Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Detji K. E. R. Nuban
Universitas Nusa Cendana
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara Dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor Rainhard Florian Atalo; Yohanes G. Tuba Helan; Detji K. E. R. Nuban
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 3 No. 5 (2023): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v3i5.595

Abstract

Masalah dari pemekaran wilayah di tingkat kabupaten adalah mengenai sengketa batas wilayah desa/kelurahan. Sengketa batas wilayah merupakan sengketa yang timbul akibat tidak ada atau tidak jelasnya batas antara dua wilayah yang memiliki pemerintahan yang berbeda. Salah satunya adalah sengketa batas wilayah antara Desa Petleng Kecamatan Alor Tengah Utara dengan Kelurahan Welai Timur Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor. Penelitian ini bertujuan mengetahui peran Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengeketa dan untuk mengetahui faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa batas antara kedua wilayah ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan hukum progresif.Hasil penelitian menunjukan peran pemerintah daerah dalam penyelesaian sengekata batas wilayah antara Desa Petleng dengan Kelurahan Welai Timur, sudah cukup baik dengan terlaksanan rapat fasilitasi, mediasi dan penyelesaian oleh Bupati. Faktor-faktor yang menghambat penyelesaian sengketa batas wilayah yakni kurangnya dokumen penunjang penyelesaian, ketidaksehatian dari masyarakat, dan pencatatan tanah disekitar lokasi sengketa yang tidak jelas sehingga sampai saat ini penyelesaian sengketa ini masih belum terselesaikan. Saran dalam penulisan ini adalah pemerintah daerah dapat menggunakan pendekatan hukum progresif untuk penyelesaian seperti pencarian kebijakan yang menguntungkan masyrakat, perubahan kominkasi dari top up ke botoom up, pelibatan unsur budaya dan agama serta pelibatan unsur akademis. Sehingga sengketa ini dapat terselesaikan.
Sosialisasi Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Oematnunu Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Aksi Sinurat; Saryono Yohanes; Dhesy Arisandielis Kase; Markus Yohanis Hage; Detji K. E. R Nuban; Hironimus Buyanaya
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 06 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i06.1003

Abstract

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua anggota masyarakat. Beberapa langkah penting yang telah diambil atau bisa diambil dalam konteks ini adalah: 1. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: Upaya awal dalam penghapusan KDRT adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye edukasi dan pelatihan dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan. 2. Pembentukan Layanan Dukungan: Masyarakat dapat membentuk pusat atau lembaga yang menyediakan dukungan psikologis, hukum, dan medis kepada korban KDRT. Ini mencakup konseling, perlindungan fisik, serta bantuan hukum. 3. Kerja Sama dengan Pihak Berwenang: Penting untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan sistem peradilan, untuk memastikan bahwa pelaku KDRT ditindak secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan. 4. Undang-Undang dan Kebijakan: Mendukung penerapan undang-undang yang melindungi korban KDRT dan menghukum pelaku. Desa Oematnunu dapat mempromosikan dan mendukung perubahan kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan perlindungan korban. 5. Peran Aktif Perempuan: Memotivasi perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka, serta memberdayakan mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi KDRT. 6. Sosialisasi Positif: Memajukan sosialisasi positif dan mendukung hubungan sehat dalam rumah tangga melalui program-program komunitas, pelatihan keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang konflik. 7. Monitoring dan Pelaporan: Masyarakat Desa Oematnunu dapat membentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan KDRT yang efektif untuk memastikan kasus-kasusnya teridentifikasi dan ditangani dengan cepat. 8. Pendanaan dan Sumber Daya: Mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk mendukung semua inisiatif penghapusan KDRT, termasuk pelatihan, penyuluhan, dan layanan dukungan. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Desa Oematnunu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung bagi seluruh anggota masyarakatnya, serta mengurangi kasus KDRT secara signifikan.
Implementasi Persidangan E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Anastasia Tamonob; Yohanes G. Tuba Helan; Detji. K.E. R. Nuban
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 08 (2023): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i08.1082

Abstract

E-court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, tafsiran panjar, biaya secara online, pembayaran biaya panjar secara online, pemanggilan secara online, mengirim dokumen persidangan (jawaban, replik, dan kesimpulan). Aplikasi e-court diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris di mana penelitian ini dilaksanakan di pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Penelitian ini menggunakan pedoman wawancara terhadap lima narasumber. Data dianalisis secara deskriptifkualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan: Implementasi Persidangan e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.(1).Penerapan e-court juga telah memberikan kemudahan bagi pencari keadilan termasuk perangkat keadilan sehingga mampu menciptakan efisien dan efektifitas di Pengadilan. (2). Administrasi perkara secara elektronik sangat membantu masyarakat karena dapat mempersingkat waktu dan menyederhanakan berbagai tahapan dari pendaftaran, pemanggilan dan pembayaran secara online, guna mewujudkan asas penyelenggaraan Pengadilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. (3). Faktor-faktor yang di alami adalah masalah kondisi jaringan yang tidak stabil, sumber daya manusia dan kurang minatnya masyarakat terkait persidangan e- court.
Peralihan Kewenangan dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat dalam Pengawasan Pertambangan Batuan di Kali Noemuti Kabupaten Timor Tengah Utara Antonia Konfat; Detji K. E. R. Nuban; Norani Asnawi
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i1.7320

Abstract

The enactment of Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining has fundamentally restructured the distribution of governmental authority in Indonesia's mining sector, particularly regarding the supervision of rock mining activities. This study aims to analyze the transfer of supervisory authority over rock mining from regional governments to the Central Government and to examine its legal implications for mining governance in Kali Noemuti, North Central Timor Regency. This research employed normative legal research using statutory and conceptual approaches. The legal materials consisted of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed through qualitative descriptive methods. The findings indicate that the transfer of authority reflects a policy of centralized governance intended to strengthen state control over mineral resources, standardize supervision, and enhance legal certainty in the mining sector. However, the centralization of supervisory authority has also shifted legal responsibility from regional governments to the Central Government, while limiting the operational role of local governments. The study further reveals that centralized supervision has not fully addressed environmental and social impacts resulting from mining activities, highlighting the need for stronger coordination between central and regional governments to ensure effective supervision, environmental protection, and sustainable mineral resource management.
Efektivitas Penerapan Tanggung Jawab dan Sanksi terhadap Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam Penyalahgunaan Kendaraan Dinas di Kabupaten Sikka Magdalena Canosa Putri Say; Detji K. E. R. Nuban; Hermawati A. Y. Dai
Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 1 (2026): Maret: Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/dewantara.v5i1.7357

Abstract

Official vehicles are state assets provided to Civil Servants (Pegawai Negeri Sipil/PNS) to support the implementation of official duties and public services. Therefore, their use must comply with applicable regulations and be limited to official purposes. However, the misuse of official vehicles remains a recurring issue in Sikka Regency, involving both civil servants and unauthorized non-civil servants due to weak supervision and inconsistent disciplinary enforcement. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of civil servants’ responsibilities in the use of official vehicles outside official working hours and the effectiveness of disciplinary sanctions imposed for such misuse. This research employed an empirical legal approach using descriptive qualitative analysis. Primary data were collected through interviews with civil servants and relevant officials at the Regional Civil Service and Human Resource Development Agency, the Regional Financial and Asset Management Agency, the Health Office, the Transportation Office, and the Environmental Office of Sikka Regency, while secondary data were obtained through the analysis of legislation and legal literature. The findings indicate that the implementation of moral and administrative responsibilities has not been fully effective, as official vehicles are still used for personal purposes despite clear legal provisions. Likewise, disciplinary sanctions remain ineffective because enforcement is generally limited to verbal and written warnings, while moderate and severe sanctions are rarely imposed. These findings highlight the need to strengthen supervision and ensure consistent enforcement of disciplinary regulations to improve accountability in the use of official vehicles.
Co-Authors Anastasia Tamonob Antonia Konfat Dhesy Arisandielis Kase Hermawati A. Y. Dai Hironimus Buyanaya Magdalena Canosa Putri Say Markus Yohanis Hage Norani Asnawi Rainhard Florian Atalo Saryono Yohanes Sinurat, Aksi Yohanes G.Tubahelan