Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.642
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Progresif Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Arena Hukum Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan Jurnal Independent
Raditya Feda Rifandhana, Raditya Feda
University of Merdeka Malang
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
THE EXISTENCE AND EFFECTIVENESS OF THE LAW ON THE APPLICABILITY OF THE CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS-NATURALIZATION IN ELECTIONS IN INDONESIA Rifandhana, Raditya Feda; Budiono, Indro; Ningtias, Ayu Dian; Nurita, Riski Febria; Wahyono, Bambang Angkoso
Jurnal Independent Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v10i2.199

Abstract

AbstractIndonesia is a country based on the Constitution of the Unitary State of the Republic ofIndonesia of 1945, so that the basis of the country, has a basis on which it regulateshuman rights, human rights are not only the rights of Indonesian citizens, but the rightsof foreign citizens through naturalization, both citizen statuses have the same rights inelections, and in this writing using juridical research, So that the research is based onlaws and regulations, as well as a research approach with legal theory.
Application of Government Authority to the Application of Corporate Sanctions That Pay Less Attention to Labor Welfare In Indonesian Rifandhana, Raditya Feda; Ningtias, Ayu Dian
Jurnal Independent Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v11i1.203

Abstract

Indonesia is a country that has a population density of 275 773.8 million people, of thetotal population density, the working population of Indonesia amounts to 8 746.01people in various fields, and their purpose of working is to fulfill a prosperous life,besides that Indonesia is a country of laws based on the Constitutions or Basic Law andLaws, so that the Law and the Basic Law (Constitutions) regulate the welfare of thepeople, The implementation of community welfare can be carried out by thegovernment which has the authority to prosper the community through the provision ofjobs through the establishment of companies in regions throughout Indonesia, theestablishment of legal companies throughout Indonesia in recruiting employees, it isnecessary to think about the welfare of both material and non-material, then thegovernment needs to make legal products, namely the Manpower Law that can meet allthe welfare of the community employee status, however, the existence of theemployment law is often ignored by the company to provide welfare for employees,and in this case there is a need for sanctions from the government to provide a deterrenteffect for companies that violate labor laws. In the idea of this research is normativejuridical research, with an
EFEKTIFITAS KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PEMBATASAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA Rifandhana, raditya Feda; Angkoso, Bambang; Nurita, Riski Febria; Dianningtias, Ayu; Suardi, Suardi; Muhajir, Muhajir
Lex Jurnalica Vol 20, No 3 (2023): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v20i3.7065

Abstract

Indonesia adalah negara hukum yang dimana memiliki peraturan-peraturan hukum yang mengatur kepentingan negara, mengatur kepentingan negara ini meliputi kepentingan pendirian partai politik yang dimana partai politik tersebut bertujuan untuk mengantarkan anggota partai menjadi anggota dewan bahkan menjadi kepala pemerintahan, apabila anggota dewan dan kepala pemerintahan dalam hal ini adalah presiden yang dipilih oleh rakyat, maka kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang telah di cover oleh Peraturan perundang-undangan untuk memberikan instruksi kepada instansi-instansi tertentu untuk tunduk pada  instruksi kepala pemerintahan atau presiden, bahkan presiden sebagai kepala pemerintahan dapat membuat peraturan-peraturan yang dapat membatasi  pendirian  partai politik untuk  .  Adanya jumlah partai politik yang begitu banyak di indonesia, semakin banyak pula oknum partai politik yang berkesempatan untuk melakukan tindakan kejahatan yang luar biasa, dalam hal ini adalah korupsi. Metode penilitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan teori-teori hukum, sehingga dapat  membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini 
SOSIALISASI SERTA PEMBINAAN KULINER DAN NON KULINER KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR Rifandhana, Raditya Feda; Pradana, Richo Surya; Susianto, Susianto; Dwiningrum, Wiki; Laksono, Agung Budi; Prasetyo, Ivan
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial (JPDS) Vol 7, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17977/um032v7i1p1-10

Abstract

SOSIALIZATION AND MENTORSHIP IN THE ASPECTS OF CULINARY AND NON-CULINARY FOR COMMUNITY ON TANJUNGSEKAR, INDONESIANThis community service aims to provide knowledge about business permits and online marketing to culinary and non-culinary business actors. The service method involves communicating with the community and sub-district heads in Tunjungsekar Village. This approach is integrated as a learning and practice method, which includes online marketing theory and business license theory, as well as direct practice of online marketing via social media and business license registration via OSS Online. The results of this service include increasing the knowledge and experience of business actors, socializing online marketing, and registering business permits in 2022. The results of this service are expected to increase income for culinary and non-culinary business actors (laundry services).Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan pengetahuan tentang ijin usaha dan pemasaran online kepada pelaku usaha kuliner dan non-kuliner. Metode pengabdian melibatkan pendekatan komunikasi kepada masyarakat dan kepala kelurahan di Kelurahan Tunjungsekar. Pendekatan ini diintegrasikan sebagai metode pembelajaran dan praktek, yang mencakup teori pemasaran online dan teori ijin usaha, serta praktek langsung pemasaran online melalui media sosial dan pendaftaran ijin usaha melalui OSS Online. Hasil dari pengabdian ini meliputi peningkatan pengetahuan dan pengalaman pelaku usaha, sosialisasi pemasaran online, pendaftaran ijin usaha Tahun 2022. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha kuliner dan non-kuliner (jasa laundry).
Eksistensi Kewenangan Pemerintah Dalam Pemberian Standarisasi Persyaratan Pendaftaran Calon Legislatif di Indonesia Rifandhana, Raditya Feda; Wahyono, Bambang Angkoso; Hermawan, Widiantoni; Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty; Susanto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 1 (2024): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v11i1.y2024.41906

Abstract

Pemilu adalah ajang bagi Masyarakat Indonesia terutama Warga Negara Indonesia, beradu ajang untuk mencari pendukung suara di pentas demokrasi pemilu, akan tetapi adakalanya mereka mendaftarkan diri melalui partai politik dengan ijazah Sekolah Menengah Atas atau disingkat SMA, serta partai politik mendaftarkan para kader-kadernya tersebut ke kantor Komisi Pemilihan Umum, yang dimana khalayak umum, Masyarakat umum yang memiliki gelar sarjana, mengikuti test di perusahan, bahkan ataupun di Kantor Instansi Pemerintahan, mereka yang memiliki gelar sarjana wajib mengikuti tahapan test, dalam hal ini test psikotest, test kemampuan dasar, test wawasan kebangsaan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pada penelitian ini adalah berupa gagasan yang dimana diperlukan eksistensi kewenangan pemerintah dalam mempertegas aturan-aturan yang berisikan standarisasi persyaratan calon legislatif baik di Dewan Perwakilan Rakyat, maupun di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dalam penelitian yang berupa gagasan dari penulis adalah metode penelitian Yuridis Normatif, serta proses analisis dalam penelitian ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan yakni Undang-Undang Pemilihan Umum terkait Anggota Legislatif Pusat maupun Daerah , serta menggunakan Pendekatan Teori Hukum yang relevan untuk membantu menyelesaikan Penulisan Penelitian Gagasan ini.
IMPLEMENTATION OF CRIMINAL PUNISHMENTS FOR POLITICAL PARTIES RIFANDHANA, RADITYA FEDA
Jurnal Independent Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v10i1.165

Abstract

Abstract Indonesia is a state of law, the law consists of general and special laws, so the law is used for a deterrent effect for those who violate the law, for special laws, the punishment is heavier because it is related to corruption, the corruption that can be related to political parties. In this writing, normative research is used, namely reviewing the legislation. so that normative research can help complete this research, and can find out the application of criminal penalties for corruption for political parties, so that corruption can be prevented and eradicated from political parties.
Eksistensi Kewenangan Pemerintahan Dalam Mengatasi Status Kewarganegaraan Bagi Anak Dari Perkawinan Beda Negara Rifandhana, Raditya Feda
Arena Hukum Vol. 16 No. 3 (2023)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.4

Abstract

This research examines the existence of government authority in overcoming the status of citizenship for children from marriages between different countries, as well as reviewing the existence of Law Number 12 of 2006 concerning Citizenship. This normative juridical research has the purpose of analyzing the problems using legal theory, so that the existence of a statutory approach and legal theory can have a positive impact, resulting in the existence of government in addressing the status of children born from interstate marriages, and producing an existence in citizenship laws can meet the needs of citizens.
SOSIALISASI SERTA PEMBINAAN KULINER DAN NON KULINER KEPADA MASYARAKAT DI KELURAHAN TUNJUNGSEKAR INDONESIA Rifandhana, Raditya Feda; Pradana, Richo Surya; Susianto, Susianto; Dwiningrum, Wiki; Laksono, Agung Budi; Prasetyo, Ivan
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Vol. 7 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

SOSIALIZATION AND MENTORSHIP IN THE ASPECTS OF CULINARY ANDNON-CULINARY FOR COMMUNITY ON TANJUNGSEKAR, INDONESIAN Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menyediakan pengetahuan tentang ijin usaha danpemasaran online kepada pelaku usaha kuliner dan non-kuliner. Metode pengabdian melibatkanpendekatan komunikasi kepada masyarakat dan kepala kelurahan di Kelurahan Tunjungsekar.Pendekatan ini diintegrasikan sebagai metode pembelajaran dan praktek, yang mencakup teoripemasaran online dan teori ijin usaha, serta praktek langsung pemasaran online melalui mediasosial dan pendaftaran ijin usaha melalui OSS Online. Hasil dari pengabdian ini meliputipeningkatan pengetahuan dan pengalaman pelaku usaha, sosialisasi pemasaran online,pendaftaran ijin usaha Tahun 2022. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkanpendapatan bagi pelaku usaha kuliner dan non-kuliner (jasa laundry). This community service aims to provide knowledge about business permits and online marketingto culinary and non-culinary business actors. The service method involves communicating withthe community and sub-district heads in Tunjungsekar Village. This approach is integrated as alearning and practice method, which includes online marketing theory and business licensetheory, as well as direct practice of online marketing via social media and business licenseregistration via OSS Online. The results of this service include increasing the knowledge andexperience of business actors, socializing online marketing, and registering business permits in2022. The results of this service are expected to increase income for culinary and non-culinarybusiness actors (laundry services).
INTEGRATING PANCASILA JUSTICE IN SENTENCING BALINESE CUSTOMARY CRIMES: TOWARD AN INTEGRATIVE MODEL UNDER INDONESIA’S NEW CRIMINAL CODE Mulyono, Galih Puji; Putri, Ni Luh Putu Alfina; Rifandhana, Raditya Feda; Douglas, Heather
Jurnal Hukum Progresif Vol 14, No 1 (2026): April 2026
Publisher : Doctoral of Law Program, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jhp.14.1.84-121

Abstract

This study critically examines the integration of Balinese customary criminal law, specifically the delict of Lokika Sanggraha, within Indonesia’s formal criminal justice system under the recent National Criminal Code (Law Number 1 of 2023). Lokika Sanggraha, codified in Article 359 of the Adhigama Code, addresses cases in which a man engages in sexual relations under a promise of marriage but subsequently abandons the pregnant woman. Historically, the colonial-era Criminal Code lacked provisions for such scenarios, necessitating the judicial incorporation of living law (customary law) to fill normative gaps. The Denpasar District Court Decision Number 997/Pid.Sus/2019/PN Dps exemplifies judicial engagement with customary law, where the court applied the Adhigama Code in conjunction with Emergency Law Number 1 of 1951, resulting in a custodial sentence for the perpetrator. This case illustrates the tension between formal legal codification and living law, highlighting both progressive impulses and limitations in sentencing, notably in addressing the multidimensional harm to victims. Using a combined methodological approach—including statutory, case, and conceptual analyses—this research evaluates the decision through Pancasila justice dimensions, progressive legal theory, restorative justice, and legal pluralism frameworks. It further introduces an Integrative Sentencing Model that operationalizes the principles of proportional punishment, customary obligation fulfillment, victim compensation, and child protection under the National Criminal Code. Comparative analysis with Supreme Court Decision No. 1644 K/Pid/1988 and the codified Sharia-based system of Aceh demonstrates the spectrum of judicial approaches to customary law, informing a hybrid framework that balances formal adjudication with culturally embedded restorative mechanisms. The study concludes that while recognition of living law has advanced constitutionally, effective operationalization requires judicial capacity building, coordination with customary institutions, and robust procedural safeguards to ensure substantive justice. The proposed Integrative Sentencing Model provides a practical roadmap for aligning customary practices with formal legal standards, advancing human rights, gender justice, and restorative outcomes within Indonesia’s pluralistic legal landscape.
Co-Authors Agung Budi Laksono, Agung Budi Angkoso, Bambang Dianningtias, Ayu Douglas, Heather Dwiningrum, Wiki Hermawan, Widiantoni INDRO BUDIONO Muhajir Muhajir, Muhajir Mulyono, Galih Puji Ningtias, Ayu Dian Pradana, Richo Surya Prasetyo, Ivan Putri, Ni Luh Putu Alfina Riski Febria Nurita, Riski Febria Sholekhah, Elok Faradina Isnawaty suardi suardi Susanto Susanto Susianto Susianto Wahyono, Bambang Angkoso