Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.323
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat MEDIA HUKUM "MEDIA KOMUNIKASI HUKUM" Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum Sriwijaya Law Review Hasanuddin Law Review Substantive Justice International Journal of Law Bina Hukum Lingkungan Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum Notary Law Research Law Doctoral Community Service Journal Bina Hukum Lingkungan Jurnal Akta Notaris Lex Publica Community Services Journal (CSJ) Asian Journal of Applied Education Notary Law Research Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Edy Lisdiyono
Faculty Of Law, 17 Agustus 1945 University, Semarang
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
PENERAPAN AZAS PREMIUM REMEDIUM DALAM PERKARA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT LIMBAH B3 DI BATAM Lisdiyono, Edy; Rumbadi, Rumbadi
Bina Hukum Lingkungan Vol. 3 No. 1 (2018): Bina Hukum Lingkungan, Volume 3, Nomor 1, Oktober 2018
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.502 KB)

Abstract

Pencemaran lingkungan hidup akibat impor limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang dilakukan oleh PT APEL dan PT JOM terjadi di Batam, oleh PT APEL dan kegiatan industri lain di wilayah Batam, sudah sangat mengkhawatirkan, karena berdasarkan data dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Kota Batam sebanyak 375 perusahaan diantaranya berpotensi menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Potensi kerusakan lingkungan sudah sangat nyata dan terjadi, namun dari penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan belum dilaksanakan secara maksimal. Penelitian ini bersifat normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan bertujuan untuk mengetahui apakah azas Premium Remedium dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Terjadinya perusakan dan kerusakan lingkungan hidup yang masif tak lepas dari penegakan dan penerapan hukum lingkungan hidup yang ambigu. Pasal 97 UU Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup, merupakan tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan lingkungan seharusnya menggunakan penerapan hukum azas hukum premium remedium, bukan lagi pada azas ultimum remedium.
The Urgency of Philosophy of Science for Doctoral Students of Law Purnomo, Vicki Dwi; Heri Santoso; Edy Lisdiyono
Asian Journal of Applied Education (AJAE) Vol. 3 No. 4 (2024): October 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/ajae.v3i4.11948

Abstract

Philosophy of science plays a very important role for doctoral students in law, because it provides a critical, reflective, and in-depth foundation for thinking in conducting advanced legal research. This article discusses the urgency of philosophy of science for doctoral students in law from several main aspects, including epistemological and ontological foundations, development of theoretical frameworks, critical evaluation of scientific methods, and improvement of legal reasoning skills. Philosophy of science also provides ethical guidance in research and helps students understand the relationship between law and other disciplines, such as sociology and politics. Through a deeper understanding of philosophy of science, doctoral students in law can compile more comprehensive, relevant, and impactful research, and make significant contributions to the development of legal science in the future.
Pembatalan Hibah Terhadap Harta Bersama Pada Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb) Agam Ridho Abrori; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris Vol. 3 No. 1 (2024): Juni: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i1.1679

Abstract

Umumnya hibah diberikan kepada keluarga atau ahli warisnya, hibah juga dapat diberikan kepada orang lain diluar keluarga sedarahnya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hibah kepada pihak ketiga dalam tinjauan Hukum Islam, pembatalan hibah kepada pihak ketiga karena melebihi 1/3 hartanya dalam tinjauan Hukum Islam, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan nomor 0079/Pdt.G/2013/PA.Amb, mengenai pemberian hibah yang melebihi 1/3 harta pemberi hibah. Sifat penelitian adalah Deskriptif Analitis, jenis penelitian yuridis normatif, dan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah: Batasan jumlah hibah jika diberikan kepada pihak ketiga atau selain ahli waris maksimal 1/3 bagian dari total harta kekayaan pemberi hibah. Pembatalan hibah kepada pihak ketiga yang melebihi 1/3 hartanya. Hal ini diatur sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris. Pertimbangan dari majelis hakim adalah: Pertama, pelaksanaan hibah bertentangan dengan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena melebihi harta yang dimiliki oleh penghibah, maka hibah dinyatakan tidak sah; Kedua, karena hibah yang dilakukan dinyatakan tidak sah, maka akta Hibah No. 88/2003 dan Sertifikat Hak Milik No.1232 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Ketiga, berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, maka sebidang tanah, luas 10.38 M² dengan bangunan di atasnya, milik Harwono bin R. Soewarno dengan Endang Wahyuningsih binti R.Soedarto di Desa Banyubiru Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, dinyatakan untuk dibagi waris kepada ahli warisnya sesuai dengan hukum waris Islam.
Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Terhadap Permasalahan Akta Jual Beli Tanah Oleh PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 676/PID.B/2016/PN.SMG) Arum Mei Sari; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris Vol. 3 No. 1 (2024): Juni: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i1.1752

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tanggungjawab PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap, upaya PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap pada peralihan hak tanah melalui jual beli. Hasil penelitian ini adalah : 1. Bentuk tanggungjawab khusus PPAT adalah melakukan pemeriksaan dokumen tanah dengan cermat, memverifikasi kepemilikan tanah dan bebanhukum yang mungkin terdapat pada property tersebut, memberikan penjelasan dan konsultasi hukum kepada klien, memberikan jaminan hukum kepada klien terkait keabsahan transaksi, kepemilikan tanah, dan kebebasan dari beban hukum atau sengketa yang dapat merugikan mereka, dan jika terjadi masalah hukum setelah transaksi, PPAT dapat memberikan bantuan dalam menangani sengketa atau permasalahan yang muncul. 2. Upaya PPAT dalam memberikan perlindungan hukum bagi penghadap pada peralihan hak tanah melalui jual beli melibatkan proses pembuatan akta tanah yang sah dan lengkap yaitu dengan melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dengan kepemilikan dan status tanah yang akan dijual, melakukan penelitian untuk memastikan bahwa status tanah yang akan dijual adalah legal dan tidak terlibat dalam masalah hukum, menyusun akta jual beli, memverifikasi identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi, mendaftarkan akta tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN), memberikan salinan akta tanah kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi, memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi jual beli tanah, dan PPAT dapat bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, seperti notaris, bank, dan pihak berwenang lainnya, untuk memastikan keseluruhan proses transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan hukum. 3. Akta Jual Beli tidak memenuhi syarat materil sehingga menjadi batal demi hukum.
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Kuasa Menjual (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.773/Pid.B/2021/PNSmg) Mahatmi Nindita; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris Vol. 3 No. 2 (2024): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v3i2.2170

Abstract

Tugas pelaksanaan jabatan notaris ialah membuat akta yang dipergunakan sebagai alat bukti yang dibutuhkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu. Bahkan, seorang Notaris turut menjadi tergugat atau turut tergugat dalam proses peradilan perdata. Rumusan masalah 1. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Kuasa Menjual apabila tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris? 2. Bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap kasus pemalsuan akta kuasa menjual pada Putusan No.773/Pid.B/2021/PNSmg? 3. Apa yang menyebabkan Notaris dapat melakukan tindakan penyimpangan dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual? Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Kuasa Menjual apabila tidak sesuai dengan UUJN, untuk mengetahui dan menganalisis penyebab Notaris dapat melakukan tindakan penyimpangan dalam pembuatan Akta Kuasa Menjual, untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Notaris terhadap kasus pemalsuan Akta Kuasa Menjual pada Putusan No.773/Pid.B/2021/PNSmg. Untuk metode penelitian ini adalah yuridis normatif yang berfokus pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini, pertanggungjawaban Notaris terhadap akta kuasa menjual yang dipalsukan adalah Notaris M pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan F dengan pidana penjara selama 1 ( satu) tahun 4 (empat) bulan. Karena terdapat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Notaris M karena tidak membacakan akta kuasa menjual tersebut kepada S dan tanda tangan juga tidak dilakukan dihadapan Notaris M, adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh F karena melakukan pemalsuan tanda tangan S pada akta kuasa menjual, terdapat unsur kelalaian juga dari Notaris M karena tidak cross check kepada pihak S benar tidak staffnya meminta tanda tangan ke S.
Kekuatan Hukum Akta Perjanjian Kerjasama Yang Dibuat Di Bawah Tangan Dewi Alis Kasiyati; Edy Lisdiyono
Jurnal Akta Notaris Vol. 4 No. 2 (2025): Desember: Jurnal Akta Notaris
Publisher : Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/aktanotaris.v4i2.3413

Abstract

Penelitian ini membahas kekuatan hukum akta perjanjian kerja sama yang dibuat di bawah tangan antara Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta dan Yakes Telkom Area Jawa Tengah–DIY. Perjanjian ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi wanprestasi berupa keterlambatan penagihan sebesar Rp5.962.000 pada periode Juni–Agustus 2023. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) kekuatan hukum akta bawah tangan dalam perspektif hukum perdata, (2) efektivitas pembuktian akta bawah tangan dibandingkan akta otentik serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa dan (3) perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta bawah tangan sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, namun memiliki kelemahan pembuktian karena mudah disangkal dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum tetap tersedia bagi pihak yang dirugikan, tetapi prosesnya lebih kompleks di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya penggunaan akta otentik melalui notaris agar perjanjian kerja sama memperoleh kekuatan pembuktian sempurna, kepastian hukum, serta perlindungan lebih kuat bagi para pihak
Corporate Compliance with Net-Zero Target and Environmental Regulations: Lessons from South Korea for Indonesia Lisdiyono, Edy; Dhaneswara, Nindya; Budiharseno, Rianmahardhika Sahid
Lex Publica Vol. 12 No. 1 (2025)
Publisher : APPTHI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58829/lp.12.1.2025.300

Abstract

This study examines corporate compliance with net-zero emissions targets and environmental regulations in Indonesia and South Korea, with the aim of exploring lessons Indonesia can apply from South Korea's experience. The study uses a comparative, descriptive qualitative approach, with data collected through a review of legal documents, government regulations, corporate reports, scientific journals, and international publications. The analysis focuses on comparing Indonesia's voluntary compliance system, which still relies on fiscal incentives and non-sanction evaluations, with South Korea's mandatory compliance system through the Framework Law on Carbon Neutrality and Green Growth and the Korea Emissions Trading Scheme (K-ETS). The results show that South Korea's success in encouraging corporate compliance with net-zero is supported by a binding legal framework, integrated ESG reporting, and digital emissions monitoring. Meanwhile, Indonesia is still in the policy commitment stage. The study recommends strengthening the net-zero legal framework, integrating ESG-based reporting systems.
Collaborarive Administration Model For Communities Affected by Tidal Flood in Coastal Area Edy Lisdiyono; Setiyowati; Charis Christiani; Rahmad Purwanto W; Bambang Widodo
Law Doctoral Community Service Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Law Doctoral Community Service Journal
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/ldcsj.1.1.4427.1-7

Abstract

Abs Rob is an event where sea air rises to inundate the surrounding land, causing environmental problems tract. This condition is the area in North Semarang City as one of the northern coastal areas of Java which is affected by tidal floods that enter villages and even enter people's houses that have not stopped for a long time, resulting in greatly disrupted activities and community access, including economic losses, damage to building facilities and infrastructure and the increasingly damaged environment. The University Service Team on 17 August 1945 Semarang has carried out socialization and assistance to communities affected by the tidal wave in the North Semarang area, especially the North Tanjung Mas Village with the Independent Learning Policy Program for the Independent Campus and received funding assistance from the Directorate General of the Ministry of Education, Research and Technology in 2021 and the results of the Service. this has been presented. The method of implementing community service is carried out by Tanjungmas Village, North Semarang District divided into two types of activities, namely: (1) Socialization activities and (2) Assistance for community groups in improving collaborative community service involving five parties (Pentahelic Approach) by involving regional officials ( in this case the Regional Disaster Management Agency, Bappeda, North Semarang District and Tanjungmas Village) as the regulator and executor of authority in the context of disaster management. There are several problems or obstacles found in the outreach and mentoring activities, namely the low capacity of human resources and the capacity of community institutions in Tanjungmas sub-district, low community involvement in tidal disaster management efforts, both individually and in institutions.
Collaborarive Administration Model for Communities Affected by Tidal Flood In Coastal Area Edy Lisdiyono; S Setiyowati; Charis Christiani; Rahmad Purwanto W; Bambang Widodo
Community Service Journal (CSJ) Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/csj.4.2.2022.142-149

Abstract

Abs Rob is an event where sea air rises to inundate the surrounding land, causing environmental problems tract. This condition is the area in North Semarang City as one of the northern coastal areas of Java which is affected by tidal floods that enter villages and even enter people's houses that have not stopped for a long time, resulting in greatly disrupted activities and community access. , including economic losses, damage to building facilities and infrastructure and the increasingly damaged environment. The University Service Team on 17 August 1945 Semarang has carried out socialization and assistance to communities affected by the tidal wave in the North Semarang area, especially the North Tanjung Mas Village with the Independent Learning Policy Program for the Independent Campus and received funding assistance from the Directorate General of the Ministry of Education, Research and Technology in 2021 and the results of the Service. this has been presented. The method of implementing community service is carried out by Tanjungmas Village, North Semarang District divided into two types of activities, namely: (1) Socialization activities and (2) Assistance for community groups in improving collaborative community service involving five parties (Pentahelic Approach) by involving regional officials ( in this case the Regional Disaster Management Agency, Bappeda, North Semarang District and Tanjungmas Village) as the regulator and executor of authority in the context of disaster management. There are several problems or obstacles found in the outreach and mentoring activities, namely the low capacity of human resources and the capacity of community institutions in Tanjungmas sub-district, low community involvement in tidal disaster management efforts, both individually and in institutions.
Co-Authors Agam Ridho Abrori Arif Budi Muslikan Arum Mei Sari Bambang Widodo Budiharseno, Rianmahardhika Sahid Cadhika Suryapradana Charis Christiani Charis Christiani David Maharya Ardyantara Dewi Alis Kasiyati Dhaneswara, Nindya Erlangga Alif Mufti Heri Santoso Mahatmi Nindita Muhammad Zaki Sierrad Muslikan, Budi Arif Ontran Sumantri Riyanto Purnomo, Vicki Dwi Rahmad Purwanto Widyastomo Retno Mawarini Sukmariningsih Rinaldo Parrulian Sianturi Rumbadi, Rumbadi Setiyowati Setiyowati Setiyowati Setiyowati Sierrad, Muhammad Zaki Sigit Irianto Unung Awan Hartanto