Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Sasana Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Rahmad Sujud Hidayat
Universitas Tangerang Raya
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Aksi Pelecehan Seksual Non Fisik di Indonesia Ani Purwati; Rahmiati; Rahmad Sujud Hidayat; Martinus Tanga Lero
Jurnal Hukum Sasana Vol. 9 No. 1 (2023): June 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v9i1.2420

Abstract

Pelecehan seksual dijelaskan sebagai  perbuatan yang menjurus ke arah seksual yang tidak dimaui, permintaan berbuat seksual, ucapan atau gerakan yang mengarah ke seksual, atau hal seksual lainnya, yang menjadikan orang  timbul perasaan tersinggung, merasa direndahkan dan dibuat malu, dimana reaksi seperti itu wajar dalam keadaan demikian., dan perbuatan itu membuat kerja jadi terganggu tidak beretika. Pelecehan seksual ada yang fisik dan non-fisik jenisnya. Pengaturan hukum di Indonesia saat ini hanya ada aturan tentang pelecehan seksual yang sifatnya fisik, sedangkan pelecehan seksual non-fisik belum ada aturan yang mengaturnya. Sebenarnya payung hukum untuk pelecehan intim/seksual non-raga/fisik sudah terakomodir dalam RUU PKS, namun sampai saat ini, RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum dapat diberlakukan. Tujuan penulisan ini untuk melihat bagaimana penegakan hukum terhadap aksi pelecehan seksual non fisik di Indonesia. Metode penulisan yuridis normative dengan pendekatan konseptual. Dari penelitian ini ditemukan bahwa Indonesia perlu untuk mengkriminalisasi pelecehan seksual/intim baik orientasi fisik/raga serta non-fisik/non-raga supaya ada payung hukum yang mengatur dengan jelas tentang aksi tersebut. Hal tersebut sebenarnya sudah ada aturannya di dalam RUU PKS (Penghapusan Kekerasan Seksual). Namun hanya saja, sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan, sehingga belum bisa diterapkan dalam praktik hukum negara kita.
Kerangka Kepastian Hukum Dalam Regulasi Transfer Data Pribadi Lintas Negara Rahmad Sujud Hidayat
Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Humaniora (EKSISHUM) Vol 5 No 1 (2025): EKSISHUM
Publisher : Universitas Tangerang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The increasing flow of personal data across borders in the global digital economy ecosystem raises the need for regulations that are able to ensure legal certainty as well as the protection of privacy rights. This research aims to analyze the legal certainty framework in the regulation of cross-border personal data transfers and its relevance to Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The research uses normative legal methods with legislative, conceptual, and comparative legal approaches. Data were obtained through literature studies of laws and regulations, legal doctrines, and scientific literature that were analyzed qualitatively-descriptively. The results of the study show that the legal certainty of cross-border data transfer is determined by the clarity of norms, adequate data protection standards, the effectiveness of supervision, and the harmonization of national regulations with international standards. This research contributes to the development of the concept of legal certainty in global data governance. It is necessary to strengthen implementing regulations and supervisory institutions to support effective implementation.
Harmonisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah melalui Arbitrase dan Pengadilan di Indonesia Rahmad Sujud Hidayat; Naufal Ilham Ramadhan; Helda Varadiba
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 12 No. 1 (2026): Published 30 Juni 2026
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis harmonisasi kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase dan pengadilan di Indonesia. Disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012, Peraturan MA Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan OJK Nomor 61/POJK.07/2020 menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BASYARNAS, Pengadilan Agama, dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis Putusan PA Makassar Nomor 1319/Pdt.G/2023 dan PA Lamongan Nomor 2426/Pdt.G/2020. Hasil menunjukkan disharmonisasi menyebabkan dualisme kewenangan, forum shopping, dan ketidakpastian hukum. Kedua putusan memperlihatkan karakter akad syariah dijadikan dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama, namun sinkronisasi norma arbitrase dan peradilan belum terwujud. Penelitian ini menawarkan model harmonisasi melalui sinkronisasi regulasi dan integrasi maqāṣid al-syarī'ah guna mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Co-Authors Ani Purwati Helda Varadiba Martinus Tanga Lero Naufal Ilham Ramadhan Rahmiati