Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ners Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Humiati Humiati
Universitas Merdeka Pasuruan
Humanities Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Hibah Secara Lisan Moch Iqbal; Kristina Sulatri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i2.105

Abstract

Hibah ialah satu diantara dari peralihan hak atas tanah. Setiap orang tanpa memandang ras, agama dan lain sebagainya dapat menerima hibah. Hibah dapat dimiliki oleh semua orang. Hibah ialah bentuk peralihan yang dilakukan secara sukarela dari satu pihak  maksudnya pemberi hibah kepada orang lain yaitu penerima hibah yang dilakukan pada saat masih hidup. Hibah diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam. Kurangnya persyaratan penghibahan seperti akta hibah di masyarakat menimbulkan masalah yang terjadi baik antara saudara penerima hibah dengan saudara pemberi hibah. Sengketa tersebut yang akhirnya sering ditemukan pada masyarakat. Hibah yang dilakukan secara lisan dalam segi keabsahan menurut perspektif hukum positif dan hukum islam memiliki perbedaan. Dalam hukum positif  hibah  secara lisan adalah tidak sah, namun dari yang ada di dalam Hukum Islam hibah secara lisan adalah sah. Kemudian akibat hukum dari hibah yang dilakukan secara lisan menurut hukum positif adalah batal demi hukum, sehingga tidak menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi penerima hibah. Menurut hukum islam hibah secara lisan tidak batal demi hukum, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban baru bagi penerima hibah.
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PERJANJIAN ELEKTRONIK DI MEDIA SOSIAL Moch Ilham Nurdiansyah; Humiati Humiati; Ahmad Sukron
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.86

Abstract

Mengulas mengenai penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian elektronik dimedia sosial dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2009. Pesatnya dinamika zona ekonomi serta bisnis, mempengaruhi pula pada perkembangan bidang hukum yang merupakan“ rule of the game” dari kegiatan ekonomi. Perkembangan hukum tersebut tidak cuma berhenti pada apa yang dikomersialkan namun pada model, mekanisme serta tipologi dari bisnis itu sendiri. Model bisnis berkembang dengan adannya sesuatu perjanjian diantara dua orang yang setuju untuk mengadakan perjanjian hukum yang menentukan hak dan kewajiban hukum masing-masing.Salah satu perkembangan teknologi merupakan ditemukanya internet, ialah teknologi yang membolehkan kita melaksanakan pertukaran infomasi dengan siapapun serta di manapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang serta waktu. Sehingga perjanjian/ kontrak bisa dilakukan lewat media elektronik. Materi serta ulasan yang dicoba oleh penulis yakni menggunakan pendekatan yuridis normatif. Termasuk dalam kehidupan dokumen- dokumen serta keputusan- keputusan dan pidato- pidato yang dikeluarkan oleh pemerintah. Akibat hukum yang terjalin apabila tidak memakai bahasa Indonesia artinya tidak memenuhinya faktor ketentuan objektif sebagaimana sudah didetetapkan pada Pasal 1320 Ayat (3) serta Ayat (4) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata( KUHPerdata), merupakan batal demi hukum, batal demi hukum (void ataupun neietig) dapat dipahami sebagai kontrak antara pihak-pihak yang awalnya tidak diyakini atau tidak pernah.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Atas Perlindungan Tenaga Kesehatan dalam Menjalankan Praktik Arinda Restiyowati; Dwi Budiarti; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 5, No 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v5i1.93

Abstract

Sehubungan dengan meningkatnya skeptisisme publik terhadap realitas kehidupan, terutama yang berada dalam pelayanan kesehatan publik, seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan tingkat pendidikan publik. Ada beberapa kasus tuntutan masyarakat dan litigasi terhadap profesional kesehatan. Saat melakukan tugas mereka, para profesional kesehatan, di sisi lain, lumpuh karena takut bahwa pasien yang mereka rawat mungkin tidak pulih sepenuhnya atau akan meninggal akibat perawatan medis di bawah standar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan dan memperjelas perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para profesional kesehatan saat melakukan praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang mengutamakan sumber daya perpustakaan atau literatur yang berkaitan dengan isu tersebut dan memanfaatkan teori, konsep, dan prinsip terkait penelitian. Penulis menarik kesimpulan bahwa upaya penerapan kesehatan harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah secara seimbang berdasarkan analisis hukumnya. Tentu saja, pemerintah akan lebih siap untuk melaksanakan tanggung jawabnya, terutama dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan saat melakukan pekerjaannya.
PERAN DPR DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENGANGKATAN DUTA BESAR SETELAH PERUBAHAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i2.82

Abstract

Nuansa kehidupan demokratis semakin terasa ketika para elit politik kembali melakukan peran dan fungsi masing-masing. Sentralisasi kekuasaan yang menumpuk pada lembaga eksekutif pada masa lalu, berubah menjadi pemerataan kekuasaan dengan saling kontrol di antara tiap lembaga negara. Hal ini pula yang memulihkan kembali peran lembaga perwakilan. Lembaga yang merupakan simbol dari keluhuran demokrasi di mana didalamnya terdapat orang-orang pilihan yang dijadikan wakil rakyat yang memiliki integritas, tanggung jawab, etika serta kehormatan, yang kemudian dapat diharapkan menjadi perangkat penyeimbang dan pengontrol terhadap kekuasaan eksekutif sebagi penggerak roda pemerintahan. Bagi negara yang menganut kedaulatan rakyat keberadaan lembaga perwakilan hadir sebagai suatu keniscayaan. Adalah tidak mungkin membayangkan terwujudnya suatu pemerintah yang menjujung demokrasi tanpa kehadiran institusi tersebut. Karna lewat lembaga inilah kepentingan rakyat tertampung kemudian tertuang dalam berbagai kebijakan umum yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Untuk itu menurut kelaziman teori-teori ketatanegaraan dalam hal mana pada umumnya lembaga ini berfungsi dalam tiga wilayah, yaitu, Pertama, wilayah legislasi atau pembuat aturan Perundang-undangan, Kedua, wilayah penyusunan anggaran. dan Ketiga, wilayah pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Hasil dari pembahasan ini adalah peran DPR dalam kebijakan pemerintah dalam mengangkat DUBES RI setelah perubahan UUD 1945, sangat nampak dan berdampak pada kekuasaan dan peran DPR adalah dalam hal Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, telah diberikan serangkaian hak kepada DPR yang diberikan oleh sejumlah Peraturan Perundang-undangan diantaranya Tata Tertib DPR RI No.l6/DPR-RI/1999-2000, Undang-Undang No. 4 Tahun 1999, serta hasil dari perubahan UUD NRI 1945.
PRINSIP HUKUM DALAM PASAL 151 AYAT (1) HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Moh. Lutfi Yanto; Kristina Sulatri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.72

Abstract

Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja/buruh untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja/buruh untuk menuntut hak-haknya. Jika dibandingkan, Perjanjian Kerja Laut dengan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang, maka akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut memiliki sifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang memiliki sifat umum. Perjanjian Kerja Laut harus dibuat dihadapan pejabat pemerintah yang berwenang yaitu syahbandar. Selain itu, awak kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tercipta hubungan yang selaras antara kedua belah pihak. Pengusaha kapal juga harus memperhatikan kesejahteraan hidup awak kapalnya.Pada penulisan ini setelah dilakukan analisa terhadap materi yang ada penulis dapat menyimpulkan bahwa asas kepastian hukum dan keadilan telah terimplementasi dalam Perjanjian Kerja Laut tersebut, khususnya yang berkaitan dengan jaminan kesehatan dan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan/atau awak kapal.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DI KABUPATEN PASURUAN Tarekh Ari Prayogo; Humiati Humiati; Istijab Istijab
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 1 (2022): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i1.65

Abstract

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, tidak dapat dihindari adanya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah untuk dapat membawa skill dalam rangka transfer of knowledge atau transfer of know how, dengan tidak menyampingkan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia. Khusus mengenai Tenaga Kerja Asing diatur dalam Pasal 42 sampai Pasal 49 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mengisyaratkan agar dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tidak menimbulkan dampak negatif, khususnya terhadap masalah keamanan (security) dan berkurangnya kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Pasuruan, karena banyaknya perusahaan berdiri di Kabupaten Pasuruan dan tentunya tidak sedikit pula perusahaan tersebut menggunakan Tenaga Kerja Asing.Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja Asing dengan seluruh perusahaan di Kabupaten Pasuruan berjalan selaras, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor  9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing pada hakikatnya sama-sama harus memenuhi kewajibannya, yakni untuk membuat suatu perjanjian kerja, harus memiliki Rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing yang berguna untuk mengurus izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, wajib membayar kompensasi atas setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakannya, kemudian menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku, menunjuk tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai tenaga pendamping Tenaga Kerja Asing, juga mengikutsertakannya dalam program jaminan Sosial Tenaga Kerja, dan memulangkan Tenaga Kerja Asing ke Negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Kendala-kendala yang ditemui adalah adanya Tenaga Kerja Asing yang bekerja hanya menggunakan visa kunjungan tanpa visa untuk bekerja, juga tidak adanya penunjukan pelatihan dan Tenaga Kerja Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping, dan lemahnya penyidikan yang seharusnya dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
STUDI KOMPARATIF HUKUM TERHADAP FREIES ERMESSEN DENGAN IJTIHAD DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN OLEH PEJABAT TATA USAHA NEGARA Muchammad Andy Pradana; Ronny Winarno; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v4i3.89

Abstract

Freies Ermessen merupakan kewenangan bebas yang diberikan kepada pejabat pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga masyarakat, yang merupakan konsekuensi dari adanya konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ini lahir untuk mengisi kekosongan hukum yang menjadi dasar perlindungan terhadap pengambilan keputusan dan/atau tindakan (diskresi) dari badan dan/atau pejabat pemerintahan dan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi itu sendiri. Ijtihad merupakan upaya untuk menggali suatu hukum yang sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Tidak semua hasil ijtihad merupakan pembaruan bagi ijtihad yang lama sebab ada kalanya hasil ijtihad yang baru sama dengan hasil ijtihad yang lama. Bahkan sekalipun berbeda hasil dari ijtihad baru juga tidak bisa mengubah status ijtihad yang lama. Penulisan ini menggunakan metode penelitian perbandingan hukum dan yuridis normatif. Tujuan penelitian ini karena banyaknya pejabat tata usaha negara sekarang ini yang notabene mereka berasal dari golongan yang mengerti agama (Islam), justru mereka belum mampu membedakan yang sebenarnya konteks dan hakikat dari freies ermessen dan ijtihad itu sendiri. Seringkali menjadikan ijtihad sebagai alat pelindung untuk dirinya dalam membuat kebijakan atau keputusan agar dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat karena seolah olah mereka berijtihad layaknya pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya terdahulu.
Akibat Hukum Bagi Rumah Sakit Terhadap Penyebarluasan Data Rekam Medis Pasien Andzikriyanto Purnomo; Muhammad Mashuri; Humiati Humiati
Jurnal Ners Vol. 9 No. 3 (2025): JULI 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jn.v9i3.46949

Abstract

Rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada Pasien yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan penyelenggaraan rekam medis. Rumah sakit wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan1ketersediaan data yang terdapat dalam dokumen rekam medis sehingga harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh named, nakes, dan pimpinan fasyankes. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum serta akibat hukum apabila menyebarluasakn data rekam medis pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kerahasiaan rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis tidak mutlak dan tidak bersifat rahasia. Informasi-informasi tersebut dapat dibuka atas persetujuan Pasien dan tidak atas persetujuan Pasien. Pembukaan isi Rekam Medis atas persetujuan Pasien dilakukan untuk kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan Pasien, permintaan Pasien sendiri dan/atau keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan. Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit menurut rumusan pada Pasal 193 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pertanggungjawaban rumah sakit didukung oleh doktrin vicarious liability, yang menyatkakan rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi perlu mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga penunjang. Penyebarluasan data rekam medis menimbulkan akibat hukum berupa ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pasien.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK MELENGKAPI FASILITAS TANGGAP DARURAT Akhmad Nur Salam; Dwi Budiarti; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.249

Abstract

Kendaraan bermotor memiliki peranan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas dan keadaan darurat di jalan, seperti kecelakaan teknis maupun kebakaran kendaraan. Oleh karena itu, pemenuhan aspek keselamatan lalu lintas menjadi kebutuhan mendasar yang harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap persyaratan teknis kendaraan, salah satunya dengan penyediaan fasilitas tanggap darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum mengenai jenis dan golongan peralatan tanggap darurat sebagai bagian dari fasilitas tanggap darurat kendaraan bermotor serta implikasi hukum terhadap kendaraan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui pengkajian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban penyediaan fasilitas tanggap darurat merupakan norma hukum administratif yang bersifat mengikat dan menjadi bagian penting dari standar keselamatan lalu lintas serta kelaikan kendaraan bermotor. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif maupun pidana pelanggaran. Dengan demikian, penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan keselamatan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
ANALISA PUTUSAN NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HAK CIPTA/ 2024/PN NIAGA JKT.PST MENGENAI PELANGGARAN HAK CIPTA PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA Sela Permatasari; Muhammad Mashuri; Humiati Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2026): APRIL
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v8i1.252

Abstract

Perkembangan industri musik dan teknologi digital membawa dampak positif terhadap penyebaran karya cipta, namun juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pertunjukan lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena ini masih sering terjadi di Indonesia akibat rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha, lemahnya pengawasan, serta anggapan bahwa penggunaan lagu dalam pertunjukan umum tidak memerlukan izin khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan hak cipta dalam pertunjukan lagu tanpa izin serta mengkaji dasar hukum pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi terhadap pelanggaran hak cipta berdasarkan Putusan Nomor 92/Pdt.Sus- HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jakarta Pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pencipta dan pemegang hak cipta sah atas lagu “Bilang Saja”, serta menyatakan bahwa Tergugat telah menggunakan ciptaan tersebut secara komersial tanpa izin. Pertimbangan hakim didasarkan pada Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 1, Pasal 9, Pasal 99, dan Pasal 113. Putusan mengabulkan ganti rugi materiil sebesar Rp1.500.000.000,00 dan menolak tuntutan ganti rugi hak moral karena tidak terbukti adanya kerugian terhadap reputasi pencipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan tersebut mencerminkan penerapan perlindungan hukum yang tegas terhadap hak cipta di Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta atas penggunaan ciptaannya secara komersial.
Co-Authors Ahmad Sukron Akhmad Nur Salam Andzikriyanto Purnomo Arinda Restiyowati Cahyani Intan Dwi Lestari Dara Agustina Dwi Budiarti Eka Aji Pranoto Istijab Istijab Kristina Sulatri Lailatul Amaliata Chusna M. Genta Bayu Julianza Moch Ilham Nurdiansyah Moch Iqbal Moh. Lutfi Yanto Muchammad Andy Pradana Muhammad Mashuri Sela Permatasari Tarekh Ari Prayogo Winarno, Ronny