Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.612
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EXPOSURE JOURNAL IJECS: Indonesian Journal of Empowerment and Community Services Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Dwi Budiarti
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yurisdis Normatif Ketentuan Percepatan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis dan Lengkap (Sertifikasi Tanah Petok D). Robby Patty Nurrani Pambudi; Wiwin Ariesta; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.103

Abstract

Peraturan pelaksana dibuat dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum atas hak atas tanah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka penataan tanah yang berkaitan dengan penggunaan, pengendalian, dan kepemilikan, penyelenggaraan pendaftarn haki atas tanaha untuk terciptanya kepastian hukum. Tanah yang tidak memiliki hak atas tanah tersebut atau diakui sebagai tanah negara dianggap berada di bawah kewenangan langsung negara. Tanah yang telah dimiliki oleh seseorang atau badan hukum dengan hak dianggap sebagai tanah yang dikuasai negara secara tidak langsung, yang berarti bahwa kemampuan negara untuk mengatur tanah tersebut terkendala oleh ketentuan hak tersebut. Pemerintah federal memiliki skema untuk prosedur pendaftaran tanah yang tersebar luas atau yang lebih dikenal dengan nama Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA), namun pada era sekarang lebih dikenal dengan nama PTSL. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan pendaftaran serentak yang meliputi pemetaan seluruh objek pendaftaran tanah yang terdaftar dan mendaftarkan semua objek pendaftarn tanaih yang tidak terdaftar dalam satu desa, satu wilayah kelurahan, atau nama lain pada tingkat yang sama dalam rangka mengumpulkan dan memberikan informasi yang lengkap tentang bidang tanah.
PENERAPAN ASAS UMUM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1, No 1 (2017): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v1i1.5

Abstract

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di era otonomi daerah, peranan penting berada pada pihak eksekutif dan legislatif daerah.  Penyelenggaraan good governance haruslah sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan daerah. Peranan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat  terjaga dengan baik. Pemerintahan Daerah bertujuan untuk segera mewujudkan pemerataan kesejahteraan rakyat, pencapaiannya ditentukan/tergantung pada pelaksanaan program yang telah ditentukan oleh Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatifnya, karena kedua lembaga tersebut sangat berpengaruh pada kemajuan suatu daerah.Kata kunci : Peranan Penyelenggaraan, Asas umum, Pemerintahan Daerah.
PERLINDUNGAN HUKUM AWAK KAPAL ATAS PEMBAJAKAN KAPAL NIAGA DI LAUT INDONESIA Kiki Hadi Wirantno; Dwi Budiarti; Wiwin Ariesta
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.70

Abstract

Perlindungan hukum terhadap awak kapal atas pembajakan kapal niaga Indonesia yang terjadi di laut Indonesia merupakan suatu fenomena yang harus diperhatikan mengingat pembajakan kapal di laut Indonesia merupakan kejahatan pelayaran yang berdampak pada keselamatan dan keamanan pelayaran. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui pihak-pihak terkait  di bidang keselamatan dan keamanan di laut merupakan hal utama dalam memberikan perlindungan pengguna di laut Indonesia.Perlindungan hukum tersebut di nilai dari aspek peraturan perundang-undangan, pihak terkait dalam penanganan kejahatan pelayaran, penegakan hukum. Dalam hal ini keberadaan ketentuan tersebut masih terkendala pada koordinasi antara pihak terkait yang berwenang di laut dalam upaya perlindungan dari kejahatan pelayaran. Yang berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap awak kapal sebagai korban pembajakan kapal niaga di wilayah yurisdiksi Indonesia. Perlindungan hukum awak kapal secara normatif masih lemah terhadap kejahatan pembajakan kapal niaga Indonesia yang terjadi di laut Indonesia. Namun, perlindungan yang diberikan Negara dengan cara preventif maupun represif dapat meminimalisir kejahatan pelayaran yang berupa pembajakan kapal. Melalui pihak-pihak terkait dengan upaya patroli keamanan dan keselamatan laut kejahatan pelayaran khususnya pembajakan kapal dapat di cegah sehingga laut Indonesia aman dari bentuk kejahatan laut apapun sehingga laut Indonesia dapat dijadikan poros maritim dunia.
Pembelajaran Berbasis ICT untuk Meningkatkan Keterampilan Bahasa Inggris Siswa SMP Dwita Laksmita Rachmawati; Dwi Budiarti; Yufenti Oktafiah
IJECS: Indonesian Journal of Empowerment and Community Services Vol. 5 No. 1 (2024): IJECS: Indonesian Journal of Empowerment and Community Services
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/ijecs.v5i1.4895

Abstract

Pembelajaran Bahasa Inggris di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan aspek kritis dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris siswa SMP dengan pembelajaran berbasis ICT di SMP Tamansiswa Kota Malang. Untuk mencapai tujuan tersebut, tim PKM menggunakan metode yaitu pre-test dan FGD dengan guru, pelatihan, micro-teaching, dan survei. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim PKM fokus pada 4 keahlian Bahasa Inggris yaitu membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Partisipan kegiatan PKM ini adalah seluruh guru bahasa Inggris dan siswa di SMP Taman Siswa Kota Malang. Hasil PKM membuktikan bahwa terdapat peningkatan kemampuan bahasa Inggris siswa setelah guru mengintegrasikan teknologi dalam proses belajar mengajar di kelas. Melalui aksesibilitas global, pembelajaran berbasis ICT memberikan kesempatan bagi siswa untuk terlibat dalam situasi belajar yang kontekstual dan mendukung pertumbuhan holistik. Pengabdian kepada masyarakat dengan fokus pada ICT diharapkan dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, inklusif, dan relevan, menjembatani kesenjangan keterampilan bahasa Inggris dan memberikan manfaat positif bagi perkembangan siswa SMP.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELENGKAPI FASILITAS TANGGAP DARURAT Akhmad Nur Salam; Dwi Budiarti; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.249

Abstract

Kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas dan keadaan darurat di jalan, seperti kecelakaan teknis maupun kebakaran kendaraan. Oleh karena itu, pemenuhan aspek keselamatan lalu lintas menjadi kebutuhan mendasar yang harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap persyaratan teknis kendaraan, salah satunya dengan penyediaan fasilitas tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai jenis dan golongan peralatan tanggap darurat sebagai bagian dari fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor serta implikasi hukum terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan fasilitas tanggap darurat merupakan norma hukum administratif yang bersifat mengikat dan menjadi bagian penting dari standar keselamatan lalu lintas serta kelaikan kendaraan bermotor. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif maupun pidana pelanggaran. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PASAL 372 HURUF F UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MPR, DPR, DPD, DAN DPRD TERKAIT HAK IMUNITAS ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA Alan Yoga Pratama; Ronny Winarno; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.251

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ambiguitas penafsiran hak imunitas anggota DPRD Kabupaten/Kota yang sering berbenturan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Fokus utama penelitian adalah menganalisis kriteria hukum penggunaan hak imunitas berdasarkan Pasal 372 huruf f UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, serta apa saja tujuan hukum yang hendak dicapai dari penggunaan hak imunitas bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang hasilnya menunjukkan bahwa hak imunitas bukanlah kekebalan hukum personal, melainkan merupakan hak fungsional bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya yang mana masih tetap dibatasi oleh beberapa kriteria, seperti kriteria materiil, kriteria ruang, dan kriteria perlindungan fisik. Hak ini juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan politik, menjamin independensi legislatif dan melindungi kedaulatan rakyat dari kriminalisasi politik dalam menjalankan fungsi pengawasan. Sehingga kedaulatan rakyat dapat tetap terjaga dalam melakukan pengawasan kritis terhadap jalannya pemerintahan daerah tanpa adanya bayang-bayang kriminalisasi politik. Meskipun demikian, hak ini tetap memiliki batasan pada tindak pidana khusus, pelanggaran rahasia negara, dan pelanggaran kode etik.
PERAN KELURAHAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI (NON LITIGASI) (Studi Di Kelurahan Randusari Kota Pasuruan) Yuliana Yuliana; Istijab Istijab; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.169

Abstract

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak dengan alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri” memberikan celah metode mediasi (non litigasi). Penulis mengangkat penelitian terkait peran kelurahan terhadap gugatan mediasi (non litigasi) terkait kasus sengketa tanah pada tingkat kelurahan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Nantinya hasil dari penelitian mengenai peran kelurahan terhadap gugatan mediasi (non litigasi) pada tersebut akan dianalisa menggunakan parameter metode kualitatif. Sehingga nantinya penulis dalam menyelesaikan penelitian ini akan meninjau langsung pada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian peran kelurahan penulis mendapati beberapa hal sebagaimana berikut: (1) Mekanisme penyelesaian gugatan mediasi (non litigasi) pembagian hak waris atas tanah dilakukan beberapa kali. Sesuai dengan ketentuan yang ada dimana dalam proses tersebut lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat antar pihak. Dimana dalam hal ini pihak kelurahan melakukan pendekatan kekeluargaan tanpa proses paksaan antar para pihak. Para pihak pun dengan kesadarannya dan tanpa tekanan berkenan menyelesaikan gugatan tersebut melalui metode mediasi (non litigasi). (2). Pembagian hak waris atas tanah berdasarkan Keputusan mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selesainya gugatan para pihak dengan menyepakati surat pedamaian dengan syarat ketentuan pembagian objek sengketa. Sehingga pada surat perjanjian tersebut menjadi syarat yang mengikat untuk dilakukannya pembagian dengan pengawalan dari pihak kelurahan. Selain itu karakter masyarakat Kelurahan Randusari memegang teguh aturan hukum agama. Sehingga dalam penyelesaian dan pembagian objek sengketa para tokoh masyakat memiliki peran yang cukup sentral dalam penyelesaian mediasi (non litigasi) pada Kelurahan Randusari.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KERAHASIAAN DATA PASIEN BERDASARKAN PASAL 57 AYAT (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN Nurul Hidayah; Dwi Budiarti; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.186

Abstract

Setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadi terkait kesehatannya. Akibat hukum yang timbul bila terjadi kebocoran data pasien ke publik yakni berupa pengenaan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 UU No 29 Tahun 2004 berupa pidana penjara maksimal 1 tahun dan/atau denda maksimal 50 juta rupiah. Namun bilamana penyebaran data pasien itu dilakukan dengan melibatkan media sosial atau media elektronik lainnya maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) UU No 14 Tahun 2008 berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 10 juta rupiah. Sedangkan Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pasien atau keluarganya bilamana terjadi kebocoran data pasien adalah melakukan upaya penuntutan pidana terhadap pelaku berdasarkan Pasal 322 KUHP dengan ketentuan pidana penjara paling lama 9 dan denda 9000 rupiah atau dengan menggunakan dasar tuntutan Pasal 58 ayat (1) UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berupa tuntutan ganti rugi.
PERAN RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II PASURUAN (RUPBASAN) DALAM PENEGAKAN HUKUM Saihul Saihul; Ikrimatul karimah; Dwi Budiarti
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i2.270

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menelaah kontribusi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas II Pasuruan dalam menunjang penegakan hukum pidana. Pengelolaan barang bukti merupakan unsur yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan proses pembuktian di persidangan. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, setiap benda yang disita dalam proses peradilan pidana pada umumnya harus ditempatkan Gudang Negara (Rupbasan). Jawatan tersebut merupakan unit pelaksana di bawah naungan KEMENKUMHAM yang tanggung jawab utama atas keamanan dan mengelola barang sitaan negara dengan aman. Rupbasan bertanggung jawab atas pengelolaan Basan dan Baran guna menjaga integritas barang bukti sepanjang proses peradilan. Temuan menunjukkan bahwa jawatan tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, integritas, dan kualitas barang bukti yang disita melalui prosedur penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, serta pengeluaran yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan. Namun demikian, keterbatasan wewenang Rupbasan menjadi hambatan terhadap pengelolaan barang bukti yang lebih efisien. Oleh karena itu, RUPBASAN memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat penegakan hukum, walaupun perlu adanya penguatan pada struktur kelembagaan untuk meningkatkan efektivitasnya. Melalui pengamatan yang dilakukan selama satu bulan antara Juli dan Agustus 2025, terungkap bahwa RUPBASAN mendukung transparansi dan akuntabilitas melalui langkah-langkah penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran barang bukti.
Co-Authors Akhmad Nur Salam Alan Yoga Pratama Arinda Restiyowati Dodik Dwi Setiyawan Dwita Laksmita Rachmawati Gelar Sidang Santoso Humiati Humiati Ikrimatul karimah Istijab Istijab Kiki Hadi Wirantno Kristina Sulatri Muhammad Aldi Muhammad Mashuri Muhhamad Mashuri Nurul Hidayah Rakhmad Hidayat Rina Kartini Robby Patty Nurrani Pambudi Saihul Saihul Wakhidatus Sa’idah Winarno, Ronny Wiwin Ariesta Yudhia Ismail Yufenti Oktafiah Yuliana Yuliana