Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kewarganegaraan Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas)
Umar
Universitas Muhammadiyah Buton
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Kerja Di Pengadilan Hubungan Industrial Yudin Yunus; A. ST. Kumala Ilyas; Kingdom Makkulawuzar; Siti Alfisyahri Lasori; Haritsa; Umar; Safrin Salam
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4887

Abstract

Abstrak Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha antar buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu hal yang pada beberapa tahun yang lalu merupakan suatu kegiatan yang sangat ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Permasalahan adalah, bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana proses hukum penyelesaian perselisihan hubungan kerja di pengadilan hubungan industrial. Perselisihan hubungan kerja terdiri dari perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja. Perselisihan hubungan kerja pada dasarnya diselesaikan di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (Pengadilan PHI). Sebelum mencapai tahap atau tingkat Pengadilan PHI dapat menempuh tahap-tahap awal atau alternatife yang terdiri dari: 1. Lembaga Bipartit, 2. Mediasi, 3. Konsilsasi, dan 4. Arbitrase. Dengan cara tersebut, pengadilan memutuskan untuk menghukum pengusaha (tergugat), untuk membayar uang pesangon, uang THR 2013 dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima oleh penggugat, sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Pengaturan Hubungan Kerja, Penyelesaian Hubungan Industri, Pekerja
Konsep Hukum Zakat Sebagai Instrumen Untuk Pemberdayaan Umat Desa Bolihutuo Kecamatan Botumoito Kabupaten Boalemo Insani, Nur; P, Umar; Beddu, Sumiyati; Darmawati, Darmawati
Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (Nyiur-Dimas) Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30984/nyiur.v3i2.573

Abstract

The basic concept of zakat is a religious commandment to enhance faith and piety, and at the same time, it is considered the most essential aspect of human life because it provides valuable benefits as an act of worship, purifying the hearts and souls, and bringing blessings to life. However, on the other hand, the expected benefits of zakat have not been fully optimized due to several factors, such as the crisis of trust in zakat management institutions and the lack of awareness among those obligated to pay zakat. As a highly valuable asset, zakat has the potential to address social issues for society, including poverty. To achieve this, it is important for zakat to be managed properly based on the principles of Islamic Sharia as explained in the Qur'an and hadiths.
Co-Authors A. ST Kumala Ilyas Darmawati Darmawati Haritsa Haritsa Kingdom Makkulawuzar Nur Insani Safrin Salam Siti Alfisyahri Lasori Sumiyati Beddu Yudin Yunus