evaluasi melalui pre-test, post-test, observasi, serta telaah dokumen. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa mengenai legalitas, kepastian prosedur, keterbukaan, kecermatan, dan akuntabilitas pelayanan. Luaran kegiatan berupa tersusunnya standar pelayanan sederhana, alur pelayanan, media informasi layanan, dan instrumen evaluasi pelayanan berbasis AUPB. Kebaruan artikel ini terletak pada operasionalisasi AUPB bukan hanya sebagai asas normatif, tetapi sebagai perangkat evaluatif dan teknis dalam pembenahan pelayanan publik desa.