Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

PERANAN PEMBELAJARAN GEOGRAFI DI SMA TERHADAP KESIAPSIAGAAN SISWA DALAM MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI DI KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN oktavia, widya
JURNAL ILMU PENDIDIKAN AHLUSSUNNAH Vol 1 No 2 (2018): Jurnal Ilmu Pendidikan Ahlussunnah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) STKIP Ahlussunnah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (207.024 KB)

Abstract

Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana gempa bumi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat peranan pembelajaran geografi di SMA dalam pengetahuan dan sikap tentang resiko bencana gempa bumi terhadap kesiapsiagaan siswa SMA di Kecamatan Lubuk Alung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan siswa SMA tentang bencana gempa bumi dan mengetahui besar kecil pengaruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan siswa SMA dalam menghadapi bencana gempa bumi. Penelitian di lakukan kepada siswa SMA yang ada di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan bantuan tabel penentuan sampel (Isac dan Michael), sehingga diperoleh sebanyak 205 sampel. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan: 1).Tingkat pengetahuan siswa SMA di Kecamatan Lubuk Alung mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 23,4%, kriteria tinggi 40,9%, kriteria rendah 25,9%, dan kriteria sangat rendah 9,7%. 2).Tingkat sikap siswa SMA di Kecamatan Lubuk Alung dengan kriteria sangat tinggi sebanyak 27,8%, kriteria tinggi 31,2%, kriteria rendah 32,7%, dan kriteria sangat rendah 8,3%. 3).
UPAYA PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN JIGSAW UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN KONSEP GEOGRAFI PADA MATERI DINAMIKA LITOSFER DAN PEDOSFER KELAS X2 SMA NEGERI 2 KAPUR IX KABUPATEN LIMA PULUH KOTA oktavia, widya
JURNAL ILMU PENDIDIKAN AHLUSSUNNAH Vol 2 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Pendidikan Ahlussunnah
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) STKIP Ahlussunnah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep geografi siswa pada materi dinamika litosfer dan pedosfer dengan menggunakan metode JIGSAW  dikelas X IPS SMA Negeri 2 Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas dengan subjek penelitian adalah siswa kelas  X IPS 2 SMA Negeri 2 Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota  dengan jumlah siswa 26 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan tes. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan model JIGSAW dapat meningkatkan pemahaman konsep geografi  siswa kelas X IPS 2 SMA Negeri 2 Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Peningkatan pemahaman siswa dari rata-rata pemahaman awal sebelum tindakan sebesar 73,35, meningkat sebanyak 4,79%, sehingga rata-ratanya menjadi 77,04 pada siklus I. Dari siklus I ke siklus II rata-rata pemahaman konsep meningkat sebanyak 6,75%, sehingga rata-ratanya menjadi 82,62. Dengan demikian pembelajaran model JIGSAW pada materi dinamika litosfer dan pedosfer dapat diterapkan dikelas X IPS 2 SMA Negeri 2 Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota .
Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Menjaga Mesjid Kurang Aso 60 Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Solok Selatan Oktavia, Widya; Rusdinal, Rusdinal; Firman, Firman
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 1 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (199.648 KB) | DOI: 10.31004/jptam.v5i1.901

Abstract

Indonesia negara yang hampir 80% masyarakatnya beragama islam. Tidak heran banyak memiliki mesjid- yang bersejarah salah satunya yang terdapat di Sumatera Barat tepatnya di kabupaten Solok Selatan yaitu Mesjid Kurang Aso 60. Mesjid ini memiliki makna filosofis yang tinggi bagi masyarakat setempat sesuai dengan falsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Hal ini mendorong partisipasi dari masyarakat setempat bahkan dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menjaga mesjid Kurang Aso 60 sebagai cagar budaya diantaranya: Partisipasi Masyarakat: a).Melaksanakan Gontong Royong 1 kali sebulan untuk membersihkan mesjdi, 2).Tetap memfungsikan mesjid sebagai tempat ibadah umat islam, 3).Menjadikan mesjid sebagai sentral acara adat. 4).Mendirikan TPA/Tempat Mengaji bagi anak-anak masyarakat setempat. Partisipasi pemerintah: a).Menjadikan mesjid Kurang Aso 60 sebagai tempat wisata religi di Solok Selatan, b).Menjadikan mesjid Kurang Aso 60 sebagai sumber belajar bagi mahasiswa yang KKN, c).Membentuk jaringan dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan menambah nilai budaya mesjid Kurang Aso 60.
Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Menjaga Mesjid Kurang Aso 60 Sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Solok Selatan Oktavia, Widya; Rusdinal, Rusdinal; Firman, Firman
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 5 No. 1 (2021): 2021
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v5i1.901

Abstract

Indonesia negara yang hampir 80% masyarakatnya beragama islam. Tidak heran banyak memiliki mesjid- yang bersejarah salah satunya yang terdapat di Sumatera Barat tepatnya di kabupaten Solok Selatan yaitu Mesjid Kurang Aso 60. Mesjid ini memiliki makna filosofis yang tinggi bagi masyarakat setempat sesuai dengan falsafah Minangkabau “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Hal ini mendorong partisipasi dari masyarakat setempat bahkan dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menjaga mesjid Kurang Aso 60 sebagai cagar budaya diantaranya: Partisipasi Masyarakat: a).Melaksanakan Gontong Royong 1 kali sebulan untuk membersihkan mesjdi, 2).Tetap memfungsikan mesjid sebagai tempat ibadah umat islam, 3).Menjadikan mesjid sebagai sentral acara adat. 4).Mendirikan TPA/Tempat Mengaji bagi anak-anak masyarakat setempat. Partisipasi pemerintah: a).Menjadikan mesjid Kurang Aso 60 sebagai tempat wisata religi di Solok Selatan, b).Menjadikan mesjid Kurang Aso 60 sebagai sumber belajar bagi mahasiswa yang KKN, c).Membentuk jaringan dengan masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan menambah nilai budaya mesjid Kurang Aso 60.
PERNIKAHAN PADA GELAHANG : SOLUSI KULTURA UNTUK PASANGAN ANAK TUNGGAL DI BALI Suarsa, Agus Wisnuwardhana; Oktavia, Widya; Silaban, Kenjiro Adriano
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i2.3101

Abstract

Abstract: This paper aims to analyze the legal implications of the Perkawinan Pada Gelahang (bilateral marriage) from the perspective of positive law. The main issue lies in the perceived injustice in inheritance distribution. The research question addresses the legal consequences arising from this marriage practice in terms of spousal status, inheritance rights, and child protection. This article adopts a normative approach, utilizing primary legal sources such as Law Number 1 of 1974 on Marriage, along with relevant academic journals as secondary legal materials. The study concludes that Perkawinan Pada Gelahang is conducted in accordance with Hindu teachings, wherein both husband and wife bear dual responsibilities: Niskala obligations, which involve religious ceremonies at both families’ temples, and Sekala obligations, which refer to social duties in each of the spouses’ Desa Pakraman (customary villages). From the standpoint of positive law, legal issues emerge—particularly regarding inheritance—since both spouses are considered equal, with neither being dominant in terms of "giving" or "receiving" status. This equality creates ambiguity in determining legal rights, especially in matters of inheritance and child protection. Keywords: Marriage, Gelahang, Tradition
Analisis Hukum Terhadap Mekanisme Penagihan Pinjaman Online dengan Penyebaran Data Pribadi Oktavia, Widya; Rahardiansyah, Trubus
Begawan Abioso Vol. 16 No. 1 (2025): Begawan Abioso
Publisher : Magister Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/abioso.v16i1.1215

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum mekanisme penagihan pinjaman online yang melibatkan penyebaran data pribadi. Permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penagihan pinjaman online, terutama yang menyangkut penyebaran data pribadi milik peminjam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu pada bahan hukum primer, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 19/SEOJK.05/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, serta jurnal-jurnal yang digunakan sebagai bahan hukum sekunder. Penulisan ini menyimpulkan bahwa etika penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online maupun debt collector telah diatur dalam peraturan OJK. Peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 27 Tahun 2022, yang melarang penagihan dengan cara intimidasi maupun penyebaran data pribadi, karena tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam UU tersebut.
PERNIKAHAN PADA GELAHANG : SOLUSI KULTURA UNTUK PASANGAN ANAK TUNGGAL DI BALI Suarsa, Agus Wisnuwardhana; Oktavia, Widya; Silaban, Kenjiro Adriano
Ensiklopedia Sosial Review Vol 7, No 2 (2025): Volume 7 No 2 Juni 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v7i2.3276

Abstract

This paper aims to analyze the legal implications of the Perkawinan Pada Gelahang (bilateral marriage) from the perspective of positive law. The main issue lies in the perceived injustice in inheritance distribution. The research question addresses the legal consequences arising from this marriage practice in terms of spousal status, inheritance rights, and child protection. This article adopts a normative approach, utilizing primary legal sources such as Law Number 1 of 1974 on Marriage, along with relevant academic journals as secondary legal materials. The study concludes that Perkawinan Pada Gelahang is conducted in accordance with Hindu teachings, wherein both husband and wife bear dual responsibilities: Niskala obligations, which involve religious ceremonies at both families’ temples, and Sekala obligations, which refer to social duties in each of the spouses’ Desa Pakraman (customary villages). From the standpoint of positive law, legal issues emerge—particularly regarding inheritance—since both spouses are considered equal, with neither being dominant in terms of "giving" or "receiving" status. This equality creates ambiguity in determining legal rights, especially in matters of inheritance and child protection.Keywords: Marriage, Gelahang, Tradition.
Tata Ruang dan Perizinan Lokasi: Keterkaitan NIB dalam Konteks OSS dan Perda No 5 Tahun 2021 Kota Semarang Nisrina, Ghina; Oktavia, Widya
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 12 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.12522671

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi strategi optimal dalam pengembangan perkotaan dengan fokus pada peran Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam konteks Online Single Submission (OSS) dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021 di Kota Semarang. Kami menganalisis interkoneksi antara NIB, OSS, dan regulasi daerah untuk memahami dampaknya terhadap tata ruang dan perizinan lokasi dalam konteks pembangunan urban. Artikel ini mengidentifikasi tantangan implementasi NIB dan menjelaskan bagaimana pengoptimalan koordinasi antara OSS dan regulasi daerah dapat merangsang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dengan menyajikan prospek dan solusi yang dapat diadopsi, artikel ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai peran kunci NIB dalam mengoptimalkan pengembangan urban di Kota Semarang.
Pengaruh Kinerja ESG terhadap Kinerja Keuangan dengan Kekuatan CEO sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Oktavia, Widya; Anggraini, Dewi; Andrinaldo, Arisky
Media Bisnis Vol. 17 No. 2 (2025): Media Bisnis
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34208/s30fw702

Abstract

This study aims to analyze the influence of environmental performance, social performance, and governance performance on financial performance with CEO power as a moderating variable. This research is a quantitative study using secondary data. Twelve manufacturing companies were selected through purposive sampling using predetermined criteria. The data analysis method used was panel data regression using Eviews 13. The results of this study indicate that the performance environmental, social performance, and governance performance simultaneously (f-test) has an effect on financial performance (ROA). Partially (t-test) environmental performance does not have a significant effect on financial performance (ROA), social performance does not have a significant effect on financial performance (ROA), and governance performance has a significant effect on financial performance (ROA). However, the results of the model equation test panel data regression (MRA) CEO power (CEO education) weakens or cannot moderate the influence of environmental performance on financial performance (ROA), CEO power (CEO education) strengthens or can moderate the influence of social performance on financial performance (ROA), and CEO power (CEO education) weakens or cannot moderate the influence of governance performance on financial performance (ROA).