Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.982
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area AKSIOLOGIYA : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat PERSPEKTIF Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Abdimas Galuh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Resolusi: Jurnal Sosial Politik TheJournalish: Social and Government Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JURNAL PEMERINTAHAN POLITIK ANGGARAN DAN ADMINISTRASI PUBLIK
Siti Munawaroh
Universitas Jenderal Achmad Yani
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
REFORMASI BIROKRASI DALAM PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 Siti Munawaroh; Widuri Wulandari; Dwian Hartomi Akta Padma Eldo; Nandyta Dewi Aprilya
TheJournalish: Social and Government Vol. 1 No. 2 (2020): Juni: TheJournalish
Publisher : CV The Journal Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan reformasi birokrasi yang ada di Pemerintah Kota Tegal dalam bidang akuntabilitas pada tahun 2018. Pemerintah kota bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan dengan memprioritaskan prinsip akuntabilitas dalam setiap kinerja organisasi perangkat daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengolah dan menganalisis data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk akuntabilitas kinerja yang ada adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan akuntabilitas keuangan dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Temuan dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia yang dimiliki mampu bekerja optimal yang profesional dan kompeten dalam menyelesaikan laporan.
Implementasi Program “Keluar Bersama” dalam Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta Siti Munawaroh; Dyah Mutiarin
JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) Vol 7, No 2 (2019): JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance a
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jppuma.v7i2.2306

Abstract

This research discuss about innovation “Keluar Bersama” in Danurejan Subdistrict Yogyakarta City. The research was carried out with the aim of finding out the implementation of the "Keluar Bersama" program in public service innovations. The problem in this study is that after the "Keluar Bersama" program there was still a significant difference between the ownership of Birth Certificates which reached 95%, while Child Identity Card only reached 62%. The creation of this innovation is the integration between 1 document and other documents, so there should be a similarity in the number of documents made. Thus, this study will look at the implementation of this "Keluar Bersama"  innovation. The type of research used is mixed methods research, with data collection techniques using questionnaires, observation, and documentation. The results of this study are seen from implementation of innovation “Keluar Bersama” by the Danurejan Subdistrict society seen from Public Governance, the society responded positively, this was influenced by the society participation in innovation, the ease of accessing information was also facilitated. The Danurejan Subdistrict Government is quite transparent in providing services, and is also accountable in carrying out its duties. Whereas for the aspect of utilizing public services getting good value because the innovation “Keluar Bersama” is able to overcome population administration problems, the technology used in innovation is also easy to use by the society.  In addition, the innovations “Keluar Bersama” also able to simplify, facilitate services, benefit to society, also increases service productivity and effectiveness. 
SELEKSI TAMBAHAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2021 DI WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Toto Kushartono; Dadan Kurnia; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 3 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i3.990-995

Abstract

Kualitas sumber daya manusia bakal calon kepala desa menentukan masa depan dari pemerintahan desa. Proses penyelenggaraan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kualitas kepala desa yang sedang berkuasa, karena hal ini berkaitan dengan proses perencanaan pembangunan serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat desa, serta kemajuan dan kesejahteraan dari masyarakat desa. Dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bandung Barat, calon kepala desa sebelum dipilih langsung oleh masyarakat merka mengikuti test tertulis sebagai seleksi awal sebelum pemilihan kepala desa. Hal ini menjadi perhatian dari FISIP Unjani untuk dapat ikut serta dalam penyelenggaraan test tambahan tertulis yang dilakukan bagi bakal calon kepala desa di KBB. Harapannya dengan adanya test tertulis tambahan ini, para calon kepada desa yang maju dalam pemilihan kepala desa adalah calon-calon yang memiliki pengetahuan yang luas sehingga kedepannya mampu untuk memajukan desa yang bersangkutan. Pelaksanaan seleksi tambahan akademik ujian tertulis yang dilakasankan oleh FISIP Unjani berjalan lancar.
Bureaucratic Reform Strategy In Improving The Quality Of Public Services By Implementing Bureaucratic Communication Model in Cimahi City Titin Rohayatin; Agus Subagyo; Agustina Setiawan; Siti Munawaroh; Widuri Wulandari
PERSPEKTIF Vol 11, No 3 (2022): PERSPEKTIF - July
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v11i3.6264

Abstract

This study aims to look at the bureaucratic reform strategy for improving public services in Cimahi City. This study uses a qualitative descriptive method, namely interview data collection techniques, literature study, and observation. Research result; mapping of the condition of the Cimahi City Regional Government in terms of institutions, management, bureaucratic ethics, a description of the reasons why bureaucratic reform is needed, and the formulation of general guidelines for bureaucratic reform strategies that refer to the Grand Design of bureaucratic reform through 8 (eight) areas of change, namely: Mental Apparatus, Legislation -Invitation, Performance Accountability, Management, Supervision, Institutional, Apparatus HR, and Public Services. And the formation of a model of government bureaucratic communication. The bureaucratic communication model is expected to be able to accelerate the process of bureaucratic reform in government. The models are SR (Stimulus-Response) model, Aristotels Linear communication model, Linear development communication model (Shannon and Wever), SMCR Communication Model (Sender, Message, Channel, and Receiver), Bureaucratic Communication Process model, and Bureaucratic communication model. With the government bureaucratic communication model in public services, it is expected to create quality and effective communication.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui Tata Kelola Aset Desa Toto Kushartono; Titin Rohayatin; Dadan Kurnia; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Aksiologiya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2022): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/aks.v6i3.12963

Abstract

Pengelolaan aset desa merupakan sesuatu yang penting dan harus menjadi perhatian lebih dari Pemerintah Desa. Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja) Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Pengelolaan aset desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan aset desa merupakan persoalan yang krusial, selain masalah anggaran dan keuangan desa. Apabila desa mampu melakukan pengelolaan aset secara baik dan berkelanjutan niscaya peran desa dalam pengentasan kemiskinan. Saat ini peran desa dalam mengelola assetnya masih belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan beberapa factor seperti tingkat pemahaman, kepedulian, kepemimpinan dan tingkat pasrtisipasi masyarakat yang masih rendah. Pengelolaan aset desa selama ini hanya terbatas pada pencatatan saja. Belum sampai pada pengelolaan yang mampu menghasilkan pendapatan desa serta berdaya guna dalam jangka panjang. Program Studi Ilmu Pemerintahan melakukan pengabdian kepada masyarakat (Pengmas) berupa pendidikan dan pelatihan untuk memberikan wawasan kepada para aparatur pemerintah desa dalam mengelola aset desa. Pelaksanaan ini diikuti oleh berbagai perangkat desa yang berada di seluruh wilayah Indonesia.
Pengelolaan Keuangan Desa dalam Mewujudkan Good Financial Governance di Desa Lembang Widuri Wulandari; Siti Munawaroh; Agustina Setiawan
PERSPEKTIF Vol. 12 No. 1 (2023): PERSPEKTIF, January
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/perspektif.v12i1.8661

Abstract

This paper aims to analyze village financial management in realizing good financial governance in Lembang Village. The problem of tension is on the village's ability to properly and correctly manage village finances. There are still many villages that are wrong in implementing village financial management. Lembang Village is a village in West Bandung Regency and is the only one with the status of an independent village. This research method is qualitative. Data collection techniques by interviews, observation, and documentation. Data analysis by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. This study concluded that village financial management carried out by the Village Financial Management Technical Executor (PTPKD) in Lembang Village was good. From the planning to reporting and accountability stages, everyone plays a role and works together. Every stage in financial management, starting from planning, implementing, administering, reporting and accountability has been carried out by the principles of financial management, namely transparency, accountability, participatory and orderly and disciplined budgeting. By carrying out all the existing principles, the Lembang Village Government by the Development Village Index (IDM) that Lembang Village has the status of an independent village, and also the Lembang Village Government has implemented good financial governance.
KEMAMPUAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA CEMPAKAMEKAR KECAMATAN PADALARANG KABUPATEN BANDUNG BARAT Agustina Setiawan; Widuri Wulandari; Siti Munawaroh
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 8 No 1 (2022): February 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (343.949 KB) | DOI: 10.25157/moderat.v8i1.2602

Abstract

Pemerintahan Desa merupakan organisasi perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kesempatan kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya. Pengelolaan keuangan desa sangat penting karena Pemerintahan Desa akan diminta pertanggungjawabannya melalui laporan keuangan desa. Keuangan desa merupakan hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Pengelolaan keuangan desa tentunya membutuhkan pengetahuan dan kemampuan. Tanpa kemampuan dan pengetahuan yang baik akan memunculkan permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa. Desa Cempakamekar salah satu desa yang memerlukan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa, dikarenakan pengetahuan aparatur pemerintah desa yang berada di sana masih rendah hal ini dilihat dari tingkat pendidikan yang rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya di Desa Cempakamekar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung, wawancara dengan para informan secara mendalam dan dokumentasi. Unit analisis dari penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Cempakamekar.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN SMART VILLAGE DI DESA WANTILAN KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG Toto Kusharton; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Agustina Setiawan
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 3 (2023): MARTABE : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i3.1011-1020

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan perangkat desa dalam smart village untuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Sumber Daya Manusia merupakan hal yang penting di dalam organisasi. Adanya berbagai tujuan ogranisasi yang dibuat berdasarkan berbagai visi guna kepentingan organisasi serta dalam melaksanakan misi yang dikelola dan diurus oleh pegawai. Penerapan smart village tingkat desa sebagai wujud dari digitalisasi desa sehingga desa menjadi desa cerdas dan mandiri. Kegiatan ini dilakukan dengan tiga tahapan yakni persiapan dalam bentuk sosialisasi kegiatan pada perangkat desa, tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan cara penyampaian materi, focus group discussion (FGD) dan pelatihan atau tutor, tahap terakhir yaitu evaluasi dengan menanyakan kepada para peserta mengenai pengetahuan terkait smart village. Hasilnya menunjukkan peserta paham dengan smart village namun memang masih memerlukaan pembinaan ke depannya.
PELATIHAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA MELALUI KONSEP SMART VILLAGE GOVERNMENT DI KABUPATEN BANDUNG Agustina Setiawan; Titin Rohayatin; Siti Munawaroh; Dadan Kurnia; Iing Nurdin; Toto Kushartono
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 6, No 8 (2023): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v6i8.2749-2758

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendalam antara teori dan praktek mengenai konsep  tata Kelola pemerintahan desa melalui smart village.  Tema terkait tata Kelola pemerintahan dipilih, karena adanya peluang dari desa yang ada di Kabupaten Bandung untuk dapat mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan menggunakan konsep smart village government. Akan tetapi, sampai dengan saat ini belum seluruh desa di Kabupaten Bandung yang mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa dengan konsep smart village government. Hal ini terjadi karena sebagian besar Kepala Desa yang ada di Kabupaten Bandung belum memahami tentang strategi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik, serta belum menyadari terkait posisi strategis dan kelebihan insfrastruktur yang dimiliki. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan cara pemberian materi, ceramah, focus group discussion (FGD), dan evaluasi. Untuk mewujudkan berjalannya smart village secara optimal diperlukan kapasitas dari pemerintahan desa. Sumber daya manusia sangat berperan penting dalam terwujudnya smart village, tentunya didukung dengan sarana dan prasarana di desa. Dari hasil pengabdian kepada masyarakat ini, bahwa pemerintah desa yang ada di Kabupaten Bandung sangat ingin menjadikan desanya smart, dengan harapan mampu untuk memajukan desanya menuju arah yang lebih baik. Untuk itu, aparatur pemerintah desa berharap pendidikan dan pelatihan terkait smart village diselenggarakan secara berkelanjutan.
OPTIMALISASI SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI TATA KELOLA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KECAMATAN CIPEUNDEUY KABUPATEN SUBANG Titin Rohayatin; Dadan Kurnia; Noer Apptika Fujilestari; Siti Munawaroh
BUDIMAS : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 6, No 1 (2024): BUDIMAS : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : LPPM ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/budimas.v6i1.11715

Abstract

Tata Kelola manajemen Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan penyelenggaran pemerintahan harus di manage dengan baik, karena Sumber daya manusia aparatur pemerintah akan memiliki dampak terhadap berbagai arah, termasuk dalam tata Kelola Keuangan Desa, tata Kelola Keuangan Bumdes. Tata Kelola Keuangan Desa dan tata Kelola Keuangan Bumdes perlu dilakukan secara baik dan benar serta bersifat transparan guna menghindari ada penyimpangan dan penyalahgunaan dari penggunaan keuangan tersebut. Tata Kelola keuangan desa, tata Kelola keuangan Bumdes ini dapat meningkatkan potensi keuangan desa dan akhirnya dapat meningkatkan tingkat ekonomi Masyarakat dan dapat meningkatkan taraf kehidupan kesejahteraan Masyarakat. Tata Kelola keuangan desa, dan tata Kelola keuangan Badan Usaha milik desa dengan cara mengoptimalkan dari potensi desa maka akan menopang kehidupan perekonomian Masyarakat desa dan akan mendukung terhadap Program Pemerintah bahwa Pembangunan desa merupakan garda terdepan bagi Pembangunan Nasional. Beberapa penerapan teknologi informasi sebagai bentuk wujud digitalisasi desa sudah tersdia untuk membantu Pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan dengan adanya teknologi informasi tersebut sebagai bentuk penerapan e- Government dalam pemerintahan desa yang tjuannya mewujudkan Smart Village dan menuju desa mandiri.
Co-Authors Abidin As, Zaenal Adit Aulia Febrianto Agus Subagyo Agus Subagyo Al Fathir Alif Utama Alfi Rizqi Nugraha Apptika, Noer Aprilia, Bunga Arlan Siddha Atik Rochaeni Atik Rochaeni Bayu Septiansyah Bunga Aprilia Dadan Kurnia Dadan Kurnia Dahly Sukma Dari, Widuri Wulan Dicky Febriansyah Dina Eka Fauzia Dwian Hartomi Akta Padma Eldo Dyah Mutiarin Fauzi, Lukman Munawar febriansyah, dicky Fujilestari, Noer Apptika Galuh Ageng Antika Harky Ristala Irawaty, Tinda Kurnia, Dadan Kushartono, Toto Lukman Munawar Nandyta Dewi Aprilya Nia Dwi Yuniawanti Noer Apptika Fujilestari Nurdin, Iing P, Dahly Sukma Permana, Danny Ristala, Harky Risyah Aprimayanti Rochaeni, Atik Rohayatin, Titin - Septiansyah, Bayu Setiawan, Agustina Sukarya, Asep Angga Ihza Toto Kusharton Toto Kushartono Toto Kushartono Toto Kushartono Waluyo Zulfikar Waluyo Zulfikar Wulandari, Inten Widuri Yamardi Yamardi, Yamardi