Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.61

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Dialektika Hukum

Toto Kushartono

Universitas Jenderal Achmad Yani

Author-ID : 6167638

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rio Trifo Inggiz; Toto Kushartono; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Di Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan membuat produk hukum, salah satunya jenisnya adalah Surat Edaran, namun dalam penggunaan Surat Edaran tersebut seringkali pejabat yang berwenang tidak tepat dalam memanfaatkan Surat Edaran. , Surat Edaran tidak sesuai dengan fungsi dan posisinya. Surat Edaran harus tepat dalam penggunaannya dilihat dari dasar kewenangan pembuatannya, baik dari segi formal, material, dan penerapan yang luas, sehingga Surat Edaran ini digunakan sesuai dengan fungsi dan posisinya.

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PPU-XIV/2016 TERKAIT PENGOSONGAN KOLOM AGAMA PADA KK DAN KTP BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT KEPERCAYAAN MEMPEROLEH HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA Indah Dwi Utari; Toto Kushartono; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan. Namun pada praktiknya sebagian golongan yakni para penghayat aliran kepercayaan mendapat kesulitan dalam mendapat hak konstitusionalnya, yang berujung pada pengajuan permohonan perkara atas pencantuman kolom agama untuk penghayat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya permohonan dikabulkan seluruhnya pada Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selain metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dengan adanya Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016 terkait pengisian kolom agama pada KK/KTP bagi masyarakat penghayat aliran kepercayaan dalam praktiknya belum meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam tertib hukum administrasi. Untuk itu, perlu segera dibuatkannya Undang-undang bagi Penghayat Aliran Kepercayaan sebagai bentuk pelayanan lanjutan dari pemerintah untuk memberi jaminan kepastian untuk para penghayat aliran kepercayaan dalam tertib administrasi negara.

STRATEGY FOR DEVELOPING VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUMDES) IN IMPROVING THE VILLAGE ECONOMY IN KERTAJAYA VILLAGE, PADALARANG DISTRICT, WEST BANDUNG Toto Kushartono; Bayu Septiansyah; Siti Munawaroh
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i1.1562

Village-Owned Enterprises are economic institutions at the village level to manage village potential and prosper the village community which is managed by the village government together with the community. This study aims to determine the Strategy for the Development of Village Owned Enterprises (BUMDES) in Improving the Village Economy in Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung Regency. The various potentials of the village as an attraction for development resources should be utilized properly by stakeholders (interested) in an effort to promote equitable development. The research method used is a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the strategy for developing BUMDes in improving the village economy in Kertajaya Village is trying to be carried out as much as possible even though it has not been able to significantly improve the community's economy, this is due to the Covid-19 pandemic. However, the village government tries to carry out several strategies such as providing money from the beginning to BUMDes, and there are several business items that are constant so that BUMDes can still run such as selling ATK needs and so on, providing capital to MSMEs, maximizing the existing budget to develop the BUMDes economy. Kertajaya and Bumdes villages can run even with the Covid-19 pandemic, absorption of community resources by boosting PAD, community empowerment in developing the village economy, making E-warung innovations to control the village economy, food security programs that are 20% of village funds by providing training , providing tools such as livestock seeds, agricultural seeds, with fertilizers, the Budikdamber program (Fish Cultivation in a Bucket) where the village government provides plant seeds assistance.

PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Iing Nurdin; Toto Kushartono
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 8 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village. Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.

Pengawasan Ombudsman Republik Indonesia pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Bandung Anita Febrianti; Lukman Munawar Fauzi; Toto Kushartono
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24, No 3 (2024): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/jiubj.v24i3.5617

The aim of this research is to determine the supervision carried out by the Ombudsman of the Republic of Indonesia in supervising the Admission of New Students (PPDB) at the Senior High School (SMA) level in Bandung City. The method used in this research is a qualitative descriptive method. The results of this research show that Ombudsman supervision not only functions as an evaluation tool, but also as a driver for changes in the PPDB system at Senior High School Level (SMA) in Bandung City.

Co-Authors Agustina Setiawan Aliesa Amanita Anita Febrianti Bayu Septiansyah Dadan Kurnia Indah Dwi Utari Lukman Munawar Fauzi Nurdin, Iing Rio Trifo Inggiz Rohayatin, Titin - Siti Munawaroh

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search