Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.168
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Jurnal Relasi Publik Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter International Journal of Economics, Commerce, and Management Pemuliaan Keadilan
Sri Hadiningrum
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
tinjauan TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENGUNGSI ASING DI INDONESIA: rohingya jannah, nur; Sri Hadiningrum
Jurnal Relasi Publik Vol. 2 No. 1 (2024): Februari : Jurnal Relasi Publik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jrp-widyakarya.v2i1.2458

Abstract

Permasalahan pengungsi saat ini adalah masuknya pengungsi dari negara Myanmar yaitu pengungsi etnis Rohingya. Konflik etnis Rohingya yang berkepanjangan yang terjadi di Myanmar membuat mereka lari dan keluar dari Myanmar, dan salah satu negara yang terkena dampak dari pindahnya etnis Rohingya ini adalah indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan menggali kerangka normatif dan teknik studi dokumen menggunakan bahan hukum. Sehingga didapat kesimpulan bahwa yurisdiksi dari ICC sendiri dalam menangangani kasus Genosida yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingnya, ICC berpedoman pada statuta yang mendasarinya yaitu Statuta Roma 1998. Kata Kunci: Pengungsi, Genosida, Rohingya ABSTRACT The current refugee problem is the influx of refugees from the myanmar state of ethnic rohingya. The ongoing rohingya ethnic conflict in myanmar leaves them in and out of myanmar, and one of the countries affected by the rohingyas is Indonesia. The type of research used in this study is a normative-law study with legal collection techniques done by digging up normatif skeletons and document study techniques using legal materials. This leads to the conclusion that the jurisdiction of the ICC itself is responsible for the genocide that occurred in myanmar against its ethnic rohinge, the ICC adheres to the underlying statute of Romans 1998. Key words: refugees, genocide, rohingya
Peran Hukum dalam Meningkatkan Partisipasi Publik pada Pemerintahan Daerah Lidia Rumapea; Margaret Pangaribuan; Muthia Ivana Zhara; Moria Debora Siahaan; Putri Intan Siringo Ringo; Sri Hadiningrum; Parlaungan Siahaan
Pemuliaan Keadilan Vol. 2 No. 1 (2025): January : Pemuliaan Keadilan
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/pk.v2i1.408

Abstract

Law plays a crucial role in enhancing public participation in local governance by providing a clear framework for citizen engagement in decision-making, oversight, and the fulfillment of their rights. This study examines the application of legal frameworks to improve public involvement in regional governance, focusing on the Indonesian context. Using an empirical juridical method, the research combines normative analysis of laws and empirical data from interviews and observations. Findings reveal that responsive legal products and participatory processes are essential to fostering public engagement in regional development. Key challenges include limited public awareness, bureaucratic inefficiencies, and inconsistent implementation of legal provisions. Addressing these issues through public education, transparent governance, and stronger legal enforcement can significantly improve participation rates. This paper highlights the importance of integrating legal and social perspectives to create inclusive and effective governance at the local level.
Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat Silaban, Dandy Geofani; Winda Arisandi Situmorang; Rizky Khairani Br. Ginting; Fany Maysarah Sitohang; Nur Wida Yani; Sri Hadiningrum
Pendekar : Jurnal Pendidikan Berkarakter Vol. 2 No. 5 (2024): Oktober : Jurnal Pendidikan Berkarakter
Publisher : LPPM Politeknik Pratama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/pendekar.v2i5.504

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Kurangnya Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pembangunan Lokal dan Kesejahteraan Masyarakat dan akuntabilitas akan tetap menjadi topik sorotan di tengah masyarakat.  Masyarakat tidak menginginkan adanya tindakan korupsi terjadi di dalam pemerintahan, karena tindakan korupsi selain akan merugikan keuangan negara juga akan berdampak terhadap terhambatnya pembangunan negara serta menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian menginformasikan bahwa Terjadinya fenomena ketidaktransparansian di bidang anggaran, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, tentu menjadi sebuah fakta yang harus diungkap berdasarkan kenyataan yang dapat diamati dan disaksikan dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai pemerintah. Penyebab terjadinya ketidaktransparansian pada berbagai bidang yang disebutkan di atas, hal ini terjadi karena ada faktor-faktor yang menghambat terwujudnya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.
Efektivitas Klausul Ganti Kerugian Dalam Perjanjian Sewa Kos Mahasiswa: Perspektif Penyewa Dan Pemilik di Pancing Banurea, Rejeki Karina; Sri Hadiningrum; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Adinda Putri Br. Sitepu; Anisa Putri; Sitepu, Arini Maulida; Siregar, Elisman Pangondiyan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1422

Abstract

Klausul ganti rugi merupakan bagian penting dalam perjanjian sewa menyewa, khususnya dalam konteks rumah kos mahasiswa yang memiliki potensi konflik akibat kerusakan fasilitas atau pelanggaran kesepakatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas klausul ganti rugi dalam perjanjian sewa kos mahasiswa dari sudut pandang penyewa dan pemilik kos di sekitar Jalan Pancing, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta wawancara lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penyewa tidak mendapatkan kejelasan mengenai tanggung jawab atas kerusakan, akibat tidak adanya perjanjian tertulis maupun dokumentasi kondisi awal kamar. Sebaliknya, pemilik kos umumnya memberlakukan sistem ganti rugi yang tidak transparan dan belum melibatkan partisipasi penyewa secara adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa klausul ganti rugi belum berjalan secara efektif sebagai mekanisme perlindungan hukum. Diperlukan penyusunan perjanjian tertulis yang adil dan edukasi hukum sederhana agar hubungan sewa menyewa lebih seimbang dan berkeadilan.
Kedudukan Anak Adopsi Sebagai Ahli Waris Dalam Perspektif Ganda: Studi Kasus Penerapkan Hukum Adat Dan Hukum Perdata di Masyarakat Karo Sihombing, Agnes Natalia; Sri Hadiningrum; Siahaan, Parlaungan Gabriel; Silaban, Jesicana; Manalu, Magdalena Friskayanti; Siburian, Tesa Novia; Bintang, Riris
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1423

Abstract

Anak adopsi merupakan anak yang diangkat secara sah melalui prosedur adat maupun hukum resmi, memiliki kedudukan penting dalam sistem waris keluarga. Dalam masyarakat Karo, pengakuan terhadap hak waris anak adopsi dipengaruhi oleh aspek adat dan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali kedudukan anak adopsi sebagai ahli waris dalam perspektif ganda antara hukum adat dan hukum perdata. Hasilnya menunjukkan bahwa menurut hukum adat Karo, hak waris anak adopsi terbatas pada harta pencaharian selama hidup orang tua angkat dan tidak termasuk harta pusaka, kecuali diakui secara adat. Sebaliknya, menurut hukum perdata, anak adopsi memiliki hak waris penuh setara dengan anak kandung, terutama jika adopsi dilakukan melalui prosedur resmi pengadilan. Kesimpulannya, perbedaan hak waris anak adopsi di kedua sistem ini menimbulkan potensi konflik, sehingga diperlukan harmonisasi dan pengaturan yang mampu melindungi hak anak adopsi secara adil sesuai konteks sosial dan hukum
Legal Protection and Gender Justice for Women in the Practice of Siri Polygamy: An Analysis of the Principles of Islamic Civil Law Agnes Novita Br Simanjorang; Sri Hadiningrum; Parlaungan Gabriel Siahaan; Daniel Fransisto Hutabarat; Fahira Silva Dilla Nst; Theresia Mardiyana Tamba
International Journal of Economics, Commerce, and Management Vol. 2 No. 3 (2025): July : International Journal of Economics, Commerce, and Management
Publisher : Asosiasi Riset Ekonomi dan Akuntansi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijecm.v2i3.776

Abstract

This study aims to analyze Legal Protection and Gender Justice for Women in the Practice of Siri Polygamy: Analysis of the Principles of Islamic Civil Law. The practice of polygamy in Indonesia often causes injustice for women, who do not receive adequate legal protection. This study analyzes the relationship between the principles of Islamic civil law and the reality faced by women in the practice of siri polygamy. Although Islamic law emphasizes justice and protection of women's rights, many women are trapped in situations of injustice due to a lack of legal understanding and social stigma. This study uses a normative juridical method to explore the truth between legal norms and practices in the field. The results of the study indicate that minimal social support, lack of understanding of legal rights, and social stigma contribute to the injustice experienced by women. To improve legal protection and gender justice, it is recommended that there be recognition and registration of siri polygamous marriages, strengthening of legal regulations, assistance for women, and education and socialization regarding legal rights. With these steps, it is hoped that women's rights in the practice of siri polygamy can be fulfilled fairly within the framework of Islamic law and state law.
Pelindungan Hukum dan Keadilan Gender bagi Wanita dalam Praktik Poligami Siri: Analisis terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Islam Agnes Novita Br Simanjorang; Sri Hadiningrum; Parlaungan Gabriel Siahaan; Daniel Fransisto Hutabarat; Fahira Silva Dilla Nst; Theresia Mardiyana Tamba
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.5667

Abstract

This study aims to analyze Legal Protection and Gender Justice for Women in the Practice of Siri Polygamy: Analysis of the Principles of Islamic Civil Law. The practice of polygamy in Indonesia often causes injustice for women, who do not receive adequate legal protection. This study analyzes the relationship between the principles of Islamic civil law and the reality faced by women in the practice of siri polygamy. Although Islamic law emphasizes justice and protection of women's rights, many women are trapped in situations of injustice due to a lack of understanding of the law and social stigma. This study uses a normative juridical method to explore the truth between legal norms and practices in the field. The results of the study indicate that minimal social support, lack of understanding of legal rights, and social stigma contribute to the injustice experienced by women. To improve legal protection and gender justice, it is recommended that there be recognition and registration of siri polygamous marriages, strengthening of legal regulations, assistance for women, and education and socialization regarding legal rights. With these steps, it is hoped that women's rights in the practice of siri polygamy can be fulfilled fairly within the framework of Islamic law and state law.
Co-Authors Adinda Putri Br. Sitepu Agnes Novita Br Simanjorang Anisa Putri Banurea, Rejeki Karina Bintang, Riris Daniel Fransisto Hutabarat Fahira Silva Dilla Nst Fany Maysarah Sitohang Lidia Rumapea Manalu, Magdalena Friskayanti Margaret Pangaribuan Moria Debora Siahaan Muthia Ivana Zhara Nur Jannah Nur Wida Yani Parlaungan Gabriel Siahaan Parlaungan Siahaan Putri Intan Siringo Ringo Rizky Khairani Br. Ginting Siahaan, Parlaungan Gabriel Siburian, Tesa Novia Sihombing, Agnes Natalia Silaban, Dandy Geofani Silaban, Jesicana Siregar, Elisman Pangondiyan Sitepu, Arini Maulida Theresia Mardiyana Tamba Winda Arisandi Situmorang