Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.947
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Jurnal Dialektika Hukum
Toto Kushartono
Universitas Jenderal Achmad Yani
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Iing Nurdin; Toto Kushartono
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 8 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Iing Nurdin; Toto Kushartono
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 8 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.
STRATEGIES AND CHALLENGES OF WOMEN’S PARTICIPATION IN INCREASING POLITICAL REPRESENTATION IN 2024 (A Study of the Gerindra Party in Bandung City) Bayu Septiansyah; Toto Kushartono; Lukman Munawar Fauzi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 3 (2026): 2026 Maret
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i3.747

Abstract

Women’s political participation constitutes a fundamental indicator of inclusive and gender-equitable democracy. Although Law Number 7 of 2017 on General Elections mandates that political parties allocate at least 30% of legislative candidacies to women, local political dynamics continue to reveal a persistent gap between descriptive and substantive representation. This study examines the strategies and challenges of the Gerindra Party in Bandung City in enhancing women’s political representation in the 2024 Election. This research employs a qualitative descriptive-analytical approach, drawing on in-depth interviews, observation, and document analysis. The analytical framework integrates Hanna Pitkin’s theory of political representation and Anne Phillips’ concept of the politics of presence. The findings demonstrate a substantial increase in women’s descriptive representation within the Gerindra faction of the Bandung City Council, rising from 12.5% (2019–2024) to 42.9% (2024–2029). Despite this quantitative progress, substantive representation remains constrained by structural and cultural barriers, including entrenched patriarchal norms, unequal access to political resources, and limited leadership development opportunities. The study concludes that numerical gains in representation must be accompanied by institutionalized empowerment mechanisms to ensure meaningful political influence. Transforming the politics of presence into the politics of influence requires sustained party reform, systematic cadre development, and the cultivation of a gender-inclusive political culture.
COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF GUNUNG MASIGIT TOURISM VILLAGE, CIPATAT SUB-DISTRICT, WEST BANDUNG DISTRICT: AN IMPACT ANALYSIS OF VILLAGE DIGITIZATION Bayu Septiansyah; Toto Kushartono
Jurnal Academia Praja Vol 8 No 2 (2025): Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jap.v8i2.4549

Abstract

This research aims to analyse the application of Collaborative Governance in the development of Gunung Masigit Tourism Village in Cipatat Sub-district, West Bandung Regency, with a focus on the impact of village digitalisation. Through a qualitative approach, this research explores how interactions between stakeholders, including the village government, community, and private sector, influence tourism development in the village. The analytical model used refers to Ansell and Gash's concept with key indicators such as Face-to-Face Dialogue, Building Trust, Commitment to Process, Sharing Understanding, and Small Wins. The results show that effective face-to-face dialogue allows all parties to build trust and understanding, which is very important in the context of collaboration. The successful development of Gunung Masigit Tourism Village is not only determined by the presence of digital infrastructure, but also by the active commitment of the local community and support from the private sector. Small wins in this process, such as the launch of local tourism programmes and the use of technology for promotion, contributed to increased community participation and tourist visits. From these findings, it is recommended that the village government continue to strengthen cooperation between stakeholders, as well as utilise digitalisation as a tool to increase the attractiveness and sustainability of tourism in Gunung Masigit Tourism Village. This research is expected to provide insights for better policy development in sustainable tourism village management.
STRATEGY FOR DEVELOPING VILLAGE OWNED BUSINESS ENTITIES (BUMDES) IN IMPROVING THE VILLAGE ECONOMY IN KERTAJAYA VILLAGE, PADALARANG DISTRICT, WEST BANDUNG Toto Kushartono; Bayu Septiansyah; Siti Munawaroh
Jurnal Caraka Prabu Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v7i1.1562

Abstract

Village-Owned Enterprises are economic institutions at the village level to manage village potential and prosper the village community which is managed by the village government together with the community. This study aims to determine the Strategy for the Development of Village Owned Enterprises (BUMDES) in Improving the Village Economy in Kertajaya Village, Padalarang District, West Bandung Regency. The various potentials of the village as an attraction for development resources should be utilized properly by stakeholders (interested) in an effort to promote equitable development. The research method used is a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the strategy for developing BUMDes in improving the village economy in Kertajaya Village is trying to be carried out as much as possible even though it has not been able to significantly improve the community's economy, this is due to the Covid-19 pandemic. However, the village government tries to carry out several strategies such as providing money from the beginning to BUMDes, and there are several business items that are constant so that BUMDes can still run such as selling ATK needs and so on, providing capital to MSMEs, maximizing the existing budget to develop the BUMDes economy. Kertajaya and Bumdes villages can run even with the Covid-19 pandemic, absorption of community resources by boosting PAD, community empowerment in developing the village economy, making E-warung innovations to control the village economy, food security programs that are 20% of village funds by providing training , providing tools such as livestock seeds, agricultural seeds, with fertilizers, the Budikdamber program (Fish Cultivation in a Bucket) where the village government provides plant seeds assistance.
KEDUDUKAN SURAT EDARAN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rio Trifo Inggiz; Toto Kushartono; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.529 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i1.486

Abstract

Di Indonesia yang merupakan negara hukum mempunyai kewenangan untuk mempunyai kewenangan membuat produk hukum, salah satunya jenisnya adalah Surat Edaran, namun dalam penggunaan Surat Edaran tersebut seringkali pejabat yang berwenang tidak tepat dalam memanfaatkan Surat Edaran. , Surat Edaran tidak sesuai dengan fungsi dan posisinya. Surat Edaran harus tepat dalam penggunaannya dilihat dari dasar kewenangan pembuatannya, baik dari segi formal, material, dan penerapan yang luas, sehingga Surat Edaran ini digunakan sesuai dengan fungsi dan posisinya.
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PPU-XIV/2016 TERKAIT PENGOSONGAN KOLOM AGAMA PADA KK DAN KTP BAGI PENGANUT KEPERCAYAAN DALAM KAITANNYA DENGAN HAK KONSTITUSIONAL PENGANUT KEPERCAYAAN MEMPEROLEH HAK-HAK DASAR WARGA NEGARA Indah Dwi Utari; Toto Kushartono; Aliesa Amanita
Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (292.058 KB) | DOI: 10.36859/jdh.v1i1.491

Abstract

Undang-Undang Dasar menyatakan: “bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agamanya serta kebebasan untuk meyakini kepercayaan. Namun pada praktiknya sebagian golongan yakni para penghayat aliran kepercayaan mendapat kesulitan dalam mendapat hak konstitusionalnya, yang berujung pada pengajuan permohonan perkara atas pencantuman kolom agama untuk penghayat kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi dan pada akhirnya permohonan dikabulkan seluruhnya pada Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Selain metode tersebut, penelitian ini juga menggunakan jenis metode penelitian Deskriptif Analitis yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa, dengan adanya Putusan MK Nomor 97/PPU-XIV/2016 terkait pengisian kolom agama pada KK/KTP bagi masyarakat penghayat aliran kepercayaan dalam praktiknya belum meningkatkan kesadaran masyarakatnya dalam tertib hukum administrasi. Untuk itu, perlu segera dibuatkannya Undang-undang bagi Penghayat Aliran Kepercayaan sebagai bentuk pelayanan lanjutan dari pemerintah untuk memberi jaminan kepastian untuk para penghayat aliran kepercayaan dalam tertib administrasi negara.
Co-Authors Aliesa Amanita Bayu Septiansyah Dadan Kurnia Indah Dwi Utari Lukman Munawar Fauzi Nurdin, Iing Rio Trifo Inggiz Rohayatin, Titin - Setiawan, Agustina Siti Munawaroh