Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Alterasi Implementasi Filsafat Pancasila Pada Era Kemerdekaan Dengan Era Masa Kini di Negara Indonesia Lidia Rumapea; Tri Girl Simbolon; Yana Sebha Pasaribu
JURNAL EDUKASI NONFORMAL Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Edukasi Nonformal
Publisher : Universitas Muhammadiyah Enrekang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pikir dan cara berfilsafat pancasila pada era kemerdekaan dan masa kini, perwujudan nilai-nilai pancasila dalam era kemerdekaan dengan masa kini sampai dengan karakteristik konsep negara yang dipakai. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis ialah Study kepustakaan, yaitu menelaah sumber-sumber, baik itu buku, artikel, referensi-referensi yang berkaitan dengan filsafat Pancasila dalam Era Kemerdekaan dan filsafat pancasila pada masa kini. Berdasarkan hal tersebut Secara filososfisnya, penetapan Pancasila sebagai filsafat, ideologi, dan dasar negara di era kemerdekaan ialah bermula dari pola pikir negarawan tentang pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan di era perkembangan zaman saat ini, ideologi negara yang secara filosofisnya ialah Pancasila, yang bilamana pada masa kemerdekaan mengedepankan sila kemanusiaan yang adil dan beradab debagai landasan pencetusan keempat sila lainnya. Maka di era revolusi industri saat ini sangat diperlukan adanya ideologi terbuka yang mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal.
Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia Agung Torang Sitohang; Desy Yolanda Br Bangun; Lidia Rumapea; Roselli Anjelina Lumbansiantar; Tasya Br Marbun; Widya Helen Anjalina Purba; Ramsul Nababan
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 2 No 1 (2024): Januari : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v2i1.1533

Abstract

In current conditions, foreign nationals in Indonesia are not becoming fewer and fewer, but are actually increasing in number. There are several reasons why there are so many foreigners in Indonesia, one of which is the global flow and modernization factor, and another reason is to Increase multilateral cooperative relations with other countries, so it is felt necessary to provide easy access for foreigners to visit or live in Indonesia. However, foreigners are not allowed to control land with ownership rights, where if foreigners obtain ownership rights then the land is controlled by the state. The research method used in this research is a qualitative descriptive method with a normative juridical approach which analyzes legal norms from the perspective of literature study. Data was obtained through literature study, interviews and documentation. The research was carried out to find out how land rights are controlled by foreign citizens according to the UUPA and how the use rights and the end of legal relations for residential homes for foreign citizens are carried out. Land ownership for foreign citizens in Indonesia is generally limited and regulated by Law Number 5 of 1960. They can obtain use rights to land, but ownership rights are limited to certain forms of foreign investment. This is intended to protect national interests and prevent foreign investment or accumulation of land by foreign parties.
Peran Hukum dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pemerintahan Daerah Lidia Rumapea; Margaret Pangaribuan; Muthia Ivana Zhara; Moria Debora Siahaan; Putri Intan Siringo Ringo; Sri Hadiningrum; Parlaungan Siahaan
Pemuliaan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2025): January : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v2i1.408

Abstract

Law plays a crucial role in enhancing public participation in local governance by providing a clear framework for citizen engagement in decision-making, oversight, and the fulfillment of their rights. This study examines the application of legal frameworks to improve public involvement in regional governance, focusing on the Indonesian context. Using an empirical juridical method, the research combines normative analysis of laws and empirical data from interviews and observations. Findings reveal that responsive legal products and participatory processes are essential to fostering public engagement in regional development. Key challenges include limited public awareness, bureaucratic inefficiencies, and inconsistent implementation of legal provisions. Addressing these issues through public education, transparent governance, and stronger legal enforcement can significantly improve participation rates. This paper highlights the importance of integrating legal and social perspectives to create inclusive and effective governance at the local level.
Kewarganegaraan Di Masyarakat Jaringan: Dampak Interaksi Online Terhadap Solidaritas dan Kohesi Sosial Sihombing, Frans Togu; Gultom, Latifah Hannum; Lidia Rumapea; Tri Santa Lasmarito Mahulae; Yunita Tri Carnova Manurung; Fazli Rachman
JURNAL PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN Vol 9 No 1 (2025): Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Edisi Juni 2025
Publisher : UNIVERSITAS PGRI PONTIANAK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/jpkn.v9i1.8102

Abstract

Kemajuan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara masyarakat berinteraksi, menciptakan fenomena masyarakat jaringan di mana relasi sosial berlangsung melalui media digital yang melampaui batas ruang dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika solidaritas dan kohesi sosial dalam konteks masyarakat jaringan, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial secara daring memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Di satu sisi, media sosial memungkinkan solidaritas terbentuk lebih luas dan lintas batas, memfasilitasi koneksi dan mobilisasi. Namun, di sisi lain, interaksi digital juga memunculkan tantangan seperti polarisasi, atomisasi, dan konflik antar kelompok akibat konten provokatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang seimbang untuk mengelola interaksi daring, dengan mengoptimalkan teknologi digital sambil tetap memperkuat hubungan sosial secara langsung guna membangun solidaritas yang kokoh dan inklusif di era digital ini.