Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Toto Kushartono
Universitas Jenderal Achmad Yani
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Iing Nurdin; Toto Kushartono
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 8 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Iing Nurdin; Toto Kushartono
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 8 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.
STRATEGIES AND CHALLENGES OF WOMEN’S PARTICIPATION IN INCREASING POLITICAL REPRESENTATION IN 2024 (A Study of the Gerindra Party in Bandung City) Bayu Septiansyah; Toto Kushartono; Lukman Munawar Fauzi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.747

Abstract

Women’s political participation constitutes a fundamental indicator of inclusive and gender-equitable democracy. Although Law Number 7 of 2017 on General Elections mandates that political parties allocate at least 30% of legislative candidacies to women, local political dynamics continue to reveal a persistent gap between descriptive and substantive representation. This study examines the strategies and challenges of the Gerindra Party in Bandung City in enhancing women’s political representation in the 2024 Election. This research employs a qualitative descriptive-analytical approach, drawing on in-depth interviews, observation, and document analysis. The analytical framework integrates Hanna Pitkin’s theory of political representation and Anne Phillips’ concept of the politics of presence. The findings demonstrate a substantial increase in women’s descriptive representation within the Gerindra faction of the Bandung City Council, rising from 12.5% (2019–2024) to 42.9% (2024–2029). Despite this quantitative progress, substantive representation remains constrained by structural and cultural barriers, including entrenched patriarchal norms, unequal access to political resources, and limited leadership development opportunities. The study concludes that numerical gains in representation must be accompanied by institutionalized empowerment mechanisms to ensure meaningful political influence. Transforming the politics of presence into the politics of influence requires sustained party reform, systematic cadre development, and the cultivation of a gender-inclusive political culture.
Co-Authors Bayu Septiansyah Dadan Kurnia Lukman Munawar Fauzi Nurdin, Iing Rohayatin, Titin - Setiawan, Agustina Siti Munawaroh